Kabar6-Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DMBSDA) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku telah menegur warga pemilik bangunan liar atau Bangli di Perumahan Reni Jaya, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang.

Pasalnya, keberadaan Bangli menyebabkan terjadinya penyempitan daerah aliran air hingga berbuntut banjir.

“Dari bangunan yang dibongkar nantinya kami siap bangun jalan inspeksi,” kata Kepala Bidang Bina Manfaat DMBSDA Kota Tangsel, Aji Awan, Minggu (17/4/2016).

Bangli yang berada di atas lahan aliran anak Kali Angke itu persisnya berada di RW 18 dan 21. DBMSDA Kota Tangsel pun telah bersurat pemberitahuan ketiga kali kepada warga perihal rencana pembongkaran Bangli untuk dikembalikan fungsinya sebagai daerah resapan serta jalur inspeksi.

Berdasarkan hasil pengukuran, sisa lahan yang ada diameternya bervariasi. Mulai dari satu hingga tuju meter persegi. Sedangkan kegiatan pembongkaran Bangli , Aji sebutkan, dita‎rgetkan rampung akhir April besok. **Baca juga: BBWSCC Dorong Bikin Skenario Regulasi Penanganan Situ.

“Kami terus melakukan langkah dan pendekatan persuasif kepada warga Reni Jaya. Jika memang warga minta supaya dibantu membongkar tentunya kami siap menurunkan tim pembongkaran,” sebutnya. **Baca juga: Anak Tangerang Siap Pimpin Banten Lewat Jalur Independen.

‎Aji mengaku, suksesi program ini memerlukan kesadaran dari masyarakat sektar. Tujuannya demi kemaslahatan bersama dalam upaya penanggulangan masalah banjir. **Baca juga: Target Perolehan PBB-P2 Tangsel Dipatok Rp260 Miliar.

“Pada prinsipnya warga bersedia untuk penataan ulang. Karena mereka sadar lahan tersebut bukan haknya, dan berdasarkan rapat kemarin 90 persen warga setuju,”‎ tambahnya.(yud)

Kabar6-Tiga dari empat orang pelaku pengeroyokan terhadap seorang karyawan bengkel las asal Malang, Jawa Timur, di bekuk petugas Polsek Rajeg, Kabupaten Tangerang.

Ketiga pelaku disergap di Kampung Leles, Desa Sindangsari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Minggu (17/4/2016).

Ketiga orang pelaku, masing-masing berinisial J (23) dan I (26), keduanya tercatat sebagai warga Kampung Kongsi Baru, Desa Mekarsari, kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.

Sedangkan pelaku lainnya, B (26), diketahui sebagai warga Kampung Leles, Desa Sindangsari, Kecamatan Pasar kemis, Kabupaten Tangerang.

Menurut Kapolsek Rajeg, Ajun Komisaris Teguh, pengeroyokan berawal ketika korban, Suherman Rahman (30), menegur para pelaku yang berisik saat korban sedang beristirahat di tempat kerjanya.

Mendapat tegoran seperti itu, pelaku merasa tidak senang dan menghakimi Suherman hingga babak belur dan tidak sadarkan diri. **Baca juga: Polisi Gerebek Rumah Pengedar Sabu di Tangerang.

Warga sekitar yang melihat pengeroyan itu  kata Kapolsek,  berusaha melerai. Namun pelaku terus menhakimi korban hingga babak belur dan tidak sadarkan diri. **Baca juga: Pemkab Tangerang Diminta Fokus Awasi Distribusi Raskin.

Kemudian oleh korban Kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Rajeg untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. **Baca juga: Anak Tangerang Siap Pimpin Banten Lewat Jalur Independen.

“Kasus ini masih dalam pemeriksaan petugas.,” kata Kapolsek. Dan satu orang lainnya, JD yang turut melakukan penganiayaan itiu, tambah Kapolsek  masih dalam pengejaran petugas.(alby)

Kabar6-Realisasi pendapatan daerah pada 2015 lalu dari sektor Pajak Bumi Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Tangerang Selatan‎ (Tangsel), mampu memperoleh sebanyak Rp242,3 miliar.

