Kabar6-Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar nampaknya gerah dengan keberadaan jamban atau yang akrab disebut warga sebagai “Helikopter” yang hingga kini masih ada di bantaran sungai diwilayahnya.

Dirinya meminta agar setiap camat, khususnya di wilayah utara Kabupaten Tangerang, dapat segera menertibkan jamban yang ada di bantaran sungai.

“Ke depan saya minta para camat untuk segera menertibkan “helikopter” masyarakat, yang sampai saat ini masih saya temui di kawasan pantura (pantai utara-red), khususnya di wilayah Teluk Naga dan Kosambi,” ungkap Zaki menjelaskan, Rabu (28/12/2016).**Baca juga: Ini Lokasi Pencanangan Kampung KB 2016 di Kabupaten Tangerang.

Saat ini, lanjut Zaki, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tengah melakukan program sanitasi dan pemenuhan pelayanan terhadap air bersih.**Baca juga: Gebrak Pakumis Ditargetkan Bisa Bedah Kawasan.

“Jadi diharapkan dengan adanya pelayanan dan program yang diberikan Pemkab Tangerang, masyarakat tidak ada lagi yang pergi ke “Helikopter” itu,” tambahnya.(shy)

Kabar6-Para pengurus lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) gelisah. Perasaan itu membuncah lantaran mereka khawatir kucuran dana hibah bantuan operasional dari pemerintah pusat gagal cair.

Rohati, salah satu pengelola PAUD menyatakan bila dirinya cemas bila harapan bisa memperoleh dana bantuan operasional‎ hanyalah impian. Sebab proses persyaratan administrasi harus berlarut-larut.

“Waktunya mepet. Sekarang aja kita baru ngurus berkasnya,” katanya ditemui di kantor Dinas Pendidikan Kota Tangsel, Rabu (28/12/2016).

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperolehkan alokasi dana bantuan operasional yang dikucurkan jumlahnya cukup fantastis. Setiap daerah kabupaten/kota memperoleh sebanyak Rp6,7 miliar.

Rohati bilang, para pengelola PAUD sudah seringkali mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Tangsel. Mereka meminta agar dana segar tersebut bisa segera dicairkan.

“Kan sekarang Tahun Anggaran 2016 sudah sebentar lagi habis,” jelasnya seraya menyesalkan bila pejabat terkait dianggap terlalu menyepelekan.**Baca juga: Transaksi Manual, e-Warung Butuh Mengantri Lama.

Hingga berita ini diturunkan, kabar6.com masih berupaya menghubungi pejabat berwenang di Kota Tangsel.(cep)

Kabar6-Program sosial e-Warung masih menyulitkan para warga yang terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS). Antrean atas transaksi itu, harus membutuhkan waktu lama karena sistem yang dilakukan masih manual.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Tangerang Selatan, Purnama Wijaya,‎ Rabu (28/12/2016). “Belanja di e-Warung masih manual,” ungkapnya.

Purnama bilang, setiap transaksi belanja lewat e-Warung seharusnya sudah menggunakan sistem k‎omputerisasi. Semua item dagangan yang dijual terpasang kode nomor produk atau barcode.

Sehingga ketika transaksi berlangsung tidak memerlukan antrian yang lama. Oleh karena itu kini pihaknya bersama Badan Ketahanan Pangan Dunia sedang melakukan evaluasi terkait efektifitas program e-Warung.

Purnama mengaku, keluhan soal lamanya antrean sudah didengar dari para warga RTS. Ia berharap ada terobosan terbaru agar sistem e-Warung kedepannya bisa lebih baik.

“Soalnya tahun depan e-Warung di Tangsel bakal dibuat di tujuh lokasi. Setiap kecamatan nantinya ada,” bilangnya.

Setiap titik lokasi e-Warung, tambah Purnama, akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp30 juta. Sementara program yang digulirkan oleh‎ Kementerian Sosial ini merupakan hasil kerjasama dengan Bank Negara Indonesia.**Baca juga: Penangguhan UMK Banten Masuk Tahap Finalisasi.

“Sekarang e-Warung baru ada satu titik. Cuma di Kecamatan Pondok Aren,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Proses usulan pengangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 dari sejumlah perusahaan di Provinsi Banten, kini telah memasuki tahapan finalisasi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Al Hamidi mengatakan, rapat finalisasi usulan penangguhan UMK 2017 dipastikan akan digelar pada Kamis (29/12/2016) besok.

Pihaknya akan mengundang Dewan Pengupahan Provinsi Banten yang yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), perwakilan serikat pekerja dan perguruan tinggi.

“76 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK sudah diverifikasi. Tapi kami belum bisa pastikan apakah semuanya diberikan izin atau tidak, soalnya kemungkinan besok itu rapat finalisasinya,” ungkap Al Hamidi menjelaskan, Rabu (28/12/2016).

Disnakertran Provinsi Banten menurut Al Hamidi menargetkan agar surat keputusan pengangguhan UMK 2017 hasil rapat pleno nanti bisa keluar dalam waktu cepat.**Baca juga: Pleno Penangguhan UMK Banten Ditarget Rampung Sebelum Tahun Baru.

