oleh

Pemkab Tangerang Diminta Usut Dugaan UN Curang di SMA 6

Kabar6-Dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMA 6 Kabupaten Tangerang, yang diungkap pengawas independen, kini menjadi sorotan banyak pihak. Bila kecurangan itu dibiarkan, maka akan berdampak negatif pada kredibilatas UN itu sendiri.

“Kami minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengusut tuntas dugaan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMA 6 Kabupaten Tangerang,” ujar Tony Black, Ketua LSM Barisan Independen Anti Korupsi (BIAK), Minggu (20/4/2014).

Selain itu, Tony juga memastikan bahwa pihaknya juga akan melakukan investigasi terkait kecurangan dimaksud, dan mengklarifikasikan persoalan itu kepada pihak Dinas Pendidikan (Dindik) terkait.

“Kita akan investigasi dulu, untuk kemudian melakukan klarifikasi kepada Dindik terkait. Bila memang terbukti, tentunya kami akan mengambil langkah lebih lanjut,” ujar Tony lagi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, zainuddin menampik soal dugaan kecurangan dalam pelaksanaan UN di SMA 6 Kabupaten Tangerang. “Jangan dipercaya itu. Tidak ada hal seperti itu,” bantah Zaenudin saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2014) lalu.

Meski demikian, Zaenudin juga berjanji akan segera melakukan klarifikasi terkait dugaan kecurangan yang diduga dilakukan secara terkoordinir disekolah tersebut.

“Tapi besok saya coba klarifikasi kesana (SMA 6). Dari mana asal kunci jawaban itu dan siapa penyebarnya,” terang Zaenudin lagi.

Diketahui, dugaan praktik kecurangan pelaksanaan UN di SMA 6 Kabupaten Tangerang, dipergoki oleh pengawas independen yang melakukan monitoring UN di sekolah tersebut.

“Kami menemukan kecurangan yang dilakukan siswa, dengan menggunakan kertas kecil yang sudah terisi jawaban dari masing-masing soal,” terang seorang pengawas yang enggan disebutkan namanya kepada kabar6.com. **Baca juga: Diduga Ada Kecurangan UN di SMA 6 Kabupaten Tangerang.

Tidak hanya dilakukan penyitaan terhadap alat bukti, lanjut pengawas itu lagi, pihaknya juga menemukan adanya kekurangan kertas soal. “Langkah yang kami lakukan adalah dengan menyita alat bukti dan selanjutnya melaporkan hal itu ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten,” terangnya.(agm/bad)

Berita Terbaru