Kabar6-Aktivitas perjudian jenis toto gelap (togel) kiranya masih terus mengeliat di Kota Tangerang. Bahkan, saat ini para pengedarnya sudah melibatkan ibu rumah tangga.

Itu terbukti dengan penangkapan 3 pengedar judi togel online yang dilakukan petugas Polres Metropolitan Tangerang, dikawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Rabu (17/10/2012).

Ketiga pelaku yang ditangkap masing-masing adalah JJ (40) berprofesi sebagai tukang sapu di Pasar Anyar, EK (35) ternyata seorang ibu rumah tangga dan EC (45) yang menjadi bandarnya.

Kasatreskrim Polres Metropolitan Tangerang, AKBP Suharyanto mengatakan, terungkapnya aktivitas judi togel online ini berkat laporan dari masyarakat.

“Laporan itu langsung kami tindak lanjuti, hingga akhirnya kami berhasil meringkus ketiga pengedar dan bandar tersebut,” kata Suharyanto.

Dari hasil pemeriksaan, kata Suharyanto, terungkap bahwa aktivitas perjudian yang dilakukan melalui telepon seluler itu ternyata disutradarai oleh NC, yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Jadi, JJ dan EK bertugas mengedarkan dan menjaring pembeli. Sedangkan EC bertugas mengumpulkan hasil penjualan togel, untuk kemudian disetorkan kepada NC,” ujar Kasatreskrim.

Dikatakannya, ketiga pelaku yang tertangkap mengaku mendapatkan keuntungan dengan besaran sesuai persentasi dari hasil penjualan togel.

“NC yang kabur masih terus kami buru. Sedangkan tiga pelaku yang tertangkap akan kami jerat dengan pasal 303 KUHP, tentang perjudian dengan hukuman 10 tahun penjara,” ujar Kasatreskrim lagi.(sly)

Kabar6-Sejumlah kalangan mempertanyakan fungsi dan up to date informasi yang disajikan website KPUD Kabupaten Tangerang.

Pasalnya, website yang menyedot anggaran hingga Rp.30 juta tersebut, hanya menyajikan informasi-informasi lawas hasil copy paste dari media cetak harian maupun Online.

Website yang beralamat di www.kpu-tangerangkab.go.id, sama sekali tak  memberikan informasi teranyar seputar kegiatan-kegiatan pemilukada kepada pengunjungnya. Informasi yang tersedia hanya berita-berita saduran yang diambil dari berbagai media.

“Website milik KPU Kabupaten Tangerang terlihat sangat statis dan tidak ada isinya. Tidak ada publikasi daftar pemilih baik DPS maupun DPtb. Padahal, dana untuk media center tidak sedikit,” ungkap Juru Bicara Lembaga Kajian dan Analisa Daerah Terpadu (LKADT) Ade Yunus, kepada wartawan, Rabu (17/10/2012).

Padahal kata Ade, tenaga yang ditugaskan untuk mengisi website tersebut berjumlah 14 orang dan ironisnya website ini, baru difungsikan sekitar seminggu terakhir ini. Seharusnya website tersebut, sudah mulai dioperasikan pada Agustus lalu.

Lebih jauh Ade menyinggung, anggaran yang dialokasikan khusus untuk Media Center KPU tersebut sebesar Rp450 juta. Namun, Tim di media center itu hampir sama sekali tak melaksanakan tugasnya untuk mempublikasikan kegiatan sosialisasi Pemilukada.

“Kalaupun ada informasinya, itu semua hanya copy paste dari terbitan media harian,” katanya.

Jika memang hanya mengcopy paste dari media cetak imbuhnya, untuk apa meenggaji orang-orang di media center. “Harusnya orang-orang yang ada di media center mengupdate berita teranyar kegiatan KPU. Apalagi ada anggaran yang dialokasikan,” jelasnya.(din)

Kabar6–Untuk meningkatkan minat masyarakat korban Setu Gintung, kewenangan atas perawatan dan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Situ Gintung sebaiknya diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Usulan itu disampaikan Lurah Serua Makum Sagita, menyusul belum maksimalnya perawatan dan pengelolaan Rusunawa Situ Gintung hingga saat ini.

“Sungguh sayang, karena sampai saat ini gedung yang dibangun dan diperuntukan bagi warga Korban Situ Gintung itu masih banyak yang kosong atau tidak terisi,” katanya.

