oleh

Pasutri Asal Tiongkok Didenda Rp1,5 Miliar Karena Punya Anak Tujuh

image_pdfimage_print

Kabar6-Pasangan suami istri (pasutri) asal Ziyang, Provinsi Sichuan, Tiongkok, terpaksa harus membayar denda sebesar sekira Rp1,5 miliar, karena memiliki tujuh orang anak.

Ya, berdasarkan peraturan pemerintah Tiongkok, satu keluarga di sana hanya diperbolehkan memiliki maksimal dua anak. Denda tersebut, melansir Wolipop, dialamatkan pada pasangan tersebut hampir 10 tahun setelah kelahiran anak ketujuh mereka. Keruan saja, pasutri tersebut bingung harus mencari uang ke mana untuk membayar denda.

Sang suami yang hanya diketahui bermarga Liu, dan istrinya, terus menambah anak meskipun tahu itu adalah sebuah pelanggaran. Hal ini sengaja dilakukan demi mendapatkan anak laki-laki. Keduanya diketahui tinggal di daerah yang memang ‘mengagungkan’ kehadiran putra di tengah-tengah keluarga.

Pasutri tersebut melahirkan anak pertamanya, seorang bayi perempuan, pada 1990. Kemudian menyusul lahir lima bayi lainnya yang semua berjenis kelamin perempuan. Baru pada 2009, akhirnya mereka mendapatkan anak laki-laki yang lahir pada April.

Sayang, kebahagiaan akan kehadiran seorang bayi laki-laki harus dibayar dengan mahal. Pada November 2018, pemerintah lokal melakukan investigasi, dan mendapati perbuatan ilegal Liu dan istrinya.

Mereka pun diharuskan membayar denda yang disebut sebagai ‘biaya pemeliharaan sosial’. Liu telah berupaya membayar denda dengan cara dicicil, tapi tetap saja setiap tanggal jatuh tempo mereka kebingungan untuk melunasinya.

Rupanya, denda yang dijatuhkan terhadap keluarga Liu itu memicu kontroversi di tengah masyarakat Tiongkok. Banyak netizen berargumen di internet bahwa keputusan itu kontradiktif dengan struktur populasi yang sudah berubah di Tiongkok.

Mereka berpendapat, pasutri tersebut seharusnya tidak dihukum, tapi justru diberi penghargaan karena angka kelahiran di Tiongkok sekarang justru menurun. ** Baca juga: Kesetrum Listrik 14 Ribu Volt Hingga Kulit Pria Asal Florida Ini Meleleh

Otoritas kesehatan setempat juga sudah mengajukan permohonan ke pengadilan agar mengkaji ulang putusan denda tersebut. Menurut mereka tidak praktis menuntut keluarga Liu untuk melunasi denda dalam kondisi mereka yang sedang kesulitan ekonomi.

Seorang pakar demografi bernama Huang Wenzheng berpendapat, denda itu tidak tepat sasaran. Khususnya pada kondisi sekarang ini, di mana angka kelahiran justru sedang ditingkatkan.

Meskipun biaya pemeliharaan sosial masih diterapkan di sejumlah wilayah, banyak kota di Tiongkok yang juga telah melonggarkan aturan maksimal dua anak dalam beberapa tahun terakhir.(ilj/bbs)

Print Friendly, PDF & Email