Kabar6-Ketua Bhayangkari Daerah Metro Jaya dan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Metro Jaya, Novi Iriawan bertandang ke ‎Mapolres Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (2/3/2017).

Kedatangan Novi dan rombongan, disambut langsung Ketua Bhayangkari Tangsel, Deuis Ayi Supardan.

Dalam kesempatan itu, Novi meminta seluruh ibu-ibu Bhayangkari turut menjaga nama baik institusi Polri di mata masyarakat dan menjadi teladan di lingkungan masing-masing.

“Mari kita berdoa agar suami kita yang sedang bekerja diberikan keselamatan. Kita sebagai Bhayangkari harus ikut menjaga nama baik Polri, jangan sampai kita berbuat negatif,” ujarnya.

Novi juga ‎meminta ibu-ibu Bhayangkari untuk slalu mengikuti perkembangan teknologi dan media sosial. Namun ia mengingatkan untuk memiliki filter terhadap informasi yang dilihat dan didengar di media massa maupun media sosial.**Baca juga: Begini Modus Penyalahgunaan Visa TKI‎ Ilegal.

‎”Jangan mudah terprovokasi dengan berita di media sosial. Kita harus dapat memastikan informasi tersebut, jangan mudah menerima informasi yang belum tentu benar,” katanya.**Baca juga: Enam TKW Ilegal Diamankan Imigrasi Bandara Soetta.

Diakhir kegiatan, Novi mengunjungi Rumah yatim dan Dhuafa Al-Abqo Amanah di Jalan Raya Jombang, Kelurahan Parigi Lama, Pondok Aren, Tangsel dan memberikan bantuan bagi anak-anak yatim patu.(cep)

Kabar‎6-Ada beragam model kasus penyalahgunaan visa yang kerap dilakukan oleh para jaringan internasional perdagangan manusia.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sering menemukan kasus ini sehingga terus diantisipasi.

Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno di Tangerang, Kamis (3/3/2017). “Kasus yang sering penyalahgunaan dokumen visa ke negara-negara tujuan,” ungkapnya.

Agung terangkan, kasus ini sering dilakukan oleh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal. Para penumpang maskapai penerbangan yang diakomodir oleh agen-agen ketenagakerjaan illegal seringkali mengantongi visa asli tapi palsu alias aspal.

“Biasanya dalam visa tujuannya tertulis mau wisata religi ataupun umroh. Tapi padahal mereka akan bekerja secara ‎nonprosedural. Setelah tiba mereka tidak kembali bersama rombongannya dan direkrut menjadi tenaga kerja,” terang.

Agung mengklaim, hingga kini pihaknya masih mencari tahu siapa oknum yang mengkoordinir keenam orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk berangkat ke Timur Tengah lewat Bandara Soekarno-Hatta, (Soetta) Tangerang.**Baca juga: Enam TKW Ilegal Diamankan Imigrasi Bandara Soetta.

“Tapi perlu diketahui, kadangkala mereka sudah punya pengalaman. Sehingga mereka berangkat secara mandiri atau info dari teman-temannya,” tambah Agung.(yud)

**Baca juga: Pemukiman di Belakang Polsek Ciputat Banjir Sepaha.

Kabar6-Gerbang Tol (GT) Karang Tengah yang masuk ke dalam wilayah Kota Tangerang, dalam waktu dekat akan dihapus. Nantinya, pengguna jalan tol hanya bertransaksi di satu gerbang saja, yakni GT Cikupa.

Langkah ini bisa dilakukan, karena PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) bersama PT Marga Mandala Sakti (MMS) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), akan melakukan integrasi sistem transaksi di Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak pada April 2017 mendatang.**Baca juga: Bandara Soetta Jadi Smart Airport dengan VDGS.

Jalur-jalur yang diharapkan akan menjadi lancar adalah Serpong-Kebon Jeruk bahkan Tomang, kemudian Serpong-Bandara Soekarno Hatta dan akses langsung melalui Tol Jakarta – Merak.(zoel)

**Baca juga: Angkutan Umum Jabodetabek Terintegrasi.

Kabar6-Sebentar lagi warga di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, akan punya sistem transportasi umum terintegrasi. Selain terhubung dari satu titik ke titik lain, juga bisa menggunakan satu tiket untuk seluruh moda angkutan.

“Ini memang bukan pekerjaan mudah, tapi bagaimana caranya bisa diwujudkan,” kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly Adriani Sinaga di Jakarta, Kamis (2/3/17).**Baca juga: Enam TKW Ilegal Diamankan Imigrasi Bandara Soetta.

Dijelaskan, Elly, wilayah Dukuh Atas nanti akan menjadi titik pertemuan moda bus dan kereta, yakni bus Transjakarta, Kereta Rel Listrik (KRL), Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan kereta bandara.**Baca juga: Bandara Soetta Jadi Smart Airport dengan VDGS.