Menurut Makum, atas kondisi yang ada saat ini, kiranya jauh lebih bermanfaat bila Rusunawa Situ Gintung tersebut disewakan secara umum ke masyarakat, dengan biaya murah dan terjangkau.

“Upaya itu juga dibarengi dengan pengelolaan dari pemerintah, agar kedepan masyarakat miskin atau masyarakat yang menginginkannya bisa ikut menyewa,” jelasnya.

Dikatakan Makum, sedianya sebuah bangunan bila tidak tidak diisi maka akan gampang lapuk atau rusak. “Saya usul disewakan kepada umum. Sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah setempat,” ujar Makum.

Selain itu, Makum menambahkan, sesuai dengan kondisi lapangan, saat ini ada rencana pembangunan pasar tradisonal di kawasan tersebut.

sehingga, jika di lingkungan Rusunawa berdiri pasar tradisional (Patra), tidak menutup kemungkinan akan ada peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

“Paling tidak masyarakat sekitar Rusunawa mendapatkan manfaat atas pembangunan tersebut. Terlebih, akan ada Patra yang kemungkinan bisa semakin meramaikan lokasi,” ujarnya.(iqmar)

Kabar6-Hingga dua tahun masa kepemimpinannya, Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany kiranya masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah.
Salah satunya, pembangunan gedung pemerintahan yang masih belum direalisasikan sampai dua tahun masa kepemimpinannya di kota termuda di Provinsi Banten tersebut.

Bahkan minimnya gedung pemeirintahan di Kota Tangsel menambah daftar kontrakan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangsel untuk berkantor.
“Sepertinya, sudah saatnya walikota membangun gedung pemerintahan,” kata Heri Somantri, Anggota Komisi III DPRD Kota Tangsel, kemarin.

Dia menuturkan, meskipun Airin menyatakan bahwa SKPD bisa bekerja dengan gedung seadanya, hal itu tidak menjadikan walikota terus bertahan pada tidak membangun gedung pemerintahan. Apalagi, sebuah gedung pemerintahan itu bagian dari icon sebuah daerah.

“Dari pada mengontrak yang sama-sama memakan biaya, lebih baik bangun gedung pemerintahan. Apalagi, jarakanya yang berpencar-pencar, akan menyulitkan pelayanan satu atap,” sebut Somantri.

Pantauan kabar6.com pada sejumlah kantor pemerintahan di Tangsel. Antara jarak satu kantor dinas dengan dinas lainnya cukup berjauhan.

Belum lagi, status kantor yang hanya kontrakan. Seperti Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), saat ini masih mengontrak di pusat perkantoran Bidex, Serpong.

Belum lagi, sejumlah kantor di kawasan komplek Wintanahardja, Pamulang. Di lokasi tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Lingkungan Hidup (BLHD), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), dan sejumlah kantor dinas lainnya juga pada status ngontrak.

Belum lagi, Kantor Arsip Daerah dan Kantor Perpustakaan Daerah yang juga ikut mengontrak sebuah bangunan kawasan Pamulang.

Sedangkan beberapa kantor yang tidak berstatus mengontrak gedung, diantaranya Badan Perencanaan Penbangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag).

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), jaraknya berjauhan antara satu dengan yang lainnya.

Beberapa dinas berada di BDS Serpong, seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sebagain di Cilenggang Serpong, seperti Disperindag, Disdukcapil dan Bappeda, dan sebagian lainnya di Kecamatan Setu seperti DKPP.

“Jarak yang berjauhan ini tentu akan mengurangi nilai pelayanan kepada masyarakat. Belum lagi sarana dan prasarananya yang tidak memadai,” sebut Somantri.

Anggota DPRD Kota Tangsel lainnya, Ahmad Fauzi mengatakan, DPRD sudah beberapa kali mengusulkan agar walikota membangun pusat pemerintahan (Puspem) di satu tempat dan satu atap.

Namun, seiring berjalannya tahun anggaran 2011, 2012 hingga 2013, rencana pembangunan pusat pemerintahan tidak direalisasikan. “Memang keinginan walikota belum pada gedung pemerintahan. Tapi, rasanya penting juga gedung itu,” imbuhnya.

Kepala Bappeda Kota Tangsel Dendy Priyandana mengutarakan, soal pembangunan pusat pemerintahan, pihaknya sudah melakukan studi kelayakan, merancang detai bangunan dan menetapkan lokasi pusat pemerintahan tersebut.

“Sudah dalam tahap realiasi. Rencananya di Maruga (Kantor Kecamatan Ciputat sekarang, red). Tapi, untuk pembangunan masih lama. Mungkin rentang 2014-2015 baru dibangun. Tergantung dari walikota,” sebutnya.

