Kabar6-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal memperketat penyaringan terhadap kadernya yang akan maju mencalonkan diri sebagai legislatif dan pimpinan daerah.

Langkah ini dilakukan guna menghindari keberadaan kader partai yang tidak loyal dan ingin memperkaya diri sendiri dengan maju sebagai wakil rakyat maupun pimpinan daerah.

Hal itu ditegaskan Ketua DPD PDIP Provinsi Banten, Dr. Ribka Tjiptaning saat memberikan sambutan pada perayaan HUT PDIP ke 40 di Gedung Olahraga, Jalan Dimyati, Kota Tangerang, Minggu (27/1/2013).

“Kami tidak akan mendukung kader yang hanya mau maju untuk memperkaya diri sendiri. Dan, tidak akan kami biarkan hal itu terjadi,” ujar politisi wanita yang kini duduk di komisi IX DPR RI tersebut.

Ucapan Ribka Tjiptaning tersebut sedianya merupakan sebuah bentuk kekecewaan, menyusul banyaknya kader PDIP di Banten yang absen pada moment penting perayaan hari jadi partai berlambang kepala banten bermoncong putih tersebut.

Dalam kekecewaannya, sambil memberikan sambutan diatas podium Ribka bahkan sempat marah sambil mempertanyakan keberadaan para anggota legislatif partai tersebut, khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II.  

“Kemana para legislatif Dapil Banten II? Akan saya pertanyakan dan tindak tegas yang begini. Lalu mana yang mau nyalon? Acara yang begini saja tidak ada yang mau hadir, akan kita tindak tegas mereka,” tegasnya.

Dalam perayaan tersebut, Ketua DPC Kota Tangerang, Hendri Zein juga melantik Badan Pemenangan Pemilu 2014 yang beranggotakan 10 orang untuk wilayah Kota Tangerang. (Arsa)

Kabar6-Kondisi Jalan Raya Serang mulai dari Kecamatan hingga Jayanti cukup memprihatinkan. Lubang berdiameter 15-20 centimeter tersebar merata di sepanjang jalan arteri berstatus jalan nasional tersebut .

Kerusakan terparah, terjadi di Kilometer 19 Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, tepatnya didepan bengkel/dealer motor Mancung Motor.

Akibatnya, dijalan itu kerap terjadi kecelakaan, khususnya bagi para pengendara sepeda motor.

“Korban terus berjatuhan di jalan ini. Sehari bisa mencapai 10 sepeda motor korban yang terjatuh,” ungkap Sudin, penjaga bengkel Mancung Motor, kepada wartawan, Minggu (27/1/2013).

Senada dituturkan Nurdin, tokoh masyarakat setempat, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Tangerang melalui dinas Binamarga dan Pengairan, agar segera memperbaiki jalan tersebut.

Hal ini kata dia, untuk menghindari banyaknya korban kecelakaan. Para pengguna jalan terancam jiwanya ketika melintasi jalan tersebut.

“Hingga hari ini, pemerintah daerah atau dinas terkait seolah tutup mata terhadap bahaya yang mengancam jiwa warga atau pengguna jalan. Kami minta jalan ini agar segera menambal/mengecor lubang,” katanya.(din)

Kabar6-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) genap berusia 40 tahun. Di usia yang kian matang itu, partai yang didirikan oleh Megawati Soekarno Putri ini bakal terus menggelorakan spirit juang rakyat demi membangun bumi pertiwi.

Dengan ideologi melarang perwakilannya di parlemen memperkaya diri sendiri, partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ini menargetkan bisa meraih hingga 20 kursi di parlemen pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 mendatang.

“PDIP tidak mengharapkan perwakilannya di parlemen memperkaya diri sendiri. Itu tidak dibenarkan partai,” ujar Ketua DPC PDIP Kota Tangerang, Hendry Zein, saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT PDIP ke 40, di GOR Kota Tangerang, Minggu (27/1/2013).

Tak tanggung-tanggung, Hendri Zein bahkan meminta agar calon legislatif dari PDIP yang tidak bisa mengobarkan semangat perjuangan untuk kesejahteraan rakyat agar mengurungkan niatnya untuk maju sebagai wakil rakyat.

Ya, peringatan HUT ke 40 PDIP yang diprakarsai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Tangerang itu berlangsung cukup meriah. Tampak hadir dalam acara itu, Ketua DPD Prov. Banten Dr. Ribka Tjiptaning.(arsa)

Kabar6-Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tigaraksa membubarkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilukada Kabupaten Tangerang dî Sekretariat PPK Tigaraksa, Minggu (27/1/2013) .

Dalam sambutannya, Ketua PPK Tigaraksa Duriatna menjelaskan, selama Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang di Kecamatan Tigaraksa telah terbentuk 14 PPS dengan total personel 42 orang.

