Kabar6 – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang mengaku kewalahan menangani sampah di wilayah pasca banjir yang bertambah hingga 300 ton.
Banyaknya sampah tidak sebanding dengan sarana prasarana untuk mengangkut sampah yang tersedia di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.
Plt Sekretaris DLHK Kabupaten Tangerang, Budi Khumaedi mengatakan, bencana banjir yang merendam sejumlah titik di Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu, mengakibatkan volume sampah bertambah hingga 300 ton per hari. “Petugas DLHK kesulitan menanggulangi tingginya volume sampah itu,” ujarnya Jum’at 10/1/2020.
Biasanya, kata Budi, petugas mengangkut sekitar 700 hingga 800 ton perhari. Tapi pascabanjir sampah yang diangkut mencapai 1000 ton sampah setiap hari atau bertambah 300 ton.
Menurut Budi, sarana prasarana yang ada saat ini dimilik DLHK Kabupaten Tangerang meliputi 196 truk pengangkut sampah, ditambah sekitar 20 cator yang sebagian besar kondisinya sudah tidak layak. Dari 196 truk, lanjut Budi, sebanyak 20 bak truk di antaranya sudah rusak akibat cairan sampah.
“Di APBD murni kita ajukan lagi anggaran untuk rehab bak sampah. Yang bolong-bolong bak sampahnya harus cepat diperbaiki biar rusaknya enggak makin parah,” tuturnya.
Ditanya soal pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah ke kecamatan, Budi mengaku siap melimpahkan. Pihaknya tinggal menunggu regulasi yang sedang digodok oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tangerang. Untuk sementara, kecamatan yang direncanakan mengelola sampah ke depan sebanyak tujuh kecamatan.
“Jadi cukup difasilitasi kendaraan kecil. Bisa pakai cator atau gerobak. Ini perlu peran serta masyarakat yang dikoordinasikan mulai dari tingkat RT, RW, desa, sampai kecamatan. Kalau kita prinsipnya siap saja, dengan senang hati kecamatan diberdayakan,” ungkapnya.
**Baca juga: Atasi Banjir, Pemkab Tangerang Akan Sediakan Perahu Karet Per-Kecamatan.
Budi menambahkan, bahwa persoalan sampah bukan akibat proses penanganan, melainkan lebih kepada keterbatasan sarana prasarana.
“Kalau dilimpahkan ke kecamatan, sementara sarana prasarananya tetap, ya kondisinya bisa sama. Penanganan sampah ini larinya ke pembiayaan,” katanya. (Vee)
