Kabar6-Bentrok berdarah yang terjadi di Pasar Induk Tanah Tinggi (PITT) Kota Tangerang, beberapa waktu lalu, kiranya menimbulkan keprihatinan banyak pihak, terlebih peristiwa yang terjadi telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Atas kejadian itu, Anggota DPRD Kota Tangerang dari Partai Nasdem H Minarto, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang segera melakukan revitalisasi managemen seluruh pasar di wilayah tersebut, baik yang dikelola oleh Perusahan Daerah (PD) maupun swasta.

“Banyak masalah yang memprihatinkan, dari terjadinya kasus kebakaran Pasar Anyar, belum tertatanya pasar tradisional secara baik dan terakhir bentrok aksi premanisme di Pasar Lama dengan dalih perebutan lahan parkir yang berujung hilangnya nyawa,” kata H Minarto, Kamis (18/9/2014).

Persoalan tersebut, jelas Minarto, mengindikasikan bahwa masih lemahnya pengelolaan pasar-pasar di Kota Tangerang. Dia juga tidak menampik jika pasar kerap dikuasai kelompok-kelompok tertentu untuk mendapat uang.

Hal ini juga kerap menimbulkan gesekan antar kelompok yang ingin berebut uang keamanan atau parkir. “Jadi sebaiknya, orang-orang ini diberi pembinaan agar bisa diberdayakan secara profesional. Jadi mereka tidak lagi berkelahi antar kelompok berebut uang keamanan atau parkir,” tukasnya.

Dengan demikian, tambah Minarto, pihaknya akan segera mendorong kepada pemerintah setempat untuk segera melalukan perbaikan-perbaikan pada sisi tata kelola manjemen pasar.

Sementara, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah melalui Kabag Humas dan Protokel Achmad Sugiharto Bagja mengatakan, kedepan pihaknya menginginkan setiap kegiatan atau usaha di kota bertajuk akhlakul karimah ini, agar berkoordinasi dengan kepolisian, TNI serta melibatkan masyarakat setempat dalam rangka sama-sama menjaga kondusifitas di lingkungan.

“Walikota tidak ingin kesalahpahaman yang terjadi, semakin berkembang lebih luas lagi. Oleh karena itu, kami langsung berkoordinasi bersama aparat keamanan baik dari satuan kepolisian maupun TNI untuk tetap berjaga lokasi kejadian hingga situasi kembali kondusif dan aman untuk para pedagang serta masyarakat dalam melakukan aktivitasnya di Pasar Induk terbesar yang ada di Kota Tangerang,” ungkapnya. **Baca juga: Ini Opsi Warga & Polisi Kepada Pengelola PITT.

Walikota juga menambahkan, selama ini Kota Tangerang yang kondisinya relatif aman dan terjaga dengan baik jangan sampai dirusak oleh ulah oknum atau kelompok yang pada akhirnya mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dalam  beraktifitas.(ges)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Banten mengklarifikasi pengosongan gedung di kawasan Balai Latihan Kerja (BLK) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), sebagaimana dimuat kabar6.com pada Senin, 15 September 2014, dengan judul 4 SKPD di BLK Serpong “Diusir” Pemprov Banten.

Klarifikasi melalui surat elektronik yang dikirim opkhumasbanten@yahoo.co.id kepada kabar6.com, judul pemberitaan tersebut cenderung tendensius sehingga akan menggiring opini masyarakat yang kurang baik pada Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam surat bernomor 480- 625.a/HMSP/2014 yang ditandatangani Kepala Biro Humas dan Protokol, Dra. Hj. Sitti Ma`ani Nina, M. Si itu dijelaskan, bahwa dalam rangka mewujudkan pemberitaan yang bersifat membangun bagi masyarakat dan pemerintah perlu kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) yang berada di Jalan Raya Serpong Km.12  merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Banten dengan Nomor sertifikat AH 906672-10.04.05.18.4.00001 dan AH 906673-10.04.05.16.4.00002 dengan berita acara serah terima dari gubernur Jawa Barat ke Gubernur Banten Nomor: 030/296/plk tanggal 04 April 2002 yang saat ini sedang dilakukan renovasi untuk meningkatkan kualitas dan standar mutu di balai tersebut.

2. Dalam rangka penataan aset milik Pemprov Banten, pada tahun 2012 terdapat surat Penertiban Aset Milik Pemprov Banten dari Sekretaris Daerah Provinsi Banten kepada Pemkot Tangsel dengan Nomor :560/357-DTKT/II/2012 yang diantaranya berisi agar Pemkot Tangsel tidak melakukan kegiatan pembangunan di kompleks BLKI.

