Kabar6- Sam Rahmat, Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Banten, dituntut delapan bulan penjara dengan setahun masa percobaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Zulkifli, SH, di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis (6/9).

Polisitisi dan  pengusaha ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap empat orang perusak baliho pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten WH-Irna.

Dalam tuntutannya, Zulkifli, SH, menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar hukum sebagaimana diatur diancam dalam pasal  351 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

“Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa terbukti melakukan penganiayaan. Oleh karena itu kami meminta kepada majelis hakim agar mengadili terdakwa dengan pidana penjara selama delapan bulan dengan masa percobaan selama satu tahun,” ujar Zulkifli, SH.

Dalam pertimbangannya, JPU menyebutkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban  menderita luka-luka.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan terdakwa dengan para korban telah berdamai secara tertulis.

Usai pembacaan tuntutan, Sam Rahmat menyatakan akan menyampaikan pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan. “Saya akan sampaikan pembelaan pak hakim,” tuturnya.

Seusai persidangan, Sam Rahmat menilai, kasus tersebut lebih kuat ke arah motif politis dari pada hukumnya. Pasalnya, lanjut Dia, sejak awal sudah ada perdamaian antaranya dirinya dengan korban. Akan tetapi perkara tersebut tetap diproses hingga persidangan.

Orang nomor satu di Partai NasDem Banten itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Banten dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap empat orang perusak baliho pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, WH-Irna pada sebelum masa kampanye Pilgub 2011 lalu.

Sam Rahmat tidak dilakukan penahanan oleh penyidik Polda, Kejati Banten, maupun Kejari Cilegon, dengan pertimbangan perbuatan tersangka masuk dalam kategori penganiayaan ringan yang ancaman hukumannya dibawah lima tahun penjara. (pk/sak)

Kabar6-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tangerang, akan mengusulkan empat nama sebagai Calon Bupati (Cabup) dan Wakil Bupati (Wabup) yang akan diusungnya pada pemilukada 9 Desember mendatang.

Hal ini, terungkap dalam rapat pleno yang digelar Tim 7 atau Tim Penjaringan Cabup/Cawabup, partai berlambang matahari terbit ini, pada Rabu,(6/9/2012) lalu.

Keempat nama yang bakal direkomendasikan itu diantaranya, Ketua DPC PAN Kabupaten Tangerang Marlan Akip, Ketua DPD Tingkat I Golkar Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Ketua DPD KNPI Provinsi Banten, Aden Abdul Khaliq dan Staf Ahli Bupati Tangerang, Ahmad Suwandi.

“Rapat plenonya sudah kita gelar dan hasilnya kami merekomendasikan empat nama sebagai bakal calon Bupati Tangerang di Pemilukada akhir tahun ini,” ungkap Ketua Tim 7, Endang Sunandar, kepada wartawan, Kamis (6/9/2012).

Menurut Endang, keempat nama ini akan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Banten, untuk diputuskan siapa saja yang layak diusung diantara empat nama yang muncul tersebut.

“Karena saat penjaringan para pendaftar hanya berminat sebagai Bupati, maka kami juga cuma merekomendasikan Balon Bupati saja. Sedangkan, Wabupnya akan
ditetapkan oleh DPW nanti,” jelasnya.

Dikatakan Endang, dalam mekanisme penentuan Cabup ini, keputusan rapat pleno tersebut bukan sesuatu yang mutlak, melainkan hanya sebatas aspirasi kepada DPW. Mengingat, otoritas yang menentukan Cabup itu adalah DPW.

Sementara itu, Ketua DPW PAN Provinsi Banten, Tb. Luay Sofhani mengatakan, keempat nama yang direkomendasikan tersebut, nantinya akan digodok kembali di DPW, guna memutuskan nama yang layak diusung PAN.

“Siapa yang akan ditetapkan, tentunya hasil kajian kami baik dengan menggelar survey maupun lewat mekanisme lain yang dimiliki partai,” katanya.

Ditambahkannya, jika tak ada halangan maka rencananya PAN baru akan menetapkan nama tersebut, termasuk penggalangan koaliskoalisi pada Senin pekan depan. “Senin nanti, PAN akan menjadi pusat perhatian masyarakat yang menunggu siapa Cabup dan Cawabup usungan PAN,” ujarnya.(din)

Kabar6-Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa, menemukan sejumlah nama calon tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi alat uji KIR pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

“Nama-nama calon tersangka sudah ada. Namun, kami harus kumpulkan alat bukti lain terlebih dahulu. Ketika sudah rampung, maka kami segera tetapkan mereka sebagai tersangka,” ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tigaraksa, Erry Syarifah, kepada wartawan, Kamis (6/9/2012).

