Kabar6-Tarif ambulans Rumah Sakit (RS) Kartini Rangkasbitung dikeluhkan masyarakat tidak mampu. Seorang warga Kecamatan Sobang harus mengeluarkan uang sebesar Rp1.550.000 untuk biaya ambulans yang mengantar jenazah anaknya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi PDI Perjuangan Aan Suranto meminta manajemen RS Kartini mengkaji ulang tarif tersebut.

“Ya, kalau dianggap masyarakat itu sangat mahal harapan kami agar RS mengkaji ulang tarif itu,” kata Aan, Selasa (26/2/2019).

Aan berharap, rumah sakit juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu karena tarif yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

“Terutama pada tarif sopir, pendamping dan sarana. Ini yang saya rasa terlalu tinggi dan harus disesuaikan kembali. Jadi saya minta RS harus mengkaji ulang tarif ambulans nya agar tidak memberatkan masyarakat,” tegas Aan.

Direktur RS Kartini drg Meutia Elda menerangkan, tarif ambulans baik digunakan untuk mengantar jenazah maupun pasien rujukan dihitung berdasarkan jarak (kilometer).

Bagi pasien umum dengan jarak 1-20 kilometer dikenakan tarif Rp150.000 dengan rincian Rp50.000 BBM, Rp50.000 sopir, dan Rp50.000 sarana. Tarif tidak dikenakan bagi bagi pasien BPJS dengan jarak 1-5 kilometer, namun tarif akan diberlakukan jika jarak sudah enam kilometer lebih.**Baca Juga: Pengelola Tandon Ciater Klaim Sempat Tolak Izin Kampanye JARI’98 .

Misalnya, jika jarak 50 kilometer maka keluarga yang hendak mengantar jenazah dengan ambulans harus mengeluarkan biaya sebesar Rp1.087.500 dengan rincian BBM Rp187.500, sopir Rp150.000, pendamping Rp150.000 dan sarana Rp600.000.

“Semakin jauh ya semakin mahal lagi sopir dibayar, masa saya bayar sopir ke Serang dengan ke Jakarta sama,” katanya Meutia.(Nda)

Kabar6-Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Cibenda, Desa Sukarame, Kecamatan Carita sebanyak 37 unit sudah hampir selesai diperkirakan sekitar 80 persen.

Bupati Pandeglang Irna Narulita berharap, Huntara ini segera selesai agar dapat segera dihuni oleh para korban bencana.

“Semoga dalam waktu dekat ini segera selesai agar warga yang terdampak tidak lama menunggu,” kata Irna, Selasa (26/2/2019).

Sementara, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Syarif Hidayat mengungkapkan jika Huntara yang dibangun di wilayah Cibenda memang hampir selesai.

Untuk yang di Citanggok, Desa Teluk, Kecamatan Labuan menurutnya saat ini tinggal spandek dan dingding.

“Semuanya sudah ready, di Cibenda sebanyak 37 unit dan di Citanggok 248 unit,” terangnya.

Sarif menjelaskan, jika anggaran yang diperlukan untuk membangun satu unit huntara kurang lebih memakan anggaran 14,475 juta.

“Targetnya semua Huntara harus selesai tanggal 5 april. Dan yang dibangun disni termasuk dari bantuan Kapolda 100 unit,” terangnya.

Dan, dari seluruh Huntara yang akan dibangun sebanyak 824, yang sudah selesai di Sumur 300 unit oleh BUMN. Cibenda 37, Citanggok 248, dan beberapa titik lainnya yang sedang proses.

Sementara, Kolonel Czi Ito Hediarto Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan, pembangunan Huntara tersebar di 15 titik dengan total 824 unit, baik yang dibangun oleh BNPB maupun dari bantuan.

Menurut Kolonel Czi Ito, rencana Huntara yang akan dibangun oleh BNPB sebanyak 481 unit.**Baca juga: Razia di Boulevard BSD, 70 kendaraan Kena Tilang.