Adapun pembangunan yang dilakukan Pemkot Tangsel untuk empat kantor SKPD Pemkot Tangsel, yaitu Dinsosnakertrans, Dinas Koperasi dan UKM, BPMPPKB, dan BP2T Kota Tangsel telah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2013 dengan nomor 44/MA-PROV.BTN/12/2013.

3. Pada Tahun 2014 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten melaksanakan renovasi gedung BLKI yang terdiri dari: gedung teknik mekanika, workshop pipe fitting, workshop las dan gedung X-ray dengan total anggaran Rp.2.429.174.000.

Adapun pembangunan gedung tersebut tidak mengganggu akses terhadap gedung yang saat ini ditempati 4 SKPD Pemkot Tangsel karena antara lokasi yang sedang direnovasi dan 4 gedung yang ditempati oleh 4 SKPD Pemkot Tangsel berbeda gedung meskipun satu lokasi.

4. Dengan penjelasan diatas, kami tegaskan bahwa judul pemberitaan tersebut tidak benar.

Demikian isi surat yang disampaikan pihak Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Banten sebagai bentuk penggunaan hak jawab/klarifikasi.(din/red)

**Baca juga: 4 SKPD di BLK Serpong “Diusir” Pemprov Banten.

Kabar6-Tuntutan hukuman pidana mati dilayangkan kepada enam pengedar narkotika jenis ganja, dalam persidangan yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Kamis (18/9/2014) siang tadi.

Ya, keenam tersangka yang terbukti memiliki ganja kering seberat 800 kilogram itu, dijerat pasal 114 ayat 2 junto Pasal 132 Ayat 1 UU RI nomor 35/2009 tentang narkotika.

“Keenam tersangka dituntut pidana mati atas kepemilikan 800 kilogram ganja kering,” ujar Diah Sri Budiyati, Plh Kasie Pidum Kejari Tangerang, usai persidangan.

Menurutnya, kepemilikan 800 kilogram ganja terdiri dari kasus berbeda karena dua jaringan yang berbeda pula.

“Kasus pertama, dengan dua terdakwa atas nama Topan alias Roy dan Giortino Reza. Keduanya menyimpan 250 ganja kering di dalam rumah kontrakannya di Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang,” ungkapnya.

Keduanya, lanjut Diah, ditangkap petugas saat sedang melakukan transaksi di depan kampus Universitas Pancasila Jakarta. Diduga keduanya sebagai pemasok narkotika untuk mahasiswa dan warga lainnya.

Sementara, untuk empat terdakwa lainnya yakni Miswan Permana, Ricky Andrean, Hari Munandar dan Lutfi Wahyudi.  Para terdakwa diketahui menyimpan sebanyak 450 kilogram ganja kering siap edar di dalam karung dan akan disebar di wilayah Regency Tangerang.

“Keempatnya ditangkap saat berada di kawasan Bintaro Tangerang Selatan dengan membawa ganja siap edar,” tukasnya.

Adapun yang memberatkan para terdakwa hingga dituntut pidana mati yakni karena jumlah barang yang dimiliki begitu banyak. Lalu, terdakwa pun tidak mendukung pemerintah dalam memberantas narkotika. **Baca juga: Korban Pemerkosaan & Tabrak Lari di Ciputat Kritis.

“Tuntutan ini sebagai efek jera kepada para pengedar untuk tidak mengedarkan narkotika karena merusak generasi bangsa,” pungkasnya.(ges)

Kabar6-AP (13), masih dalam sebentar sadar dan pingsan lagi di ruangan ICU Rumah Sakit Sari Asih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Itu akibat luka yang dideritanya cukup parah.

Dua pekan sebelumnya, remaja putri itu telah melaporkan bila dirinya menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan enam orang pemuda. AP menduga, dia sengaja ditabrak menggunakan mobil oleh tiga pelaku.

Rizky Faldian, dokter umum RS Sari Asih mengatakan, korban mengalami cidera kepala berat. Pasalnya, pada hasil diognosa medis menunjukan Pada bagian dalam kepala AP terdapat gumpalan darah.

“Korban masih kritis. Kondisinya masih bisa turun naik, kemudian penanganannya dapat obat-obatan untuk tikompresi,” ungkap Rizky kepada wartawan ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (18/9/2014).

Menurutnya, kondisi remaja putri malang itu masih belum stabil. Idealnya berada di ambang batas sofort 15, tapi hasil CT scan AP menunjukan angka 7. “Hasil terakhir belum membaik, dan masih memburuk,” terang Rizky.