Potensinya mesti terus digali, lantaran hasilnya bisa untuk menopang pembiayaan program pembangunan serta pelayanan publik.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangsel, Uus Kusnadi mengatakan, dari hasil pencapaian diata ada korelasi yang sangat erat.

Tentunya berkaitan antara jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT‎) PBB-P2 yang terdistribusikan denngan hasil pencapaian realisasinya.

“Sejak diserahkan ke Pemerintah Kota Tangsel dari wajib pajak sebanyak 400 ribu selalu mengalami kenaikan pendapatan. Tahun ini ditargetkan Rp260 miliar,” katanya, Minggu (17/4/2016).

Uus memastikan, setiap tahun institusinya melakukan evaluasi terkait kinerja pelaksanaan. Kenaikan perolehan pajak dapat dikatakan seimbang bila Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dengan peningkatan kinerja petugas pajak dapat berjalan secara selaras.

“Ada interval kenaikan kinerja‎ sebesar 10 persen dari tahun 2014 dikisaran 50 persen. Saat inipun ada kenaikan 10 persen, artinya jadi 60 persen,” terangnya.

Menurut Uus, secara spesifik tidak ada kenaikan NJOP.‎ Tapi kondisi yang terjadi dilapangan itu penyesuaian, seperti daerah perkampungan dibangun hunian klaster. Maka otomatis NJOP-nya mesti menyesuaikan.

DPPKAD‎ Kota Tangsel, lanjutnya, dalam tiga tahun terakhirnya terus berupaya meningkatkan sistem pelayanan berbasis informasi teknologi. Contohnya, seperti penyampaian SPPT kepada masyarakat dan uang pajaknya dibayarkan ke pemerintah daerah tidak secara manual. **Baca juga: BBWSCC Dorong Bikin Skenario Regulasi Penanganan Situ.

Uus sebutkan, dalam sistem pelayanan pajak ini telah dikembangkan inovasi ‎modern. Masyarakat bisa mengakses lewat surat elektronik atau email, aplikasi SMS Gateway ataupun lewat jasa kantor pos. **Baca juga: Airin Kepincut Perangkat Sistem Peringatan Dini Banjir.

“Evaluasi dan terobosan terus coba kita kembangkan. Intinya untuk mempermudah masyarakat menunaikan kewajibannya bayar pajak,” tambah Uus.(yud)

Kabar6–Anggota DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah memastikan bakal ikut dalam bursa Pemilihan gubernur (Pilgub) Banten dari jalur independen. Nama Politisi PPP ini pun mulai dibincangkan masyarakat Tangerang sebagai tempat kelahirannya.

Dengan semangat juang Banten SATU yakni, Sejahtera, Adil, Tertib dan Unggul, Dimyati bertekad melalui pesta demokrasi nanti ia akan mewujudkan perubahan untuk kemajuan masyarakat Provinsi Banten.

“Insya Allah saya akan maju dari jalur independen (pilgub). Karena saya sadar betul, sebagai putra Banten yang tahu dengan segala persoalan dan potensi yang ada di Banten harus saya perjuangkan demi kemajuan masyarakat Banten,” ujar Dimyati kepada wartawan, Minggu (17/4/2016).

Untuk mewujudkan Banten SATU, pria yang lahir di Bidan Asih, Kota Tangerang pada 17 September 1966 hingga besar di Tangerang ini, optimistis dengan pengalamannya memimpin pemerintah baik itu sebagai Bupati Pandeglang dua periode, maupun sebagai wakil rakyat di DPR RI dua periode ini akan mampu mewujudkan Banten SATU sebagaimana yang menjadi kebutuhan masyarakat Banten saat ini.

