Kabar6-Satlantas Polres Metro Tangerang akan menutup U-turn (putaran jalan) Tangerang City (Tangcity) Mal yang berada di Jalan MH Thamrin, Cikokol, Kota Tangerang.

Pasalnya, U-turn yang disediakan untuk pengunjung masuk ke dalam Mall Tangcity itu rawan kecelakaan dan dikeluhkan pengendara kendaraan baik roda dua dan roda empat.

“Sudah banyak yang komplain secara lisan. Mereka menghubungi Satlantas Polrestro Tangerang yang mengatakan U-Turn itu membahayakan pengguna jalan yang melintas,” kata Kasatlantas Polrestro Tangerang AKBP Pamudji, Selasa (29/1/2013).

Untuk itu, kata Pamudji, pihaknya akan memanggil instansi terkait baik itu Dishub Kota Tangerang untuk melakukan kajian terhadap U-Turn Tancity tersebut.

Jika terbukti kehadiran U-Turn Tangcity itu mengganggu keselamatan pengguna jalan, maka pihaknya berjanji akan menutup U-Turn Tangcity.

“Kami kaji dulu. Jika terbukti membahayakan pengguna jalan, U-Turn itu akan kami tutup. Karena keselamatan pengendara yang kami utamakan, bukan kepentingan sekelompok saja,” tegas Kasatlantas.(Abie)

Kabar6-Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang merangkap sebagai Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsad menyatakan, akan meneliti aset daerah senilai Rp7 miliar yang dipersoalkan oleh DPRD setempat.

Untuk itu, pihaknya menginstruksikan kepada jajarannya, agar menginventarisir sejumlah aset milik pemerintah daerah setempat yang ada di wilayah kecamatan Pagedangan tersebut.

“Saya sudah instruksikan anak buah saya untuk meneliti dulu informasinya, apakah benar atau tidak aset daerah itu hilang,” kata Iskandar, kepada Kabar6.com, Selasa (29/1/2013).

Dijelaskan Iskandar, selama menjabat di DPKAD, pihaknya belum pernah mendengar adanya aset daerah yang hilang.

Apalagi, aset daerah berupa lahan seluas 7000 meter persegi berikut bangunan di Desa Cijantra dan Medang ini bernilai miliaran rupiah.

“Sepengetahuan saya tidak ada aset daerah yang hilang atau berubah fungsi. Mungkin saja aset yang di maksud itu milik desa,” ujarnya.

Ditanya, jika dia dipanggil DPRD untuk memberikan klarifikasi soal hilangnya aset tersebut, Iskandar menjawab dirinya selalu siap menjelaskan apa saja yang ingin dipertanyakan dewan.

“Saya siap kalau dipanggil untuk klarifikasi soal itu. Kenapa harus takut. DPRD itu kan mitra pemerintah,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Amran Arifin, beserta Anggota Komisi IV, belum lama ini melakukan Inspeksi mendadak ke lokasi aset yang ada di dua desa di kecamatan Pagedangan.

Sidak yang dilakukan para wakil rakyat itu, terkait adanya aset daerah yang hilang atau berubah fungsi.

DPRD menuding hilangnya aset daerah senilai Rp7 miliar tersebut, karena buruknya pengelolaan aset yang dilakukan pemerintah daerah setempat. (din)

Kabar6-Besar anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang yang mencapai Rp. 60 milliar dari pos APBD Tahun 2013, dianggap sebagai bentuk pemborosan.

Pasalnya, anggaran tersebut setara dengan anggaran Pilkada Kabupaten Tangerang yang baru selesai digelar satu bulan lalu.

“Rp 60 miliar untuk Pilkada Kota Tangerang, jelas pemborosan. Dana itu sangat tidak wajar,” kata Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Djaka Badranaya, Senin (28/1/2013).  

Menurut Djaka, dibandingkan dengan Pilkada Kabupaten Tangerang lalu yang juga menghabiskan dana sebesar Rp.60 milliar, tentunya Kota Tangerang tidak ada apa-apanya, baik dari jumlah pemilih, TPS maupun luas wilayah.

“Kalau Kabupaten Tangerang butuh dana Rp. 60 milliar mungkin wajar. Karena wilayah itu memiliki 29 kecamatan, dengan jumlah pemilih dan TPS yang banyak pula. Tapi kalau Kota Tangerang kan cuma ada 13 kecamatan,” ujar Djaka lagi.

Mengacu dari Pilkada Kabupaten Tangerang pula, Djaka memperkirakan dana yang pantas untuk pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang setengah dari dana Pilkada Kabupaten Tangerang.