“Termasuk disini (Cibenda) merupakan dari BNPB, selain dari kami, banyak juga dari donasi, dan kami sangat menyambut baik mudah-mudahan ini segera selesai,” kata Kolonel Ito lagi.(Aep)

Kabar6-Razia gabungan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Tangerang Selatan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) UPT Serpong di Jalan Boulevard BSD, fokuskan kelengkapan surat kendaraan.

Hal itu diungkapkan Ipda Agus, Kanit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali) Polres Tangsel. Dikatakannya, razia kepolisian ini gabungan dengan pajak. Pihaknya menyasar kelengkapan surat kendaraan baik roda dua maupun empat.

Ipda Agus bilang, ada 70 kendaraan roda dua dan roda empat yang STNK nya mati dan tidak memiliki kelengkapan SIM. “Kita akan lakukan penilangan sebagai efek jera buat sipengendara,” ungkap Ipda Agus.

Pesan Ipda Agus, diharapkan agar masyarakat segera melengkapi surat kendaraan dan kelengkapan kendaraan seperti helm, kaca spion an kelengkapan lainnya.

Masih di lokasi razia, Kasi Penerimaan dan Penagihan Bapenda UPT Serpong, Sudarto menuturkan, kepada para pengendara yang tidak melengkapi diri dengan surat kendaraan, pihak Bapenda akan memberikan surat pernyataan kesiapan bayar pajak.

“Dan, kita akan berikan tenggang waktu tujuh hari kedepan untuk membayar melalui Samsat terdekat. Setelah itu kita akan berikan notis tahunan,” terang Sudarto.

**Baca juga: Dievakuasi ke Rumah Sakit Rujukan, Dua Orangtua Bayi Tak Dapat Dihubungi.

Sudarto bilang, perlu diketahui bahwa bagian depan dari STNK itu untuk kepolisian dan bagian belakang pada STNK itu adalah notis. “Dan itu untuk pajak,” pungkasnya. (jic)

Kabar6-Pihak pengelola Tandon Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan menyatakan tak pernah dipamiti oleh Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) 98.

Aksi relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’aruf Amin digugat karena dianggap telah melanggar tindak pidana pemilu.

Sutikno, manajer lapangan Tandon Ciater mengaku baru mengetahui rencana kegiatan dari status media sosial milik temannya. Ia kemudian bertanya kepada temannya dan langsung mengklarifikasi.

“Saya tidak pernah mengeluarkan izin. Apalagi menandatangani izin acara itu,” katanya kepada kabar6.com ditemui di Pamulang, Selasa (26/1/2019).

Pria yang akrab disapa Zbenk itu bilang, dirinya bahkan sempat menyarankan kepada JARI’98 agar terlebih dulu sowan konsultasi ke Bawaslu. Sebab berdasarkan informasi yang didengarnya kelompok relawan kandidat petahana akan menggelar acara deklarasi.

“Karena deklarasi, saya seminggu sebelumnya sudah tidak memberikan izin,” ujarnya. Zbenk juga pastikan bahwa lokasi kegiatan pengerahan massa yang digagas JARI’98 di area luar Tandon Ciater.

Lahan tersebut rencananya akan segera dibangun gedung milik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangsel. Semua informasi di atas telah disampaikan olehnya secara langsung ke Ketua Sentra Gakumdu, Ahmad Jazuli.**Baca juga: Kasus Nyawer, Pengelola Tandon Ciater Dicecar 14 Pertanyaan.

“Walaupun sebetulnya saya bingung untuk menjawab karena tidak ada kaitannya dengan saya. Tapi saya datang biar semuanya jelas,” ujar Zbenk.(yud)

Kabar6-Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang pascaterjadi kebakaran Senin (25/2/2019) malam kemarin.

“Barusan Puslabfor datang, namun selesai seratus persen sih belum. Sudah ada beberapa barang yang dibawa itu menjadi kewanangan Puslabfor, nanti selesai kita akan dilakukan pembersihan lokasi,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Dadi Budaeri saat dimintai keterangan dilokasi (26/2/2019).

