oleh

Pemkab dan DPRD Kabupaten Tangerang Dinilai Tak Tegas Selesaikan Kasus Mafia Tanah di Pantura

Kabar6-Heri Hermawan, salah satu korban mafia tanah di wilayah Desa Babakan Asem Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terutama DPRD Kabupaten Tangerang tidak tegas menangani kasus mafia tanah yang dialami ratusan warga di pantura.

Pasalnya, terang Heri, sudah tiga kali warga pantura melakukan hearing dengan anggota DPRD Kabupaten Tangerang namun sampai saat ini tidak ada hasil.

“Kita sudah tiga kali melakukan hearing dengan anggota DPRD yang terhormat, hasilnya nihil. Maka dari itu kami minta anggota dewan sebagai wakil rakyat untuk keluar temuin kami, kami datang untuk meminta solusi,” ujar Heri di depan gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (27/10/2020).

Aksi ini, kata dia, merupakan aksi yang kedua setelah sebelumnya kita melakukan aksi didepan kantor ART/ BPN pada bulan Agustus 2020 lalu dan hari kita menagih janji kepala BPN.

“Pada aksi yang pernah BPN berjanji untuk menghold seluruh proses penerbitan Nomor induk Bidang (NIB) dan sertifikat tetapi kenyataannya nihil, lalu kita harus menuntut kemana,” ucap Heri.

Dikatakannya, warga masyarakat Pantura tidak merasa menjual tanah, tetapi kenapa bisa muncul NIB atas tanah itu. “Kami tidak merasa menjual, tetapi kenapa bisa terbit NIB atas nama orang lain, artinya itu sudah berubah status kepemilikannya secara administrasi, harusnya ditindaklanjuti oleh BPN karena itu prodak BPN,”ujarnya.

Lanjut Heri, “Kami masyarakat sebagai korban mafia tanah di wilayah Pantura akan terus berjuang untuk menuntut hak hak kami, kami akan terus mendesak dengan aksi massa yang lebih banyak lagi.”

**Baca juga: Ratusan Warga Pantura Lanjut Demo ke Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang.

“Kita sudah kirimkan surat ke Presiden (RI-1) tembusan Gubernur, ke DPR RI komisi III, KPK, Mendagri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Ombudsman RI, dan Komnasham,” pungkas Heri. (han)

Berita Terbaru