Kabar6-Tiga supir pribadi diringkus petugas Polsek kelapa Dua, saat tengah asik berjudi di areal parkir Apartemen Amartapura, Lippo Karawaci, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Senin (16/3/2015).

Ketiganya masing-masing Ahmad Jen (35), Ahmad Romli (30) dan Sukisno (29). Saat diringkus, ketiganya tenga berjudi remi jenis Capsa.

“Sekarang ketiganya masih kami periksa intensif di MApolsek,” ujar Kanit Reskrim Polsek Kelapa Dua, Iptu Ade M. Ally.

Dijelaskan Ade, penangkapan ketiga supir itu berawal dari laporan warga, yang kesal dengan kebiasaan buruk yang kerap berlangsung di areal parkir tersebut.

Ironisnya, pihak keamanan apartemen justru terkesan membiarkan aktivitas perjudian tersebut. Para supir berjudi sambil menunggu majikannya beraktivitas keluar rumah. **Baca juga: Maling Semaput Dihajar Warga Batuceper.

Atas perbuatannya, ketiga supir itu terancam dijerat Pasal 303 KUHP, tentang perjudian.(abie)

Kabar6-Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berharap pemerintah daerah setempat bisa segera mempublikasikan komposisi tim panitia seleksi (pansel) rekrutmen sekretaris daerah.

Kini, formatur calon Sekda Tangsel yang kini tengah dibentuk dan menilai tim tersebut harus mampu menjaga independensi. Demikian diungkapkan Sekretaris Kota LIRA Tangsel, Muhamad Acep kepada kabar6.com, Senin (16/3/2015).

“Biar masyarakat tahu, siapa-siapa saja yang termasuk dalam tim pansel. Dan masyarakat berhak untuk mengetahuinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Acep mendengar bahwa terkait tim panitia seleksi (pansel) nama Dudung E Diredja yang kini masih menjabat Sekda Kota Tangsel tercantum. Menurutnya hal itu tak boleh terjadi dan Dudung tak elok bila terlibat dalam pansel.

“Kalau untuk mempersiapkan sih sah saja, karena memang Sekda yang harus menyiapkan tim pansel. Tapi untuk masuk dalam tim Pansel, saya pikir tidak bisa. Ini untuk menghindari adanya kesan membentuk dinasti,” tegasnya.

Bila merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dari sekian pejabat yang ada hanya tiga orang dianggapnya memenuhi kriteria. Acep menyebutkan, ketiganya antara lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Muhamad.

Kedua, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Dadang Sofyan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Toto Sudarto. **Baca juga: Ini Tiga Kandidat Calon Sekda Tangsel Sesuai ASN.

Ketiganya telah memenuhi syarat dalam hal pangkat dan golongan PNS yang harus IV C, dua tahun sebagai eselon II dan pernah dua kali mimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  yang berbeda.

Acep menilai, secara kinerja ketiganya sama baiknya. Ketiga pejabat ini, menurutnya pernah memimpin SKPD penghasil. “Sama baiknya kalau soal kinerja. Tinggal kesiapan mereka,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Pascaksi unjuk rasa ratusan LSM yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tangerang (AMPT), pada Senin (16/3/2015) siang tadi, Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang, Rusdi Mahmud, mendadak bungkam.

Dihubungi Kabar6.com, melalui telepon selulernya, Bos PDAM TKR ini enggan menjawabnya, meski hand phone nya dalam kondisi aktif.

Atas aksi bungkamnya orang nomor satu di BUMD kota seribu industri tersebut, sejumlah aktivis melontarkan kritik pedas.

“Bagaimana mau melayani publik, dikonfirmasi saja susah. Model pejabat seperti ini masih ada juga diera reformasi,” ungkap Koordinator AMPT, Alamsyah, kepada Kabar6.com.

Senada dikemukakan Ketua Masyarakat Pemantau Anggaran Negara (MAPAN), Saepudin Juhri, pihaknya menyayangkan sikap tertutup yang ditunjukkan Bos PDAM TKR.

Seharusnya, pejabat publik diera kekinian tanggap dan respon atas apa yang diinginkan masyarakat.

“Jangan sok cuek gitu dong. Sama wartawan saja sikapnya seperti itu, bagaimana dengan warga biasa,” katanya.

Diketahui, ratusan aktivis LSM menggeruduk kantor PDAM TKR di Jalan Kiasnawi, Kota Tangerang, siang tadi. **Baca juga: Dikawal Polisi, AMPT Juga Geruduk Kantor PDAM TKR.

Mereka mendesak PDAM TKR, agar memutus atau meninjau kembali kontrak kerjasama dengan pihak swasta, termasuk Lippo Group, ihwal penjualan air curah.