Menurut Erry, pihaknya saat ini telah menyerahkan sejumlah berkas dugaan korupsi alat uji KIR itu, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk dilakukan perhitungan besaran nilai kerugian yang dialami negara atas kasus tersebut.

“Data-data itu, sudah kami serahkan ke BPK untuk dihitung berapa jumlah kerugian negara dalam kasus itu,” ujarnya, seraya menjelaskan hasil perhitungan BPK tersebut akan di umumkan pada akhir pekan ini.

Diinformasikan, tim penyidik Kejari Tigaraksa telah memeriksa sejumlah pejabat Dishubkominfo Kota Tangsel periode 2010/2011, terkait kasus dugaan korupsi alat uji KIR pada Dishubkominfo Tangsel. 

Sejumlah pejabat yang diperiksa tersebut diantaranya adalah, Nurdin Marzuki selaku mantan Kepala Dishubkominfo Kota Tangsel, Sekretaris Dishubkominfo Kota Tangsel, Edy Wahyu, Kepala Bidang, Kepala Seski, hingga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Tak hanya itu, Kejari Tigaraksa juga telah memeriksa pihak PT Mayindo, selaku suplier alat uji KIR tersebut.

Nurdin Marzuki sendiri, telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Juni lalu. Penetapan tersangka terhadap mantan orang nomor satu di Dishubkominfo Kota Tangsel tersebut, disinyalir karena keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat uji KIR yang bersumber dari APBD Kota Tangsel 2010.

Meski telah lama menyandang status tersangka, Nurdin Marzuki, hingga kini tak kunjung ditahan oleh lembaga adhyiaksa setempat, karena dia dinilai kooperatif selama berlangsungnya pemeriksaan.(din)

Kabar6-Jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kota Tangerang Selatan mencapai 189 unit. Kondisi heterogen masyarakat di Kota Tangsel membuat daerah pemekaran ini rawan terjadi bencana atau konflik sosial.

“Seringkali masalah konflik sosial dipicu karena urusan perut,” ungkap Widyaiswara Utama Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarno, di Serpong Utara, Kamis, (6/9/2012).

Ia menjelaskan, oleh karena itu bagi 189 ormas yang telah terdaftar di Kesbangpolinmas di Kota Tangerang Selatan harus mampu mempersiapkan para kadernya dalam menghadapi persaingan industri yang semakin ketat.

Jika langkah itu tidak diantisipasi, tak dapat dihindari warga Tangsel akan semakin tergerus.

“Memang kemiskinan menjadi penyumbang terbesar lahirnya sebuah konflik sosial. Sebaiknya para pemuda membekali diri dengan kompetensi pengetahuan dan membuka formulasi lapangan pekerjaan,” terang Sumarno.

Penanganan konflik sosial, lanjut Sumarno, telah tertuang didalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial. Dirinya tak sependapat dengan penilaian dari peserta sosialisasi yang menganggap ada pembiaran oleh Kemendagri.

“Peraturan yang mengatur tentang keormasan masih yang lama dan Kemendagri sudah mengajukan agar perubahan dilakukan dan sampai saat ini belum ada perkembangan. Memang benar kalau payung hukum yang ada harus segera diperbaharui,” jelasnya.

Sumarno menambahkan, dahulu Menteri Dalam Negeri bisa dibilang sebagai penentu kebijakan. Namun, seiring perkembangan dinamika dan perundang-undangan. “Sekarang posisinya hanya sebagai fasilitator,” urainya.

Ditempat sama, Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Tangsel, Purnama Wijaya, mengatakan, banyak terjadi konflik sosial yang akan berdampak pada kondusifitas sebuah daerah.

Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan visi dan misi diantara kedua kelompok tersebut. “Bencana sosial tidak hanya sebatas pada kejadian bencana alam saja,” kata Purnama.

Purnama mencontohkan, seperti aksi demo yang biasa dilakukan oleh kalangan buruh dalam menuntut upah dan keributan fisik antar kelompok masyarakat.
Menurutnya menyampaikan pendapatan di muka umum diperbolehkan. Hanya ketentunya sudah diatur sesuai dengan undang-undang, yakni tidak boleh anarkis

“Sehingga tidak terjadi ekses-ekses lainnya. Sebagai wakil tokoh pemuda, masyarakat minimal bisa meredam kader-kader yang ada ditingkat bawah. Agar keributan antar ormas tidak terulang lagi,” pesan mantan Camat Ciputat Timur ini.(yud)

Kabar6-Sebagian besar warga pendatang yang hijrah mengadu nasib ke Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bermukim di rumah sewa kontrakan. Banyak diantara mereka diketahui tak mengantongi identitas KTP asli wilayah setempat.

