Kabar6-Proyeksi hingga eksekusi program kegiatan yang dilaksanakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menuai sorotan.
Padahal, alokasi dana yang dikucurkan dari kas daerah untuk kegiatan itu juga perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kota Tangsel, M Taufik mengatakan, program kegiatan yang dilakukan, seperti tak dirancang secara matang, dan cenderung seremonial saja. Ini menyangkut pada perencanaan dan koordinasi antar-SKPD terkait masih lemah.
“Alang-alang salah satu contoh, kemudian Pasar Serpong. Ini adalah dampak kota yang semakin maju dengan persoalannya,” katanya lewat pesan WhatsApp yang diterima kabar6.com, Jum’at (20/5/2016).
Taufik menyinggung perihal masifnya area lokasi hiburan di warung remang-remang yang bebas menjual minuman keras di Alang-alang, kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong.
Di lokasi itu, bahkan setiap titik yang ada menyediakan wanita pramusaji, dengan maksud untuk menjerat para pria hidung belang.
Kemudian kondisi semrawutnya area pusat perekonomian di Pasar Serpong. Di dua lokasi diatas sudah sering dilakukan penertiban. Tetapi terbukti tidak pernah efektif.
“Saya meminta pada Pemkot Tangsel untuk lebih jeli dan terkoordinasi dengan baik dalam hal perencanaan program kerja yang terukur dan sistematis,” terangnya.
Taufik uraikan, basis penganggaran yang jelas terkoordinasi antar-SKPD akan bisa menyelesaikan persoalan. Kedua contoh persoalan tersebut dianggapnya telah mengotori muka hingga membuat semrawut wajah Kota Tangsel..
Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika harus bersatu padu.
Semua SKPD yang berhubungan dengan program penertiban dan peningkatan ekonomi kerakyatan itu harus disatupadukan dalam basis anggaran ..jd program apaun itu bentuknya penertiban dlm kenyamanan kota bisa tercapai dgn hasil yg baik.
“karena di dalamnya ada yang bisa menjaga secara payung hukum yang jelas. Ini yang harus dilakukan oleh pemkot,” tegas Taufik.
Ketika basis penganggaran jelas, Taufik mengklaim yakin semua SKPD bisa bertanggung jawab dengan baik. Kejadian kemarin sekelas kecamatan yang anggarannya kecil tidak bisa menyelesaikan persoalan penertiban. **Baca juga: Usai Pembongkaran Alang-alang, Lurah Buaran Gaet Dinkop UKM Tangsel .
Akibatnya penyerapan anggaran kas daerah jadi terbuang anggaran percuma. Sebab tidak terkoordinasi antar-SKPD serta minimnya pembinaan serta penyadaran bantuan untuk masyarakat pelaku usaha. **Baca juga: Mudik Gratis Sepi Peminat, Dishubkominfo Sambangi Pasar.
“Saat ini masih parsial. Dan ego sektoral SKPD masih sangat nyata. Perlu perbaikan sumber daya manusia di Tangsel,” terang politikus yang melenggang lewat daerah pemilihan Serpong.(yud)