Penjualan air curah sebesar Rp2,250 permeter kubik kepada Lippo Group itu dinilai sangat tidak wajar dan terindikasi merugikan daerah atau negara, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga bocor.

Sementara, Lippo Group menjual air curah dari PDAM TKR ke konsumennya dengan harga mencapai Rp12,050 permeter kubik.(ges/din)

Kabar6-Sembilan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), dilantik Walikota Airin Rachmi Diany di Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Sahid, Pondok Cabe, Senin (16/3/2015).

Kehadiran BPPD diharapkan bisa menjadi mitra pemerintah dalam membangun sektor pariwisata di kota yang mengusung visi Modern, Cerdas dan Religius tersebut.

“BPPD harus menjadi lokomotif untuk menggalang potensi wisata di Kota Tangsel,” ujar Kepala Kantor Pariwisata Kota Tangsel, Yanuar Msi.

Dalam kesempatan itu, Ketua BPPD Kota Tangsel, Gusri Efendi mengatakan,  semua elemen masyarakat dapat bergandengan tangan membangun Kota Tangsel dengan segala potensinya sebagai rumah kita bersama.

“Meski Kota Tangsel tidak punya pantai, pulau dan sungai yang notabene adalah wisata alam, namun pendapatan Tangsel dari sektor pariwisata tidak kalah, bahkan melebihi daerah lain di Provinsi Banten,” ujar Gusri.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, kata Gusri, Tangsel harus bisa memanfaatkan dan menangkap peluang itu. **Baca juga: Ini Tiga Kandidat Calon Sekda Tangsel Sesuai ASN.

Sedangkan Walikota Airin Rachmi Diany dalam sambutannya, mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus BPPD Kota Tangsel periode 2014-2018.

“Tangsel bukanlah daerah penyangga Jakarta, tapi daerah yang menjadi mitra rekanan DKI Jakarta. Oleh karena itu, perlu kajian semua aspek, termasuk potensi sektor pariwisata,” ujarnya.

Usai pelantikan pengurus BPPD, Airin juga membuka acara Grand Final Mr and Miss Tourism STP Sahid yang ditandai dengan pemukulan gong.(dre)

Kabar6-Bagi Anda pelajar atau mahasiswa di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemandu (guide).

Kesempatan itu diberikan selama lima hari dalam perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXII yang akan berlangsung tahun ini dan Kota Tangsel bertindak sebagai tuan rumah.

“Kita akan rekrut guide. Mereka nantinya jadi penunjuk jalan bagi tamu-tamu luar daerah,” kata Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie ditemui usai rapat koordinasi persiapan Harganas di Serpong, Senin (16/3/2015).

Diketahui, Kota Tangsel yang bertindak sebagai tuan rumah bakal kedatangan 300 Kepala Daerah, termasuk rombongan Presiden RI, yang rencananya bakal hadir.

Rencananya selama perayaan berlangsung akan dihadiri sebanyak 15 ribu orang tamu dari berbagai daerah di Indonesia.

Pemkot, diakui Benyamin bakal memberdayakan pelajar maupun mahasiswa asal Kota Tangsel. Asalkan, pelajar dan mahasiswa itu mampu berbasa Inggris dan paham soal seluk beluk kota pemekaran dari Kabupaten Tangerang itu.

“Yang pasti harus paham soal Tangsel. Soalnya, mereka yang akan menjadi penunjuk jalan dan memberikan beragam informasi mengenai Kota Tangsel. Mereka bekerja selama lima hari pelaksanaan Harganas,” ujar Benyamin.

Selain membahas soal rekrutment, Benyamin mengaku rapat tersebut juga mengupas soal waktu pelaksanaan. Dari target awal pada Juli 2015, menurutnya Pemkot mengusulkan pelaksanaan digelar pada Agustus 2015. **Baca juga: Kasus Alkes, KPK Panggil Anggota DPRD Tangsel.

“Ibu Walikota sudah menyampaikan usulan perubahan waktu ke Presiden RI saat rapat dengan sejumlah kepala daerah di Istana Bogor. Tapi nanti kita usulkan perubahan jadwalnya lagi melalui surat,” tandasnya.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bakal mempidanakan warga masyarakat yang sengaja menggunakan dan atau memanfaatkan aset pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Demikian ditegaskan Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tangerang, Saeful Rochman saat memimpin operasi pengamanan lahan seluas 1.405 meter persegi, di Jalan Ciptomangunkusumo, Gang H Yusuf, RT 01 RW 10, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Senin (16/3/2015).

“Kami akan menempuh jalur hukum atas penyerobotan yang dilakukan warga,” Ujarnya.

