Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang dianggap tidak fair dalam proses pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Tangerang 2013.

Hal itu terkait keputusan sepihak yang diambil KPU mengenai penjadwalan ulang pemeriksaan kesehatan bakal calon (balon) Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin, di RSUD Tangerang.

“KPU telah menetapkan pemeriksaan kesehatan balon pada tanggal 15-16 Juli. Dan, tidak bisa dilakukan diluar tanggal tersebut. Kenyataannya, salah satu balon diijinkan menjalani pemeriksaan kesehatan diluar tanggal tersebut, sementara balon lainnya dilarang,” ujar Abdul Syukur, salah satu balon Walikota yang ditemui di kantor Panwaslu Kota Tangerang, Senin (22/7/2013).

Sedianya, Abdul Syukur datang memenuhi panggilan Panwaslu, guna dimintai klarifikasi terkait mosi keberatan yang dilayangkan oleh pasangan balon Dedi Gumelar alias Miing-Suratno Abubakar kepada KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi, KPU Kota Tangerang, Panwaslu Kota Tangerang.

Mosi keberatan dilayangkan sebagai bentuk kekecewaannya terhadap KPU, terkait molornya jadwal pemeriksaan kesehatan balon Wakil Walikota, Sachrudin.

“Seharusnya KPU tidak memutuskan sendiri penjadwalan ulang pemeriksaan kesehatan balon, namun melibatkan seluruh balon guna mendapat kesepakatan bersama. Kenapa pemeriksaan kesehatan Sachrudin bisa diundur, sedangkan Suratno Abubakar tidak bisa,” ujar Abdul Syukur lagi.

Sementara, Arief Wismansyah sendiri merasa tidak diuntungkan dengan diundurnya jadwal pemeriksaan kesehatan terhadap Sachrudin, pasangannya di Pilkada Kota Tangerang.

“Saya tidak merasa diuntungkan dengan mundurnya jadwal pemeriksaan kesehatan Sachrudin. Karena memang kondisi pak Sachrudin dalam kondisi sakit,” ujar Arief.

Terkait kondisi sakitnya Sachrudin, Arief mengaku bahwa sesuai keterangan tim dokter pak Sachrudin mengalami serangan jantung.(arsa)

Kabar6-Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov) Banten telah mengagendakan menggelar rapat koordinasi terkait persiapan menghadapi tradisi mudik lebaran 2013. Lantaran wilayah Banten menjadi wilayah lintasan bagi masyarakat antar pulau.

“Besok (hari ini) ibu (menyebut dirinya) akan menggelar rapat koordinasi pimpinan daerah persiapan mudik lebaran,” kata Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah kepada wartawan usai menghadiri acara Safari Ramadhan di Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (22/7/2013).

Arus mudik yang terjadi di sekitar wilayah Banten, menurut Ratu Atut, cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya mobilitas masyarakat yang menggunakan jasa Pelabuhan Merak dan Bandara Soekarno-Hatta.

Melalui rapat koordinasi itu dirinya ingin mendengar langsung kesiapan berbagai pihak dalam melayani pemudik. Termasuk koordinasi dengan aparat TNI/Polri untuk pengamanan selama mudik dan arus balik lebaran.

Tak hanya itu, terang Ratu Atut, ketersediaan bahan pokok makanan juga tak luput dari perhatian pemerintah daerah. Termasuk juga tempat-tempat ibadah yang akan digunakan untuk umat muslim beribadah dan infrastruktur jalan yang akan dilintasi pemudik.

“Agar mudik berjalan lancar, kondisi jalan yang dilintasi sebagai jalan utama atau alternatif. Jadi semua kepala daerah termasuk ibu wali (Airin Rachmi Diany) harus mempersiapkan,” terangnya.(yud)

Kabar6-Razia rutin yang digelar aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), kiranya belum membuat para pengedar minuman keras (miras) jera.

