Kabar6-Komisi pemilihan umum (KPU) Kota Cilegon menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) diwilayahnya yang berhak memberikan suaranya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017 mendatang, sebanyak 281.369 pemilih.

Angka tersebut ditetapkan, setelah KPU melakukan pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual di lapangan, terhadap adanya temuan kegandaan nama, alamat dan nomor induk kependudukan.

Hasil DPT yang ditetapkan pada Pilgub Banten diwilayah tersebut, juga mengalami penyusutan dari jumlah DPT pada Pilkada Kota Cilegon sebelumnya tahun 2015 lalu.

Dimana sebanyak 14.076 pemilih yang terdaftar dalam DPT pada Pilkada Kota Cilegon tahun 2015, dicoret petugas lantaran banyak mengalami perubahan data kependudukan.**Baca juga: Anggota Panwascam Citangkil Diberhentikan.

Ketua KPU Kota Cilegon, Fathullah Hasyim mengatakan, sedikitnya ada 14.076 pemilih di Pilkada Kota Cilegon sebelumnya, yang dicoret sebagai pembaharuan data pemilih pada Pilgub Banten 2017.**Baca juga: Tes Urine di DPPKD Cilegon, Sejumlah Pegawai Absen.

“Saya kira ini cukup wajar, karena data pemilih sebelumnya banyak berubah. Ada yang meninggal ada pula yang pindah tempat tinggal,” kata Fathullah lagi, Selasa (6/12/2016).(sus)

Kabar6-‎Tim Disaster Victim Identification (DVI) Mabes Polri telah mendatangi kediaman para awak dan penumpang pesawat M28 Skytruck.

Petugas ingin melakukan tes deoxyribonucleicic acid (DNA) untuk mengetahui garis keturunan 13 korban yang hingga kini terus masih dalam proses pencarian.

Sejumlah barang-barang pribadi milik korban telah dibawah untuk proses identifikasi. Seperti sikat gigi yang terakhir kali dipakai oleh Ajun Komisaris Abdul Munir (38), salah satu penumpang pesawat.

“Kemarin kemari dari Mabes Polri‎ datangnya rombongan,” kata Sessy Aryanthi, istri AKP Munir ditemui dikediamannya di Blok C8 Nomor 22, Cluster‎ Parang Tritis Perumahan Villa Dago, Pamulang,‎ Kota Tangsel, Senin (5/12/2016).

Menurutnya, Tim DVI telah mengambil beberapa sampel. Diantaranya berupa air liur, sidik jari milik ayah mertua dan anak laki-lakinya.

Sessy mengaku sudah pasrah dan ikhlas terhadap nasib suaminya. Hingga kini dirinya masih terus memantau lewat media elektronik dan belum berencana menyambangi daerah terdekat lokasi kecelakaan pesawat.**Baca juga: Ini Permintaan Terakhir AKP Munir ke Adiknya.

“Syukur-syukur bisa ketemu dan masih selamat. Tapi kalaupun tidak kami ikhlas,” ujarnya bernada lirih.(yud)

Kabar6-Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memberikan fasilitas pengurangan pokok dan penghapusan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).

Kebijakan ini berlaku mulai 26 November 2016 hingga 31 Agustus 2017 mendatang.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB, DPPKAD Kota Tangsel, Indri Sari Yuniandri mengungkapkan, pemberian pengurangan pokok pajak sebesar 30 persen dan penghapusan sanksi ini ‎harus melunasi PBB periode 2014 hingga 2016.

“Tujuan dihapuskannya sanksi PBB untuk meningkatkan collecting rate pembayaran PBB P2 di wilayah Tangsel,” katanya, Senin (5/12/2016).

Indri bilang, karena sampai saat ini masyarakat yang taat membayar PBB masih dikisaran 70 persen. Walaupun jika dibandingkan sejak tahun 2011 yang hanya dikisaran 49 persen dari 400 ribu SPPT yang dicetak massal di awal tahun.

“Dengan diberikannya program penghapusan sanksi PBB ini, untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari jenis pajak bumi dan bangunan yang saat ini ditarget sebesar Rp 261 Miliar, selain itu, kita ingin mengupdate tergadap keberadaan SPPT PBB yang banyak sekali tunggakan,” ungkapnya.

Pemberlakukan penghapusan sanksi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah piutang pajak daerah. “Dengan diberikannya penghapusan sanksi warga yang mempunyai tunggakan harapannya akan membayar PBB sehingga jumlah piutang PBB akan berkurang,” jelasnya.**Baca juga: Pemkot Tangerang Jadi Pilot Project PLTSa.