Dijelaskannya, pengamanan aset pemerintah tersebut dilakukan sebagai usaha pemkot untuk mengembalikan aset pemerintah sekaligus sebagai bentuk penegakan hukum bagi para pelanggar aturan.

Diinformasikan, lahan pemerintah seluas 1.405 meter persegi dimaksud, selama beberapa tahun telah dimanfaatkan secara ilegal oleh beberapa warga.

Pemkot Tangerang sendiri sudah memberikan toleransi kepada warga untuk segera membongkarnya sendiri. “Kita sudah berikan surat sejak awal bulan Juni tahun lalu sebanyak dua kali,” ujar Saiful.

Sedianya, aset yang dimaksud dikuasi oleh 3 (tiga) keluarga besar. Sebanyak dua bidang tanah sudah diserahkan secara sukarela ke Pemkot Tangerang. Sedangkan sisanya seluas sekitar 665 meter persegi masih menunggu proses pengadilan.

“Karena salah satu penghuni satu bidang tanah tersebut melakukan gugatan ke pemerintah Kota Tangerang,” terangnya. **Baca juga: Maling Semaput Dihajar Warga Batuceper.

Dan, lanjut Saiful, Rabu depan pihaknya bakal melaporkan para penyerobot tanah pemerintah tersebut kepada pihak kepolisian.(hms/tom migran)

Kabar6-Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Tangerang, menggelar rapat evaluasi kinerja, pada Senin (16/3/2015).

Kegiatan yang melibatkan seluruh unsur pimpinan SKPD dan Camat ini digelar di aula bola sundul gedung Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tangerang.

Didin Samsudin, selaku pimpinan rapat mengatakan, seluruh unsur pimpinan SKPD dan Camat memaparkan berbagai program kerja, baik yang belum maupun yang sudah dilaksanakannya.

Bagi para pemangku kebijakan di dinas dan kecamatan ini diharapkan, supaya merealisasikan programnya hingga akhir tahun mendatang.

“Di samping itu, mereka dituntut harus mampu selaraskan program kerjanya, dengan visi-misi Bupati, guna terwujudnya Tangerang Gemilang,” ungkap Didin, kepada kabar6.com, usai menggelar rapat, siang tadi.

Tangerang Gemilang yang belum terealisasi para SKPD, pada tahun ini mesti bisa menyelaraskan dengan visi dan misi Bupati. ** Baca juga: Soal Tarif Parkir, Pemkab Tangerang Surati AP II

Didin menambahkan, rapat evaluasi kinerja SKPD itu tak dihadiri oleh Kepala Bagian Umum Sekrtariat Daerah setempat.

Padahal, hampir setiap tahun Bagian Umum ini dinilai paling banyak membuat program kerja.

“Seharusnya, Bagian Umum hadir dalam rapat evaluasi kinerja ini, karena mereka banyak programnya,” keluhnya.(bad/din)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, rupanya juga tidak sependapat atas penetapan tarif parkir di kawasan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang.

Bupati Tangerang, Achmad Zaki Iskandar mengungkapkan, bahwa sejak lama, pihaknya sudah menyampaikan surat keberatan kepada PT Angkasa Pura II, selaku pengelola bandar udara tersebut, terkait dengan mahalnya tarif parkir yang dinilai sangat memberatkan masyarakat. ** Baca juga: Mahal, Tarif Parkir Bandara Soetta Disoal

“Ya, Kita Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang sudah lama melayangkan surat keberatan kepada PT AP II, terkait dengan mahalnya biaya parkir umum di Bandara Soetta,” ungkapnya, kepada wartawan, Senin (16/3/2015).

Menurutnya, surat keberatan itu dilayangkan, menyusul banyaknya pengaduan dan keluhan masyarakat, setelah memarkirkan kendaraannya di bandara.

Selain itu, pihak Angkasa Pura II, pun tidak pernah melibatkan Pemda setempat, dalam penetapan biaya parkir kendaraan umum itu.

“Kami tidak pernah dilibatkan oleh PT Angkasa Pura II dalam penetapan kenaikan harga biaya parkir tersebut. Kenaikan harga itu kami tahu setelah adanya keluhan dan pengaduan dari masyarakat,” tegas dia.

Sayangnya, Zaki juga mengakui, bahwa hingga saat ini pihaknya belum juga menerima surat balasan dari pengelola bandara atas persoalan tersebut.

“Kami sangat sayangkan sekali penetapan kenaikan biaya parkir itu tidak dilibatkan sama sekali. Tidak masalah naikkan biayanya, tapi tingkatkan dulu pelayanan,” tukas Zaki.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang H Madromli mengatakan sudah mendengar keluhan mengenai mahalnya tarif parkir umum yang diberlakukan oleh pengelola parkir di kawasan Angkasa Pura II.

