Kabar6-Bupati Pandeglang membantah kritikan Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten jika koordinasi penanganan bencana tsunami Selat Sunda lemah.
Menurutnya, sejauh ini koordinasi dengan pemerintah baik provinsi maupun Nasional berjalan baik dan cepat.
“Karena kami koordinasi cepat dengan Provinsi Banten baik, pusat juga baik. Jadi penanganannya harus hati-hati,” kata Irna, Jumat (10/5/2019).
Selain menunjukan koordinasi yang begitu baik, Irna juga mengklaim penanganan korban tsunami di daerahnya begitu cepat.
Bahkan pihaknya membandingkan dengan daerah lain yang sama-sama terkena bencana seperti Palu.
“Progres pembangunan Huntara kan berjalan dengan baik, ketimbang kalau saya lihat musibah-musibah yang ada di Palu, NTB Progres Huntara sangat lambat,”ujarnya.
“Anggaran ini kan bukan dari APBD. Dari BNPB, dari Donor (Donatur atau bantuan) dapat dari Ridwan Kamil (Gubernur Jawa barat) Polda Banten, dari BRI, BNI. Itukan dapat ngemis-ngemis untuk menyelesaikan. Kalau nunggu BNPB pasti baru dimulai,” imbuhnya.
Meski demikian, Irna mengapresiasi terkait kritik yang di sampaikan Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten soal penanganan bencana tsunami Selat Sunda di Pandeglang.
Tanpa adanya masukan dari luar, Pihaknya mengaku kesulitan mengontrol kinerja.
**Baca juga: Ombudsman Soroti lemahnya Tiga Komponen Dalam Penanganan Tsunami di Pandeglang.
Awalnya, Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten menilai ada tiga komponen yang dinilai berpengaruh pada lambatnya penanganan bencana tsunami yang menerjang Pandeglang, 22 Desember 2018 lalu.
Diantaranya koordinasi antar instansi, sarana terbatas dan anggaran yang lemah menjadi komponen
“Kemarin cukup bagus penanganannya, ttetapi ada tiga kendala itu,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Banten, Bambang Poerwanto Sumo, di Pandeglang, Kamis (9/5/2019). (Aep)