Dadi berharap, mudah-mudahan malam ini selesai mengidentifikasi Puslabfor, terus besok sampai lusa pihaknya akan melakukan perbaikan.

Sedianya, pengecekan di RSUD Kota Tangerang dilakukan oleh total 15 orang petugas, terdiri dari 4 orang petugas Puslabfor dan selebihnya didampingi petugas dari satuan Polsek dan Polrestro Kota Tangerang.

Sementara itu, Direktur Utama RSUD Kota Tangerang, Feriyansyah mengatakan pasca kebakaran pihaknya masih menghitung kerugian yang dialami oleh Rumah Sakit.**Baca juga: Wakil Walikota Tangerang Berikan Pembelajaran Pada Calon Sekolah Adiwiyata.

“Sejauh ini kita sudah menghitung jadi nanti teranalisis dulu, nggak bisa bilang sekian kerugian tidak,” paparnya.(Oke)

Kabar6-Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin memberikan pembelajaran pada seluruh Calon Sekolah Adiwiyata di Kota Tangerang.

Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu cara awal bagaimana membentuk karakter anak menjadi pribadi yang bersih dan sehat.

Hal tersebut disampaikan Sachrudin saat hadir dalam penutupan kegiatan Sosialisasi Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Tahun 2020 yang bertempat di SMPN 9 Kota Tangerang, Kelurahan Cibodas, Selasa (26/2/2019).

“Memang untuk mempertahankan itu tidak mudah, Sekolah Adiwiyata yang sudah dibentuk ini harus dipertahankan kalau bisa malah ditambah,” ujarnya.

Kegiatan yang merupakan persiapan dari penilaian Sekolah Adiwiyata ini, kata Sachrudin, diharapkan juga dapat menimbulkan perilaku PHBS lingkungan tempat tinggal.

“Nanti akan kebawa dengan sendirinya, mereka tanpa sadar dirumah pun akan peduli lingkungan. Untuk itu, ada narasumber dari KLHK dimanfaatkan dengan baik. Apa yang masih menjadi kekurangan di evaluasi sebelum penilaian dilakukan,” katanya.

Selain menyinggung kesiapan masing-masing sekolah, kegiatan yang dihadiri 250 orang peserta perwakilan dari pengurus dan komite sekolah diminta untuk saling bekerjasama dengan dinas terkait.

“Jangan sungkan, butuh saran atau masukan apapun bicarakan dengan dinas terkait. Dinas terkait juga jangan diam saja, bantu pendampingan, tanyakan apa yang kurang dari persiapannya,” pungkasnya.**Baca juga: Kasus Nyawer, Pengelola Tandon Ciater Dicecar 14 Pertanyaan.

Melalui sosialisasi ini nantinya akan dibentuk 68 Calon Sekolah Adiwiyata Kota Tahun 2020, 40 Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019, 53 Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2019, dan 9 Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2019.(Vee)

Kabar6-Utusan pengelola Tandon Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) datang memenuhi undangan Sentra Gakumdu setempat. Pemanggilan itu terkait temuan aksi nyawer duit saat kegiatan kampanye yang digelar kelompok Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) ’98.

“Tadi ada sekitar 14 pertanyaan ke saya,” ungkap manajer lapangan Tandon Ciater, Sutikno, saat ditemui kabar6.com di kawasan Pamulang, Selasa (26/1/2019).

Ia telah dimintai keterangan sekitar 30 menit oleh Ketua Sentra Gakumdu Tangsel, Ahmad Jazuli. Adapun kegiatan relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’aruf Amin.

Tikno memastikan bahwa kegiatan pengerahan massa yang sempat viral di berbagai media sosial itu digelar di luar pagar. “Jadi pertanggungjawaban pengelola Tandon Ciater itu dari pintu gerbang ke dalam,” jelasnya.

Menurut Tikno, letak panggung kampanye JARI’98 di area lahan bangunan yang belum jadi. Lahan tersebut rencananya akan ditempati oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangsel.

