Kabar6-Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang meraih penghargaan sebagai kecamatan penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terbaik di tingkat Provinsi Banten.

Camat Karawaci, Kiki Wibhawa mengatakan, penghargaan yang diperoleh merupakan bukti komitmen Kecamatan Karawaci dalam memberikan pelayanan maksimal.

“Sejak Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 mengenai pelimpahan kewenangan PATEN kepada kecamatan diturunkan, kami terus berusaha menyediakan segala infrastruktur penunjang PATEN untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ujar Kiki kepada kabar6.com, Senin (19/12/2016).

Terkait penyelenggaraan PATEN tersebut, kata Kiki, terdapat delapan loket pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan terbaik.

“Setelah dilaunching pada 12 Mei lalu, dengan adanya PATEN mampu memangkas rentang birokrasi. Masyarakat dapat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibawah 70 meter di kecamatan,” katanya.

Selain itu, Kecamatan Karawaci juga memberikan bekal pelatihan kepada para pegawai untuk mensukseskan penyelenggaraan PATEN.

“Ada beberapa bagian yang membutuhkan keahlian khusus, seperti bagian membuat gambar bangunan menggunakan aplikasi khusus dan juga bagian pengetikan sudah dibekali dengan pelatihan khusus sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.(tia)

Kabar6-DPRD Kabupaten Tangerang meminta pemerintah setempat untuk segera mencari Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi posisi DR, Camat Sukadiri yang ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ya, penahanan DR dilakukan Kejagung, terkait dugaan gratifikasi dalam proses jual beli lahan saat masih menjabat sebagai Camat Kronjo.

“Setelah penangkapan DR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang harus segera mencari Plt Camat. Itu agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Barhum, kepada kabar6.com, Senin (19/12/2016).

Tak hanya itu, Barhum juga meminta agar kasus yang menjerat DR, harus menjadi catatan penting bagi aparatur di Pemkab Tangerang.

“Ini harus menjadi catatan. Dimana harus ada evaluasi kinerja para aparatur negara. Mengingat  Camat yang tak lain merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon tiga, seharusnya mempunyai pengetahuan mendalam terkait pemerintahan dan menjauhi segala tindakan yang berbau gratifikasi,” terangnya.

Untuk diketahui, DR ditahan Kejagung di Rumah Tahanan Negara Salemba selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan 2 Januari 2016.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum sebelumnya mengatakan, penetapan tersangka itu sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan (Sprindik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tertanggal 26 September 2016.

Sebelum ditahan, tersangka menjalani pemeriksaan sejak Kamis (14/12) pagi sampai malam hari.

Tim penyidik melakukan penahanan terhadap DR yang juga mantan Camat Kronjo dengan pertimbangan dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.**Baca juga: Camat DR Ditahan Kejagung, Pemkab Tangerang Tidak Akan Beri Bantuan Hukum.

Kasus tersebut pun diketahui dilakukan DR saat masih menjabat sebagai Camat Kronjo dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembebasan tanah di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Dalam kasus tersebut pun, jaksa telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 33 orang.(shy)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berencana menggelar Operasi Yustisi Kependudukan di Kota Tangerang.

Sedianya, operasi ini digelar untuk menekan angka penduduk ilegal di Kota Tangerang menjelang liburan akhir tahun.

“Ya, Selasa besok (20/12/2016) kami akan siapkan tim untuk menjalankan operasi yustisi. Rencananya operasi ini akan digelar pada akhir tahun,” ujar Kepala Disdukcapil Kota Tangerang, Erlan Rusnarlan, Senin (19/12/2016).**Baca juga: “Copot” Suyanto, Walikota Arief Lantik Plt Direktur PDAM TB.

Dalam operasi ini, Disdukcapil juga akan melibatkan beberapa pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP dan seluruh kecamatan di Kota Tangerang.**Baca juga: Judul dan Manfaat RKA Pemkot Tangsel Dianggap Tidak Jelas.

“Penyelenggara operasi nantinya adalah kecamatan setempat yang akan didampingi oleh beberapa pihak terkait. Untuk mekanismenya masih dalam pembahasan,” pungkasnya.(tia)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan banyak catatan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Catatan dimaksud berkaitan dengan draft Rencana Kerja Anggaran‎ (RKA) Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 mendatang yang baru saja rampung diusulkan.

Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie menyatakan, masalah di atas telah dibahas dan disampaikan langsung kepada seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)‎.

Sedianya, koreksi dari pemerintah provinsi dijadikan evaluasi untuk segera dibenahi.