Sementara, Halim akan menjadi titik pertemuan antara LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Kampung Rambutan jadi titik pertemuan bus Antar-Kota Antar-Provinsi (AKAP) dengan LRT.(zoel)

**Baca juga: Lelang.

Kabar6-PT Angkasa Pura II (Persero) selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), berkomitmen menerapkan prinsip smart airport atau bandara cerdas.

President Director PT AP II, Muhammad Awaluddin dalam siaran pers, Kamis (2/3/2017) menjelaskan, bahwa smart airport diimplementasikan melalui digitalisasi pada fasilitas sisi udara. Antara lain dengan memasang VGDS (Visual Docking Guidance System) di apron Terminal 3 Bandara Soetta.

“Dengan VDGS waktu yang dibutuhkan pesawat dari mendarat hingga merapat di terminal lebih singkat, sehingga efisiensi maskapai meningkat dan on-time-performance jadi lebih baik,” kata Awaluddin.

Selain itu, dengan dukungan VDGS juga keamanan dan keselamatan di sisi udara lebih terkontrol, seiring dengan peningkatan kapasitas runway untuk melayani 86 hingga 100 penerbangan per jam.**Baca juga: Enam TKW Ilegal Diamankan Imigrasi Bandara Soetta.

“Melalui alat ini, lama pesawat parkir juga dapat dihitung secara tepat,” jelasnya.(r)

Suara gemuruh lelang jabatan di berbagai daerah makin hari makin menggelegar, dan daerah yang menerapkan sistem ini jumlahnya semakin banyak.

Secara konsep, sistem ini pada hakikatnya cukup baik. Meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, karena terasa punya semangat dan keinginan yang kuat untuk menciptakan Good and Clean Government.

Tapi dalam implementasinya, konsep memang tak selalu sesuai dengan hasil yang diinginkan atau yang diperoleh, dan masih ada celah yang bisa ‘dimainkan’.

Beberapa daerah yang sudah menerapkan sistem lelang jabatan, hasilnya mengecewakan, seperti salah satunya yang diungkapkan Pemda DKI Jakarta.

Kisah lelang jabatan tampaknya setali tiga uang dengan Pilkada yang selain sama-sama menyedot biaya besar, dan secara konsep layak diberi jempol menghadap ke langit. Tapi melihat fakta lapangan, posisi jempol terpaksa dibalik menghadap ke bumi.

Fakta itu antara lain yang dipaparkan oleh Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah. Bahwa birokrat di daerah masih mendominasi praktik korupsi di Indonesia.

Selama semester I tahun 2016 (enam bulan saja), ada 217 birokrat daerah tersangkut kasus korupsi. Disusul anggota DPR/DPRD/DPD sebanyak 24 orang, Direktur, Pejabat, Pegawai BUMN/BUMD sebanyak 14 orang, masyarakat 13 orang, Kepala Desa, Lurah, Camat, atau aparat desa sebanyak 10 orang, dan tujuh orang kepala daerah.

Dan, selama periode 2010-2015 ada 110 Bupati yang jadi tersangka kasus korupsi, Walikota 34 orang, Wakil Bupati  16 orang, Gubernur 14 orang, Wakil Walikota tujuh orang, dan Wakil Gubernur dua orang.

Jadi, apa sebenarnya yang perlu sama-sama kita dorong.?

Meneruskan konsep lelang jabatan di semua daerah, terus menggelar Pilkada langsung yang masih bolong sana-sini, boleh-boleh saja. Tapi percayalah, tak akan efektif menciptakan Good and Clean Government.

Sebab, menurut pakar manajemen pemerintahan dari Kyoto University, Tadaro Hanna dalam bukunya Beyond Productive Mental of Japan’s Public Officials (1998), inti persoalan menciptakan aparatur yang baik, benar dan bersih adalah prilaku dan mental spritual.

Jepang sebagai negara dengan PNS (Pegawai Negeri Sipil) terbaik dan peringkat satu dari 19 negara maju, tidak mementingkan urusan lelang jabatan, Pilkades, Pilkada dan segala macam lainnya.

Orang Jepang justru sudah sejak lama membangun budaya malu yang sangat besar, yang kemudian melahirkan gerakan Harakiri atau di Jepang sendiri disebut seppuku, karena harakiri tergolong sebutan kasar.

Tindakan bunuh diri (harakiri/seppuku) adalah tindakan merobek perut, yang dulunya dilakukan oleh para bushi atau ksatria samurai. Bushi akan melakukan harakiri jika terbukti berkhianat atau gagal dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai wujud dari penyesalan dan tanggung jawabnya karena telah mengecewakan.