Buktinya, dalam razia yang kembali digelar Senin (22/7/2013), Satpol PP masih saja menemukan puluhan botol miras dari sejumlah warung jamu yang digeledah.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Satpol PP Kota Tangerang, Jajang Teja mengatakan, dari puluhan botol miras yang ditemukan itu, diantaranya juga ada yang sudah dikemas dalam kantong plastik.

“Meski pedagang jamu berupaya mengelabui kita dengan mengemas miras ke dalam kantong plastik, namun kita tetap bisa mendeteksi keberadaan minuman terlarang itu,” ujar Jajang lagi.

Meski tidak sampai mengamankan sang pedagang jamu, namun Satpol PP langsung menyitas miras yang ditemukan disetiap warung jamu.

“Pemilik warung jamu tersebut sudah kami berikan peringatan secara lisan. Dan, bila kedepan masih kedapatan mengedarkan miras, maka warung jamu tersebut bakal dibongkar,” ujarnya.

Sementara, Kepala Seksi Laporan Pemantauan dan Penertiban pada Satpol PP Kota Tangerang, Jajang Teja mengatakan, razia sengaja diintensifkan demi terciptanya ketentraman dan ketertiban ditengah masyarakat. Terlebih di bulan ramadhan seperti sekarang ini.(ali)

Kabar6-Volume debit sampah pada saat hari raya Idul Fitri dipastikan meningkat dari biasanya. Hal itu karena daya beli dan konsumsi masyarakat selama lebaran cenderung tinggi.

Mengatasi masalah itu, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengeluarkan kebijakan khusus selama libur lebaran.

“Semua pegawai nggak ada yang boleh cuti. Saya saja nggak cuti,” janji Kepala DKPP Kota Tangsel, M Taher Rochmadi kepada kabar6.com disela-sela acara Safari Ramadhan Gubernur Banten di Kedaung, Kecamatan Pamulang, Senin (22/7/2013) malam.

Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan setempat ini menjelaskan pemberlakuan larangan cuti ini untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah.

Taher mengakui bila libur sepanjang lebaran volume sampah perkotaan di Tangsel bakal melebihi dari biasanya yakni 1600 meter kubik.

Ia khawatir jika pegawai diberikan hak cuti maka sampah diberbagai sudut ruas jalan pemukiman dan pasar tradisional bakal berserakan. “Soalnya kan pas lebaran sampah pasti nambah,” jelas Taher.

Berbeda dengan kondisi volume debit sampah sepanjang bulan puasa ini. Taher melihat tidak ada peningkatan signifikan.

“Saya kira nggak ada perubahan jumlah yang signifikan,” klaimnya.(yud)

Kabar6-Pihak Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku tidak tahu menahu terkait adanya kebijakan pungutan uang pangkal sebesar Rp. 5 juta yang diduga diberlakukan oleh pihak SMAN 2 setempat.

Bahkan, Kepala Dindik Kota Tangsel, Mathodah yang dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon sempat menanggapi persoalan itu dengan nada sewot alias kesal.

“Loh, mereka (SMAN 2) yang mungut, kok jadi kita yang klarifikasi,” ujarnya dengan nada kesal.

Mathodah juga dengan tegas mengatakan, bahwa apa yang dilakukan SMAN 2 Kota Tangsel melanggar Peraturan Walikota (Perwal) Tangsel No.61 Tahun 2011.

Karena, lanjut Mathodah, untuk sekolah dasar negeri tidak ada lagi pungutan, SMP negeri batasan pungutan sebesar Rp 100 ribu, dan untuk SMA pungutan dibatasi hingga sebesar Rp 200 ribu.

“Diluar itu, sekolah negeri tidak boleh memungut biaya pembangunan maupun iuran tahunan,” katanya.

Mathodah menambahkan, bahwa saat ini pihak Inspektorat sedang melakukan penyelidikan terkait kebijakan yang diterapkan sekolah, termasuk SMAN 2 Tangsel. “Penyelidikan Inspektorat bakal berlangsung sampai 25 Juli mendatang,” katanya.(Turnya)

Kabar6-Pihak SMA 2 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menolak tudingan orang tua terkait kebijakan pemberlakuan uang pangkal atau uang bangunan sebesar Rp. 5 juta pada tiap siswa baru disekolah tersebut.

