Kabar6-Pembangunan sektor pendidikan masih menjadi persoalan besar di Provinsi Banten, khususnya di wilayah Banten Selatan (Bansel).
Sulitnya membangun pendidikan, ditenggarai disebabkan ketidakmerataan infrastruktur dan ketersediaan tenaga pengajar alias guru.
“Kita masih menyimpan banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Dimensi kemiskinan tidak hanya semata-mata soal terbatasnya jumlah uang, tapi juga minimnya akses terhadap pendidikan,” kata Gubernur Banten, Rano Karno kepada sejumlah awak media di Kota Serang, Jumat (15/7/2016).
Selain minimnya infrastruktur, persoalan lain di Banten adalah sebaran tenaga pendidik yang belum merata dan kesejahteraan bagi pahlawan tanpa tanda jasa itu. Kenyataannya, masih banyak guru honorer dengan gaji minim di pelosok Banten.
Karena itu, kata Rani, untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan infrastrukturnya, ia telah memerintahkan Dinas Pendidikan (Dindik) untuk membuat rencana besar pembangunan pendidikan di wilayahnya.
“Sekalipun saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten terus mengalami peningkatan, itu bukan alasan berpuas diri. Kita harus terus bekerja keras meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dunia pendidikan adalah salah satu ujung tombaknya,” ujarnya. **Baca juga: SMPN 2 Sukamulya Siap Akomodir Protes Ortu Calon Siswa.
Untuk diketahui, 2013 lalu, dari 602 ribu jiwa penduduk usia sekolah menengah sekitar 312 ribu anak tidak sekolah. Dari jumlah tersebut sebanyak 155 ribu jiwa memilih masuk dunia kerja. **Baca juga: Orangtua Calon Siswa “Mengamuk” di SMPN 2 Sukamulya.
Lalu pada tahun 2015, berdasarkan data BPS Banten, angka partisipasi sekolah untuk usia 19 sampai 24 tahun hanya sebesar 17,73 persen. **Baca juga: SMPN 18 Walantaka Diduga Lakukan Pungli PSB.
Masih di tahun yang sama, IPM Banten masuk ke dalam urutan ke delapan nasional dari 34 provinsi dengan nilai 69,89 persen, di bawah Daerah Istimewa Yogyakarta.(tmn)
