Kabar6-Muhammad Memi (24), warga Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, kini mengalami ketergantungan dengan lingkungan sekitar.

Ya, Memi mengalami kebutaan pada kedua matanya, setelah melakukan operasi getah bening di RSUD Balaraja.

Kini, Memi tak mampu lagi beraktivitas seperti semula. Bahkan, kondisinya kian hari memburuk. Itu lantaran cairan darah bercampur nanah keluar terus menerus dari hidungnya.

“Udah gak bisa ngapa-ngapain. Untuk bangun saja Memi kesulitan. Karena badannya sudah lemas dan sakit. Memi udah gak bisa makan, paling minum doang. Soalnya udah sulit mencerna makanan,” ujar Saepudin, kakak Ipar Memi kepada kabar6.com, Rabu (31/8/2016).

Tak hanya itu, kini salah satu bola mata Memi tampak keluar dan memerah. Bahkan, cairan putih seperti nanah dan berbau juga keluar dari bola matanya.

“Bola matanya udah keluar seperti ini sejak seminggu yang lalu. Memi pun sudah mulai sulit mendengar. Jadi, kalau ngomong sama dia harus dekat dengan telinganya. Dia juga sering kesakitan di bagian kepala dan dekat bola matanya,” ungkapnya. **Baca juga: RSUD Balaraja Pastikan Kebutaan Memi Bukan Akibat Pascaoperasi.

Kini, keluarga pasrah menunggu kepastian pihak RSUD Balaraja agar bisa membantu kesembuhan Memi. **Baca juga: Memi, Pemuda Desa Saga yang Buta Usai Operasi di RSUD Balaraja.

“Kita gak minta apa-apa, cukup Memi bisa kembali semula pun kami senang. Karena kasihan melihat Memi seperti ini. Walaupun nanti, kedua mata Memi tak bisa kembali normal, asal Memi bisa sehat,” tuturnya.(shy)

Kabar6-Pihak RSUD Balaraja memastikan bila kebutaan yang dialami Memi (24), warga Kampung Pekong Kalong, RT 08/02, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, bukan disebabkan pascaoperasi kelenjar getah bening.

Sedianya, pihak RSUD Balaraja tak menampik bila sebelum mengalami kebutaan Memi memang sempat menjalani operasi kelenjar getah bening di rumah sakit tersebut.

“Benar, pasien pernah melakukan operasi kelenjar getah bening di RSUD Balaraja. Saat operasi berjalan, ditemukan masa padat (benjolan) pada leher pasien, dan segera dilakukan proses pengangkatan, pada 29 Desember 2015 lalu. Dan, operasinya berhasil,” ujar Kepala Bidang Pelayanan RSUD Balaraja, dr. Meis Larissa Tanaka‎, Rabu (31/8/2016).

Pascaoperasi, kata dr. Meis, pihak RSUD Balaraja meminta pasien untuk rutin melakukan kontrol tiap satu minggu sekali. Dan, setelah dinyatakan sehat dan pasien bisa pulang pada tanggal 31 Desember 2016 lalu.

“Tapi pasien hanya kontrol sekali pada tanggal 4 Januari 2016 lalu. Padahal kami sudah mengimbau pasien agar rutin kontrol seminggu sekali selama satu bulan,” ungkap dr. Meis lagi.

Ia mengaku, bila pihak RSUD sempat kaget mendengar kabar dari media, bahwa pasien tersebut telah mengalami kebutaan akibat pascaoperasi.

“Kami kaget mendengar berita itu. Loh kan operasinya berjalan lancar dan tidak ada masalah. Ketika pasien datang untuk melakukan kontrol pertama, juga nggak ada masalah itu. Malahan si pasien mengatakan sudah baikan setelah dioperasi. Kok tiba-tiba di bulan ini (Agustus), si pasien menderita kebutaan,” jelas dr. Meis.

Diketahui, tepat tanggal 8 Agustus 2016, pasien kembali datang ke RSUD Balaraja diantar oleh keluarganya (Setelah tujuh bulan tidak kontrol) dengan mengeluhkan, bila sejak tiga bulan lalu kedua matanya tidak bisa melihat dan terasa menonjol, tetapi belum pernah berobat ke Dokter Mata. **Baca juga: Mensos Berharap Persoalan Kemniskinan Cepat Terselesaikan.