“PPS ini mulai bekerja sejak Juni 2012 hingga pencoblosan dan penghitungan suara atau selama 6 bulan kerja. Dan, Baru hari ini resmi dibubarkan,” katanya.

Duriatna mengucapkan terima kasih kepada personel PPS yang telah bekerja keras dalam mensukseskan pelaksanaan Pemiluka Kabupaten Tangerang, khususnya di wilayah Kecamatan Tigaraksa.

Sèmentara itu, Camat Tigaraksa Mas Yoyon Suryana berharap kepada personnel PPS yang telah berhasil mensukseskan jalannya Pemilukada Kabupaten Tangerang agar dapt turut berpartisipasi kembali dalam Pemilu 2014 mendatang.

“Dengan pengalaman yang dimiliki, tentunya harus dapat digunakan kembali dalam mensukseskan Pemilu 2014 mendatang,” harap Camat Yoyon.(dre/*)

Kabar6–Pengembang perumahan berkonsep cluster dituding mengabaikan kepentingan umum. Pasalnya, acap ditemukan perumahan cluster yang tidak memikirkan jalan lingkuangan sekitar hingga memutus akses pemukiman warga diluar cluster.

Wawanuddin dari Pusat Telah dan Informasi Regional (Pattiro) Tangerang mengatakan, fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasos/fasum) setelah diterima oleh pemerintah daerah (Pemda), maka akan dikelola dan dirawat oleh Pemda untuk kepentingan masyarakat umum.

“Peraturan yang ada dan berlaku mengatakan bahwa fasum/fasos itu harus diserahkan kepada pemerintah. Proses penyerahannya dilakukan setahun setelah  proyek selesai. Terkait dengan ini, negara juga berhak mengatur dan membuka akses fasos/fasum tersebut untuk umum. Tidak seperti sekarang, banyak perumahan yang mengabaikan akses jalan tembus ke pemukiman warga,” jelasnya.

Banyaknya ditemukan fasos/fasum di sejumlah perumahan di Tangerang, khususnya perumahan dengan sistem clauster yang tidak dibuka untuk umum, terkesan ada penguasaan tanah, jalan, dan fasos/fasum lainnya milik pemerintah oleh segolongan orang saja.

“Kembali kepada kepentingan aksesibilitas seluruh warga dan prinsip fungsi sosial lahan, maka pemerintah perlu segera meminta para pengembang agar membuka fasum/fasos bagi umum, termasuk asesbilitas jalannya. Terlebih dalam aturan perumahan, jalanan perumahan mesti terkoneksi dengan masyarakat luas. Disitulah kewajiban pemerintah untuk membukaya,” ujarnya.

Masih kata Wawanudin, kenyataan tersebut bermula dari kecenderungan konsep cluster yang salah. Dimana, sejumlah rumah bertipe sama dikelompokkan, dan dipagari agar terpisah dari cluster lain.

Bahkan dilengkapi pula dengan pengamanan yang menghalau selain warga untuk lalu lalang keluar masuk perumahan.

Yang mana, Wawanudin menilai, bagi pemilik rumah di satu clauster, semua itulah jaminan rasa aman. Namun, pada dasarnya jalan memiliki prinsip berfungsi sosial, dan masyarakat memiliki hak aksesibilitas dan keterhubungan.

Belum lagi, jalan di dalam clauster merupakan fasum/fasos yang bukan milik warga yang tinggal di situ saja, dan itu milik negara yang wajib dibuka aksesbilitasnya.

“Kedepan, pemerintah harus membuat aturan tegas soal keterbukaan akses jalan bagi warga luas. Jangan sampai sikap tertutup sejumlah perumahan atas warga sekitar semakin menimbulkan kontra sosial dan semakin membuat warga dilaur perumahan terkungkung,” tandasnya.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Banten Mari Okto Sihombing, pihaknya mengakui bahwa infrastruktur yang disediakan pengembang sistem clauster baru dapat dinikmati oleh konsumennya sendiri.

Atau hanya warga suatu permukiman clauster yang bisa menikmati jalan, taman dan balai warga yang disediakan pengembangnya.

“Memang warga umum di luar perumahan kerap tidak bisa menggunakannya. Tapi secara konsep, sejauh ini hal itu masih dimungkinkan. Karena perngembang pasti sudah menyiapkan rancangan untuk jalan umum, jalan khusus perumahan, dan jalan khusus di dalam clauster,” ucap Okto, akhir pekan lalu.(Iqmar)

Kabar6-Kapolsek Metro Ciputat, Komisaris (Pol) Alip, memastikan bahwa kematian Sudiro Andi Wiguno, selaku Presiden Direktur PT. Dayaindo Resourches International, Tbk, murni bunuh diri.

