Kabar6-Kasus dugaan korupsi dana hibah Bantuan Sosial (Bansos) yang di kucurkan Pemerintah Provinsi Banten senilai Rp500 juta melalui APBD tahun 2012 lalu, kepada yayasan Al-Muqarobah terus bergulir.

Kali ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang memeriksa sedikitnya lima orang pejabat di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Banten.

“Hari ini, ada penambahan saksi sebanyak 5 orang pejabat Biro Kesra Banten. Kelima pejabat itu masih diperiksa sebagai saksi,” ungkap Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Tigaraksa, Ricky Tommy Hasiholan, kepada Kabar6.com, diruang kerjanya Jum’at (5/7/2013).

Dengan begitu kata Ricky, total keseluruhan saksi yang diperiksa terkait kasus dugaan korupsi berjamaah itu menjadi 11 orang. Pemeriksaan kelima saksi ini, dilalukan diruang Pidsus dan berjalan secara intensif selama hampir 5 jam.

“Jumlah saksi yang sudah kami periksa sebanyak 11 orang. Materi pemeriksaan masih seputar penilaian, evaluasi dan proses pemberian hibah,” jelasnya.

Ditanya, hasil penyidikan personil Adhyaksa terhadap 11 saksi itu apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, Ricky menuturkan hingga kini pihaknya belum meningkatkan status para saksi tersebut.

Yang jelas kata dia Kejari Tigaraksa tetap berkomitmen menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional. “Tunggu saja, nanti juga faktanya pasti akan kami publikasikan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Tigaraksa telah menetapkan MT sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos senilai Rp500 juta tersebut.

MT sendiri, diketahui menjadi salah satu pengurus di yayasan Al-Muqarobah yang berlokasi di Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Kejari Tigaraksa, saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Ketika, dari hasil pemeriksaan itu ditemukan ada keterlibatan para saksi maupun pengurus lainnya di yayasan itu, maka tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan calon tersangka baru.(din)

Kabar6-Turun jauh ke dalam kehidupan konstituen, merupakan ciri khas M. Toha, pekerja politik yang kembali maju menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan. Ia selalu termotivasi memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Turun langsung ke lapangan sudah menjadi kebiasaan M. Toha. Kebiasaan ini pula yang membuat Toha dekat konstituennya.

Apalagi saat bertemu masyarakat yang diwakilinya, ia dapat berempati untuk ikut merasakan permasalahan yang berkembang, membuat dirinya paham betul apa yang harus dilakukan dan diperjuangkan demi masyarakat.

“Saya suka turun ke lapangan untuk mendengar langsung masukan dan keluhan warga untuk saya akomodir dan sampaikan kepada

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan,” kata Toha, pria asli Pakujaya Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (5/7/2013).

Banyak tema permasalahan yang dia keduk langsung dari ‘curhat’ warga, mulai dari persoalan perbaikan jalan, pendidikan, kesehatan, dan masalah lain untuk dia bawa sebagai tugas dan pekerjaan rumah anggota dewan di DPRD Tangsel atau kemudian diperjuangan di Pemkot Tangsel.

“Semua masukan yang saya dengarkan dari masyarakat, saya mintai masukan untuk diperjuangkan,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, diakui Toha, memang harus turun mendatangi warga dan masyarakat, bukan masyarakat yang mendatangi anggota dewan.

“Kita duduk dipilih masyarakat, jadi dengan turun langsung ke lapangan, kita dapat melihat langsung kebutuhan warga,” ujar pekerja politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini.

Janji politik, kata Toha, tidak dapat dipegang, tapi harus dibuktikan. “Itu makanya saya selalu berusaha membuktikan janji politik itu kepada masyarakat, begitu juga ketika nanti saya terpilih sebagai anggota DPRD,” imbuhnya.

Toha memahami, jika politisi terpilih namun tidak menjalankan amanah masyarakat yang diembannya, maka politisi tersebut akan memperoleh sanksi moral dari masyarakat.

“Jika janji sewaktu mencaleg tidak kita buktikan, maka masyarakat tidak akan percaya lagi dengan kita,” terangnya.(evan)

Kabar6-Sudah menjadi tradisi bila menjelang bulan Ramadhan harga komoditas pangan pokok melonjak. Seperti halnya kenaikan harga komoditas jenis ayam potong dan telur yang membuat masyarakat menjerit.