Airin sendiri menyatakan, pihaknya sudah merencanakan pembangunan gedung pusat pemerintahan. Hanya saja, saat ini dia masih fokus pada pembangunan infastruktur jalan, drainase, sekolah dan beberapa kantor kelurahan dan kecamatan.

Untuk pusat pemerintahan, Airin mengatakan ada tanggal mainnya. “Mungkin 2014 baru kami mulai pembangunannya,” kata Airin beberapa waktu lalu.(iqmar)

Kabar6-Operator jasa parkir di dalam gedung (off street) kawasan ITC BSD, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berjanji akan mengikuti aturan di dalam penetapan tarif. Menyusul adanya teguran dan ancaman dari Pemkot setempat.

“Kami sudah diberitahukan oleh pihak Dishubkominfo (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) terkait berlakunya Perda (peraturan daerah) parkir,” kata Manager Area Tangerang SOS Parking, Hermansyah, kemarin.

Perlu diketahui, di dalam aturan Perda  Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Parkir secara tegas telah diatur. Bahwa retribusi parkir off street di Kota Tangsel batas maksimal untuk roda dua Rp 5 ribu per unit dan
roda empat Rp 15 ribu per unit kendaraan. Perda tersebut diberlakukan sejak Januari 2012 lalu.

Hermansyah mengakui, bila pihaknya telah banyak menerima keluhan dari pengunjung selaku pengguna jasa parkir.
Keluhan tersebut terkait biaya parkir tanpa batas maksimal itu.

Namun, Hermansyah berdalih bila di sisi lainnyya juga harus mempertimbangkan banyak hal untuk memberlakukan sistem parkir dengan batas maksimal. “Jadi hingga saat ini kami masih menggunakan sistem parkir hitung perjam,” dalihnya.

“Secepatnya kami akan memberlakukan sistem batas maksimal parkir. Rencananya, kami akan memberlakukannya pada awal November,” janjinya.

Secara terpisah, Kepala Seksi Parkir dan Terminal Dishubkominfo Kota Tangsel, Ika menuturkan pihaknya sudah melayangkan surat teguran kepada sejumlah pengelola parkir yang belum menerapkan batas maksimal.

“Kita sudah menerima keluhan dari masyarakat di parkir pusat perbelanjaan yang belum menerapkan batas
maksimal. Sudah kita tegur perusahaan pengelola parkirnya, jika pemberian teguran masih membandel, kita
bakal rekomendasikan untuk pencabutan izin pengelolaan parkir,” tegasnya. (yud)

Kabar6-Petugas Kepolisian Resor Kota Tangerang kembali meringkus 3 dari 6 perampok SPBU No. 34.15704 di Jalan Raya Bojong Pemda, Kampung Bugel, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, pada Senin (15/10/2012) lalu.

Ketiganya adalah, BM (42), Tb S alias Aes (54) dan Wi alias Oleng (33). Mereka ditangkap dirumahnya masing-masing dibilangan Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu (17/10/2012).

Bersama dengan penangkapan para tersangka, polisi juga menyita barang bukti di antaranya uang sebanyak Rp 11,700 juta, mobil Xenia, senjata air softgun replika NP654, sepeda motor Revo, dan kapak.

Kapolresta Tangerang, Komisaris Besar Bambang Priyo Andogo, ketiga tersanka diringkus tanpa perlawanan berarti dari rumahnya masing-masing.

“Sutradara dibalik aksi perampokan itu adalah Ah (60) dan BM (42). Keduanya adalah security di 2 SPBU berbeda yang masih diwilayah KEcamatan tigaraksa,” ujar Kapolres.

Seperti diketahui, sehari sebelumnya, Selasa (16/10/2012), polisi juga telah meringkus 3 dari 6 pelaku perampokan di SPBU dimaksud. Mereka adalah Ah (60), SG (27), dan Da alias Okay (27).

“Motif perampokan ini adalah faktor ekonomi. Karena, mayoritas pelaku sedang terlelit hutang. Tapi, ada juga pelaku yang sedang mempersiapkan biaya untuk proses persalinan istrinya,” kata Kapolres lagi.(sly)

Kabar6-Satgas Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memastikan bakal mendorong penuntasan kasus kekerasan yang dialami Nabila (10).