“Tapi kami juga belum bisa memastikan kapan surat keputusannya akan keluar, mudah-mudahan bisa cepat,” ucapnya.(Rif)

Kabar6-Debat kandidat Calon Gubernur (Cagub) Banten yang disiarkan salahsatu televisi nasional pada Selasa malam (27/12/2016) kemarin, tidak menjadi jaminan akan mendongkrak partisipan pemilih dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017.

Pengamat Politik Untirta, Suwaib Amiruddin mengatakan, dalam debat kandidat tersebut, kedua pasangan calon dinilai belum menyampaikan sebuah solusi yang menjadi kebutuhan masyarakat Banten untuk lima tahun ke depan.

“Kedua kandidat saya lihat belum ada yang berbicara dan menyentuh soal apa yang akan diangkat tentang permasalah lokal di Banten,” ungkap Suwaib saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (28/12/2016).

Menurut Suwaib, salahsatu permasalahan yang ada di Banten dan belum disoroti pada saat pelaksanaan debat semalam, yakni tentang lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Permasalahan tersebut, menurut Suwaib menjadi salahsatu hal fundamental yang mesti segera dicarikan solusinya. Pasalnya, Provinsi Banten berada di kawasan yang dipenuhi dengan daerah industri.

“Sehingga masyarakat yang melihat penyampaian visi-misi itu datar-datar saja. Bahkan saya sebagai orang yang akan memilih, itu belum melihat ada hal greget yang harus kita petik di dalam visi misi itu,” paparnya.

Apalagi kata Suwaib, mayoritas penduduk di Banten terdiri dari masyarakat menengah ke bawah yang tidak terlalu mementingkan isi visi-misi dari kedua pasangan calon dan cenderung melihat apa yang sudah dikerjakan kedua kandidat peserta Pilkada tersebut.**Baca juga: WH dan Rano “Silang Pendapat” Soal Aset Daerah.

“Karena persoalannya itu masyarakat kita sekitar 64 persen berada di masyarakat menengah ke bawah. Kalau bagi masyarakat menengah ke atas, program visi misi dari debat semalam tentu akan jadi salahsatu acuan untuk memilih,” tutupnya.(Rif)

Kabar6-Menjelang datangnya momen pergantian tahun, harga kebutuhan pangan mulai melonjak naik.

Di Kota Tangerang, kenaikan terparah justru terjadi pada komoditi cabai rawit, baik rawit merah maupun hijau.

Pantauan kabar6.com di Pasar Induk Tanah Tinggi, harga dua jenis cabai itu kini tembus di angka Rp90 ribu per kilo gram (KG), atau naik Rp20 ribu dibanding harga beberapa hari sebelumnya yang masih bertahan di angka Rp70 ribu per KG.

“Ya, dalam sepekan terakhir, harga cabai sudah beberapa kali mengalami kenaikan. Sekarang sudah Rp90 ribu per KG,” ujar Romli, seorang pedagang sayuran di Pasar Induk Tanah Tinggi.**Baca juga: Zaki Minta Camat di Utara Tangerang Tertibkan “Helikopter”.

Romli berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bisa segera mengambil langkah guna menstabilkan harga, khususnya kedua jenis komoditi tersebut.**Baca juga: KPU Buka 2 TPS di Lapas Pemuda Tangerang.

“Tolonglah, Pemkot ikut membantu menekan harga, agar daya beli masyarakat kembali tinggi, jadi pedagang juga tidak terus merugi,” pungkasnya.(tia)

Kabar6-Program bedah rumah warga bernama Ayanah di Kecamatan Panongan, merupakan Gerakan Bersama Rakyat Atasi kawasan Padat Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis) Kabupaten Tangerang.

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan kegiatan bedah rumah ini menjadi rangsangan bagi pihak lainnya untuk turut berkontribusi. Sebagai salahsatu bentuk kepedulian terhadap sesama.

“Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik yang kita lakukan pada hari ini akan  membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua,” ungkap Zaki menjelaskan, Rabu (28/12/2016).

Menurut Zaki, program Gebrak Pakumis ini bukan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Ada juga Coorporate Social and Responsibility (CSR) dari perusahaan dan koperasi.

“Mudah-mudahan ke depan apa yang dilakukan Koperasi Abdi Kerta Raharja akan berkembang lebih banyak lagi dan lebih luas lagi cakupannya,” paparnya.

Zaki juga mengatakan ke depannya, pihaknya menargetkan tak hanya bedah rumah saja. Tapi juga ada bedah kawasan.**Baca juga: Bedah Rumah di Tangerang, Ayanah Kini Bisa Tersenyum.

“Ke depan mungkin akan ada program Gebrak Pakumis Plus, yakni bukan hanya bedah rumah saja tapi kita juga akan bedah lingkungan tapi juga membedah perekonomian masyarakatnya itu yang sedang kita susun saat ini,” tambahnya.(hms/az)

Kabar6-Ayanah (55), warga Kampung Ranca Kebo, RT 11/04, Mekar Jaya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, bahagia saat rumahnya direnovasi oleh tim bedah rumah.