“Dari 80 persen pendatang yang tidak memiliki KTP Tangsel, kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pedagang dan buruh,” ungkap Kepala Bidang Kependudukan, Disdukcapil Kota Tangsel, Yusuf Ismail, Kamis (5/9/2012).

Yusuf mengatakan, dari sample yang diambil di dua wilayah yakni, Kelurahan Sawah Baru dan Sawah lama. Pada 80 unit rumah kontrakan atau rumah tinggal terungkap, 80 persen merupakan warga pendatang serta tidak memiliki KTP asal Kota Tangsel.

Sedangkan warga yang sudah memiliki KTP Tangsel hanya mencapai 20 persen. “80 persen warga pendatang tersebut berasal dari wilayah Jawa Tengah seperti Tegal, Brebes dan sebagainya,” katanya.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan Disdukcapil, hari kedua kegiatan Operasi Administrasi Kependudukan akan dilangsungkan di kecamatan Setu.

Dilanjutkan pada awal pekan besok akan dilakukan pendataan di kelurahan Cempaka Putih, kecamatan Ciputat Timur.

Dilanjutkan hari berikutnya akan  dilakukan di Kelurahan Serpong, kecamatan Serpong. Kemudian di kelurahan Pondok Cabe ilir, kecamatan Pamulang.

Kelurahan Pondok Kacang Timur, kecamatan Pondok Aren. Serta yang terakhir di kelurahan Paku Alam, kecamatan Serpong Utara.

“Pendataan tersebut akan diambil beberapa sample, dan nantinya pihak RT/RW dan Lurah serta Kecamatan akan melakukan pendataan di masing-masing wilayahnya. sedangkan untuk hasilnya dapat diketahui yakni 18 September mendatang,” papar Yusuf.(yud)

Kabar6-Dua kelompok pelajar terlibat tawuran tak jauh dari PT LG, persisnya di Jalan Raya Kampung Baru, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Kamis (6/09/2012).

Dalam peristiwa itu, Suhendar (18), siswa kelas III SMK 1 Mandiri, Panongan, Kabupaten Tangerang, tewas mengenaskan dikeroyok oleh kelompok pelajar yang menjadi lawannya.

Pecahnya tawuran antara kelompok pelajar asal STM Yasrip, Parung Panjang, Bogor dengan kelompok pelajar SMK 1 Panongan, Kabupaten Tangerang ini berawal dari aksi saling ejek.

Saat itu, kelompok pelajar STM Yasrip kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar SMK 1 Panongan di Jalan Raya Kampung Baru. Diawali aksi saling ejek, dua kelompok pelajar itupun kemudian terlibat aksi saling lempar batu dan kayu.

Tak lama berselang, kelompok pelajar SMK 1 Panongan mulai terdesak oleh gempuran pelajar STM Yasrip. Ditengah hujan batu itulah, Suhendar berupaya kabur dengan sepeda motor.

Mungkin karena panik menghindari lemparan batu dan dikejar oleh kelompok lawan, Suhendar tak kuasa mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh.

Tak ayal, kesempatan itupun langsung dimanfaatkan oleh kelompok pelajar dari STM Yasrif untuk menyerang. Suhendar yang sudah dalam kondisi tak berdaya setelah jatuh dari sepeda motor, langsung dihajar bertubi-tubi.

Bahkan, diantara kelompok pelajar yang menjadi lawannya ada yang menghujamkan senjata tajam ke tubuh korban hingga bersimbah darah. Aksi brutal kelompok pelajar asal Bogor itu baru berhenti, setelah belasan polisi dari Polsek Legok tiba dilokasi kejadian.

Sementara, jenazah Suhendar kemudian dievakuasi petugas ke RSUD Tangerang guna keperluan visum. Sedangkan kasusnya tawuran yang merenggut korban jiwa itu ditangani pihak Kepolisian Sektor Legok, Kabupaten Tangerang.(arsa/wawan)

Kabar6-Guna mengecek jumlah pendatang baru usai Lebaran Idul Fitri 1433 H, Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai menggelar inspeksi mendadak (sidak) lapangan.

