Kabar6-Aksi protes terhadap tata kelola Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang diera kepemimpinan Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, hingga kini masih terus bergulir.
Kali ini, protes disuarakan warga yang tergabung dalam Jaringan Nurani Rakyat (Janur). Mereka melakukan orasi di depan Gedung Puspemkot Tangerang, Rabu (29/4/2015).
Dalam orasinya, pendemo ini menyuarakan ketidaktransparan Pemkot Tangerang, terkait dengan tahapan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2014.
“Pemkot Tangerang tidak mempublikasi kepada masyarakat baik melalui situs resmi pemerintah maupun melalui media cetak atau online terkait LKPJ,” ujar Ketua Janur, Ade Yunus.
Menurut Ade, minimal pemkot memasang informasi mengenai Belanja Anggaran, Realisasi Anggaran serta Silpa tahun anggaran 2014. ** Baca juga: Tipu Wanita, TNI AL Gadungan Ditangkap Polsek Pulomerak
Itu mengacu Pasal 27 UU no 32/2004 dan PP no 3/2007, bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa LKPJ kepada DPRD dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD) kepada masyarakat.
“Dokumen itu merupakan dokumen publik yang harus tersedia dan dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi,” tegasnya.
Bahkan, selama ini masyarakat tidak pernah tahu untuk apa saja APBD tersebut digunakan. Ironisnya, tambah dia, pada situs resmi milik Pemkot Tangerang sendiri, hanya berisi berita wacana dan ceremony.
“LKPJ harus diberitahukan ke masyarakat. Uang rakyat dikemanakan saja, dan kalau ada dana yang mencurigakan bisa dikontrol,” tukasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Dadi Budaeri, mengklaim bahwa sejauh ini pihaknya telah mempublish di media cetak dan juga di website.
“Sudah ah, kita sudah pasang di media cetak. Di website juga sudah ada,” kata Dadi, kemarin.(ges)