“Naik, tapi mau gimana lagi. Saya mah orang kecil cuma bisa pasrah,” kata Endang, pedagang nasi kepada kabar6.com dilingkungan kantor Walikota Tangsel di Kecamatan Setu, Jum’at (5/7/2013).

Warga RT 02/02 Kelurahan Pondok Benda, Pamulang, ini menjelaskan harga ayam kini menjadi Rp 36 ribu dari sebelumnya Rp 29  ribu per ekor. Kemudian harga telur ayam boiler kini menjadi Rp 21 ribu per kilogram dari sebelumnya hanya Rp 18 ribu per kilogram.

“Harga dagangan mau dinaikin ya nggak mungkin, bisa-bisa orang pada malas mau mampir (makan-red) kemari,” jelas Endang.

Wahyudi (38), pedagang daging ayam potong di Pasar Ciputat mengatakan harga ayam potong di Pasar Ciputat terus mengalami kenaikan sejak akhir Juni kemarin.

Menurutnya, harga ayam potong mengalami kenaikan setiap hari. Mulai dari Rp 1.000 sampai Rp 2.000. “Kenaikan sejak harga BBM naik,” katanya.

Selain ayam potong, kenaikan harga juga terjadi pada beberapa komoditas telur. Saat ini, harga telur bebek mencapai Rp 2.000 per butir, atau naik sekitar Rp 200 dari sebelumnya Rp 1.800 per butir.

Sementara untuk telur ayam kampung naik sekitar Rp 1.000 dari sebelumnya Rp 1.400 per butir menjadi Rp 1.500 per butir.

“Makin sepi setelah harganya naik terus. Saya sih berharap harganya ngga lebih dari Rp 40 ribu per kilogram. Mudah-mudahan tidak naik lagi,” kata Purwanti (43), pedagang di pasar Serpong.(yud)

Kabar6-Gara-gara dipicu mendukung calon walikota kompetitor politik, ikatan hubungan Walikota Tangerang Wahidin Halim dan Wakil Walikota Tangerang Arief R Wirmasyah disinyalir tidak harmonis!

Ketidakharmonisan Wahidin dan Arief sebagai pejabat pemerintah Kota Tangerang mengundang spekulasi di tengah masyarakat.

Setidaknya hubungan keduanya mendapat perhatian serius dari pengamat politik Achmad Badawi dan Fauzan Manafi Albar.

“Itulah politik permainan, kepentingan menyerahkan kekuasaan kepada adiknya yang lebih diutamakan,” kata pengamat politik Achmad Badawi, Kamis (4/7/2013).

Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang itu menjelaskan, faktor dukungan politik Wahidin kepada adiknya Abdul Syukur dalam pilkada menjadi pemicu ketidakharmonisan Walikota dan Wakil Walikota.

“Wahidin selaku Ketua DPD Partai Demokrat mestinya mendukung Arief yang juga kader Partai Demokrat untuk maju sebagai Walikota dalam Pilkada Kota Tangerang, bukan mendukung Abdul Syukur dari Partai Golkar hanya karena keduanya memiliki hubungan sedarah,” ujar Achmad Badawi.

Ia berharap, dalam urusan politik jangan mengorbankan urusan pemerintahan yang sedang berjalan. Artinya jika terjadi persoalan politik dukung-mendukung di Pilkada Kota Tangerang, kepentingan rakyat dan pemerintahan yang sedang berjalan harus diutamakan.

“Jangan karena persoalan politik, kawan menjadi lawan, akhirnya tidak ada kawan yang abadi,” tandasnya.

Di tempat berbeda, Ketua Badan Legislatif DPRD Kota Tangerang Fauzan Manafi Albar menyatakan, selama rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kota Tangerang, biasanya Walikota dan Wakil Walikota selalu bersama, tetapi akhir-akhir ini Wakil Walikota dua kali tidak hadir dalam rapat.

“Sebenarnya tidak ada masalah. Sah-sah saja jika Arief tidak hadir, namun sebaiknya Wakil Walikota mendampingi Walikota di rapat paripurna. Tetapi mungkin saja mereka sedang berbagi tugas, Arief sibuk di luar kantor pemerintahan, Wahidin di dalam kantor pemerintahan,” terang Fauzan kepada pers.