Terpisah, Kepala Sub-Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mapolres Metro Jakarta Selatan, Inspektur Dua (Pol) Nunu, mengatakan bahwa korban telah menjadi korban tabrak lari di Jalan Aria Putera, Ciputat, pada Selasa (16/9/2014).

“Dan, pada 4 September korban telah melaporkan menjadi korban pemerkosaan,” terangnya.

Akibat kecelakaan tersebut hingga kini AP belum bisa dimintai keterangan. Meski demikian, polisi telah berhasil menangkap tiga dari enam orang pemuda yang diduga sebagai pelaku pemerkosaan. **Baca juga: Kepergok Maling, Pria Bertato Babak Belur Dihajar Tukang Bangunan.

“Masih kami periksa ketiga orang pemuda tersebut,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Puluhan orang dari Solideritas Masyarakat Tangerang (SMT) menggelar aksi kepedulian moral di depan Kantor DPRD Kota Tangerang, Kamis (18/9/2014) siang.

Dalam aksinya, massa mendesak Anggiat Sitohang mundur dari DPRD Kota Tangerang. Massa menilai, politisi Partai Nasdem ini tak pantas menjadi wakil rakyat di kota dengan moto akhlakul karimah itu.

Penilaian itu, dilatarbelakangi adanya dugaan prilaku tak terpuji dari dewan asal Dapil II Cibodas, Jatiuwung dan Priuk itu lantaran sudah mempermainkan sebuah agama dan melakukan perbuatan yang tidak bermoral.

“Sebagai seorang wakil rakyat seharusnya mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik untuk selalu memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat luas, bukan mengedepankan sebuah kepentingan pribad/golongan,” ujar Dulamin Zhingo, Koordinator Aksi, dalam orasinya.

Massa menduga, Anggiat Sitohang telah melakukan perbuatan tak berakhlak dan tidak bermoral terhadap seorang wanita berinisial LTP (32) yang telah dinikahinya secara sirih, dengan mengubah identitas beragama Islam.

Sedangkan pada saat pernikahan itu, yang bersangkutan diketahui beragama lain. Anggiat dituding berpindah agama hanya untuk menikahi wanita yang beragama Islam.

“Anggiat menikahi LTP pada tanggal 11 Nopember 2011. Keduanya melakukan pernikahan di wilayah Tangerang dan sejak bulan Maret 2012 LTP sudah tidak dinafkahi lahir bathin,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga menduga adanya praktik money politik yang dilakukan Anggiat Sitohang saat pencalonannya sebagai calon anggota legislatif periode 2014-2019.

“Namun tidak dilanjutkan dan tidak dinaikan yang lebih tinggi oleh Panwascam,” tukasnya. **Baca juga: Soal Batas Wilayah, Arief Siap Lawan Kemendagri

Untuk itu, kata dia, pihaknya saat ini menyatakan sikap, bahwa Anggiat Sitohang sangat tidak pantas menjadi seorang wakil rakyat.

“Turunkan wakil rakyat yang tidak bermoral. Wakil rakyat harus mengedepankan kepentingan masyarakat, jangan kotori Kota Akhlakul Karimah dengan adanya anggota DPRD yang tidak berakhlak,” pungkasnya.

Usai menggelar aksi di depan gedung DPRD, massa bakal melakukan aksi lanjutan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang, Jalan Dimiyati.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari yang bersangkutan. (ges)

Kabar6-Lahan parkir bagi kendaraan roda dua dan empat di area Stasiun Sudimara, Kelurahan Jombang, Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ditertibkan.

Tak tanggung-tanggung, puluhan aparat keamanan gabungan dikerahkan untuk membongkar tempat usaha dikelola oleh seorang warga bernama Parni yang diduga dibekingi organisasi kemasyarakatan tersebut.

Pantauan di lokasi, penertiban dilakukan langsung oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Tak kurang dari 100 personel gabungan dari Koramil Ciputat, Polda Metro Jaya, Polsuska, Daerah Operasi (Daops) 1 PT KAI dan Satpol PP Kota Tangsel memantau proses pengambil alihan lahan parkir itu.

Proses pengambil alihan lahan parkir seluas 2000 meter itu berlangsung lancar. “Hari ini (kemarin) kita ambil alih lahan yang dikelola pihak ketiga,” katana Kepala Humas Daops 1 PT KAI Agus Komarudin di lokasi perkara, Kamis (19/9/2014)

Ia mengatakan PT KAI bakal melakukan penataan stasiun. Menurutnya, penertiban bangunan dan aktivitas di lahan milik PT KAI, bukan hanya dilakukan di Stasiun Sudimara saja. Melainkan di seluruh stasiun yang ada.