“Pemprov Banten melihat ada banyak judul RKA ‎yang enggak jelas,” katanya kepada wartawan ditemui di kawasan Kecamatan Serpong, Senin (19/12/2016).

Benyamin sebutkan, dalam penyusunan draft RKA 2017 juga‎ terdapat koreksi dari Pemprov Banten. SKPD di Kota Tangsel dinilai asal-asalan dalam membuat dan merumuskan program dan kegiatan yang alokasi dananya berasal dari kas daerah.**Baca juga: Revitalisasi Pasar, PD NKR Gandeng Swasta .

Padahal, lanjutnya, setiap program dan kegiatan yang digulirkan dampaknya harus bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.**Baca juga: DPRD Harap Promosi Pegawai di Cilegon Objektif.

“Selain itu juga ada koreksi karena RKA 2016‎ tidak ada output-nya buat masyarakat,” jelas Bang Ben, sapaan akrabnya.(yud)

Kabar6-DPRD Kota Cilegon bakal menyurati PT Krakatau Steel (KS). Itu menyusul adanya aksi unjuk rasa buruh outsourching PT KS, terkait perekrutan pegawai baru di perusahaan itu.

Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sihabudin Sibli mengaku, akan segera menyurati PT KS agar segera menghentikan sementara proses perekrutan karyawan baru.

DPRD juga akan memediasikan pihak manajemen PT KS dengan buruhnya, pada Rabu (21/12/2016) mendatang.**Baca juga: Datangi DPRD, Buruh “Outsourcing” Minta Jadi Karyawan Organik.

“Kami memahami kerisauan teman-teman buruh, untuk itu setelah kami mendengar keluhan dan aspirasi buruh. Kami minta PT KS hentikan sementara proses perekrutan karyawan,” ujarnya.(sus)

**Baca juga: DPRD Harap Promosi Pegawai di Cilegon Objektif.

Kabar6-Ribuan buruh outsourching PT Krakatau Steel (KS), mendatangi kantor DPRD Kota Cilegon, Senin (19/12/2016).

Kedatangan para buruh ini, dipicu lantaran merasa tak diberi kesempatan untuk menjadi karyawan tetap di PT KS.

Koordinator Aksi Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel (FSBKS), Muhari meminta agar DPRD setempat, bisa segera melakukan pemanggilan kepada pihak PT KS.

“Pokoknya kita minta PT KS menghentikan perekrutan karyawan, sebelum ada kesepakatan kuota bagi kami (tenaga outsourcing) agar diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi karyawan organik,” katanya.**Baca juga: DPRD Harap Promosi Pegawai di Cilegon Objektif.

Menurutnya, karyawan outsourching PT KS mempunyai kemampuan lebih mumpuni dan berpengalaman, dibanding karyawan yang baru direkrut oleh PT KS.**Baca juga: Pantai Pulorida, Riwayatmu Kini.

“Enggak bener KS ini, kami seharusnya diberi kesempatan (jadi karyawan organik-red). Karena secara kemampuan, kami lebih mumpuni dan berpengalaman, hanya kami terpaut di usia yang tidak lagi muda,” tambahnya.(sus)

Kabar6-Promosi jabatan, mutasi dan rotasi di lingkungan pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, diharapkan dapat dilakukan secara objektif.

Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Sihabuddin Syibli dihadapan wartawan, Senin (19/12/2016).

Dia berharap, agar keputusan pemberian jabatan yang diputuskan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat), dipertimbangkan atas dasar ketentuan, kemampuan pegawai yang mumpuni.

“Saya berharap, penentuan jabatan di kalangan pegawai nantinya dilakukan tanpa ada praktik jual beli jabatan. Agar jabatan yang diputuskan tidak salah orang, yang dapat berimbas pada buruknya kinerja pemerintahan,” ungkapnya.**Baca juga: Pantai Pulorida, Riwayatmu Kini.

Kesesuaian bidang keilmuan dengan jabatan yang dipromosikan, menurut Sihabudin, adalah hal yang sangat penting. Sehingga, dalam menentukan posisi pegawai bisa kompeten.**Baca juga: 39 Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2017.

“Meskipun keputusan Promosi, mutasi dan rotasi jabatan pegawai golongan dua, tiga dan empat itu berada di ranah eksekutif, tetapi yah saya harap penentuan diputuskannya posisi itu tidak menyalahi aturan,” paparnya.(sus)

Kabar6-Pantai Pulorida yang berada di wilayah Kecamatan Pulomerak di era 70-an sangat dikenal warga sekitar wilayah Cilegon. Pantai itu pun dikenal sebagai lokasi wisata pantai lokal yang paling diminati.

Namun saat ini, Pantai Pulorida hanya tinggal nama. Itu lantaran sudah terkena dampak dari perluasan industri.