“Kasus kekerasan yang dialami Nabila sudah termasuk dalam tindak pidana berat. Oleh karenanya, kasus itu harus ditangani hingga tuntas,” ujar anggota Satgas Perlindungan Anak, Furqon, Rabu (17/10/2012).

“Kasus penganiayan itu sudah diserahkan kepada Polres Jakarta Selatan. Saat ini, nenek dan ibu tiri Nabila sudah dimintai keterangan,” kata Furqon lagi.

Sementara, Kak Seto mengatakan bahwa tindak kekerasan terhadap anak harus dihentikan. Bahkan, Presiden sendiri telah mengajak untuk ciptakan Indonesia yang ramah anak.

“Jika ada perbuatan seperti itu lagi, segera laporkan kepada RT setempat dan diteruskan kepada petugas polisi,” ujar Kak Seto lagi.

Sedangkan Nabila sendiri, kini dirawat oleh nenek kandungnya dibilangan Cibubur, Jakarta Selatan.

Ya, Nabila diduga menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh nenek tirinya, Monica (50) dan ibu tirinya, Monik Prima Astuti (28).

Tak tanggung-tanggung, berbagai bentuk kekerasan dari nenek dan ibu tirinya diakui Nabila pernah dirasakannya. Mulai dari tamparan dipipi, disiram air panas, ditendang, disundut rokok hingga disetrika.

Rentetan penyiksaan raga dan psikis dialami Nabila di rumah petak nenek tirinya, di Jalan Masjid Darul Sa’ada, RT 02/10, Kelurahan Cirendue, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).(turnya/rah)

Kabar6-Malang nian nasib Nabila (10). Sekujur tubuh siswi kelas 3 SDN 5 Pondok Pinang, Jakarta Selatan, ini dipenuhi bekas luka diduga akibat disikasa oleh ibu tiri dan nenek tirinya.

Tak tanggung-tanggung, berbagai bentuk kekerasan dari nenek dan ibu tirinya diakui Nabila pernah dirasakannya. Mulai dari tamparan dipipi, disiram air panas, ditendang, disundut rokok hingga disetrika.

Rentetan penyiksaan raga dan psikis dialami Nabila di rumah petak nenek tirinya, di Jalan Masjid Darul Sa’ada, RT 02/10, Kelurahan Cirendue, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Sumiyati (35), tetangga Nabila mengatakan, gadis cilik itu sering disikasa oleh nenek tirinya, Monica (50) dan ibu tirinya, Monik Prima Astuti (28).

“Kami sudah lama curiga. Tapi, setiap kali ditanya, ibunya Nabila selalu saja berkilah dan meminta warga untuk tidak mencampuri urusan rumah tangganya,” ujar Sumiyati, Rabu (17/10/2012).

Sementara, Rosyid, Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Nabila mengatakan, terungkapnya kasus kekerasan pada diri Nabila diawali dari kecurigaannya terhadap kondisi tubuh nabila yang babak belur dan penuh dengan bekas luka.

“Saya datang ke rumah Nabila karena dimintai tolong oleh guru sekolahnya untuk mengantarkan surat. Tapi, saat tiba dirumah itu saya melihat kondisi tubuh Nabila banyak bekas luka. Dan, saat saya tanya, Nabila bilang luka itu karena dianiaya oleh nenek dan ibu tirinya,” ujar Rosid lagi.

Mengetahui itu, Rosid kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Ciputat. Namun sayangnya laporan itu berakhir dengan damai, karena merupakan persoalan keluarga. Hingga, pada Rabu (17/10) warga yang kesal nekat menggelar aksi demo guna mengusir nenek tiri dan ibu tiri Nabila dari sekitar tempat tinggal warga.

“Warga yang kesal diam-diam melaporkan kejadian ini kepada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Seto Mulyadi. Dan, ternyata hari ini Kak Seto benar-benar datang ke rumah Nabila,” ujar Rosid.

Saat ditemui Kak Seto dan Satgas Perlindungan Anak, awalnya nenek tiri Nabila, Monica tetap tidak mau mengakui perbuatannya. Namun, karena terus didesak akhirnya Monica mengaku pernah mencubit Nabila.

Namun mengenai luka setrika, Monica masih mengelak. “Kalau luka bekas setrika itu karena kejatuhan setrika, bukan disengaja. Saya hanya pernah mencubit Nabila karena nakal, itupun sudah diberi salep tapi bukannya sembuh malah semakin memar,” kelitnya.

