Kasat Lantas Polresta Tangerang, Kompol Eko Bagus Riyadi memberi arahan.(foto;shy)

Kabar6-Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Tangerang melakukan pemisahan lokasi parkir antara pihak ojek online dengan ojek pangkalan.

“Pemisahaan ini dilakukuan supaya tidak ada lagi perselisihan antara ojek pangkalan dan online. Pemisahaan ini bertujuan agar tidak menimbulkan kemacetan di jalan, karena kebanyakan mereka ini parkir sembarang tempat di pinggir jalan,” ungkap Kasat Lantas Polresta Tangerang, Kompol Eko Bagus Riyadi, Selasa (2/5/2017).

Eko mengatakan, untuk ojek online ditempatkan pada spot tertentu, seperti kawasan perbelanjaan modern atau mall.

“Ojek pangkalan memang ditempatkan pada lokasi yang sudah sebelumnya menjadi lokasi ojek pangkalan,” ujarnya. (Shy)

Sekda Kab.Tangerang,Iskandar Mirsad.(*)

Kabar6 – Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsad mempertanyakan pernyataan dari sekretaris dinas pendidikan.

“Berkas apa yang ada di saya. Tidak ada itu. Dia lempar tanggungjawabnya ke saya, ” kata Sekda Kabupaten Tangerang kepada Kabar6, Tangerang, Selasa (2/5/2017).

Sekda menjelaskan, pihaknya telah meminta kepada pihak dinas pendidikan untuk mengikuti aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun bila ingin meminta dibuatkan Surat Keterangan dari bupati untuk pembuatan peraturan baru, Sekda telah meminta beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi.

“Saya sudah bicara dengannya saat di Hotel Mercure, dan menjelaskan jika tetap mau dibuatkan SK Bupati untuk melengkapi beberapa persyaratan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Namun hingga saat ini dia (Sekdis) tidak datang ke saya. Saya harap dia mengikuti aturan yang sudah berlaku sebelumya,” katanya.

Sebelumnya telah diberitakan Sekretaris Dinas Pendidikan Tini Wartini tidak bisa menjelaskan dana sejumlah Rp 67 miliar yang ada di dinas pendidikan. 

“Saya baru masuk disini baru dan tahu-tahu ada uang yang dokumen pelaksanaan anggarannya senilai Rp 67 miliar. Rp 7 miliar untuk kegiatan dan Rp 60 miliar untuk tenaga honorer,” kata Tini Wartini kepada Kabar6, Tangerang, Selasa (2/5/2017).

Tini sebagai kuasa pengguna anggaran menyebutkan akan menggunakan anggaran tersebut jika sudah aman dan ke depannya bisa dipertanggungjawabkan.

“Saya terus-terang kaget saat masuk di dinas ini ada anggaran sebesar itu. Saya langsung minta tolong ke bagian hukum untuk buat peraturan bupatinya agar aman. Saya ngga mau ke depan nanti hal seperti ini menjadi masalah,” katanya.(nal)

illustrasi

Kabar6 – Sekretaris Dinas Pendidikan Tini Wartini tidak bisa menjelaskan dana sejumlah Rp 67 miliar yang ada di dinas pendidikan. 

“Saya baru masuk disini baru dan tahu-tahu ada uang yang dokumen pelaksanaan anggarannya senilai Rp 67 miliar. Rp 7 miliar untuk kegiatan dan Rp 60 miliar untuk tenaga honorer,” kata Tini Wartini kepada Kabar6, Tangerang, Selasa (2/5/2017).

Tini sebagai kuasa pengguna anggaran menyebutkan akan menggunakan anggaran tersebut jika sudah aman dan ke depannya bisa dipertanggungjawabkan.

“Saya terus-terang kaget saat masuk di dinas ini, ada anggaran sebesar itu. Saya langsung minta tolong ke bagian hukum untuk buat peraturan bupatinya agar aman. Saya ngga mau ke depan nanti hal seperti ini menjadi masalah,” katanya.

Tini yang didampingi Kasubag Umum Dinas Pendidikan, Haerudin menambahkan uang puluhan miliar itu sudah ada sejak dia masuk.

“Yang jelas sudah ada sejak jaman sebelum saya masuk di sini,” tandasnya

Sementara itu Kasubag Umum Dinas Pendidikan, Haerudin mengatakan sudah menandatangani surat keterangan terkait uang puluhan miliar untuk para honorer tersebut.

“Surat keterangan itu sudah ditandatangani semua dan sudah diserahkan ke bagian hukum. Informasi terakhir surat itu ada di Sekda selanjutnya baru ke bupati,” katanya.(nal)

Kabar6- Ribuan guru honorer di Kabupaten Tangerang honornya belum dibayar. Tidak tanggung-tanggung penundaan honorer mereka hingga 5 bulan.

Supriyanta, salah satu guru honorer di salah satu kecamatan di kabupaten mengaku belum dibayar oleh Dinas Pendidikan.

“Semua guru honorer belum dibayar, sudah lima bulan belum diberikan. Padahal sudah ditandatangani oleh dinas. Hambatannya ada dimana lagi, kita hanya diminta untuk bersabar,” katanya Supriyanta kepada Kabar6, Selasa (2/5/2017).

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Tini Wartini mengakui adanya keterlambatan pembayaran ribuan guru honorer tersebut. 

“Betul, memang belum dibayar kan. Ini disebabkan adanya pergantian SOTK kemarin dimana kami perlu penyesuaian,” katanya.

Tini mengatakan ada uang untuk pembayaran honorer tersebut sebesar Rp 60 miliar yang perlu payung hukum yang jelas. Tujuannya disebutkan Tini agar ke depannya tidak ada kasus hukum.