Wakil Bendahara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu ditemukan tewas gantung diri dirumahnya di Perumahan Menteng Residence Blok F C VIII No. 1 RT 004/012, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu (23/1/2013) lalu.

“Meninggalnya akibat bunuh diri dengan cara menggantungkan tali dan menjerat lehernya,” ungkap Alip, menjawab pertanyaan kabar6.com dikediaman Kak Seto di Perumahan Cirendeu Permai, Minggu (27/1/2013).

Kepastian tersebut menurut Alip didasari dari keterangan tim medis yang melakukan autopsi terhadap jasad Sudiro. Hasil pemeriksaan medis melihat pada sekujur tubuh korban tidak ditemui tanda-tanda bekas penganiayaan.

Pihaknya, lanjut Alip, telah mengumpulkan keterangan dari enam orang saksi. Keenam saksi tersebut antara lain, istri, kakak, supir pribadi korban dan kerabat lainnya. Ketika ditanyakan faktor penyebab Sudiro mengakhiri hidupnya dengan cara tragis.

“Untuk sementara belum sampai ke situ (kepastian penyebab gantung diri). Sampai saat ini masih dalam proses penyidikan dan itu hasil autopsi luar. Autopsi dalamnya kita masih menunggu,” tegas Alip.

“Itu hasil autopsi dokter dan kita percaya pada hasil itu. Kalau asumsi tidak bisa dibuktikan,” tambah Alip, menjelaskan berkembangnya pandangan rekan seprofesi korban yang tak percaya Sudiro mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.

Sebeluumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar (Pol) Rikwanto, menerangkan dari keterangan salah seorang saksi, sambung Rikwanto, dikatakan bahwa korban mengalami depresi akibat pekerjaannya. 

Perusahannya terancam bangkrut dan meninggalkan hutang dimana-mana. “Dari saksi, korban mengalami depresi karena masalah pekerjaan diperusahaan. Tekanan d pengadilan dan Pailit,” singkat Rikwanto.

Sementara itu, Kepala Unit Reskrim Polsek Ciputat, Ajun Komisaris (AKP) Syamsudin, memaparkan selama ini pihaknya telah memintai keterangan beberapa orang terkait tewasnya Sudiro di tempatnya bekerja.

Sudiro juga merupakan Presiden Direktur PT. Dayaindo Resourches International, Tbk, alamat kantor Graha Mandiri Jl. Imam Bonjol No. 61 lantai 17 dan 27 Menteng, Jakpus dan Titan Centre lantai 10 Jl. Boulevard Raya Blok B1-B7 Sektor 7 Bintaro.(yud)

Kabar6-Program kerja DPD KNPI Kabupaten Tangerang tahun 2013 akan difokuskan Pada kegiatan kewirausahaan. Untuk memuluskan program itu, DPD KNPI gandeng Asosiasi Perajin Tangerang (APTA).

“Tahun ini, DPD KNPI akan difokuskan Pada kegiatan kewirausahaan,” ujar Ketua DPD KNPI Kabupaten Tangerang Muhlis, Minggu (27/1/2013).

Menurut Muhlis, DPD KNPI akan menggandeng APTA yang telah memiliki lebih dari 800 unit usaha dengan berbagai jenis produk kerajinan yang tersebar di Kabupaten Tangerang.

Keterlibatan APTA ini adalah untuk memberikan pelatihan kepada pemuda, baik kader KNPI maupun warga umum yang belum memiliki pekerjaan.

“Setelah mendapatkan pelatihan, maka akan ditempatkan unit-unit usaha yang tergabung dalam APTA,” imbuh Muhlis.

Untuk persoalan upah sendiri, lanjut Muhlis, APTA menjamin sesuai dengan UMK yang berlaku. Sedangkan, bagi peserta pelatihan kewirausahaan yang berniat akan membuka usaha sendiri, maka APTA akan melakukan pendampingan mulai dari produksî hingga pemasaran.

“Pelatihan kewirausahaan yang bekerja sama dengan APTA ini akan kami gelar dalam waktu deket ini,” pungkas Muhlis.(dre/*)

Kabar6-Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang akan memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) setempat, terkait maraknya perselisihan trayek jalur transportasi angkutan umum di Kabupaten Tangerang.

“Minggu dépan kami akan panggil Dishub,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Moh Eko Riyadi, Minggu (27/1/2012).

Eko menjelaskan, Baru-Baru ini telah terjadi bentrok Antara awak angkuta umum di kawasan Citra Raya, Cikupa. Bahkan, sebelumnya aksi unjuk rasa para pengemudi angkutan umum jurusan Balaraja-Cimone dan perselisihan trayek lainnya.

“Dishub harus menjelaskan secara konkret terkait keseluruhan trayek angkutan umum yang ada di Kabupaten Tangerang,” kata politisi Demokrat ini.