Renovasi ini dilakukan atas program Koperasi Abadi Kerta Raharja, dalam Gerakan Bersama Rakyat Atasi kawasan Padat Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis).

Ya, Ayanah merupakan warga yang sehari-hari berjualan bacang keliling kampung, untuk bisa menyambung hidup. Ayanah harus bekerja keras lantaran suaminya telah lama meninggal dunia.**Baca juga: Pemkab Tangerang Tetapkan 28 Kampung KB.

Hingga akhirnya, Ayanah bisa tersenyum manis ketika rumahnya dibedah oleh Koperasi Abdi Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.**Baca juga: Ini Lokasi Pencanangan Kampung KB 2016 di Kabupaten Tangerang.

“Alhamdulillah saya merasa sangat senang sekali sekarang rumah saya bagus. Saya bercita-cita dan berkeinginan agar bisa berjualan di rumah saja punya warung. jadi enggak perlu keliling lagi berjualan bacang. Saya senang banget sekarang sudah punya kamar mandi di dalam rumah, punya sumur di rumah,” ungkap Ayanah saat penyerahan kunci rumah yang dilakukan oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Rabu (28/12/2016).(hms)

Kabar6-Penetapan dan pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB) jadi salahsatu inovasi strategis. Inovasi ini untuk mengimplementasikan kegiatan prioritas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Asisten Daerah I Bidan Pembangunan dan Kesra Arsyad Husein mengatakan dengan adanya Kampung KB, tanggungjawab pembangunan keluarga bukan hanya ada di
Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) saja. Namun ada di masyarakat.

“Masyarakat harus berperan aktif untuk mensukseskan program ini,” ungkap Arsyad menjelaskan, Rabu (28/12/2016).**Baca juga: Pemkab Tangerang Tetapkan 28 Kampung KB.

Berikut 28 daftar penetapan lokasi Kampung KB Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2016 di antaranya:

1. Kampung Candu Kecamatan Curug.
2. Kampung Cicayur Kecamatan Kelapa Dua.
3. Kampung Cilegong Kecamatan Cisauk.
4. Kampung Bungaok Kecamatan Legok.
5. Kampung Ranca Kalapa Kecamatan Panongan.
6. Kampung Gerudug Kecamatan Sepatan.
7. Kampung Rawa Kidang Kecamatan Sukadiri.
8. Kampung Dungus Malang Kecamatan Jayanti.
9. Kampung Pekong Kecamatan Balaraja.
10. Kampung Tegal Murni Kecamatan Sukamulya.
11. Kampung Mindi Kecamatan Cikupa.
12. Kampung Nangka Kecamatan Sindang Jaya.
13. Kampung Nambo Kecamatan Kresek.
14. Kampung Bendung Kecamatan Gunung Kaler.
15. Kampung Kebon Jamblang Kecamatan Teluknaga.
16. Kampung Belimbing Kecamatan Kosambi.
17. Kampung Pintu Air Kecamatan Pakuhaji.
18. Kampung Pondok Kelor Kecamatan Sepatan Timur.
19. Kampung Bebulak Kecamatan Mauk.
20. Kampung Gabusan Kecamatan Kemeri.
21. Kampung Tegal Kecamatan Kronjo.
22. Kampung Polo Kecamatan Mekar Baru.
23. Kampung Tapos Pasar Kecamatan Tigaraksa.
24. Kampung Boner Kecamatan Jambe.
25. Kampung Solear Kecamatan Cisoka.
26. Kampung Ranca Kecamatan Solear.
27. Kampung Gelam Pabuaran Kecamatan Pasar Kemis.
28. Kampung Bolang Kecamatan Rajeg.(hms/az)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Daerah (BKKBD) Kabupaten Tangerang menggelar kegiatan pencanangan dan penetapan Kampung Keluarga Berencana (KB) Tingkat Kabupaten Tangerang 2016.

Ketua BKKBD Kabupaten Tangerang Bambang Mardi Santosa mengatakan pencanangan Kampung KB ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peran pemerintah, swasta dan juga masyarakat guna membangun masyarakat yang sejahtera.

“Pencanangan Kampung KB adalah instruksi Presiden Jokowi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan penduduk dalam menentukan kelahiran anak serta meningkatkan jumlah keluarga berencana modern,” ungkapnya menjelaskan, Rabu (28/12/2016).**Baca juga: Horeee…! Perpisahan Tukang Sapu di Tangsel Dapat Motor.

Menurut Bambang, penetapan dan pencanangan Kampung KB terlebih dahulu dilakukan penetapan kriteria. Di antaranya adalah tersedianya data kependudukan yang akurat, partisipasi aktif masyarakat baik tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat mandiri.**Baca juga: Komplotan Begal Motor Umbar Tembakan di Tangsel.
 
“Kawasan dengan angka keluarga sejahtera rendah, daerah aliran sungai, angka Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) rendah dan dukungan dari pemerintah daerah setempat juga jadi kriteria. Ke depannya pihaknya akan terus melakukan evaluasi berkala demi kesuksesan program ini,” paparnya.(hms/az)