Dikatakan Djaka, selain KPUD selaku lembaga penyelenggaran Pilkada di Kota Tangerang, pihak pemerintah maupun DPRD setempat juga perlu dipertakan karena telah menyetujui anggaran yang diajukan oleh KPUD tersebut.

Sementara, Ketua KPU Kota Tangerang, Syafril Elain membenarkan bila pihak DPRD dan Pemerintah Daerah setempat telah menyetujui usulan dana Rp 60 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang.

Anggaran itu dinilai sepadan dengan pelaksanaan, logistik dan sosialisasi yang akan dilakukan KPU dalam pesta demokrasi. Saat ini, dana tersebut hanya tinggal menunggu administrasi pencairan saja.

“Eksekutif dan legislatif telah menyetujui dana Pilkada Kota Tangerang Rp 60 miliar,” kata Syafril.(rah)

Kabar6-Implementasi atas Peraturan Daerah (Perda) Tangerang Selatan (Tangsel) Nomor 7 tahun 2010 tentang pajak daerah, kiranya masih diwarnai kerancuan.

Pasalnya, dalam pasal 69 Perda Nomor 7 tahun 2010 tersebut, tidak dijelaskan siapa atau Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) mana yang bertanggungjawab dan bertindak sebagai pelaksana teknis.

Hal itu terungkap dalam klarifikasi DPRD Tangsel dengan 4 SKPD, masing-masing Badan Pelayanan, Perijinan Terpadu (BP2T), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), terkait tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.

“Implementasi atas pasal 69 Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang pajak daerah itu masih rancu,” ujar anggota Komisi 3 DPRD Tangsel, Heri Sumantri, disela klarifikasi, Senin (28/1/2013).

Heri mengklaim, kerancuan aturan tersebut sekaligus menjadi celah bagi DPKAD selaku SKPD yang bertanggungjawab mengelola pajak parkir dan Dishub sebagai pelaksana Perda untuk “buang badan”.

“Kalau ada pelanggaran, Dishub yang memberikan. Sementara kutipan pajak parkir, DPKAD yang melaksanakan. Kita perlu mempertegas kalimat-kalimat di dalam perda ini, karena memang ada kerancuan siapa pelaksana yang bertanggungjawab,” ujar Heri.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi 3 lainnya, Rizki Jonis. Menurutnya, selama ini mekanisme retribusi parkir merupakan tanggungjawab Dishub. Sedangkan parkir diatas lahan khusus yang masuk pajak parkir, dikelola DPKAD. Padahal, dalam Perda tidak dicantumkan bahwa DPKAD sebagai pelaksana teknis.

“Untuk meluruskan aturan ini, kami merasa perlu dipertegas ulang SKPD mana yang sedianya bertangjawab,” ujar Riski Jonis lagi.(evan)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) terus melakukan monitoring harga beberapa komoditi bahan kebutuhan pokok, khususnya sayur-mayur yang mengalami lonjakan harga pascabanjir yang melanda.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan (Distanpangan), Ferry Payacun, mengatakan sampai saat ini masih terjadi kenaikan harga di pasaran, khususnya di Pasar Tradisional yang ada.

Sedangkan penyebabnya, lanjut Ferry, disebabkan sulitnya proses distribusi pascamusim penghujan kalai ini. Terlebih, sejumlah wilayah yang notabene menjadi pemasok barang juga dilanda banjir hebat.

“Kenaikan harga lumayan tinggi selama dua minggu belakangan ini berbarengan dengan banyaknya wilayah yang terendam banjir,” ujarnya disela kegiatan monitoring di Pasar Serpong, Senin (28/1/2013).

Ferry memprediksi, kenaikan harga akan terus terjadi hingga beberapa pekan kedepan.
Untuk itu, guna menjaga stabilitas harga akan dilakukan pemantauan langsung di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Tangsel.

“Tapi, bila dalam proses monitoring kami menemukan adanya pedagang nakal, maka akan langsung ditindak tegas,” ujarnya.

Pantauan di Pasar Serpong, lonjakan harga terjadi pada beberapa komoditi barang. Diantaranya cabai merah keriting, dari Rp 15 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp 28.000 per kilogram. Cabai Rawit dari Rp 16 ribu per kilogram naik menjadi Rp. 24 ribu per kilogram.

Tomat mengalami lonjakan harga hingga dua kali lipat dari Rp 6 ribu per kilogram naik menjadi Rp 12 ribu per kilogram.