“Intinya, PT KAI ingin melakukan penataan stasiun,” kata Agus. Ia menambahkan, sesuai kesepakatan yang ditandatangani PT KAI memberi tenggat waktu kepada Ny Parni untuk mengosongkan lahan.

Waktu yang diberikan, yakni hingga Jumat (19/9/2014) pagi. “Kami beri tenggat waktu hingga besok (hari ini). Sesuai kesepakatan, pihak ketiga akan mengamankan asetnya terlebih dahulu. Setelah itu wajib kosong esok harinya,” tandasnya. **Baca juga: Begini Pandangan Akademisi Ihwal Wacana Penghapusan Pilkada Gubernur.

Pada rentang 2006-2011, menurutnya pihak ketiga yang diwakili Parni memang pernah menyewa lahan itu ke PT KAI. Namun, setelah kontrak habis per 2011.(yud)

Kabar6-Bagian tubuh yang sering terlewatkan salah satunya adalah leher. Maklum, kebanyakan perempuan lebih fokus pada perawatan wajah. Padahal, leher pun memerlukan perawatan khusus, terlebih untuk perempuan yang sudah tidak muda lagi.

Seiring bertambahnya usia, elastisitas leher akan berkurang, sehingga tidak lagi kencang alias mengendur. Kondisi leher seperti itu tentu saja akan mengganggu penampilan Anda.

Leher memiliki kelenjar minyak yang lebih sedikit dibanding bagian tubuh lain. Usia yang bertambah salah satunya akan membuat kolagen dan serat elastin pada leher menjadi berkurang, sehingga leher mengalami pengenduran.

Salah satu keluhan perempuan adalah turkey chin alias leher kalkun. Kondisi ini ditandai dengan mengendurnya otot platysma, yaitu jaringan otot yang dangkal atau tipis di bagian leher. Elastisitas dan kekenyalan otot platysma akan semakin berkurang seiring bertambahnya usia, sementara kulit yang melapisi otot akan tetap bertahan seperti sediakala.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan agar leher tetap kencang adalah tindakan bedah atau platysmaplasty, yang dapat membuat wajah terlihat lebih muda. Biasanya dapat bertahan hingga 5-10 tahun.

Setiap tindakan biasanya mengandung Efek samping. Demikian pula dengan platysmaplasty, yang dapat membuat bentuk wajah menjadi tidak sama, tekstur kulit menjadi tidak rata, serta terjadi perbedaan warna kulit.

Jika Anda bukanlah orang yang berani berhadapan dengan pisau bedah, menjaga kekencangan kulit dengan olahraga leher atau menggunakan cream khusus untuk leher, dapat menjadi solusi yang tepat.(ilj)

**Baca juga: Waspada…! Aritmia Jantung Bisa Picu Stroke.

Kabar6-Pemkab Tangerang melalui Dinas Pendidikan menggelar workshop teknik merangkai gerak lagu dan pelatihan animal dance bagi guru di GSG, Tigaraksa, Rabu (17/9/2014).

Ketua Humpaudi Tutiyanah mengatakan kegiatan yang diikuti 700 guru PAUD se-Kabupaten Tangerang ini untuk menciptakan profesionalisme dan mutu tenaga pengajar.

”Kami berharap kualitas PAUD diperhatikan kesejahteraan agar bisa lebih dari PAUD formal lainnya,” tandasnya. **Baca juga: Zaki Sebut Ahok Setuju Pilgub Dihapus & DPRD Provinsi

Selain meningkatkan kualitas guru PAUD, Tutiyanah juga berharap ada perhatian bagi lembaga PAUD di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang.

“Kami usul ada program bedah PAUD, sehingga keberadaan kami memang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan. Ia berharap, kualitas lembaga PAUD di Kabupaten Tangerang meningkat.

“Pada hakikatnya, prinsip PAUD adalah bermain sambil belajar. Jadi, saya harap PAUD juga menyediakan sarana bermain bagi anak didiknya yang aman dan nyaman,” kata Zaki.

Terkait program bedah PAUD, Zaki mengaku Pemkab Tangerang akan memfasilitasi saran dan prasarana, serta kesejahteraan pendidik PAUD.

“Kalau untuk bedah PAUD, mudah-mudahan tahun depan agar bisa dilaksanakan program bedah Paud,” kata dia.

