Wali Kota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah, memimpin apel Hari Otda.
Kabar6- Wali Kota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah, saat memimpin apel Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) di lingkup Pemkot Tangerang, menuturkan, berbagai dinamika pembangunan kota dengan segala persoalan dan tuntutannya, tentunya harus dapat direspon dengan cepat dan tepat. Terlebih dalam hal pelayanan.
Berbagai perbaikan kualitas pelayanan publik pun terus dilakukan. Bahkan sejak 2009-2016, berbagai upaya untuk mengintegrasikan pelayanan terpadu berbasis jaringan sudah dilakukan. Mulai dari pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika, Penetapan Platform Aplikasi, Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), Perekrutan CPNS Programmer, Integrasi Aplikasi, Jaringan Area Luas atau Wide Area Network (WAN), Aplikasi Transaksional, Front Office Kantor Kelurahan, Dashboard Aplikasi hingga Tangerang Live Room (TLR) sebagai pusat informasi dari berbagai OPD serta masyarakat berbasis E-Government dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Hingga melakukan Memorandum of Understanding (MoU) Tangerang Smart City Partnership dengan daerah lain, dalam rangka mengembangkan Smart City atau Kota Pintar sebagai perangkat atau media yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pemda khususnya dalam pelayanan publik.
Berbagai prakarsa tersebut, tegas Arief, tak lain untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Tangerang. Dengan demikian, pelayanan publik berkualitas yang menjadi salah satu wujud dari tata pemerintahan yang baik atau good governance dapat senantiasa menjadi bagian dari upaya Pemkot Tangerang disetiap penyelenggaraan pelayanannya kepada masyarakat, dan tentunya, sejalan dengan tema Hari Otda yaitu “Dengan Semangat Otda, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui Electronic-Government”.
“Berbagai pelayanan serta informasi dapat diakses melalui aplikasi Tangerang LIVE. Ini salah satu upaya kami untuk permudah pelayanan publik,” ucapnya.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo dalam amanatnya pada Peringatan Hari Otda ke-XXI, Selasa (25/04) mengatakan,
dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus mampu memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya. Termasuk melibatkan seluruh masyarakat maupun kalangan dunia usaha di dalam setiap proses pembangunan.
“Setiap Pemda diwajibkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan,”
Pemerintah pusat melalui berbagai instrumen kebijakan dan program, jelas Mendagri, terus mendorong dan mendukung upaya Pemda dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi, pemerintah melalui Program Nawa Cita Kabinet Kerja telah bertekad membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Menurutnya, salah satu instrumen kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam rangka membangun daerah adalah alokasi dana transfer untuk setiap daerah otonom. Yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, ada dana untuk setiap desa. Pemerintah berharap, dana transfer dan dana desa itu dapat dikelola secara transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Wujud utama dari peningkatan kinerja, tak lain ditujukan agar semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat,” tegas Tjahjo.
Di momen Hari Otda ke-XXI, dirinya berpesan, setiap Pemda harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai, seraya mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan Otda. Dengan senantiasa fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing perekonomian daerah.
“Setiap Pemda juga harus berinisiatif untuk mengelola pelayanan publik berbasis E-Government. Pemda harus memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahannya,” imbaunya.
Dalam catatannya, sudah cukup banyak Pemda yang mengembangkan E-Government dalam penyediaan pelayanan publik, mulai dari Pemda provinsi maupun Pemda kabupaten/kota.
Seperti halnya penggunaan teknologi informasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, yang menegaskan, Pemda dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.(z/hms)