Oleh Petugas, pasien diarahkan untuk dilakukan pemeriksaan ke Poliklinik Mata. Hasil pemeriksaan dokter Spesialis Mata di dapatkan adanya penekanan pada syaraf mata. Selanjutnya pasien dirujuk ke RS yang memiliki fasilitas Dokter Spesialis Bedah Syaraf. **Baca juga: Memi, Pemuda Desa Saga yang Buta Usai Operasi di RSUD Balaraja.

dr. Meis menjelaskan, operasi pengangkatan benjolan itu tidak ada kaitannya dengan kebutaan. “Dari leher menuju mata tidak ada kaitannya. Karena leher tidak tersentuh kepada pusat saraf mata. Kenapa jadi RSUD Balaraja yang disangka malpraktik,” ujar Meis.(agm)

Kabar6-Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat, adanya kenaikan daya beli masyarakat sekitar ‎terhadap hewan ternak kurban.

Trend peningkatan itu juga dibarengi dengan melonjaknya harga hewan kurban yang ada di lapak-lapak milik pedagang.

Data yang diperoleh, pada 2014 jumlah ternak yang disalurkan ke titik panitia penerimaan hewan kurban‎ sebanyak 6.630 ekor. Jumlahnya melonjak tajam pada tahun berikutnya menjadi 11.193 ekor.

Rully, salah seorang pedagang memastikan, bila harga hewan ternak kurban dipasaran meningkat signifikan. Kenaikan harga sudah rutin terjadi setiap tahunnya.

“Sapi naik sekitar Rp3 juta sampai Rp4 jutaan. Kalau harga kambing naik dikisaran Rp300 ribu per ekor,” katanya kepada kabar6.com ditemui di Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong,‎ Rabu (31/8/2016).

Pria bertubuh kurus itu bilang, ada banyak faktor yang memicu kenaikan harga‎ hewan ternak kurban. Kenaikan sudah terjadi dari tingkat petani serta peternak, dan jumlah pasokannya pun menurun.

Rully mengaku, hewan kurban miliknya berasal dari daerah Pati, Jawa Tengah. Semua hewan yang dijual kesehatannya dalam kondisi baik. Sehingga aman untuk dikonsumsi. **Baca juga: DP2KP Kabupaten Tangerang Soroti Kenaikan Harga Hewan Kurban.

Saat proses pendistribusian dari Pati ke Tangerang, lanjutnya, semua hewan ternak yang melintasi daerah Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, akan diperiksa kesehatannya di pos cek point. **Baca juga: Teliti Kesehatan Hewan Kurban Sebelum Dibeli.

“Surat-surat kesehatan semua hewan yang saya jual ada. Sekarang suratnya lagi menuju kemari,” klaimnya.(yud)

Kabar6-Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, berharap persoalan kemisikinan, kelaparan dan kesenjangan sosial di tanah air, bisa cepat terselesaikan dengan terbentuknya lembaga tripartit diluar institusi milik Pemerintah.

Diutarakannya, beberapa lembaga seperti Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang menaungi Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) dan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) di 32 Cabang Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional dan Forum CSR nasional, bisa mempercepat pengurangan kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

“Kemensos berharap mudah-mudahan bisa menjadi tripartit yang akan mempercepat proses pengurangan kemiskinan, proses mempersempit kesenjangan sosial dan sekaligus proses perwujudan kesejahteraan sosial,” tandasnya dalam acara penutupan rakernas DNIKS sekaligus pengukuhan Forum CSR Nasional, di Tangerang, Rabu (31/8/2016).

Menurutnya, cita-cita tersebut juga berkaitan erat dengan program dunia. Suistanable Development Goals yang menginginkan masyarakat yang lebih sejahtera.

“Jadi SDGs ini sebetulnya yang punya kaitan erat dengan Kemensos itu, pada butir pertama, kedua dan kesepuluh. Jadi tiga item tersebut, harus ditutup dengan yang ke-17 itu kemitraan. Maka upaya menurunkan kemiskinan, menghapuskan kelaparan, upaya mempersempit kesenjangan, Kita semua butuh kemitraan,” tandas Mensos. **Baca juga: DBMSDA Kabupaten Tangerang Bakal Normalisasi Sungai Cisadane.