Ritual harakiri dilakukan di depan kelompoknya (jika berupa hukuman karena gagal bertugas) dengan sebuah pisau tradisional bernama tanto. Setelah membuka kimono yang dikenakan, perut dirobek dari arah kiri ke kanan, hingga isi perut bushi tersebut keluar.

Meskipun di luar negaranya orang-orang Jepang diperkenankan menggunakan peribahasa tabi no haji wa kakisute, Buang rasa malumu saat dalam perjalanan. Maksudnya tidak perlu merasa malu bila kau berada jauh dari rumahmu atau tidak berada di Jepang.

Ketika dia mau direkrut jadi PNS atau mau jadi pejabat, dibuatkan satu prosesi yang intinya menekankan budaya malu yang kuat dalam diri masing-masing calon PNS atau pejabat, sehingga bila menjabat dan dia berbuat curang, berkhianat, mereka harus selalu ingat, ujung dari budaya malu itu adalah harakiri/seppuku.

Jadi tak usah heran bila bertahun-tahun di Jepang selalu terdengar pejabat ini mundur, pejabat itu mundur atau bunuh diri karena berbuat salah. Dan prosesi itu dilakukan mulai di tingkat desa/kecamatan (chi, ken) hingga ke tingkat provinsi/negara (prefecture).

Indonesia tentu berbeda, pejabat atau aparatur negara yang sudah di OTT KPK saja masih mampu cengangas-cengenges kayak pemain sinetron saat di wawancara televisi, bahkan beberapa orang diantaranya, sesudah keluar dari bui malah secara gagah berani meminjam muka badak, bertarung lagi ikut Pilkada.

Memang kita masih punya banyak PR untuk memperbaiki kinerja aparatur sipil pemerintah, mungkin selain memperbaiki sistem lelang jabatan yang masih punya kelemahan, juga merubah sistem pengambilan sumpah yang rasanya keliru.

Dan tambahkan satu lagi syarat yang juga cukup penting, bagi siapa saja yang urat malunya sudah putus, harap disambung terlebih dulu di tukas las, baru boleh ikut lelang jabatan.

Perhatikanlah cara pengambilan sumpah pada pejabat/aparatur di sejumlah negara. Si pejabat yang bersangkutan diminta membawa kitab suci agamanya sendiri-sendiri, pegang dan buka kitab suci tersebut, kemudian pemuka agama yang dilibatkan dalam prosesi itu menanyakan dengan ayat apa anda ingin disumpah. Bisa jadi cara ini efektif dan bisa ditiru.

Cara yang dilakukan selama ini di Indonesia, bila ada 20 orang pejabat yang dilantik, dan kebetulan satu agama, kitab sucinya cukup satu saja, dan kitab itu dipegang pemuka agama yang berdiri disisi orang yang disumpah.

Kira-kira sumpahnya ngaruh nggak ya ?, atau jangan-jangan yang disumpah dalam hatinya malah terlintas kalimat, wholes aja.(zoelfauzilubis@yahoo.co.id)

**Baca juga: Miras.

Kabar6-‎Baru sebentar diguyur hujan deras pemukiman penduduk di Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), persisnya belakang Mapolsek Ciputat, dilanda banjir. Genangan air setinggi paha orang dewasa merepotkan warga sekitar.

Ketua‎ RT 05 RW 08, Mat Naim mengungkapkan, banjir sudah sekitar 10 tahun terakhir ini melanda pemukimannya. Warga sekitar sudah sering mengadukan masalah ini setiap digelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) agar cepat serius ditangani.

“Paling enggak di normalisasi lah. Banjir udah bener-bener ngeganggu, baru hujan sebentar pas magrib tadi,” ungkapnya dihubungi kabar6.com, Kamis (2/3/2017).

Naim mengaku, petugas dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangsel hingga legislator di Parlemen pernah datang melihat langsung kondisi banjir. Bahkan, Walikota Airin Rachmi Diany pun diklaimnya pernah terjun langsung ke lokasi banjit.

‎Namun hingga kini tetap saja banjir masih terus terjadi. Warga pun, terangnya, setiap hujan terus selalu dirundung rasa cemas.

“Kayaknya gak ada realisasi. Kita mah sebagai warga enggak punya kemampuan,” terang Naim.**Baca juga: Sepekan Ini, Lelang Jabatan‎ Pemkot Tangsel Dibuka.

Ia menganalisa, banjir yang melanda wilayahnya akibat gorong-gorong rusak parah. Banjir‎ mulai terjadi pascamunculnya gedung bangunan milik Yayasan Daarunnisa.**Baca juga: Enam TKW Ilegal Diamankan Imigrasi Bandara Soetta.