“Uangnya untuk pembayaran itu jelas ada. Nilainya Rp 67 miliar. Rp 7 miliar untuk kegiatan sehari-hari, dan 60 miliar untuk pembayaran para honorer yang berjumlah 6.235 orang,” kata Tini yang merupakan kuasa pemegang anggaran.

Tini menambahkan pemberian honorer tersebut berdasarkan klasifikasi yang terdiri antara lain, ada surat keterangan dari minimal dari kepala sekolah dan maksimal dari bupati.

“Jadi tidak semua guru yang akan diberikan honornya, yang diberikan yang sudah diklasifikasikan. Dan pembayaran itu langsung diberikan setelah semua jelas payung hukumnya. Berkasnya saat ini, terakhir ada di Pak Sekda,” tutur nya.(nal)

Di depan Taman Tekno BSD City

Kabar6- Sejumlah Pohon Tumbang di wilayah Tangerang Selatan, akibat hujan angin disertai petir.

Satu pohon besar tumbang di depan sekolah Ora et Labora, Serpong.Lalu lintas macet.

Pohon lain yang tumbang di Taman Tekno BSD City, Serpong.

Pohon tumbang juga ditemui di depan stasiu7n kereta api Rawa Buntu. (z)

Depan sekolah Ora et Labora

Kasat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta, Kompol Martua Raja TL Silitonga.(*)

Kabar6-Kepolisian Polresta Bandara Soekarno Hatta memastikan tidak ada transaksi pembayaran dalam pengajuan rehabilitasi Iwa Kusuma alias IK (46), rapper dan aktor yang tertangkap tangan membawa tiga linting ganja di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu (29/4/2017) lalu.

“Semua proses ini gratis. Saya pastikan tidak ada masalah uang atau pembayaran dalam kegiatan pengajuan rehabilitasi oleh keluarga IK. Karena, ini bentuk pelayanan kepada masyarakat dan masalah penegakan hukum,” ujar Kasat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta, Kompol Martua Raja TL Silitonga saar dikonfirmasi kabar6.com, Selasa (2/5/2017).

Martua menjelaskan, pihaknya telah menerima surat permohonan rehabilitasi dari keluarga IK sejak Senin (1/5/2017).

“Tim penyidik sudah menerima suratnya dari Senin. Tapi, karena Senin BNN belum beroperasi berbarengan dengan Mayday, maka Selasa pagi kami baru menyerahkan surat resmi pengajuan rehabilitasi IK ke BNN. Makanya, siang baru IK dibawa ke BNN Pusat,” tutupnya. (tia)

Kabar6- Kebakaran lapak kembang di Bintaro.(cep)

Sekda Kab.Tangerang, Iskandar Mirsad.(*)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menyikapi serius keluhan warga tentang kerusakan toilet di Gedung Usaha Daerah (GUD).

Pemkab tahun ini menggelontorkan dana sebesar Rp5 Miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), untuk merehabilitasi GUD tersebut.

“Kami sudah anggarkan Rp5 Miliar, untuk rehabilitasi GUD, termasuk toilet- toilet rusak,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsad, kepada Kabar6.com, Selasa (2/5/2017).

Menurutnya, pelaksanaan rehabilitasi GUD, rencananya akan direalisasikan paling lambat pertengahan tahun ini.

“Kami minta warga bersabar dulu atas kondisi yang terjadi di GUD ini,” katanya.(K6)

Kabar6-Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Hukum tak kunjung disahkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dengan alasan masih menunggu hasil evaluasi Raperda yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten.

Ketua Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Abdul Hamim Jauzie mengatakan, bahwa Raperda Bantuan Hukum tak kunjung disahkan.”Informasi yang kami peroleh dari Pansus DPRD, kita harus menunggu hasil evaluasi dari Pemrov Banten,” ujarnya, Selasa (2/5/2017).

Kepala Biro Hukum Banten pun memberitahukan, bahwa hasil evaluasi sudah dikirimkan ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan sejak 4 Oktober 2016.”Setelah kami menghubungi Kepala Biro Hukum Banten dan memperoleh informasi seperti itu,” katanya.

Kemudian mereka menghubungi Bagian Hukum Pemerintah Kota Tangerang Selatan.” Jawaban yang kami peroleh malah aneh, katanya Raperda baru akan dikirim ke Provinsi untuk dievaluasi,” ujarnya.

LBH pun menghubungi Wakil Walikota Tangerang Selatan atas persoalan ini namun tidak direspon.”Kami juga menghubungi Wakil Walikota Tangsel dan menyampaikan persoalan tersebut, namun tidak mendapatkan respon. Atas hal itu kami berpendapat, Pemkot Tangsel tidak peduli pada warga miskin yang sedang menghadapi masalah hukum. Predikat Kota Peduli HAM yang disandang Tangerang Selatan sangatlah tidak pantas,” pungkasnya. (dina)

Iwa K

Kabar6-Setelah dilakukan pemeriksaan, rekan dari Iwa Kusuma atau yang akrab disapa Iwa K (46) yakni, Y diketahui positif menggunakan ganja.

“Jadi sejauh ini Y dan IK memang kemungkinan sering memakai ganja bersama. Dari hasil pemeriksaan pun, Y juga positif mengandung THC,” ungkap Kasat Narkoba Polresta Tangerang, Kompol Martua Raja TL Silitonga di Mapolresta Bandara Soekarno Hatta, Selasa (2/5/2017).

Diketahui, Y diringkus pada Senin (1/5/2018) malam di salah satu tempat kawasan Jakarta Selatan. Saat ditangkap, Y pun pasrah dan tak melakulan perlawanan pada petugas yang melakukan penangkapan.

Saat ini, Y dan IK tengah berada di BNN pusat untuk menjalani Assessment oleh tim yang disediakan BNN yakni, bidang kedokteran, hukum dan psikologi. (Shy)