oleh

PHRI Nilai Pemerintah Tidak Peka Atasi Pariwisata di Daerah Terdampak Tsunami

Kabar6-Ketua Harian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten, Ashok Kumar menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan pusat tidak peka dalam mengatasi persoalan yang dihadapi para pelaku usaha pariwisata di Banten, khususnya di daerah terkena dampak tsunami kemarin.

Menurutnya, program yang digulirkan selama ini masih bersifat seremonial, belum sampai pada implementasinya agar lebih menjurus.

Meski sebelumnya juga pernah dilaksanakan rapat koordinasi antara pelaku usaha pariwisata, SKPD terkait dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar rapat-rapat agenda SKPD bisa diselenggarakan di hotel-hotel yang terkena dampak tsunami, hal itu sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dan pusat dalam mendongkrak geliat pariwisata di Banten. Namun hal itu, belum membuahkan hasil sesui harapan.

“Pemerintah Pemprov kita ini kurang peka. Kenapa saya bilang kurang peka?, buat apa waktu itu ada rapat koordinasi yang dilakukan Kementerian, dan moderatornya waktu itu Bu Eneng (Kadis Pariwisata Banten,red) di Marbela,” kata Ashok, kepada Kabar6.com, Selasa (27/8/2019).

Padahal, kata dia, kondisi pariwisata terkena dampak tsunamin kemarin saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian banyak pihak.

Pariwisata di daerah terdampak tsunami saat ini kondisinya mati suri, jangankan untuk membayarkan kewajiban pajaknya, pihak managemen juga saat ini kondisinya kesulitan untuk membayarkan gaji pegawainya masing-masing.
Bahkan, kata dia, ada yang satu semesater ini belum digajih, bahkan ada juga yang sampai didemo karena belum sanggup membayarkan gajih pegawainya.

Lumpuhnya priwisata di Banten khususnya di daerah terkena dampak tsunami tadi, kata dia, tidak hanya dirasakan pengelola perhotelan saja.

Namun, hingga kepada pelaku usaha ikan yang memasok hasil tangkapannya kedalam hotel, petani sayur, ternak dan masih banyak lagi.

“Kalau pengunjung hotel sepi. Nelayan ikan, tukang sayur, tukang ayam juga itu kebingungan mau kirim kemana, akibat multi efek yang ditimbulkan,” katanya.

Menurut Ashok, sampai saat ini baru dari pihak Kabupaten Serang yang selalu intens dalam mengalokasikan kegiatannya ke daerah terdampak tsunami.

“Kalau sendirian (Pemkab Serang,red), akan sangat sulit untuk bisa segera membangkitkannya kembali,” katanya.

Saat disinggung rapat-rapat kegiatan yang diselenggarakan di hotel selain di daerah terkena dampak tsunami, Ashok mengaku hanya bisa berharap agar pihak terkait bisa lebih memikirkannya lagi.

Lebih jauh Ashok mengatakan, pengalihan agenda rapat di dalam hotel di daerah terdampak tsunami, seharusnya tidak hanya dilakukan oleh Pemprov Banten, Pemkab Serang, Pemkab Lebak dan Pandeglang saja.

Namun seharusnya pemerintah pusat juga turut andil dalam mengalihkan rapat-rapat kegiatannya di dalam hotel ke Banten.

“Padahal mah sekarang ini istilahnya wayahnya untuk dialihkan ke daerah terdampak,” katanya.

Sebelumnya, Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa Banten, Saiful Bahri mengatakan, meski larangan penggunaan sarana hotel untuk keperluan rapat Dinas telah cibut oleh KemenpanRB beberapa waktu lalu.

Namun pada kenyataannya dilapangan, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD masih dibatasi.

Padahal, 85 persen pelaku usaha pariwisata di Provinsi Banten bergantung dari kegiatan Pemeritah Daerah (Pemda).

Akibat adanya pembatasan penggunaan fasilitas hotel oleh OPD tersebut, membuat pelaku pariwisata di Banten kian menjerit dalam menutupi biaya operasionalnya sehari-hari, khususnya pasca kejadian tsunami kemarin.

Menurutnya, penggunaan fasilitas hotel oleh SKPD hanya bisa dilakukan apabila rapat yang diselenggarannya melibatkan banyak lapisan saja, mulai dari pemerintah Kabulaten/Kota, Provinsi dan pusat. Kurang dari itu, maka tidak diperkenankan.

“Memang sudah dicabut, tapi dibatasi. Harus melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat jika hendak menggunakan fasilitas hotel. Padahal, 85 persen bergantung dari kita (Pemda,red),” kata Saiful, di ruang kerjanya, kemarin.

Padahal, kata dia, ratusan kegiatan di lungkungan Pemprov Banten tiap tahunnya tersedia, belum lagi dari Kabupaten dan Kota lainnya se-Provinsi Banten yang mestinya bisa diselenggarakan dalam membantu pelaku periwisata di Provinsi Banten, khususnya pasca tsunami berapa waktu lalu.

“Kalau tidak turun pemerintah susah. Sebagaian hotel sudah ada yang bangkrut akan akan bangkrut,” katanya.**Baca juga: Kejar Target PBB-P2, Bapenda Kabupaten Tangerang Lakukan Ini.

Adapun penggunjung dari masyarakat biasa belum cukup untuk mencukupi biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pelaku Pariwisata di Banten.(Den)

Berita Terbaru