Menurut Dimyati, dalam pencalonannya nanti meski dirinya maju dari jalur independen, namun untuk calon wakil atau pendampingnya akan menyerahkan kepada koalisi partai.

“Saya konsisten maju sebagai calon gubernur dari jalur independen. Untuk calon wakil gubernurnya, saya akan minta dari koalisi partai politik (parpol). Jadi saya tegaskan, tidak akan maju lewat parpol, tetapi  parpol boleh sebagai pendukung,” tegas Dimyati.

Dari sejumlah parpol peserta pemilu, lanjut ketua DPW PPP Banten periode 2006-2011 ini, baru hanya mendaftar ke Nasdem, karena partai itu adalah partai rakyat yang melayani pesta demokrasi Pilgub Banten dengan cara jemput bola ke calon gubernur.

Parpol tersebut akan menjadi  pendukung,  jika nanti diputuskan mendukung dalam Pilgub yang akan digelar Februari 2017.

“Jika ada parpol lain yang mendukung , saya akan terima, karena parpol itulah yang nanti diminta masukan untuk menjaring atau menentukan calon wakil gubernur,” katanya.

Menurut dia, Pilgub ini sebagai sarana pesta demokrasi rakyat untuk menentukan pemimpin Banten dalam lima tahun ke depan. Semakin banyak calon, sekalipun  petahana maju , itu akan menambah semangat demokrasi agar persaingan lebih kompetitif.

“Biarkan pesta demokrasi di Banten berjalan dengan persaingan sehat. Harapan saya, Pilgub Banten  ini harus mewarnai nilai-nilai yang sehat, adil, tertib dan unggul,” katanya.(tmn)

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : H. R. Achmad Dimyati Natakusumah.
Tempat Tanggal lahir : Tangerang, 17 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPR / MPR RI
Alamat rumah : JL. Daud No. 17
RT/RW  : 005/008
Kelurahan/Desa : Sukabumi Utara
Kecamatan : Kebon Jeruk
Kabupaten/Kodya/Propinsi : Jakarta Barat

Riwayat pendidikan

SDN III Labuan Pandeglang (1979)
SMPN I Pandeglang (1982)
SMAN I Pandeglang (1985)
WAIC PERTH WA Australia (1987)
SI Ilmu Hukum, Universitas Indonusa esa unggul jakarta (2004)
S2 Ilmu Politik, Universitas Indonesia Jakarta (2006)
S2 Ilmu Hukum, Universitas Pasundan Bandung (2007)
S3 Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung ,Yudicium Cumlaude (2012)
S3 Ilmu Politik, Universitas Indonesia Jakarta

Keterangan Keluarga

Istri : Hj.IrnaNarulita SE.,MM.
Pekerjaan Istri : Anggota DPR/MPR 2009-2014 dan 2014-2016, Bupati Kab. Pandeglang 2016-2021   
Anak : Hj.R.Rizka Amalia Ramadhani Natakusumah, H.R. Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Hj.R. Risya Az-zahra Rahimah Natakusumah
Bapak Kandung : H.R. MeumeuAlamsyahNatakusumah, M.Sc           
Ibu Kandung : Hj. Esih Sukaesih
Bapak Mertua : H. Nurdin Murdas,SH.   
Ibu Mertua : Hj. Nuryati Nurdin

PengalamanOrganisasi

Ketua HIPMI Kab. Pandeglang 1990 – 1995
Ketua KADIN JawaBarat 1995 – 2000
Ketua HIPMI JawaBarat 1995 – 2000
Ketua PERSIPAN 2000 – 2010
Ketua KONI Kab. Pandeglang 2000 – 2010       
Ketua MajelisPakar PPP Banten 2001 – 2006
Ketua DPW PPP Banten 2006 – 2011
Ketua DPP PPP 2011– 2014
Sekjen DPP PPP 2014—2019