Sementara, ibu tiri Nabila, Monica Prima Astuti mengatakan bahwa Nabila memang anak yang bandel. Dia sering dipangggil ke sekolah karena kerap berkelahi dengan temannya. “Nabila memang bandel. Dia tinggal bersama nenek tirinya,” ujar Monik Astuti lagi.

Menanggapi aksi kekerasan yang dialami Nabila, Kak Seto mengatakan bahwa tindak kekerasan terhadap anak harus dihentikan. Bahkan, Presiden sendiri telah mengajak untuk ciptakan Indonesia yang ramah anak.

“Jika ada perbuatan seperti itu lagi, segera laporkan kepada RT setempat dan diteruskan kepada petugas polisi,” ujar Kak Seto lagi.(turnya/rah)

Kabar6-Puluhan warga Kampung Gebang dan Sangiang, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, mendatangi lokasi proyek Pasar Laris Cibodas, Rabu (17/10/2012).

Selain menggelar orasi, dilokasi proyek Pasar Laris Cibodas itu puluhan warga juga sempat membentangkan sejumlah poster bertuliskan tuntutan terkait janji yang pernah diucapkan pengembang.

“Intinya, warga datang ke lokasi proyek ini untuk menagih janji yang pernah dilontarkan Pengembang Pasar Laris Cibodas, untuk memberdayakan dan mempekerjakan warga sekitar pasar,” ujar juru bicara warga, Ahmad.

Menurutnya, ada 3 poin yang dituntut warga kepada pengembang Pasar Laris Cibodas. Yaitu pengelolaan parkir, kebersihan dan keamanan.

“Tadi kami sudah bertemu dengan perwakilan pengembang. Mereka berjanji akan menemui warga guna membahas persoalan itu pada Jumat (19/10) mendatang,” ujar Ahmad.

Sementara, Cindy, perwakilan dari pengembang Pasar Laris Cibodas saat dihubungi kabar6.com mengaku tidak tahu asal usul warga yang menggelar aksi demo di lokasi proyek Pasar Laris Cibodas.

“Kalau yang demo tadi, kami tidak tahu dari kelompok warga yang mana. Karena untuk mempekerjakan warga sekitar, kami sudah menjalin kordinasi bersama Lurah dan Camat setempat. Kalau masih ada warga yang demo, berarti mereka belum kordinasi dengan Lurah dan Camat setempat,” ujar Cindy.

Selain itu, kata Cindy pihaknya juga belum mnengakomodir tenaga kerja dari warga sekitar, karena memang sampai saat ini pembangunan Pasar Laris Cibodas masih belum rampung dan belum dioperasikan.

“Nanti kalau Pasar Laris Cibodas sudah selesai dibangun dan mulai dioperasikan. barulah kita bicara soal pembinaan warga sekitar untuk dipekerjakan. Kalau sekarang, ya belum bisa,” ujar Cindy.

Ya, Pasar modern Laris Cibodas dibangun oleh PT Bina Berkat Bersama di atas lahan seluas 1,3 hektar di Kompleks Pertokoan Duta Mas, Taman Cibodas, Kota Tangerang.

Saat ini, pembangunan pasar dengan nilai investasi 25 milyar dan peletakan batu pertamanya dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Tangerang H. Arief Wismasyah itu, sudah memasuki tahap finishing.(arsa/tom migran)

Kabar6-Ratusan buruh PT Mitsuba menggelar aksi demonstasi dengan memblokir ruas Jalan Raya Pasar Kemis, persisnya di depan PT Mitsuba, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Rabu (17/10/2012)

Akibat aksi buruh tersebut, arus lalu lintas di ruas Jalan Raya Pasar Kemis, persisnya di depan PT Mitsuba mengalami lumpuh total. Kemacetan dua arah bahkan terjadi hingga 5 kilo meter.

Aksi buruh tersebut guna mendesak pihak menejemen perusahaan menghapuskan sistem kerja kontrak, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

“Perusahaan ini telah mengabaikan aturan pemerintah. Karena, sampai saat ini perusahaan tidak juga menghapuskan sistem kerja kontrak,” ujar Yuli, salah seorang buruh.

Mewakili aspirasi buruh lainnya, Yuli mengancam akan kembali menggelar aksi serupa besok, bila perusahaan tetap tidak mengindahkan aspirasi mereka (buruh).

Aksi blokir jalan yang dilakukan buruh baru berakhir, setelah pihak kepolisian yang berjaga dilokasi, membubarkan paksa demo buruh tersebut.

Hingga berita ini disusun, belum ada klartifikasi resmi dari pihak menejemen perusahaan.(arsa/bad)