Maka kemensos, lanjutnya, berterima kasih dengan DNIKS yang sudah mengolaborasikan seluruh kekuatan BK3S, LKKS dan ditambah Baznas dan  forum CSR tingkat nasional. Lembaga tersebut telah secara bahu-membahu berupaya meningkatkan kesejahteraan bangsa. **Baca juga: Airin Usul Bintaro Jaya Bikin Tandon di Pondok Aren .

“Saya ucapkan terima kasih kepada DNIKS yang sudah membantu Kemensos,” ujarnya.(yud)

Kabar6-Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany, mendadak blusukan ke lokasi jebolnya tanggul aliran anak Kali Angke di Kecamatan Pondok Aren.

Ia memberikan catatan rekomendasi sebagai langkah komprehensif agar wilayah pemukiman tidak lagi dilanda banjir.

“Tidak mungkin kita langsung seketika membuka, karena masih ada aliran sungai,”‎ ungkapnya kepada kabar6.com di Serpong, Rabu (31/8/2016).

Airin jelaskan, ‎hari ini jajarannya mengagendakan rapat koordinasi. Bahkan pertemuan itu dilaksanakan dengan melibatkan pihak pengembang Bintaro Jaya dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten.

‎Dipaparkan, ada beberapa alternatif yang diusulkan kepada pihak terkait sebagai langkah penanganan jebolnya tanggul. Diantaranya, bronjong tetap ada dan terpasang di sekitar jebolnya tanggul.

Kemudian lahan milik Bintaro Jaya sebanyak dua meter dipakai untuk lahan resapan air. Jika warga sekitar berkenan‎, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel akan memagar kawasan banjir yang dihuni sekitar 30 kepala keluarga.

“Nantinya ingin dipasang pompa air penyedot‎, atau nanti pihak Bintaro kami minta untuk membuat tandon,” paparnya. **Baca juga: Waduh..! Kampung Bulak Kembali Dikepung Banjir.

Airin berharap, solusi penanganan banjir dapat dihasilkan lewat rapat koordinasi tersebut. Ia juga mengingatkan kepada warganya untuk rutin membersihkan saluran air atau gorong-gorong di sekitar pemukiman rumahnya. **Baca juga: Airin dan Benyamin “Semprot” Anak Buah yang Terlambat.

‎Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Camat serta Lurah dan perangkat daerah lainnya di Kota Tangsel, diinstruksikan agar secara rutin memeriksa tanggul-tanggul kali serta sungai yang berpotensi jebol. **Baca juga: DBMSDA Kabupaten Tangerang Bakal Normalisasi Sungai Cisadane.

“BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) juga untuk segera turun apabila ditemukan ada bencana,” tambah Airin.(yud)

Kabar6-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PeRa) serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang segera melakukan normalisasi pada Sungai Cisadane.

Rencana normalisasi itu guna mengatasi banjir dan kekeringan yang sering melanda wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya di wilayah utara. **Baca juga: September, Tender Proyek ABT di Kabupaten Tangerang.

“Saat ini masih dalam proses pembebasan lahan. Kemungkinan Oktober nanti baru akan dilakukan pengerjaannya,” ujar Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi, Rabu (31/8/2016). **Baca juga: DBMDA Tangerang Imbau Kontraktor Lengkapi Proyek Rambu Lalin.

Slamet mengatakan, normalisasi Sungai Cisadane tersebut nantinya akan dikerjakan oleh pihak Kementerian PU-PeRa. Begitupun denganm prses lelang proyeknya ditangani oleh Kementerian PU-PeRa. **Baca juga: Proyek Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tangerang Lampaui Target.

“Kita hanya terkait pembebasan lahan kurang lebih sepanjang enam kilometer untuk normalisasi saja, selebihnya dilakukan oleh Kementerian PU-PeRa. Kami (Pemkab Tangerang) pun akan bekerja sama dengan pihak SKPD terkait, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan,” pungkasnya.(shy)

Kabar6-Kekerasan yang dialami Juurnalis MNC TV Andri Safrin dan Aray Agus Wartawan Tribun Medan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) 15 Juli 2016 lalu, ditanggapi oleh Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Banten.