Pernyataan Achmad Badawi dan Fauzan Manafi Albar muncul ke permukaan terkait pernyataan Wahidin yang menyinggung ketidakhadiran Arief dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Tangerang.

Pasalnya, dalam dua rapat paripurna terakhir, Arief menghilang, tidak lagi terlihat duduk di kursi bersama Walikota Tangerang. Arief lebih suka memilih mengisi acara di beberapa tempat.

Atas ketidakhadiran Arief, yakni pada Rabu (3/7/2013) dan Kamis (4/7/2013), Wahidin melontarkan sindiran saat berbicara di meja podium rapat paripurna DPRD, Kamis (4/7/2013).

“Saya memaklumi kondisi yang terjadi pada bakal calon Walikota Tangerang, termasuk beliau. Mencalonkan diri sebagai Walikota memang bingung. Jadi calon harus seperti air saja, jangan sampai kecapean,” ucapnya.

Kabar yang berkembang menyebutkan, Arief tengah ‘mutung’. Ia berharap, Wahidin selaku Ketua DPD Partai Demokrat Banten mendukung dirinya yang Ketua Majelis Pertimbangan Cabang DPC Partai Demokrat Tangerang dalam Pilkada Kota Tangerang.
Tapi, orang yang dia harapkan justru mendukung adik kandungnya, Abdul Syukur yang dikenal sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Tangerang.

Sebelumnya Arief pun sudah patah arang lantaran Wahidin memberikan sinyal kepada media massa bahwa dirinya akan mendukung adiknya Abdul Syukur sebagai Walikota Tangerang.

“Dia (Syukur) anak emak gua, ya gua dukung dialah,” kata Wahidin kepada kabar6.com beberapa waktu lalu.(rah)

Kabar6-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengintruksikan seluruh kadernya untuk bersama-sama memenangkan pasangan Harry Mulya Zein dan Iskandar Zulkarnain di Pilkada Kota Tangerang 2013.

“Kader PPP wajib menjalankan intruksi yang telah diputuskan DPP. Yaitu untuk memenangkan pasangan Harry Mulya Zein dan Iskandar,” kata Ketua DPW PPP H. Mardiono, Jumat (5/7/2013).

Mardiono menambahkan, selain memaksimalkan kinerja, kader PPP juga harus menjaga solidaritas dan sinergritas dengan masyarakat. Dengan begitu, keinginanan dan target PPP di Pilkada bisa tercapai.

Ditanya soal sanksi bila ada kader yang memboikot, Mardiono memastikan akan memberikan sanksi tegas bagi kader yang masih ragu-ragu untuk memenangkan Harry Mulya Zein dan Iskandar Zulkarnain. 

Mardiono mengingatkan, bahwa tidak satupun intruksi partai yang membenarkan pembangkangan kadernya. Terlebih dengan keluarnya instruksi langsung dari Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Alie.

Ya, Pilkada Kota Tangerang dijadwalkan dihelat pada akhir Agustus 2013 mendatang. Hingga kini, sudah ada 5 pasangan yang mendaftar dan tengah menjalani proses ferivikasi oleh KPU Kota Tangerang.

Kelima pasangan tersebut adalah, Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnain, diusung PPP & Hanura. Pasangan Arief Wismansyah-Sachrudin, diusung oleh Partai Demokrat, Gerindra & PKB.

Pasangan Abdul Syukur-Hilmi Fuad, diusung Partai Golkar, PKS & sejumlah partai non parlemen. Pasangan Dedi Gumelar alias Miing-Suratno Abubakar, diusung PDIP & PAN serta pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Supirjanto diusung 22 partai non parlemen dan Hanura.(evan)

Kabar6-Dua buruh pabrik pengguna narkotika jenis sabu diringkus petugas Kepolisian Sektor Karawaci, Kota Tangerang.

Keduanya bernama Faris Hartanto (28), warga Jalan Jeruk II, No 54, RT 2/25, Kelurahan Cibodas Sari, Kota Tangerang dan Achmad Adi Permadi (32), warga Jalan Gede I, No 81, RT 3/22, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang.