Sebaliknya, pihak sekolah lebih setuju bila pungutan uang dimaksud merupakan sumbangan dari siswa, yang sudah disepakati dalam rapat bersama orang tua siswa.

“Oh tidak, bukan uang pangkal apalagi uang bangunan. Tidak benar itu,” ujar Humas SMAN 2 Kota Tangsel, Jamilah, Senin (22/7/2013).

Selain sudah melalui mekanisme rapat bersama orangtua siswa, Jamilah juga mengaku bahwa besaran uang sumbangan dimaksud tidak dipatok sebesar Rp. 5 juta. Melainkan bervariasi.

JAmilah juga mengklaim, bahwa sumbangan orangtua siswa itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2007, PP 44 Tahun 2012 Pembiayaan Sekolah, serta Permendignas No.44 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Sekolah.

Sebab, lanjut Jamilah, bila tidak ada iuran tersebut, segala fasilitas sekolah yang sebelumnya berstandar internasional, bisa jadi akan terbengkalai.

“Memang ada bantuan sebesar Rp 87 ribu. Tapi itu cukup untuk apa,” pungkasnya.
Jamilah mengatakan, banyak kegiatan dan fasilitas sekolah yang harus tetap dicukupi. Dan, tentunya hal itu sangat berkaitan dengan kegiatan anak didik.

Sayangnya, saat diminta untuk merinci item kebutuhan dari uang sebesar Rp. 5 juta yang dipungut, Jamilah dengan tegas menolak. Jamilah justru menantang wartawan untuk mengklarifikasikan langsung hal itu ke Dinas Pendidikan setempat.

“Langsung saja klarifikasi ke Dindik Kota Tangsel. Mereka sudah tahu semua kok,” tuturnya.

Seperti diketahui, sejumlah orangtua siswa yang mendaftarkan anaknya ke SMA 2 Tangsel mengaku resah dengan besaran uang pangkal yang ditetapkan pihak sekolah sebesar Rp. 5 juta persiswa. 

“Ini bukan soal besarannya. Tapi peruntukannya yang tidak jelas. Sampai saat ini, kami masih belum jelas, untuk apa uang pangkal tersebut. Untuk siswa, sekolah atau guru,” ujar Ria, salah satu orangtua siswa yang mengaku penasaran.(turnya)

Kabar6-Orangtua yang mendaftarkan anaknya sebagai siswa di SMAN 2 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) resah. Pasalnya, pihak sekolah diduga mengeluarkan kebiajkan uang pangkal (uang bangunan) sebesar Rp. 5 juta terhadap siswa baru.

Namun demikian, penerapan kebijakan tersebut tidak dilakukan secara serta-merta oleh pihak sekolah. Karena, tiap siswa bisa membayar uang pangkal dimaksud dengan cara mencicil selama 6 bulan.

Ya, adanya kebijakan uang pangkal itu diungkap oleh sejumlah orangtua murid kelas 10 di SMAN 2 Tangsel. Umumnya, para orangtua merasa keberatan atas kebijakan uang pangkal sebesar Rp. 5 juta tersebut.

“Bukan cuma uang pangkal, pihak sekolah juga mewajibkan para siswa untuk membayar uang buku, seragam dan lain-lainnya dengan nominal mencapai Rp 1,130.000,” ujar Ria (40), salah satu orangtua yang mendaftarkan anaknya ke SMAN 2 Kota Tangsel, Senin (22/7/2013).

Meski demikian, Ria mengakui bahwa penetapan besaran uang pangkal diambil dalam rapat yang digelar bersama orangtua siswa. Tapi hal yang membuat Ria risih adalah, peruntukan uang tersebut yang tidak jelas.

