oleh

Pemdes di Lebak Ingin Pindah Rekening dari BJB ke Bank Banten, Apa Alasannya?

Kabar6-Pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Lebak ingin memindahkan pelayanan rekening kas umum desa (RKUDes) dari Bank BJB ke Bank Banten.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak, Usep Pahlaludin, mengatakan, keinginan pindah RKUDes tersebut bukan tanpa alasan.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi pemdes kemudian ingin memindahkan RKUDes ke bank daerah yang diresmikan pada tahun 2016 tersebut.

“Ada konteks moralitas yang kami angkat, karena disadari atau tidak sudah terjadi monopoli. Misal kalau kita belanja untuk ATK (Alat tulis kantor) atau material untuk pembangunan itu harus ke toko atau penyedia yang punya rekening yang sama, yaitu BJB, ini kan sudah merampas kebebasan hak individu,” kata Usep kepada Kabar6.com, Kamis (16/6/2022).

Kemudian yang juga dikeluhkan adalah, ungkap Usep, BJB yang tidak melakukan auto debet terhadap gaji kepala desa (Kades) yang memiliki angsuran kredit di Bank Banten.

“Seharusnya kan bisa auto debet, jadi ketika gaji kades masuk bisa langsung secara otomatis untuk dibayarkan angsuran kredit ke Bank Banten, tapi BJB tidak melakukan itu,” sebut kepala Desa Sangiang Jaya ini.

Apdesi juga mempertanyakan Corporate Social Responsibility (CSR) bank yang berkantor pusat di Jawa Barat tersebut. Padahal kata Usep, setiap tahunnya sekitar Rp340 miliar dana desa disimpan di bank tersebut.

“Tahun ini sekitar 380 miliar tapi mana bentuk kepedulian BJB ke kami, tidak ada, tidak jelas. Kalau kita bandingkan dengan di daerah Jawa Barat, secara khusus bisa memberikan CSR sebesar Rp1 miliar untuk menunjang operasional kepada Apdesi,” beber Usep.

**Baca juga: 1.585 CPNS dan PPPK di Lebak Segera Bertugas

Memindahkan RKUDes ke Bank Banten, sambung Usep, juga bagian dari bentuk nyata komitmen pemdes di Lebak dalam mendukung program pembangunan daerah.

“Kita tentu bangga bisa berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalu bank milik daerah sendiri. Jadi jelas ya kami punya alasan konkret supaya ini tidak terlalu dimonopoli, karena di daerah lain pun bebas saja setiap tahun bisa berganti, enggak ada masalah,” jelas Usep.(Nda)