Kapolsek Karawaci, Kompol Priyo Utomo mengatakan, penangkapan keduanya berawal dari laporan warga yang resah dengan ulah keduanya karena mengonsumsi narkoba.

“Kami sudah mengincar kesunya. Salah seorang tersangka bernama Faris kami ringkus saat berada di Mal Ramayana. Dari pemeriksaan Faris, kami kembali meringkus Achmad di Apartemen Paragon Square,” ujar Kapolsek, JUmat (5/7/2013).

Dari tangan heduanya, polisi menyita barang bukti sabu seberat 0,46 gram dan 1 bungkus paket kecil sabu yang di sembunyikan di dalam bungkus rokok.

“Kedua tersangka adalah buruh salah satu pabrik di Kota Tangerang. Mereka mengaku sudah mengonsumsi sabu sejak enam bulan lalu, biar tambah Pede (percaya diri),” tambahnya.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 112 dan 117 KUHP UU 35/2009, tentang penyalahgunaan narkotika. “Ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara.(ali)

Kabar6-Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Tangerang memusnahkan lebih dari 6.380 botol minuman keras (miras) berbagai merk, ciu oplosan 250 liter, 4.500 petasan dan 18 kilogram ganja kering.

Sedianya, aneka barang terlarang yang dimusnahkan itu yang merupakan hasil razia yang digelar sepanjang tahun 2013.

Pemusnahan dilakukan dengan cara digiling munggunakan alat berat dan dibakar di halaman belakang Markas Polres Kota Tangerang, di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Kapolres Kota Tangerang, Kombes Pol Irfing Jaya mengatakan, pemusnahan dilakukan dalam menyambut datangnya bulan suci ramadhan, yang jatuh pada 9 Juli mendatang.

“Kita akan mengintensifkan operasi penyakit masyarakat (pekat) selama bulan ramadhan,” ujar Kapolres lagi.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang turut hadir dalam seremonial pemusnahan barang haram tersebut mengatakan, sangat menyambut baik langkah pihak kepolisian dalam memberantas penyakit masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi pemusnahan miras dan narkoba ini karena sangat membantu umat muslim menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan,” ungkap Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar.

Selain Bupati, tampak hadir dalam seremonial tersebut, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.(Agm)

Kabar6-Warga Kampung Pasar Kemis, RT 03/01, Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Jum’at (05/7/2013) siang geger.

Sesosok mayat pria yang belakangan diketahui sebagai tukang ojek, ditemukan terkapar tak bernyawa di areal persawahan di kampung tersebut.

Kuat dugaan, tukang ojek bernama H. Sumo bin H Suari (50), warga Kampung Waru 2, RT 08/04, Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, itu merupakan korban perampokan disertai pembunuhan.

Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh Marsum (44), warga sekitar yang kebetulan melintas dilokasi. Tak pelak, temuan itupun langsung membuat heboh warga sekitar.

“Ketika sedang melintas, saya melihat ada orang dipersawahan. Setelah saya lihat ternyata mayat. Sayapun langsung melaporkan temuan itu ke aparat desa,” ujar Marsum.

Aparat desa yang meneruskan laporan ke Polsek Pasar Kemis, kemudian bersama-sama mendatangi lokasi guna mengidentifikasi mayat pria tersebut. Belakangan, mayat itupun dikenali sebagai H. Sumo, yang tak lain adalah tukang ojek.

Kapolsek Pasar Kemis, Kompol Afroni Sugiarto yang dikonfirmasi membenarkan adanya temuan mayat laki-laki dengan kondisi penuh luka.

“Korban merupakan tukang ojek. Dugaan sementara korban dirampok karena motor yang sehari-hari digunakan ngojek tidak ditemukan,” ujar Afroni Sugiarto.

Korban tewas dengan luka sayatan pada leher, memar di jidat kiri, luka gores pada hidung, dan memar di pipi kanan.

“Kuat dugaan korban sempat melakukan perlawanan sebelum dirampok. Kasus ini masih dalam penyidikan pihak Polsek Pasar Kemis” tegas Afroni Sugiarto.(Agm)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, menginformasikan bahwa realisasi pencairan dana sertifikasi untuk seribuan guru yang sempat macet sejak Desember tahun lalu, dipastikan akan dilakukan pada akhir tahun ini.