Ketua IJTI Banten, Aimarani mengatakan tindakan arogan yang dilakukan oknum TNI AU tersebut harus dilawan. Pelaku menurutnya harus dihukum seberat-beratnya.

“Kami menuntut penegakan hukum dan pelaku harus dihukum seberat-beratnya,” ungkap Aimarani menjelaskan dalam siaran persnya, Rabu (31/8/2016).

Selain itu, IJTI Banten menolak berpartisipasi dalam lomba foto dan video yang diselenggarakan Puspen TNI dalam rangka HUT RI ke-71.

“Kami mendesak Mabes TNI untuk segera menangkap pelaku dan atasannya,” paparnya.

IJTI Banten juga mendorong IJTI Pusat, Dewan Pers dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) untuk mengawal terus kasus kekerasan terhadap jurnalis ini hingga selesai. **Baca juga: Airin dan Benyamin “Semprot” Anak Buah yang Terlambat.

“Kami ingin peran TNI sebagai alat pertahanan negara dikembalikan. Bukan sebagai musuh rakyat,” ujarnya. **Baca juga: Debt Collector Meresahkan, Begini Kata Kapolres Tangsel.

Jurnalis MNC TV Andri Safrin, dan Aray Agus wartawan Tribun Medan, Sumatera Utara menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI AU.  Mereka diinjak-injak dan dirampas peralatannya oleh anggota TNI AU di Medan.(rani)

Kabar6-Kepala Kepolisian Resort (Polres) Kota Tangsel, Ajun Komisaris Ayi Supardan mengingatkan kepada para debt collector diwilayah hukumnya, agar tidak membuat resah warga.

Mereka (debt collector) diharapkan agar bisa mengubah stigma negatif yang sudah kadung melekat dibenak masyarakat selaku konsumen.

“Harapan saya laksanakan tugasnya dengan seharusnya,”‎ katanya ditemui kabar6.com Rabu (31/8/2016)

Kelompok yang ditunjuk sebagai pihak ketiga oleh perusahan jasa penyedia dana atau leasing, mesti humanis saat melakoni tugasnya. Jangan malah mengancam atau menyakini masyarakat selaku kreditur.

Ayi bilang, kelompok debt collector hendaknya bisa memberikan penjelasan agar debitur segera menunaikan kewajibannya membayar cicilan kredit.

Kalaupun mesti terpaksa menarik barang kreditan, debt collector bisa menginformasikan kepada debitur secara jelas.

“Biasanya, kalau dilakukan (penarikan) di tempat umum, saya imbau agar segera menyelesaikannya di kantor leasing ataupun polsek terdekat,” bilangnya.

Langkah diatas, lanjut Ayi, agar kedua pihak yang bersengketa dapat terlindungi. Bila pihak debitur menyepakati dapat menyelesaikan tunggakan, tentunya tidak akan terjadi hal yang buruk.

Masyarakat sebagai debitur juga harus memahami surat perjanjian yang disepakati ketika akad kredit. Ayi mengakui, pada saat kesulitan debitur berada dalam posisi lemah. **Baca juga: Airin dan Benyamin “Semprot” Anak Buah yang Terlambat.

Sebab debitur diwajibkan membayarkan cicilannya setiap bulan. “Kalau dalam rangka penarikan unit ada kekerasan, ada kata-kata penghinaan itu masuk pidana. Tapi ya harus cukup alat buktinya,” tambah Ayi. **Baca juga: Warga Tangsel Keluhkan Arogansi Debt Collector.

Sedianya, imbauan yang disampaikan Kapolres Tangsel tersebut, seiring dengan mencuatnya keluhan warga di Kota Tangsel, ihwal aksi kasar debt collector kepada debitur.(yud)

Kabar6-Inovasi pelayanan publik milik Kabupaten Tangerang ditampilkan dalam Forum Komunikasi Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Inovasi tersebut yakni menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.