Naim menyebutkan, gedung bangunan tersebut‎ merupakan milik seseorang yang punya pengaruh. “Kalau pemkot saja gak berdaya, apalagi kita sebagai warga,” keluh Naim.(yud)

‎‎

Kabar6-Enam orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) harus gigit jari lantaran niatnya mengadu nasib ke negara Timur Tengah harus kandas. Mereka ditolak oleh petugas Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, sebelum terbang menuju Doha-Riyadh.

Keenam calon TKW itu antara lain berinisial SRJ (43), WWS (40), TKM (37), NNR (37), AT (30) dan RRM (27). Semuanya merupakan penumpang pesawat maskapai Qatar Airways bernomor penerbangan QR 959 – QR1168.

“Diduga akan bekerja sebagai TKI nonprosedural di Timur Tengah dengan menggunakan visa ziarah,” kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno‎ di kantornya, Kamis (3/3/2017).

Ia menerangkan,‎ modus kejahatan penumpang pesawat menggunakan Visa ziarah sudah sering terjadi. Biasanya pemilik dokumen negara itu merupakan korban perdagangan manusia.**Baca juga: Sepekan Ini, Lelang Jabatan‎ Pemkot Tangsel Dibuka.

Agung bilang, bila tak dicegah maka keselamatan enam calon TKW tersebut bisa terancam. Hasil penelusuran pihaknya pun menunjukan bahwa mereka tidak ter‎data di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).**Baca juga: “Groundbreaking” Pelabuhan Warnasari Dijadwal 20 Maret.

“Keenam calon TKW ini kita curigai akan cari atau mendapatkan pekerjaan secara illegal‎,” terang Agung.(yud)

Kabar6-Bursa lelang jabatan di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dijadwalkan selesai dalam empat bulan kedepan.

Hingga kini, ada delapan organisasi perangkat daerah setempat yang kursi pimpinannya masih‎ diduduki oleh pelaksana tugas (Plt).

Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengungkapkan, pekan ini sudah diumumkan perihal pembukaan lowongan lelang jabatan. Lowongan terbuka untuk umum, sehingga bisa diikuti oleh aparatur sipil negara se-kabupaten/kota di Provinsi Banten.

“‎Pembukaan lelang jabatan sepekan ini. Ketua tim (panitia seleksi) Pak Muhadi,” katanya ditemui wartawan usai hadiri acara di kawasan Serpong, Kamis (3/3/2017).

Benyamin jelaskan, dalam empat bulan kedepan pejabat peserta lelang yang‎ menjadi kepala di delapan OPD sudah terpilih. Bagi pejabat yang bertugas di luar Pemkot Tangsel bila ingin mengikuti lelang jabatan mesti dapat izin dari kepala daerah setempat.**Baca juga: Harga Ayam di Pasar Ciputat Muahalll… Banget.

“Sebagai pejabat pembina kepegawaian. Syaratnya minimal golongan IIIA,” jelasnya. Golongan kepangkatan peserta minimal telah disandang sejak dua tahun terakhir.**Baca juga: Begini Kronologis OTT di Kecamatan Ciputat.

‎Lelang jabatan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah‎.**Baca juga: Bos AS Diduga Terlibat Pungli di Kecamatan Ciputat.

“Persyaratannya sama seperti seleksi sekda, harus buat makalah dan psikotes,” tambah Benyamin.(yud)

Kabar6-Pesantren An Naba’ di Sektor Sembilan Bintaro, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), bukan sembarang pesantren.

Karena yang menjadi santri disini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang baru memeluk agama Islam (muallaf). Panggasnya adalah Syamsul Arifin Nababan yang juga mualaf pada tahun 1991.

Menurut Syamsul, muallaf memang perlu diberi pembinaan, karena golongan ini kerap kali tak terjamah. Awalnya pembinaan dilakukan secara berpindah-pindah dari masjid ke masjid, sampai akhirnya pesantren ini bisa didirikan tahun 2008 lalu.

Pembinaannya berupa aqidah, seperti fikih, tafsir Alquran, dan bahasa Arab kepada para muallaf yang datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bangka, Manado bahka dari Timor Leste.**Baca juga: Rail Clinic Beri Layanan Kesehatan Gratis di Cilegon.

“Yang boleh mondok hanya santri laki-laki, sementara santri perempuan hanya mendapat pembinaan tapi tidak mondok,” kata Syamsul.**Baca juga: Antisipasi Kehilangan Air, DPAM TKR Gelar “Baca Meter”.

Langkah pengembangannya selain pembinaan adalah pemberdayaan. “Untuk langkah ini tentu perlu dukungan berbagai pihak termasuk lembaga-lembaga zakat agar bisa mengarahkan dananya untuk program pemberdayaan muallaf,” harap Syamsul.(zoel)

**Baca juga: Miras.