Menurut Eko, telah terjadinya perselisihan trayek angkutan umum ini akibat ketidakberesan kinerja aparatur Dishub. Kata dia, Dishub harus mempertanggungjawabkan kinerjanya.

“Seperti bentrok awak angkot di Citra Raya. Beberapa orang ditahan karena pengrusakan angkot. Ini kan karena kinerja Dishub yang lamban dalam mengatasi perselisihan ini,” tandas Eko.

Sementara itu, Sekretaris Dishub Kabupaten Tangerang Yulianto berjanji akan melaporkan ke Kepala Dishub Saripudin dan menggelar rapat internal untuk persoalan konflik trayek angkot.

“Nanti akan Saya sampaikan ke pimpinan dan segera dilakukan rapat internal,” singkatnya.(dre/*)

Kabar6-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Taruna Merah Putih (TMP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan, menggelar konsolidasi di Ciputat, Tangsel, Minggu (27/1/2013).

Konsolidasi bersama 7 Pengurus Anak Cabang (PAC) ini bertujuan untuk menjalan keputusan partai (PDIP) di tingkat sayap, dalam bentuk sosialisasi yang dituangkan melalui Program Kerja Tahun 2013.

Konsolidasi ini sekaligus menjadi persiapan bagi seluruh oraganisasi saya PDIP, termasuk PAC TMP yang telah terbentuk pada 17 November 2012 lalu, guna bersiap menyambut Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pilkada Legislatif (Pileg) tahun 2014.

“Rapat konsolidasi kali ini bertujuan untuk menjalankan keputusan partai di tingkat sayap,” kata Ketua DPC Taruna Merah Putih, Syamsul Heriyanto.

Ia menambahkan, sesuai rekomendasi Rakernas II PDI Perjuangan, DPC TMP Tangsel bersama PAC yang ada akan berupaya menjaring suara kaum muda secara berkala dan berkesinambungan ditingkat kelurahan.

Sementara, Sekretaris DPC TMP Tangsel, Irwansyah Dwi Wahyono, bertekad akan menggalang dan menjaring pemilih pemuda di wilayah itu untuk memilih PDI Perjuangan sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi.

“Anggap saja acara konsolidasi ini TMP Tangsel ini sebagai pemanasan mesin partai“ tuturnya.

Hadir dalam acara tersebut Departemen Pemuda Olah Raga DPP PDI Perjuangan, Yonan Alpha Muzella dan beberapa utusan dari Struktural PDI Perjuangan.(Evan)

Kabar6-Satuan tugas perlindungan anak (Satgas PA) ditingkat RT/RW di Kota Tangerang Selatan secara resmi dikukuhkan ini merupakan kali pertama di Indonesia.

Langkah untuk mempermudah menjangkau pengawasan dan penanganan terhadap anak pembentukan Satgas PA tingkat RT-RW ini tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI).

“Semoga Satgas PA di tingkat RT-RW ini bisa diikuti oleh kabupaten/kota lainnya di Indonesia,” ungkap  Ketua Dewan Pembina Satgas PA, Seto Mulyadi, dalam acara pengukuhan Satgas PA ini berlangsung di RT 01-02 RW 012 Perumahan Cirendeu Permai, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat, Minggu, (27/1/2013)

Pria yang akrab disapa Kak Seto ini menjelaskan, setiap ada kejadian atau pelanggaran kekerasan terhadap anak. Satgas PA ditingkat RT-RW mampu menjadi ujung tombak, sehingga warga diseluruh pelosok tanah air dapat melindungi anak-anak dari korban kekerasan.

Ia berharap kepada Walikota Airin Rachmi Diany agar segera membentuk Satgas PA diseluruh perangkat daerah tingkat RT-RW.

Sehingga bila ditemui kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi misalnya di Aceh atau Papua serta daerah pelosok lainnya. Maka tak perlu lagi melaporkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karena keterbatasan jarak tempuh dan waktu.

“Kalau RT dan RW bisa diberdayakan untuk menjadi kekuatan perlindungan anak. Maka kasus kekerasan yang seringkali menimpa anak bisa terus ditekan. RT dan RW bisa langsung segera melaporkan kasus tersebut ke aparat kepolisian,” jelas Kak Seto.

Ditempat sama, Ketua Satgas PA Muhammad Ikhsan, mengutarakan, kasus kekerasan terhadap anak berpotensi bisa menimpa dan terjadi di semua strata serta tingkat sosial keluarga.

Keberadaan Satgas PA ini hadir untuk mampu dan mempermudah menjangkau ke lokasi kejadian kekerasan.

“Adanya Satgas PA ini bisa menanggulangi dan menangani secara tepat dan cepat. Bila ditangani ditingkat RT/RW bisa lebih cepat dan tidak berlarut-larut,” jelasnya.(yud)