Kabar6-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak tetap mempertahankan Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak.
Hal tersebut menyusul adanya edaran Kemendagri tentang tugas dan wewenang Dinas Komunikasi dan Informarmatika (Kominfo) yang salah satu poinnya agar memaksimalkan fungsi Komisi Informasi (KI).
Ketua DPD PKS Lebak Dian Wahyudi berharap, lembaga bersifat adhoc itu tetap dipertahankan karena sudah menjadi ikon daerah.
“KTP sudah menjadi kekhasan dalam persoalan transparansi dan partisipasi di Lebak, lembaga ini seharusnya dipertahankan,” kata Dian, Selasa (26/2/2019).
Anggota Pansus Komisioner KTP jilid IV ini mengatakan, konsultasi dengan Kemendagri juga sudah pernah dilakukan untuk meminta pandangan mengenai keberadaan lembaga yang bersifat adhoc di tingkat kabupaten tersebut.
“Dan Kemendagri tidak mempermasalahkan meskipun ada KI. Tapi tidak tahu untuk yang sekarang ya,” ujarnya.
Terkait dengan berbagai macam pandangan dari sejumlah pihak mengenai KTP, Dian menyarankan agar dibahas kembali mengenai SOPnya.
“Iya misalnya KTP ini agar tidak dijadikan batu loncatan maka harus disepakati seperti apa SOPnya,” ucap anggota Komisi III DPRD Lebak ini.
Dian juga mendukung rencana Pemkab Lebak yang akan melibatkan KPK dalam proses rekrutmen calon komisioner jilid V karena diharapkan muncul komisioner yang punya integritas.
“Yang seharusnya ditarik benag merahnya adalah apakah KTP bagian dari pemerintah atau menjadi partner kritis, karena kan dianggap bupati tidak mendukung kebijakan pemda,” jelas Dian.
Namun sambung Dian, PKS mengembalikan keputusan pemda, apakah akan tetap mempertahankan atau mencabut Perda yang menjadi dasar lahirnya KTP.**Baca juga: Seleksi Komisioner KTP Lebak Tunggu Jawaban Kemendagri.
“Tapi belum ada usulan pencabutan Perda KTP. Kami kembalikan lagi bagaiamana pemerintah daerah, tetapi harapan saya lembaga ini harus dipertahankan karena sudah menjadi kekhasan di Lebak,” tutup Dian.(Nda)