PengalamanPekerjaan

Direktur Utama PT. Rizka Carlita Utama 1990 – 2000
Komisaris Utama PT CitraIrdani 1990 – 2000
Komisaris Lembaga Pendidikan GC 1990 – 2000
Komisaris Bank Perkreditan Rakyat ABS  1995 – 2000
Bupati Kab. Pandeglang 2000 – 2005
Bupati Kab. Pandeglang 2005 – 2009
Dosen FISIP UNMA 2006
Dosen Pasca Sarjana Ilmu hukum UNMA 2013
Wakil Ketua baleg DPR RI 2009 – 2014
Komisi Hukum / kms 3 DPR RI 2009 – 2013
Komisi Pemerintahan / kms 2 DPR RI 2013 – 2014
Komisi pertahanan, kominfo, TNI/kms 1 DPR RI 2014 – 2019
Tim Kajian MPR RI 2009 – 2014
Tim Kajian MPR RI 2014 – 2019
Anggota DPR/MPR RI 2009 – 2014
Anggota DPR/MPR RI 2014 – 2019
Wakil Ketua MPR RI 2009 – 2014
Wakil Ketua BURT DPR RI 2014 – 2019

– Ketua Panja RUU MataUang
– Ketua Panja RUU KeuanganNegara
– Ketua Panja RUU Advocat
– Ketua Panja RUU Pengendalian Minuman Beralkohol
– Ketua Panja RUU Mahkamah Konstitusi
– Ketua Panja RUU Komisi yudisial
– Ketua Panja RUU Kejaksaan
– Ketua Panja RUU Perjanjian Internasional
– Ketua Panja RUU PengawasanSediaan Farmasi,Alkes& PKRT
– Ketua Panja RUU Tabungan Perumahan Rakyat
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU Keperawatan
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU Komisi Pemberantasan Korupsi
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU Pendidikan Kedokteran
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU Kebudayaan
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU Jalan
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di LuarNegeri
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU Pangan
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU Industri Pertahanan
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU Pendidikan Tinggi
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU Perumahan dan Permukiman
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU Intelijen Negara
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU Rumah Susun
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU Pencarian dan Pertolongan SAR
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU Pengelolaan Ibadah Haji
– Ketua Panja Pembentukan Tatib DPR tentang perancangan peraturan perundang2an
– Tim Kajian Konstitusi MPR RI
– Ketua Panja RUU Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha KPPU
– Wakil Ketua Pansus RUU Keuangan Negara
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU Jasa Konstruksi
– Wakil Ketua Pansus RUU Notaris
– Ketua panja pengharmonisasian RUU DOB Kab. Caringin Prop Banten
– Ketua panja pengharmonisasian RUU DOB Kab. Cibaliung Prop Banten
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU DOB Kab. Cilangkahan Prop Banten
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU DOB Kota Samawa rea
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU DOB Kab. Kep. Natuna selatan
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU DOB Kab. Kep. Natuna Barat
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU DOB Kab. Luwuk Tengah
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU DOB Kab. Moutong
– Ketua panja pengharmonisasian RUU DOB Kab. Tomini Raya
– Ketua Panja Pengharmonisasian RUU DOB Prop. Sumatera Tenggara
– Ketua Panja Rencana Kerja Anggaran  DPR RI.(ist)

Kabar6-Para pegiat LSM, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, agar fokus mengawasi pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di wilayahnya.

Pasalnya, penyerapan Raskin di Kota Seribu Industri ini selama kurun waktu 2015 silam, dinilai kurang  maksimal.

Sekretaris Barisan Independen Antikorupsi (Biak), Abdul Rafik mengatakan, penyerapan beras bersubsidi di wilayah Kabupaten Tangerang, tercatat hanya 88.66 persen atau sekitar 27.387.195 Kg dari pagu sebesar 30.888.900 Kg.

Hasil analisis dilapangan, minimnya penyerapan beras bersubsidi ini, disebabkan oleh minimnya pengawasan dari Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum dan stake holder lainnya.