Atas kondisi tersebut, Madromli menegaskan, bila pihaknya memiliki kewajiban untuk melindungi warga Kabupaten Tangerang secara khusus selaku pengguna kawasan Bandara Soekarno Hatta, dan warga lain karena Bandara Soekarno Hatta sebagian, terletak di kawasan Kabupaten Tangerang. ** Baca juga: Dua Menteri Sambangi Jembatan Gantung yang Putus di Lebak

“Kami ada kewajiban untuk mengetahui alasan pemberlakuan tarif yang mahal di kawasan Bandara Soekarno Hatta. Pemanggilan akan segera dilakukan. Kami butuh penjelasan,” pungkasnya.(ges)

Kabar6-Mendikbud Anis Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum Mochamad Basuki Hadimuljono, mengunjungi jembatan gantung penghubung Desa Sindai, Kecamatan Sajira dan Pasir Eurih, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, yang putus sepekan lalu.

Dalam kunjungan, dua menteri tersebut sempat melontarkan sejumlah pertanyaan kepada Bupati Lebak, Iti Octavia Jaya yang turut mendampingi ke lokasi, Senin (16/3/2015).

“Ini jembatan dari kapan dibangunnya? Bagaimana akses anak-anak SD berangkat ke sekolah pascaputusnya jembatan ini? Lalu, bagaimana warga menjalankan aktifitas perekonomiannya,” tanya Mendikbud, Anis Baswedan.

Sementara, Bupati Iti menjelaskan bahwa jembatan yang putus itu dibangun sejak Kabupaten Lebak masih tergabung ke dalam Provinsi Jawa Barat.

“Saat ini, ada 360 jembatan yang rusak berat dari total 960 jembatan yang ada,” kata Iti. ** Baca juga: Mahal, Tarif Parkir Bandara Soetta Disoal

Menurut Iti, guna memperbaiki jembatan gantung non permanen setidaknya membutuhkan dana Rp35 juta per jembatan.

“Sebenarnya warga sudah direlokasikan ke Kecamatan Ciuyah. Karena lahan itu sudah dibebaskan untuk waduk karian,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, pada 10 Maret lalu, jembatan gantung itu putus. Dan, sebanyak 44 siswa sekolah dasar (SD) dan dua warga yang mengendarai motor terjatuh ke dalam sungai Cibeurang.

Akibat putusnya jembatan gantung ini, akses ekonomi dan pendidikan warga terganggu. Jika harus mencari jalan lain, maka akan memakan waktu mencapai dua jam lebih dan melewati jalan yang rusak.(tmn/din)

Kabar6-Mahalnya biaya parkir di kawasan Bandara Internasional Soekarno–Hatta (Soetta), Tangerang, hingga kini masih dikeluhkan masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jasa bandar udara itu.

“Parah ini mah, masa saya parkir jam sembilan pagi sampai jam 12 malem, kena biaya parkir 300 ribu,” keluh Hendro, salah seorang pengguna jasa parkir di bandara itu, Senin (16/3/2015).

Tidak sampai di situ, regulasi itu pun kiranya juga dikritisi oleh para legislator di DPRD Kota Tangerang.

Mereka (anggota dewan) sangat menyayangkan, atas kemahalan tarif parkir di Bandara Soetta Tangerang, yang tidak sesuai dengan kontribusi AP II terhadap PAD yang diberikan ke Kota Tangerang.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Tangerang, Turidi mengungkapkan, bahwa harus ada keseimbangan antara kontribusi dari Angkasa Pura II kepada Kota Tangerang dengan tarif-tarif yang diberlakukan.

Mengingat, sebagian kawasan Bandara Soekarno Hatta, masuk dalam wilayah Kota Tangerang. ** Baca juga: Dikawal Polisi, AMPT Juga Geruduk Kantor PDAM TKR

“Alasannya harus jelas. Jangan hanya menaikkan tarif demi keuntungan sepihak,” tegasnya, seraya berjanji akan segera memanggil pihak PT AP II, untuk dimintai penjelasan soal ini.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang, Agus Setiawan, juga menyayangkan pemberlakuan tarif tinggi pada parkir umum.

Untuk itu, politisi yang terpilih dari Dapil 1 (Kecamatan Karawaci-Tangerang) ini, mendesak dan mendukung langkah Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, untuk segera meminta penjelasan kepada pengelola parkir di kawasan Bandara.

“Pengguna bandara jangan dianggap orang yang berada semua. Kalau terlalu mahal, ini kan jelas memberatkan. Kami dukung langkah Walikota Tangerang untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tarif parkir di Soekarno Hatta. Soekarno Hatta itu sebagian wilayah Kota Tangerang,” pungkasnya. (ges)