“Ini bukan soal besarannya. Tapi peruntukannya yang tidak jelas. Sampai saat ini, kami masih belum jelas, untuk apa uang pangkal tersebut. Untuk siswa, sekolah atau guru,” ujar Ria penasaran.

Hal senada diungkap siswa asal SMP 4 Tangsel yang juga mendaftar ke SMAN2 Tangsel. Selain uang pangkal dan uang buku, masih ada juga uang bulanan yang harus dibayar Rp. 500 ribu.

“Yang saya tau dari orangtua saya, total pembayaran mencapai Rp 6.130.000 dan uang bulanan sebesar Rp 500 ribu perbulan,” ujar siswa yang enggan disebutkan namanya itu lagi.(turnya)

Kabar6-Dinas Pertanian dan Kelautan (Disperla) Kota Cilegon, menggelar isnpeksi mendadak kepasar-pasar tradisonal diwilayahnya, Senin (22/7/2013).

Dalam inspeksi mendadak tersebut, petugas juga sempat melakukan uji sampel terhadap sejumlah jenis barang komoditi pangan yang dijual pedagang di Pasar Keranggot.

“Inspeksi ini sebagai bentuk antisipasi kita terhadap kualitas bahan pangan yang beredar menjelang datangnya Lebaran Idul Fitri. Jangan sampai bahan makanan yang dijual ke konsumen tidak layak atau mengandung zat berbahaya,” ujar Kabid Pertanian Disperla Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Dra.Yulfa.

Dari hasil sidak yang digelar hari ini, Dra.Yulfa menyimpulkan bahwa ketersedian bahan pangan asal ternak cukup banyak dan dipastikan tidak akan kekurangan.

“Namun demikian, tentunya kita semua harus waspada terhadap peredaran daging glonggongan dan yang berformalin,” katanya.

Sementara itu, Petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan pada Disperla, Drh.Dina Safitri  mengatakan, masyarakat harus jeli memperhatikan bentuk dan tekstur daging bila ingin mendapatkan yang bagus dan layak dikonsumsi.

“Misalnya, dari segi warna tekstur daging merah terang, tidak pucat ataupun kotor, secara fisik daging elastis, sedikit kaku dan tidak lembek, jika dipegang tidak lengket dan Tidak berlendir,” katanya.(rani)

Kabar6-Minimarket Seven Eleven (Sevel) yang baru beroperasi dua minggu di Perempatan Gaplek, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Rencananya, besok bangunan Sevel akan disegel karena dinilai telah melanggar Peraturan Daerah Tangsel Nomor 14 Tahun 2011 tentang IMB.

“Bangunan itu tidak memiliki IMB sehingga BP2T mengeluarkan Surat Pemberhentian Pelaksanaan Pembangunan Bangunan (SP4B) dan melakukan penyetopan sejak hari ini,” kata Kepala Bidang Pengawasan Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Haris J Prawira, Senin (22/7/2013).

Haris menegaskan, bangunan Sevel tidak memiliki IMB dan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), sehingga BP2T memberikan surat penyetopan pekerjaan hingga pihak minimarket mengurus izin.

“Pihak Sevel sudah kami panggil dan dibuatkan BAP-nya untuk tidak membangun dan segera mengurus izinnya,” ujar Haris.

Selanjutnya, kata Haris, masalah minimarket tersebut merupakan tugas Satpol PP untuk melakukan penyetopan dan penyegelan.

Sementara itu, Kasat Pol PP Sukanta mengatakan, pihaknya akan menutup minimarket Sevel dikarenakan tidak memiliki izin.

“Besok, Selasa (23/7/2013), kami akan menyegel minimarket tersebut, karena sebelumnya pihak Satpol PP sudah memberikan surat teguran namun masih membandel membuka,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, hingga Senin (22/7/2013) malam, belum terlihat adanya papan segel di minimarket Sevel yang terletak di Perempatan Gaplek. Bahkan, minimarket bermasalah ini masih beroperasional.(turnya)