Sehingga, para Kepala Desa (Kades) yang bertanggungjawab langsung atas penyaluran Raskin ke sejumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau warga penerima manfaat, diduga memainkan perannya dengan menyimpangkan hasil penjualan Raskin tersebut.

“Akibatnya, distribusi Raskin terhambat, karena tunggakan Raskin tidak segera disetorkan kepihak Bulog. Untuk itu, kami minta Pemkab Tangerang dan aparat penegak hukum, supaya mengawasi ketat penyaluran Raskin ini,” ungkap Opik, sapaan akrab pria kelahiran Bima- NTB ini, kepada Kabar6.com, Minggu (17/4/2016).

Tak hanya itu, kata Opik, akibat minimnya pengawasan tersebut, kualitas Raskin yang didistribusikan Bulog, juga ditemukan banyak yang tak layak konsumsi atau beras bercampur kutu dan bau apek. **Baca juga: Bulog Ungkap Utang Raskin Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Lunas.

Parahnya, Raskin tak layak konsumsi itu, ditengarai dijual ke warga penerima manfaat seharga berkisar antara Rp2 ribu- Rp3 ribu perliter (bukan kiloan-red). **Baca juga: Unit Tipikor Polresta Tangerang Bidik Kasus Raskin Berkutu.

“Sudah enggak layak konsumsi, Raskin itu juga dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp1.600 perkilogram,” tandasnya.(Tim K6)

Kabar6-Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berjanji segera merevitalisasi lima situ-situ di Kabupaten Tangerang.

Kini mayoritas dari 26 situ sebagai lahan konservasi dan daerah resapan kondisinya memprihatinkan lantaran beralih fungsi.

“Mulai tahun ini (revitalisasi) lima situ di Kabupaten Tangerang,” kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Tengku Iskandar kepada kabar6.com‎ saat ditemui di Serpong, kemarin.

Ia menjelaskan, proses revitalisasi terhadap lima situ di Kabupaten Tangerang yang sudah rusak parah dilakukan secara bertahap.

Nantinya model pekerjaan revitalisasi yang akan digarap berupa pengerukan sendimen lumpur dan tanah di permukaan situ-situ.

“Kita harapkan tahun 2019 program revitalisasi situ sudah bisa diselesaikan,”‎ jelas Iskandar.

Ditambahkannya, sudah ada pengembang industri ekonomi di Kabupaten Tangerang melakukan koordinasi dengan KemenPU dan PR. Pengembang berjanji akan mengembalikan fungsi lahan situ sebagai daerah resapan air. **Baca juga: BBWSCC Dorong Bikin Skenario Regulasi Penanganan Situ.

Ketika ditanya ihwal sebaran lima‎ lokasi situ-situ yang dimaksud, Iskandar mengaku lupa. Ia juga mendorong kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa segera membuat skenario regulasi penanganan situ-situ. **Baca juga: Pengembang Janji Revitalisasi Lima Situ di Kabupaten Tangerang

“Ada sekitar lima persil dan sertifikat tanah dilaporkan ke pemerintah pusat. Dan ini dalam proses administrasi sedang dilakukan,”‎ tambahnya.(yud)

Kabar6-Untuk meminimalisir peredaran narkoba di Kabupaten Tangerang yang semakin marak, Polres Kota (Polresta) Tangerang secara terus menerus melakukan penyelidikan dan  penangkapan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pengguna dan pengedar narkoba.

Seperti yang dilakukan kepada DM,27, warga Desa Sempora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Pria itu ditangkap di rumahnya, karena kedapatan menyimpan shabu sebanyak delapan bungkus plastik kecil.

“Kami tangkap pelaku, karena terbukti menyimpan tujuh bungkus plastik klip shabu di dalam kantong celana dan satu bungkus plastik klip shabu di bawah kipas angin duduk,” kata Kasat Narkoba Polresta Tangerang, Komisaris Agus Hermanto, Minggu (17/4/2016).