Sedangkan untuk harga telur ayam kampung, semula Rp. 1.000 per butir, kini menjadi Rp. 1.300 per butir. Telur ayam potong dari Rp. 15 ribu per kilogram kini jadi Rp 19 ribu per kilogram.

“Kenaikan sudah terjadi sejak beberapa minggu belakangan ini,” ujar Tanto (38), salah seorang pedagang sayur mayur di Pasar Serpong.(yud)

Kabar6-Dua dari tiga pelaku pengeroyokan terhadap Ardi Putra Prasetia (22), yang ditemukan tewas di Jalan Tugu Karya 2, RT 02 RW 10, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, pada Selasa (22/01/2013) lalu, akhirnya diringkus Polsek Cipondoh.

Tersangka Yuka (18) dan Gunawan (27), yang masih kakak beradik itu dicokok anggota buser Polsek Cipondoh di rumahnya di daerah Sepatan, Kabupaten Tangerang, Senin (28/01/2013).

Saat ini, polisi tengah memburu pelaku lainnya bernama Windi, yang juga merupakan kakak dari kedua pelaku.

Kapolsek Cipondoh, Kompol Suyono mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap kakak beradik tersebut. Keduanya terancam dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan hukuman 12 tahun penjara.

Pembunuhan terhadap Ardi Putra Prasetia, pemuda yang berprofesi sebagai supir angkot itu, kata Kapolsek,  berawal ketika korban memukuli Yuka yang saat itu hendak pulang kerumah.

Saat itu Ardi yang tengah nongkrong bersama teman-temannya menegur Yuka yang tidak permisi ketika melintas.

Tak terima dipukuli oleh korban, Yuka yang masih duduk di kelas 3 SMK di Kota Tangerang akhirnya mengadu kepada Windi dan Gunawan, kakaknya.

Ketiganya pun kembali mendatangi korban yang tengah nongkrong di Jalan Tugu Karya II Rt 2/10 Kelurahan Cipondoh, Kota Tangerang.

“Di lokasi kejadian, pelaku sempat cekcok mulut hingga akhirnya pelaku bernama Windi mengeluarkan pisau. Korban langsung ditusuk dibagian perut,” kata Kapolsek.

Seperti diketahui, Ardi Putra Prasetya (23), warga Jalan Kisamaun, Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang, tewas mengenaskan setelah dikeroyok Yuka, Wendi dan Gunawan. Selasa (22/01/2013) malam. Korban tewas dengan kondisi luka tusuk dibagian perut.(Abie)

Kabar6-Terhitung mulai Senin (28/1/2013, sebanyak 2500 buruh PT Shyang Ju Fung (SJF), perusahaan produsen alas kaki merek Assic yang belokasi di Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dipastikan menjadi pengangguran.

HRD Manager PT SJF, Dony Ferdiansyah mengatakan, perusahaan asal Taiwan yang telah beroperasi sejak 2009 silam, mulai hari ini resmi menghentikan kegiatan operasinya.

Pasalnya, pihak pemberi order atau buyer telah mencabut semua orderan diperusahaan itu, dengan alasan tidak kondusifnya suasana hubungan industrial antara buruh dengan perusahaan.

“Sejak berdirinya empat tahun lalu, aksi demonstrasi di PT SJF sudah terjadi sebanyak 12 kali, sehingga mengganggu aktivitas produksi di pabrik ini,” ungkap Dony, kepada Kabar6.com, Senin (28/1/2013).

Kerap terjadinya aksi unjuk rasa buruh lanjut Dony, makin  memparah kondisi perusahaan. Ironisnya, aksi demonstrasi buruh itu dipertontonkan langsung kepada pihak buyer yang tengah mengaudit pada 18-19 Oktober 2012 lalu.

Kepada 2500 karyawan tersebut kata Dony, diberikan pesangon sebanyak satu kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK) dan sesuai ketentuan UU 13/2003. Hak buruh itu, dibayarkan secara tunai dan langsung kepada mereka.

“Pesangon karyawan dibayarkan satu kali PMTK kepada seluruh buruh yang ada,” katanya.

Terpisah, Ketua SPSI PT SJF, Wahid Husen menjelaskan, pabrik produsen  sepatu berskala ekspor ini, mulai mengeluarkan karyawannya sejak awal Januari 2013.

Namun, pihaknya mengaku terkejut atas adanya pemberhentian kegiatan produksi di PT SJF. Sebab, sebelumnya pihak karyawan tidak diberitahu tentang informasi tersebut.