Sampai saat ini untuk tagihan PBB 2017 ada sekitar 30 persen dari 400.000 SPPT yang belum membayar.**Baca juga: DPRD Kota Tangerang Dorong Pelayanan Kesehatan Warga Tanpa Kecuali.

Namun penghapusan sanksi ini ada syaratnya yakni mereka harus melunasi tagihan PBB dari tahun 2014 hingga 2016. “Kalau tiga tahun sudah lunas maka akan dibebaskan tagihan dari 2013 akan dibebaskan dendanya,” ujarnya.‎(yud)

Kabar6-Seorang anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Citangkil berijisial IMF, terpaksa diberhentikan lantaran terbukti berafiliasi dengan salah satu partai politik (Parpol).

Tak hanya itu, IMF juga dicurigai kerap membocorkan data pengawasan kepada Parpol.

Ketua Panwaslu Kota Cilegon, Syihabudin membenarkan adanya pemberhentian salah seorang anggota Panwascam dimaksud.

Sanksi pemberhentian, kata dia, terpaksa diambil untuk memastikan netralitas perangkat pengawas Pemilu.

Menurut Syihab, pihaknya sudah melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap IMF. Bahkan IMF mengaku telah menjadi bagian pengurus salah satu partai besar di kecamatan wilayah tugasnya.**Baca juga: Resmi Ditetapkan, DPT Kota Serang Menyusut.

“Sebelum kita minta yang bersangkutan berhenti, kita sudah klarifikasi dan IMF membenarkannya. Makanya khawatir ada ketidaknetralan, secara tegas kita minta yang bersangkutan berhenti,”  kata Syihabudin, Senin (5/11/2016).(sus)

Kabar6-Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cilegon kembali menggelar tes urine terhadap aparatus sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

Kali ini, tes urine dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Senin (5/11/2016).

Sedikitnya sebanyak 147 pegawai DPPKD menjadi target pemeriksaan. Sayangnya, banyak pegawai DPPKD tidak ikut menjalani pemeriksaan dengan alasan sedang menjalankan tugas lapangan.

Sekretaris DPPKD Kota Cilegon, Udar Suhendar membenarkan jika ada pegawai yang sedang bertugas di lapangan saat tes urine digelar.

Meski demikian, ia memastikan jika seluruh pegawai akan menjalani pemeriksaan urine.**Baca juga: Polisi “Comot” Lagi Warga Binaan Lapas Cilegon.

“Nanti seluruhnya pasti dites urine. Apalagi kan kegiatannya sampai sore. Kita apresiasi kok, karena kita kan ingim pegawai bebas narkoba,” ujarnya.**Baca juga: Puluhan Rumah di Kabupaten Serang Terendam Banjir.

Pemeriksaan urine di lingkungan Pemkot Cilegon sendiri, merupakan instruksi Wali Kota Cilegon dalam rangka pembersihan aparatur pegawai dari penyalahgunaan obat terlarang.(sus)

Kabar6-DPRD Kota Tangerang mewacanakan adanya bantuan bagi masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Dana bantuan tersebut, rencananya akan dimasukkan pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBDP) Kota Tangerang tahun 2017.

“Kami terus mendorong Pemkot Tangerang untuk memberikan pelayanan dalam hal kesehatan, kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” kata Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi kepada kepada kabar6.com, Senin (5/12/2016).

Nantinya, kata dia, masyarakat tidak mampu harus membuat surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial (Dinsos), guna memperoleh pelayanan kesehatan.

“Disini leading sectornya Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Setelah Dinsos mengeluarkan surat rekomendasi, barulah bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit,” ujar politikus asal PDI Perjuangan itu lagi.

Namun demikian, kajian mengenai besaran dana bantuan tersebut baru akan dilakukan dan akan diresmikan pada pertengahan Desember mendatang.(tia)

Kabar6-Jumlah warga binaan Lemabaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II Cilegon yang “dicomot” Polres Cilegon untuk diperiksa, terus bertambah.

Setelah sebelumnya pada Senin (5/12/2016) Polres Cilegon mengamankan tujuh warga binaan dan mengembalikan dua diantaranya, kini polisi kembali menjemput tujuh warga binaan lainnya dari Lapas tersebut.

Ya, pemeriksaan belasan warga binaan Lapas Cilegon itu, terkait kematian Andirana, tahanan titipan Polsek Kota Cilegon, yang diduga dianiaya di dalam sel tahanan Lapas.

“Pemeriksaan masih berlangsung. Dan, sampai saat ini kita belum menetapkan tersangka. Seluruh warga binaan yang kita jemput dan periksa, masih berstatus saksi,” jelas Kasatreskrim Polres Cilegon, AKP Muhammad Ridzky Salatun.**Baca juga: Andirana Tewas, Tujuh Warga Binaan Lapas Cilegon Diamankan.