Menteri PAN-RB, Asman Abnur mengatakan, inovasi pelayanan publik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, yaitu menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir perlu ditiru oleh pemerintah daerah yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Atas dasar itu, pihaknya mengundang Pemkab Tangerang untuk hadir khusus di Provinsi NTT untuk menyampaikan informasi kepada Bupati/Walikota di NTT, terkait bagaimana meningkatkan pelayanan publik mengatasi ibu dan bayi melahirkan.

“Saya berharap pelayanan publik dari Kabupaten Tangerang ini bisa menjadi contoh daerah yang ada di NTT,” ujar Asman dalam sambutannya di Forum Komunikasi Kebijakan PANRB di Kupang, NTT, Selasa (30/8/2016) kemarin.

Wakil Gubernur NTT, Beny Litelnoni juga mengucapkan terima kasih kepada inovator dari Kabupaten Tangerang yang telah bersedia hadir memberikan informasi pelayanan publik di pemerintah Kabupaten/Kota di NTT.

“Dengan mendapatkan informasi Pelayanan Publik Bergadengan Tangan Menyelamatkan Ibu dan Bayi Baru Lahir dari Kabupaten Tangerang bisa bermanfaat dalam mengatasi kematian ibu dan bayi yang baru lahir di wilayah NTT,” paparnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Naniek Isnaini mengatakan kedatangan timnya di Kupang sebagai inovator pelayanan publik yang masuk top 35 inovasi pelayanan publik nasional tahun 2016.

Dan, dari 35 inovasi pelayanan publik tersebut, hanya dipilih 4 inivator yang terkait langsung permasalahan publik di wilayah NTT.

“NTT ini memiliki masalah penanganan saat melahirkan. Resiko kematian ibu dan bayi baru lahir sangat tinggi di NTT. karena itu Kementerian PANRB mengundang inivator terkait permasalahan di NTT memberikan informasi Bupati/Wali Kota di NTT dalam mengatasi permasalahanya,” ujar Naniek Forum Komunikasi Kebijakan Kementerian PANRB.(hms/zar)

Kabar6-Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie menegur sejumlah pejabat, karena datang terlambat pada acara Sosialisasi Amnesti Pajak yang‎ digelar di Aula gedung Balaikota, Kecamatan Ciputat, Selasa (30/8/2016) kemarin.

Sikap indisipliner yang ditunjukan para pejabat itu, bikin “Sang Bos” naik pitam. Terlebih, Benyamin Davnie bersama tamu pejabat dari Kantor Wilayah DJP Banten harus menunggu para pejabat yang terlambat.

“Kenapa telat?,” tanya Benyamin kepada‎ Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dedi Mulyadi.

Sementara, Dedi yang ditanya spontan menjawab, bila dirinya terlambat karena jalanan yang macet. “Maaf pak, macet,” jawab Dedi.

Namun, Benyamin Davnie yang sudah kesal tetap menegur anak buahnya tersebut.
“Banyak alasan kamu. Kerja itu disiplin, macet dijadikan alasan‎,” ketus Bang Ben, sapaan akrab Benyamin Davnie.

Tak hanya Dedi, sejumlah pejabat lain yang juga terlambat juga tak luput dari “semprotan” Benyamin Davnie. “Atau mau gampang, enggak usah awa mobil, buang saja,” ketus Bang Ben.

Menurut Bang Ben, amarahnya meluap bukan tanpa sebab. Itu tak lain karena Ia ingin agar seluruh anak buahnya bisa bersikap lebih disiplin.

Bang Ben pun menginstruksikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, Firdaus, untuk mencatat nama sejumlah pejabat yang tidak hadir dalam kegiatan itu.

“Pak‎ Firdaus, tolong catat nama-nama pejabat yang tidak hadir,” perintahnya.‎ **Baca juga: Airin Desak BBWSCC Cepat Tangani Tanggul yang Jebol.

Di lokasi yang sama, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, seharusnya alasan telat ini tidak perlu terjadi. “Masa Wakil Walikota menunggu bapak ibu untuk hadir,” ungkap Airin. **Baca juga: Pemkot Cilegon Minta Bantuan Keuangan ke Provinsi Banten.

Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk duduk mengisi bangku yang kosong didepan.(yud)