Sidak ini akan digelar hingga tujuh hari kedepan dan dimotori langsung oleh pihak kecamatan dan kelurahan masing-masing. “Nanti, setelah proses pendataan ini selesai, maka akan kita ketahui berapa banyak pendatang baru pada tahun ini,” ujarnya.

Kepala Disdukcapil, Toto Sudarto mengatakan, untuk tahap awal sidak digelar langsung oleh Disdukcapil di dua Kelurahan, yaitu Sawah dan Sawah Baru di Kecamatan Ciputat.

“Ini bukan Operasi Yustisi. Melainkan hanya pengecekan jumlah pendatang baru saja. Karena, kalau Yustisi harus dilanjutkan ke tahap sidang,” ujar Kepala Disdukcapil, Toto Sudarto, Kamis (6/9/2012).

Toto mengaku pihaknya tidak (Tangsel) melarang pendatang baru di wilayah itu. Namun dengan catatan, pendatang baru dimaksud harus memiliki identitas kependudukan yang jelas dan lengkap, atau akan lebih baik jika sudah memiliki pekerjaan.

“Namun bila kedapatan ada pendatang baru yang tidak memiliki tujuan serta identitas jelas, maka akan kita himbau agar kembali ke daerah asalnya. Karena, kita tidak mau pendatang baru itu akan menjadi beban pemerintah,” ujar Toto.

Lebih jauh Toto berharap, jumlah pendatang baru pada tahun ini tidak lebih banyak dari tahun sebelumnya. “Tahun lalu, ada seribu lebih pendatang baru kesini. Dan, kita berharap tahun ini jumlahnya bisa lebih kecil,” katanya.(turnya)

Kabaar6-Jelang ditutupnya masa pendaftaran verifikasi Partai Politik (parpol) peserta pemilu 2014 pada Jumat (7/9/2012), sejumlah parpol terus berdatangan ke KPU Kota Tangerang guna menyerahkan kartu tanda anggota (KTA).

Hari ini, Kamis (6/9/2012), tiga parpol lagi menyerahkan kartu tanda anggota (KTA) mereka ke KPU Kota Tangerang. Ketiganya adalah PDIP dan Gerindra dan artai Serikat Rakyat Independen (SRI), menyusul PKS, Demokrat, PKPI dan Nasdem yang sudah menyerahkan sebelumnya.

“Hingga Kamis (6/9), baru ada tambahan tiga parpol lagi yang menyerahkan berkas. Mereka adalah Partai PDIP, Partai Gerindra dan Partai SRI,” kata Munadi Ketua pokja verifikasi  KPU Kota Tangerang, Kamis (6/9/2012).

Dengan tambahan tiga parpol tersebut, kata Mudani, berarti sampai saat ini sudah tujuh parpol di Kota Tangerang yang menyerahkan berkas verifikasi.

“Untuk partai yang belum menyerahkan berkas, kami himbau untuk segera menyerahkan dan kami tunggu hingga besok (hari ini-red) sampai puku 16.00 WIB,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk PDI perjuangan telah menyerahkan sebanyak 2.010 Kartu Tanda Anggota (KTA), Partai Gerindra sebanyak 1.350 KTA dan Partai SRI sebanyak 1.206 KTA.

“Setelah proses penyerahan ini, maka nanti akan ada verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU pusat,” imbuhnya.

Anggota Pokja Verifikasi KPU Kota Tangerang Eddy Affas, untuk pengumuman verifikasi faktual yang sedianya akan dilaksanakan pada 3-24 Oktober mendatang, kemungkinan akan diundur menjadi 26 Oktober-20 November.

Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Hendri Zein mengatakan, pihaknya optimis bakal lolos dalam verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU setempat.

“Kami yakin, karena sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kami dan seluruh kader partai sudah menyiapkan ini semua. Bahkan kalau boleh bangga kami satu-satunya partai yang sudah menerapkan sistem KTA elektronik (e-KTA),” ucapnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPC Gerindra Kota Tangerang Nurhadi. Menurutnya, dirinya yakin 100 persen Gerindra akan lolos dalam tahapan pemilu ini.

“Kami bukan saja optimis tapi kami siap menang dalam pemilu 2014 mendatang baik itu pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres),” imbuhnya. (iqmar)

Kabar6-Kemarau panjang yang terjadi mulai memicu kekhawatiran berbagai pihak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang, mengimbau kepada seluruh warga melaksanakan shalat istisqa (meminta hujan), demi berharap kedatangan hujan tersebut.