“Produksi terus berjalan pada bulan Desember tahun lalu. Malah, para karyawan disuruh lembur. Tapi, sekarang tiba-tiba saja perusahaan memberhentikan kegiatan,” ujarnya. (din)

Kabar6-Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tangerang Selatan (Tangsel), Dewan Tani dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pamulang Cabang Ciputat, menyalurkan bantuan untuk warga korban banjir di Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, Senin (28/1/2013)

Ketua Koni Tangsel yang juga Kepala Sekolah SMPN IV, Tangsel, Rita Juwita mengatakan, bantuan diberikan guna meringankan beban para korban banjir, khusunya di wilayah Kragilan, Serang.

“Bantuan yang kami salurkan tidak seberapa. selain uang tunai, ada juga bantuan berupa mie instan, perlengkapan bayi, baju dan sembako,” ujar Rita.

Menurut Rita, sebelumnya para relawan yang dimotori Koni Tangsel telah menyalurkan bantuan di wilayah Desa Bojongcae, kecamatan Cibadak, kabupaten Lebak, Banten.

Sementara, Kepala Desa Dukuh, Wasehudin yang menerima bantuan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang turut membantu. Dan, nantinya bantuan ini akan saya salurkan langsung penduduk yang membutuhkannya

“Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu. Bantuan akan disalurkan langsung kepada penduduk yang membutuhkannya,” ujar Kepala Desa Dukuh, Wasehudin, kepada kabar6.com.(Turnya)

Kabar6-Akhirnya, sebanyak 82 WNI Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Kuala Lumpur, Malaysia, tiba di Lounge TKI Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta (Bandara Soetta), Senin (28/1/2013).

Puluhan TKI tiba dengan pesawat Garuda Indonesia GA 821 ETA pukul 13.55 WIB didampingi Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno.

“Saya ucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak. Saya sangat berharap kedepan tidak akan ada lagi TKI yang menjadi korban TPPO. Selama ini memang TPPO menjadi tren, inilah yang harus kita hindari,” kata Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno.

Dikatakan Herman, harus ada penindakan tegas terhadap pelaku yang melakukan TPPO. “Kami berharap TKI dapat mengikuti semua proses yang ditentukan dengan melengkapi segala dokumen. Sehingga kami di Kedutaan dapat membantu apabila ada masalah yang terjadi,” tuturnya lagi.

Ke 82 TKI korban TPPO selanjutnya akan diserah terimakan kepada Bareskrim Polri selaku Gugus Tugas TPPO Penegakan Hukum untuk penyidikan kasusnya di Indonesia, Kementrian Sosial RI selaku gugus tugas rehabilitasi sosial untuk pemulangan kedaerah asal.(rani)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) akan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Investasi Tangsel sebagai badan usaha yang akan memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) melalui usaha-usaha bisnis profesional.

Persiapan pendirian badan usaha tersebut dilakukan dengan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan BUMD oleh Pemkot Tangsel dalam sidang paripurna DPRD, Senin (28 /1/2013).

Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, pembentukan BUMD PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) ini dalam rangka menyelenggarakan pelayan publik untuk mengakselerasi pendapatan daerah serta meningkatkan daya saing.

Menurut Benyamin, dalam operasionalnya nanti, BUMD yang dibentuk akan menerapkan pola bisnis holding company yang akan mengelola sejumlah aset milik Pemkot Tangsel secara profesional. “BUMD nanti bisa usaha sendiri bisa kerjasama dengan pola holding company,” ujarnya

Ditanya dana untuk BUMD, kata Benyamin, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel akan mendanai induk badan usaha milik daerah (Holding BUMD) mereka sebesar Rp.88 miliar, tahun ini.

Dana tersebut rencananya akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2013 mendatang.

“Perda soal Holding BUMD sudah ada. Tinggal pendanaannya saja. Nantinya akan dibuat aturan main pengelolaan Holding BUMD tersebut, termasuk pendanaannya. Rencananya suntikan awal untuk induk perusahaan daerah itu dibujget Rp.88 miliar,” pungkasnya.

Menurut Benyamin, dana sebesar itu diberikan agar Holding BUMD yang akan dinamakan PT PITS tersebut mampu mengembangkan dirinya, dan membuat anak-anak perusahaan yang bersifat propit dan sosial di Tangsel.

“Dari holding ini, diharapkan bisa membentuk BUMD-BUMD seperti, PD Pasar, PDAM, dan perusahaan daerah(PD) lainnya,” ucap Benyamin. (Evan)