Penangkapan itu, kata kasat, berawal dari informasi warga yang merasa resah melihat pelaku sering bertransaksi narkoba di wilayahnya. **Baca juga: Lagi Asyik Pesta Sabu di Pondok Aren‎ Digerebek Polisi.

Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dipastikan pelaku menyimpan barang terlarang, petugas lansung melakukan penggrebekan. Hasil dari penggrebekan, petugas mendapatkan barang bukti yang siap diedarkan. **Baca juga: BBWSCC Dorong Bikin Skenario Regulasi Penanganan Situ.

Dan, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku digelandang ke Polres Kota Kabupaten Tangerang guna diperiksa lebih lanjut. **Baca juga: Bulog Ungkap Utang Raskin Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Lunas.

“Kasus itu masih dalam pengembangan petugas,” kata Kasat dengan singkat.(alby)

Kabar6-Sub Divisi Regional (sub Divre) Badan Urusan Logistik (Bulog) Tangerang, mengklaim bahwa utang Beras Miskin (Raskin) sebesar Rp4,3 Miliar pada 2015 di Kabupaten Tangerang, lunas.

Kepala Sub Divre Bulog Tangerang, Rusli mengatakan, utang beras bersubidi sebanyak 24.504.765 Kilogram (KG) yang disalurkan kepada 147.090 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ini, telah dilunasi sejak 13 April 2016 lalu.

“Alhamdulillah, hutang Raskin di Kabupaten Tangerang, sudah lunas,” ungkap Kepala Sub Divre Bulog Tangerang, kepada Kabar6.com, Minggu (17/4/2016. **Baca juga: Bulog Sub Divre Tangerang Pastikan Beras Berkutu Aman Dikonsumsi.

Kini, kata Rusli, yang tertinggal hanya piutang Raskin berjalan. Dan, piutang Raskin berjalan ini dianggap wajar, karena hal itu merupakan hutang lancar. **Baca juga: Unit Tipikor Polresta Tangerang Bidik Kasus Raskin Berkutu.

Untuk tahun ini, jumlah RTS penerima Raskin di Kabupaten Tangerang, masih sama dengan tahun lalu, yakni sebanyak 147.090 RTS, dengan pagu Raskin sebanyak 26.475.200 Kilogram. **Baca juga: 94 Desa di Kabupaten Tangerang Tunggak Raskin.

“Saya berharap, tahun ini tak ada lagi penunggak Raskin, supaya distribusinya lancar dan warga penerima manfaat bisa menikmati haknya tepat waktu,” ujarnya.(Tim K6)

Kabar6-Luas area lahan di Situ Ciledug, di Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), sedianya sempat menyusut drastis.

Namun, setelah digulirkannya program revitalisasi situ-situ yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU dan PR), diklaim telah ada perkembangan signifikan dari luasan situ tersebut.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Tengku Iskandar mengatakan, berdasarkan catatan yang dikantongi pemerintah pusat, awalnya total luas lahan 31 hektare. Kemudian menyusut hingga tersisa 16 hektar. Kini setelah area lahan Situ Ciledug direvitalisasi persentase luasnya sudah mencapai 78 persen.

‎”Sekarang luasnya sudah mencapai 25 hektare, setelah sebelumnya berkurang jauh. Kalau tidak salah sisa 16 hektare saja,” katanya menjawab pertanyaan kabar6.com, Minggu (17/4/2016).

Iskandar mengakui‎ luas lahan konservasi dan daerah resapan air di 14 kabupaten/kota wilayah kerjanya, menyusut lantaran banyak dicaplok oleh oknum mayarakat dan pengembang usaha.

Meski begitu, Iskandar menganggap sah-sah saja bila ada pihak individu ataupun industri mengantongi sertifikat kepemilikan lahan di area situ.

Tetapi pemanfaatan dan pengendalian lahan situ-situ dan daerah aliran sungai diatur langsung oleh pemerintah daerah. Contohnya, pengembang punya lahan seluas 1.000 hektare, maksimal yang boleh dibangun hanya sekitar 700 hektare.