Bila berkunjung ke Pantai Pulorida yang kini dikurung oleh pihak perusahaan pemilik kawasan, sisa-sisa potret eks kawasan wisata pantai di lokasi ini masih sangat terasa.

Terlebih, disepanjang bibir pantainya terdapat pohon nan rindang, bekas meja fasilitas pengunjung pantai berupa tempat duduk di pinggiran pantai yang terbengkalai, dan kawasan pasir pantai yang hingga kini masih dimanfaatkan warga sekitar untuk sekedar mandi di pinggiran pantai.

Dila, salah seorang warga Merak mengaku, Pantai Pulorida kini tak seramai dulu.

“Sekarang mah enggak kayak zaman saya waktu kecil. Dulu memang ramai, karena dikunjungi orang dari mana-mana,” ungkapnya, Senin (19/12/2016).

Sementara itu, Jaya pengunjung lainnya mengaku, dirinya datang bersama rekannya di sekitar lokasi hanya untuk sekedar memancing ikan.**Baca juga: 39 Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2017.

“Sekarang sudah enggak dikunjungi lagi, sejak kena perluasan industri. Paling juga kalau saya ke sini (pulorida-red), cuma buat mancing, atau ajak cucu lihat kapal dari dekat,” katanya singkat.(sus)

Kabar6-DPRD Provinsi Banten sepakat dengan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, yang tidak akan menambah anggaran untuk KPU dan Bawaslu setempat.

Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah mengatakan, bila anggaran untuk KPU sebesar Rp270 miliar dan Bawaslu Rp90 miliar, sudah cukup untuk menggelar pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017.

“Cukup kok, itu anggarannya besar segitu mah,” kata Asep saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Senin (19/12/2016).

Ditambahkan Asep, tidak ditambahnya anggaran bagi KPU dan Bawaslu itu, disebut-sebut bisa mengefisiensikan pengeluaran Pemprov Banten pada tahun 2017 mendatang.

“Karena target awalnya kan alokasinya untuk empat pasangan. Tapi ternyata, pasca penetapan, sekarang cuma dua pasangan yang maju di Pilgub Banten. Jadi, anggaran itu bahkan bisa Silpa,” ucapnya.

Diketahui, pada komposisi APBD murni 2016 Pemprov Banten telah mengalokasikan Rp150 miliar yang diperuntukan bagi KPU Banten. Kemudian pada perubahan APBD 2016, anggaran tersebut ditambah sebesar Rp120 miliar sehingga totalnya menjadi Rp270 miliar.**Baca juga: Pemprov Banten Pastikan Anggaran KPU dan Bawaslu Cukup.

Sementara anggaran untuk Bawaslu pada APBD murni telah dialokasikan sebesar Rp50 miliar, kemudian ditambah pada perubahan APBD 2016 Rp40 miliar, sehingga total menjadi Rp90 miliar.(rif)

Kabar6-Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) digelar Pemerintah Kabupaten Tangerang di Lapangan Upacara Maulana Yudha Negara Pusat Pemerintah Kabupaten Tangerang, Senin (19/12/2016).

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar yang membacakan sambutan Presiden RI Joko Widodo, mengatakan bila peringatan Hari Nusantara mengingatkan kembali akan konsep Wawasan Nusantara.

Konsep ini harus diimplementasikan melalui segenap kehidupan untuk mendorong bangkitnya wawasan dan budaya bahari.

Dikatakannya, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mayoritas wilayahnya merupakan perairan, perlu didukung pemahaman yang baik tentang kelautan oleh masyarakat. Dengan begitu, maka kejayaan sebagai negara maritim akan kembali terwujud.

“Harapan kita, sektor kelautan dan perikanan kita menjadi andalan. Sebab, strategi kedepan, sektor itu menjadi lokomotif baru penggerak sektor perekonomian,” tandasnya.**Baca juga: Mayat Pria Berdarah Tergeletak Dekat Summarecon Serpong.

Zaki menambahkan, Hari Nusantara bertujuan untuk mengingatkan kembali serta mengubah pola pikir bangsa Indonesia, mengenai ruang hidup dan ruang juang yang berimbang antara matra darat dan matra laut.**Baca juga: Revitalisasi Pasar, PD NKR Gandeng Swasta.

“Perlunya mengubah cara pandang dari orientasi daratan (continental oriented) ke orientasi lautan (ocean oriented). Mengingat perairan laut kita merupakan sumber daya yang melimpah yang berpotensi ekonomi sangat besar sehingga perlu dioptimalkan pengelolaannya,” ucapnya.(hms/zar)