Sebelumnya, Kalapas Klas II Cilegon, Andi Muhammad Sarif menjelaskan, korban Andriana, adalah warga Sukamaju, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta itu, yang tersandung kasus pencurian yang dititipkan Polsek Kota Cilegon pada 22 November 2016 lalu.**Baca juga: Diduga Dianiaya, Tahanan Lapas Cilegon Tewas.

Sesaat setelah ditinggal petugas di dalam ruang tahanan, korban dilaporkan dikeroyok sejumlah penghuni selnya. Beberapa hari berselang, Andirana mengalami sakit dan meninggal dunia saat tiba di UGD RSUD Cilegon.(sus)

Kabar6-BPBD Banten mengimbau warga untuk tetap waspada selama datangnya musim penghujan diseluruh daerah.

Kepala BPBD Banten, Sumawijaya mengatakan, intensitas curah hujan yang tinggi telah menyebabkan beberapa wilayah terendam banjir.

Ia menyarankan, warga tetap waspada, terutama yang bermukim di daerah bantaran sungai.

“Untuk wilayah yang rawan kita sudah terjunkan petugas agar mengevakuasi warga dari tempat tinggalnya masing-masing,” ujar Sumawijaya saat dihubungi wartawan, Senin (5/12/2016).**Baca juga: Andirana Tewas, Tujuh Warga Binaan Lapas Cilegon Diamankan.

Sumawijaya menambahkan, hingga kini BPBD Banten telah menerima laporan sementara soal bencana banjir akibat tingginya intensitas hujan. Salah satunya yaitu beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Serang.**Baca juga: Diduga Dianiaya, Tahanan Lapas Cilegon Tewas.

“Laporan sementara yang masuk ke BPBD Banten, ada lima desa di Kecamatan Padarincang dan satu desa  di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang yang terendam banjir,” paparnya.**Baca juga: Puluhan Rumah di Kabupaten Serang Terendam Banjir.

BPBD, kata Sumawijaya, saat ini masih terus menunggu laporan soal kemungkinan bencana banjir yang terjadi, terutama di beberapa wilayah yang berdekatan dengan daerah aliran sungai.(rif)

Kabar6-Puluhan rumah di Desa Citasuk, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, terendam banjir, Senin (5/12/2016).

Akibatnya, aktivitas ratusan Kepala Keluarga (KK) dari lima RT diwilayah itupun menjadi lumpuh.

Kepala Sub Bagian Penanggulangan Bencana dan Bantuan Teknis pada BPBD Kabupaten Serang, Hotman Siregar, banjir tersebut diakibatkan karena meluapnya Kali Suarna.

“Luapan Kali Suarna mengakibatkan rumah penduduk terendam banjir. Ketinggian airnya juga bervariasi, mulai dari 50 centimeter hingga satu meter,” kata Hotman saat ditemui dilokasi, Senin (5/12/2016).**Baca juga: Andirana Tewas, Tujuh Warga Binaan Lapas Cilegon Diamankan.

Ditambahkan Hotman, puluhan warga yang rumahnya terendam banjir pun terpaksa dievakuasi untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dari luapan banjir.**Baca juga: Diduga Dianiaya, Tahanan Lapas Cilegon Tewas.

“Hingga kini, kondisi para korban banjir tengah membutuhkan air mineral dan makanan cepat saji akibat lumpuhnya aktifitas masak-memasak di rumah mereka,” katanya.(rif)

Kabar6-Petugas Polres Cilegon mengamankan sebanyak tujuh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II Cilegon untuk diperiksa.

Pemeriksaan ke tujuh warga binaan itu, terkait dengan tewasnya Andirana, salahan seorang tahanan titipan Polsek Kota Cilegon terkait kasus pencurian.

Ya, Andirana diduga tewas akibat dikeroyok oleh warga binaan yang berada satu sel dengan korban.

“Ada tujuh orang yang kita bawa dari Lapas ke Polres untuk kita periksa lebih lanjut,” ujar Kasatreskrim Polres Cilegon, AKP Muhammad Ridzky Salatun, Senin (5/12/2016).**Baca juga: Diduga Dianiaya, Tahanan Lapas Cilegon Tewas.

Ke tujuh warga binaan dimaksud masing-masing berinisial JH, E, R, MI, A, AS, M. Sedangkan seorang lainnya berinisial AD, kini masih menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Serang.(sus)

**Baca juga: Ini Lima Kecamatan di Kabupaten Tangerang Rawan Puting Beliung.