“Kami kira ada washilah (jalan) yang ditunjukkan Rasulullah dalam menghadapi musim kemarau ini. Salah satunya dengan shalat istisqa. Kalau itu dianggap perlu oleh ummat, baiknya dilakukan untuk meminta hujan kepada Allah,” jelas Baejuri Khotib, Ketua Dewan Fatwa MUI Kota Tangerang, Kamis (6/9/2012).

Baejuri mengingatkan, masyarakat baiknya mulai melakukan doa secara pribadi-pribadi memohon segera turunnya hujan. Selanjutnya, pihaknya akan mengeluarkan edaran kepada semua tokoh agama di Kota Tangerang untuk menggelar shalat tersebut.

“Kami akan segera keluarkan edaran. Sedangkan MUI sendiri akan melaksanakan shalat ini pada pekan depan,” tuturnya.

Menurut Baejuri, shalat istisqa bisa dilakukan dengan cara, terlebih dahulu diserukan oleh seorang pemimpin seperti ulama, aparat pemerintah atau lainnya.

Tujuannya agar masyarakat berpuasa dan bertaubat meninggalkan segala bentuk kemaksiatan serta kembali beribadah, menghentikan perbuatan yang zalim dan mengusahakan perdamaian bila terdapat konflik.

“Pada hari pelaksanaan, seluruh penduduk diperintahkan untuk berkumpul di tempat yang telah dipersiapkan untuk salat istisqa. Memakai pakaian sederhana, tidak berhias dan tidak pula memakai wewangian,” jelas Edi, tentang shalat yang dilaksanakan dua rakaat, dan disusul dengan dua kali khutbah tersebut.

Sementara itu, Badan Meteorogi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ciputat memperkirakan, musim kemarau yang terjadi tahun ini akan terus berlangsung hingga penghujung Oktober mendatang.

Hal itu dihitung berdasarkan perkembangan iklim, yang dipengaruhi fenomena El Nino mengurangi pasokan uap air dari Samudera Pasifik sebelah timur Indonesia .

“Sebenarnya, musim kemarau kali ini masih cenderung normal, dengan tingkat kepanas antara 33-34 derajat cescius. Hanya saja yang membuat panas adalah, kurangnya pasokan air.

Tapi, perkiraan kami pada awal-awal Oktober akan mulai turun hujan, hal itu dilihat dari grafis awal yang mulai nampak,” jelas Bambang Suryo, Prakirawan Cuaca BMKG Ciputat.

Dia juga meminta kepada masyarakat agar tidak mengkhawatirkan terlalu berlebih soal kemungkinan datangnya musim kemarau yang berkepanjangan tahun ini.

Sebab, hitungan BMKG, diawal Oktober sudah akan ada hujan, meskipun intensitasnya tidak langsung banyak. “Untuk warga daerah ilir, kemungkinan masih akan mendapat pasokan air dari hulu, yang hujannya akan datang lebih cepat,” jelasnya.(iqmar)

Kabar6-Revitalisasi Gerakan Pramuka sebagaimana yang telah dicanangkan Presiden RI tahun 2006 lalu, kiranya telah menunjukan hasil cukup signifikan bagi keberlangsungan Pramuka di Indonesia.

Demikian dikatakan Bupati Tangerang H. Ismet Iskandar, saat memimpin apel dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Gerakan Pramuka Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang, dilapangan maulana Yudha Negara, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Kamis (6/9/2012).

Keberhasilan tersebut, kata Bupati, terlihat dari pengaturan dasar hukum Gerakan Pramuka dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

“Undang-undang itu menjadikan Gerakan Pramuka bukan hanya sebagai kegiatan untuk mengisi masa senggang kaum muda dengan kegiatan yang positif, tetapi juga menjadi pembauran sistem pendidikan kepramukaan serta adanya tekad untuk mencapai kemandirian organisasi,” ujar Bupati.

Bupati berharap, Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang yang dipimpin Sekda H. Hermansya, dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk merevitalisasi Pramuka, guna menumbuhkan sumber daya pramuka yang mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan dana dari pemerintah daerah.

Sementara, Ketua Panitia HUT Gerakan Pramuka ke-51 tingkat Kabupaten Tangerang, Komarudin mengatakan, kegiatan pramuka dilakukan mulai dari pembinanan di tingkat siaga, hingga saka wana bhakti.

“Pembinaan dilakukan demi menginvestasi pemuda pemudi pramuka yang berbudi pekerti, memiliki moral yang baik dan memiliki etika serta keterampilan yang  memiliki bekal hidup kelak dikemudian hari,” ujarnya.(humas/tom mugran)