Hal itu, disampaikan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar kepada Kabar6.com, Jumat (5/7/2013). “Kini kami tengah berupaya mencari cara agar dana sertifikasi bagi pahlawan tanpa tanda jasa itu, bisa dicairkan tepat pada waktunya,” ujarnya.

Tak hanya itu, segala kekurangan persyaratan berupa Daftar Pokok Pendidik (Dapodik) telah diajukan ke pemerintah pusat dan data-data itu sudah dibuat seakurat mungkin.

“Saya minta kepada guru-guru agar bersabar. Jangan kuatir, duit itu pasti cair Desember tahun ini,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Zainuddin menjelaskan, keterlambatan pencairan dana sertifikasi guru itu bukan kesalahan dirinya, melainkan kelalaian pejabat lama. Pasalnya, dia memegang jabatan sebagai orang nomor satu di dinas pendidikan baru beberapa bulan ini.

“Terlambatnya pencairan dana sertifikasi itu bukan kesalahan kami, tapi pejabat lama,” tegasnya.

Namun demikian lanjutnya, penyelesaian atas persoalan itu tetap akan menjadi tanggungjawab dirinya.

Untuk itu, dia dan sejumlah jajarannya yang ada di dinas itu terus melakukan perbaikan kinerja secara maksimal, agar permasalahan serupa tidak terulang kembali.

“Persoalan itu sudah kami selesaikan. Dan, akhir tahun ini dana yang di maksud jelas cair,” ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini mekanisme pencairan dana tersebut tengah dilakukan penggodokan. Sebab, dana itu dicairkan bukan melalui dinas pendidikan, tapi langsung ditransfer oleh pemerintah pusat lewat rekening masing-masing guru.

“Jadi, jangan tanya lagi soal itu ke kami. Karena, pencairannya langsung ke rekening guru. Tugas kami, hanya membantu secara administrasi saja,” tutur mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang ini.(din)

Kabar6-Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Engelhartia Bhayangkara mengatakan, informasi hasil uji publik wajib langsung ke masyarakat.

Partai politik harus mengklarifikasi agar publik tidak salah memilih bakal calon legislatif (bacaleg) yang akan duduk di kursi parlemen.

“Langsung itu maksudnya, penyampaian klarifikasinya itu bisa dilakukan melalui konferensi pers atau penyampaian di media massa,” ungkap Engel menjelaskan kepada wartawan di Serpong, Kamis (4/7/2013).

Ia menjabarkan, ada hal penting yang diadukan masyarakat ke pihaknya soal bacaleg bermasalah. Yakni, soal adanya dugaan penggunaan ijazah palsu dan mantan narapidana di tiga partai politik (parpol).

Ketiga parpol tersebut yakni Partai Hanura, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat.

Penyampaian klarifikasi itu, lanjut Engel, telah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan nomor 7 Tahun 2013, tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan DPRD tingkat Kabupaten/kota.

“Ada kesempatan bagi calon atau partai untuk menyampaikan klarifikasi terkait tanggapan masyarakat,” ungkap Engel. Kini dari hasil tanggapan masyarakat, lanjut Engel, sedang dicari kebenaran terkait dugaan tersebut.

“Kita juga akan mencari kebenaran atas tanggapan masyarakat tersebut. Apakah benar bacaleg tersebut menggunakan ijazah palsu dan mantan narapidana,” papar Engel.

Panwaslu Kota Tangsel akan melakukan klarifikasi dengan menyambangi kediaman pelapor. Engel mengatakan, warga yang menjadi pelapor adanya ijazah palsu dan bacaleg mantan narapidana itu mempunyai identitas yang jelas.

“Makanya kita proses karena pelapor dalam uji publik ini punya identitas yang Jelas. Kalau cuma laporan dengan menggunakan surat kaleng tidak akan diproses kebenarannya,” paparnya.

Identitas pelapor ditegaskan Engel tetap akan dirahasiakan. Begitu juga identitas dari bacaleg yang menjadi terlapor. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga nama baik dari kedua belah pihak.

“Identitas pelapor dan terlapor tidak bisa kita umumkan. Sifatnya rahasia,” katanya.(yud)