Ketentuan diatas bisa diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub) ataupun Peraturan Walikota/Bupati.‎ Tergantung dari regulasi tentang pemanfaatan lahan.

‎”Jadi silahkan kepada masing-masing pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota membuat skenario regulasi daerah. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi situ-situ seperti sebelumnya sebagai daerah resapan air dan lahan konservasi,” katanya.

Iskandar menyontohnya, pada 20 Januari 2014 lalu ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta di Katulampa, Kabupaten Bogor, dibuat kesepakatan bersama‎.

Pada kesempatan itu ditetapkan untuk membuat ruang terbuka hijau abadi. Siapapun tidak dapat merubah kesepakatan itu meskipun Undang-undang tentang Tata Ruang setiap lima tahun sekali mengalami perubahan.

“Tetapi tetap tidak boleh berubah, khusus bagi ruang terbuka hijau,” ujar Iskandar. **Baca juga: Yan Dwita Hermansyah Pimpin Kembali Pokja WHTR 2016-2018.

Makanya perlu ada sinergisitas serius dalam penanganan masalah situ-situ di Jabodetabekpuncur. Pemerintah kabupaten/kota menyelesaikan masalah sosialnya, sedangkan kementerian menangani infrastrukturnya. **Baca juga: Airin Kepincut Perangkat Sistem Peringatan Dini Banjir.

“Seperti program revitalisasi yang sudah dilakukan oleh Walikota Tangerang Selatan,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memamerkan perangkat berteknologi canggih untuk mendeteksi banjir secara cepat. Satu unit alat dimaksud dipatok seharga Rp300 juta, dan jika rusak pun suku cadangnya mudah dicari.

“Alat ini berguna untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda akibat bencana banjir,” ungkap Nur Hidayat, peneliti dari BPPT saat ditemui kabar6.com di Serpong, kemarin.

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany setelah diterangkan fungsi dan cara kerja perangkat canggih itupun langsung kepincut. Ia meminta kepada Kepala Pelaksana Harian (Plh) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Uci Sanusi untuk mencoba.

“Coba Pak Uci dialokasikan di perubahan (APBD-Perubahan 2016) besok. Dan saya mau langsung dipasang ya alatnya,”‎ pesan Airin disambut anggukan kepala anak buahnya itu.

Perangkat instalasi sistem peringatan dini banjir atau Flood Early Warning System (FEWS)‎ ini punya tiga fungsi. Pertama, untuk merekam tinggi permukaan air dan curah hujan yang dapat dijadikan data sesaat.

Kemudian bisa melakukan pengiriman data periodik melalui layanan pesan singkat atau Short Message System (SMS) lewat layanan jaringan ‎telekomunikasi. Ketiga, bisa mengirimkan data di pusat pengolahan data.

“FEWS jadi alternatif penting karena menggunakan alat pencatat tinggi muka air otomatis atau AWLR (Automatic water Level Recorder‎),” ujar Hidayat. **Baca juga: Airin Kucurkan Dana Pembebasan Lahan Depo Air Bersih.

Ia mengatakan, upaya pengurangan re‎siko banjir sangat diperlukan. Sebab sebagian besar bencana banjir di Indonesia dipicu oleh curah hujan yang tinggi. **Baca juga: Pelanggaran Administrasi Kependudukan di Tangsel‎ Turun 25 Persen.

Hidayat menyebutkan, perangkat sistem peringatan‎ dini banjir sudah dipakai sejumlah daerah. Yakni, di Kalimantan Timur, Bekasi, dan Jakarta Selatan. **Baca juga: Yan Dwita Hermansyah Pimpin Kembali Pokja WHTR 2016-2018.

Dari total tujuh jenis komponen yang digunakan, 65 persen berasal dari lokal. Sedangkan sisanya import.‎ “Tidak perlu beli di Singapura atau Hongkong. Spare part alat ini juga ada di Glodok ‎,” sebutnya.(yud)