Zaki berharap agar sistem pendidikan disempurnakan dan tidak terlalu mengekspoitasi murid PAUD untuk belajar. “Sistem administrasi juga saya harap berubah menjadi lebih rapi,” Zaki menambahkan.(hms/tom migran)

Kabar6-Pernyataan yang disampaikan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar ihwal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada dianggap sebagai sebuah terobosan terbaru dari seorang pejabat publik.

Zaki menilai pemilihan kepala daerah lewat lembaga legislatif dapat membungkam hak setiap warga negara dan rawan terjadi politik transaksional.

Demikian diungkapkan pengamat politik asal Universitas Muhamadiyah Tangerang, Achmad Chumaedi saat dihubungi kabar6.com, Kamis (18/9/2014).

“Kalau bupati berusaha menerobos kebijakan provinsi, dan dia lebih cenderung berani bersuara ketimbang kepala daerah yang lainnya,” ungkapnya.

Menurutnya, pernyataan itu bagian dari keluh kesah seorang Bupati Zaki. Selama ini, kata Chumaedi, Zaki melihat manfaatnya tidak begitu signifikan dalam mengambil kebijakan publik. Sebab pihak yang bersentuhan langsung dengan daerah adalah Bupati/Walikota.

Sedangkan peranan gubernur, tambah Chumaedi, hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kemudian gubernur menjadi sosok perwakilan dari pemerintah yang setiap tahun telah menggelontorkan anggaran tapi tidak sesuai dengan harapan kebuutuhan di masing-masing kabupaten/kota.

“Secara prinsip inikan merasa ada perlakuan yang tidak adil. Dan, saya sedikit sependapat dengan Bupati Zaki soal efisiensi,” terang Chumaedi ketika dihubungi mengaku sedang berada dan baru tiba di Yogyakarta.

Ia mengaku setuju bila gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Tugas pokok dan fungsinya hanya sebagai koordinator bupati/walikota di masing-masing daerah.

“Provinsi kan tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Keluh kesah itulah karena Bupati Zaki melihat kondisi yang tidak enak selama ini,” katanya.

Namun, ditambahkan Chumaedi, dia tak sependapat bila parlemen di tingkat provinsi meski dihapuskan. Pasalnya, dikhawatirkan bakal terjadi ketidakseimbangan dalam menjalani sebuah roda pemerintahan. **Baca juga: Zaki Sebut Ahok Setuju Pilgub Dihapus & DPRD Provinsi Dibubarkan.

“Tapi salah juga, dalam arti keterwakilan itu ada juga di provinsi, meski mekanisme harus diubah. Kalau parlemen di hapus saya tidak sepakat karena siapa yang mau mengontrol,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Persatuan Wartawan (Pewarta) Tangerang dari berbagai media massa menggelar audiensi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa, Kamis (18/9/2014).

Audiensi dilakukan guna membangun sinergitas antara awak media dengan lembaga Adikyasa yang berkantor dikawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang di Kecamatan Tigaraksa.

Kepala kejaksaan negeri Tigaraksa, Maju Ambarita menyambut baik kedatangan rombongan wartawan yang kebanyakan dari media elektronik ini.

Dalam sambutan nya Ambarita mengatakan, peran media sangatlah penting, sebagai sosial kontrol masyarakat sehingga sinerjitas antara rekan-rekan media dari Pewarta Tangerang dengan Kejaksaan patut dicontoh dan dijaga.

“Mari kita saling bersinerji, jangan sampai ada informasi tersumbat sehingga terjadi kesalah pahaman dan merugikan masyarakat,” tutur Maju saat berbincang-bincang.

Sementara Ketua pewarta tangerang anggy muda yang juga dari mediakabar6.commengapresiasi sambutan kejari negeri Tigaraksa. Menurut anggy, selama ini kemitraan antara awak media dengan Kejaksaan sudah terjalin dengan baik.

Tentunya dengan wadah Pewarta Tangerang ini mampu menyatukan dan memberi nilai lebih dalam menjalani profesi sebagai jurnalis. **Baca juga: Zaki Sebut Ahok Setuju Pilgub Dihapus & DPRD Provinsi Dibubarkan.

“Dengan fungsi dan peran masing-masing, kami menyambut dengan baik keterbukaan informasi atas prestasi dan penyelidikan rekan-rekan kejaksaan. Semoga kedepannya kita dapat terus bisa meningkatkan sinerjitas dalam bentuk informasi dan pemberitaan yang mencerdaskan masyarakat,” terang Anggy.(agm)