Kabar6- Masyarakat Kabupaten Pandeglang yang sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tanggal 1 Juni 2021 yaitu 1.017.777 jiwa atau 78,5% dari total penduduk Kabupaten Pandeglang sebesar 1,29 juta jiwa.
Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang adalah penyandingan data kependudukan dengan data kepesertaan JKN BPJS Kesehatan.
Akhirnya kegiatan tersebut menghasilkan data yang kongkrit berupa penduduk yang belum menjadi peserta JKN sebanyak 331.975 penduduk yang tersebar diseluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Pandeglang.
“Dari jumlah itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah kurang lebih 143.000, sisanya ada yang mandiri karena ekonomi nya mampu atau masyarakat yang menjadi pekerja di perusahaan swasta,”kata Bupati Pandeglang Irna Narulita pada kegiatan optimalisasi program JKN KIS di Pandeglang, Jum’at (18/6/2021).
Bupati Irna berharap, bagi warga masyarakat yang mampu bisa mensukseskan program nasional JKN untuk meningkatkan derajat kesehatan di Pandeglang.
“Dunia swasta yang memperkerjakan masyarakat kami harus memperhatikan jaminan kesehatannya, untuk warga miskin tanggung jawab kami dan akan terus kami sasar,”tandasnya.
Menurut Irna, sebetulnya kepesertaan JKN untuk masyarakat Pandeglang pernah mencapai angka 90%. Namun, kata Irna, karena tidak sinkron dengan NIK akhirnya tidak terdata.
“Makanya kita duduk bareng dengan pihak BPJS Kesehatan dan OPD terkait memadukan database agar semuanya terdata,”ujarnya.
Adanya aturan bahwa perangkat desa harus masuk kepesertaan BPJS, Pemda Pandeglang juga mengalokasikan anggaran kurang lebih 4,7 Miliyar.
“Insya Allah kedepan kepesertaan BPJS di Pandeglang akan mencapai angka 90%, karena dari total penduduk sudah ada segmentasinya baik tanggung jawab pusat, provinsi dan Kabupaten,” imbuhnya.
“Yang diakomodir pusat kurang lebih 600.000, Provinsi 90.000, dan Kabupaten baru 46.000 , dengan penambahan 4,7 Miliyar bisa menginjak 50.000,”sambungnya.
Sementara Kepala BJS Kesehatan Serang Dasrial membenarkan dari 331.975 warga Pandeglang yang belum masuk kepesertaan JKNKIS tidak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Segmennya bermacam – macam, jika mereka mampu tentu mandiri, dan jika mereka karyawan swasta tentu dibiyai oleh perusahaannya,” katanya.
Dikatakan Dasrial, saat ini pihaknya sudah Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Pemda melalui Dinas Kependudukan untuk mendata warga yang belum masuk kepesertaan JKN.
“Kita sudah punya by name by addres, jika memang masuk kedalam tanggungjawab Pemda, tentu akan menyesuaikan dengan perencanaan keuangan dan kebijakan kesehatannya,” pungkasnya.
**Baca juga: Indonesia Offroad Federation Jakarta Peduli Kampung Cegog Pandeglang
Ia berharap masyarakat Pandeglang bisa mencapai 98% yang masuk kepesertaan JKNKIS sesuai RPJMN.
“Nanti segementasinya Kecamatan dan Desa untuk mendorong hal itu, kita akan lombakan juga tiap desa yang bisa mencapai kepesertaan 100%,” tutupnya.(aep)
