Kabar6-Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen tak ayal membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak ketar ketir lantaran berdampak pada membengkaknya defisit APBD tahun 2020.
Untuk mengatasi membengkaknya defisit yang mencapai Rp150 miliar, berbagai jurus pun disiapkan Pemkab Lebak.
“Kami efisiensi semua termasuk kegiatan-kegiatan kami pangkas, termasuk untuk operasional seperti listrik dan lain-lain, OPD mengacu ke 2019,” kata Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, Selasa (5/11/2019).
Bukan dari bantuan keuangan (Bankeu) provinsi, namun Iti mendorong kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari Pemprov Banten. Menurutnya, jika hal itu bisa diakomodir akan mengurangi defisit.
“Misalnya menambah kuota untuk PBI dari APBD provinsi, misalkan 50 ribu untuk Lebak, karena hampir seluruh kabupaten mengalami hal ini, yang APBD nya besar juga sama minta bantuan pemprov untuk mencari solusi terkait kenaikan iuran BPJS,” papar Iti.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak Dede Jaelani mengatakan, pengurangan perjalanan dinas sudah dilakukan, bahkan ada dua OPD yang tidak memiliki biaya perjalanan dinas.
“Dinas Kelautan dan Dinas Koperasi, tapi nanti kami evaluasi lagi. Kemudian secara terpaksa kami akan menunda dulu kegiatan-kegiatan yang sudah tercantum di KUA-PPAS,” sebut Dede.**Baca juga: Pemkab Lebak Tak Akan Moratorium Penerbitan Izin Baru Minimarket.
“Semua penting, tapi karena kondisi keuangan yang kurang apa boleh buat mungkin akan kami potong beberapa kegiatan, mungkin juga pengurangan volume kegiatan lainnya,” jelasnya.(Nda)