“Karena lokasinya di situ maka saya enggak bisa menjelaskan banyak. Ya kan. Saya arahkan agar bertanya ke Dishub,” tegasnya.

Sutikno bilang, sebab lahan yang dipakai oleh JARI’98 merupakan area parkir kendaraan bermotor yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan.

Dishub sebagai organisasi perangkat daerah yang punya kewenangan serta menentukan. Apakah boleh atau tidak lahannya dipakai untuk kegiatan oleh pihak luar.**Baca juga: Hari Ini Sentra Gakumdu Panggil Saksi Nyawer di Tandon Ciater.

“Mungkin kalo Agus Darsa dimintai keterangan maka enggak akan berkepanjangan sampai pengelola Tandon dipanggil,” ujar Tikno.(yud)

Kabar6-Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pasiwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang, mengklaim hanya sebagai tim teknis saat pengurusan perizinan Karaoke dan Bar Enigma di Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Demikian dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Disporabudpar Kabupaten Tangerang, Ahcmad Taufik kepada kabar6.com, Selasa (26/2/2019).

“Tempat hiburan malam apapun itu bentuknya, khususnya Enigma yang punya kewenangan DPMTPSP. Kita hanya mengikuti musyawarah dan memberikan rekomendasi,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, terjadi keributan dan dugaan pelanggaran di Enigma yang lokasinya di Wilayah Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.**Baca juga: Lagi, Keributan Antar Pengunjung Pecah di Enigma.

Mencuat dugaan, bila keributan yang terjadi akibat adanya saling senggol antar pengunjung yang berujung keributan itu juga dipicu akibat minuman keras.(bam)

Kabar6-Sopir dump truk bermuatan batu yang kecelakaan di Jalan MH Thamrin, Kota Tangerang, Selasa (26/2/2019) dini hari tewas setelah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bethsaida.

Kanit Laka Satlantas Polres Metro Tangerang Kota AKP Isa Ansori mengatakan pada saat kecelakaan sopir harus dilarikan ke RS Bethsaida karena mengalami luka yang cukup serius.

Namun, dirinya mendapatkan kabar bahwa sang sopir truk berwarna hijau itu telah mengembuskan napas terakhirnya.

“Iya meninggal di rumah sakit. Tapi sempat dapat perawatan,” katanya.

Isa menjelaskan insiden bermula ketika dump truk bernopol B 9156 TDE yang dikemudikan Abdul Zakaria melintas dari arah Serpong menuju Kota Tangerang. Ketika melintas di Jalan MH Thamrin, sang sopir mengalami out of control hingga menghantam badan jalan tol dan tiang listrik.

Tak hanya menghantam badan jalan tol dan tiang listrik, dump truk itu kemudian terpelanting mengenai kendaraan minibus jenis Karimun bernopol F 1867 LI yang dikendarai oleh Riyan.

“Datangnya dari arah Serpong, nabrak badan tol terus kena kendaraan lain di sebelahnya,” jelasnya

Menurut Isa, kecelakaan ini diakibatkan karena sopir truk mengantuk sehingga kehilangan kendali saat mengemudikan kendaraannya.

“Sopir mengantuk sehingga hilang kendali,” ucapnya.**Baca Juga: Truk Bermuatan Pasir Terguling di Kebon Nanas.

Diberitakan sebelumnya, Sebuah truk terguling di tengah Jalan Raya MH Thamrin, persisnya di Flyover menuju ruas masuk tol Kebon Nanas, Kota Tangerang. Truk besar bermuatan pasir itu terguling setelah sebelumnya menabrak jalur pembatas di kedua ruas jalan.(Vee)

Kabar6-Mulai 1 Mei 2019, Penerima Bantuan Manfaat (KPM) di Kabupaten Pandeglang tidak mendapatkan bantuan Beras Sejahtera (Rastra) berbentuk barang, melainkan uang sebesar Rp110.000 setiap bulan kepada 98.064 KPM yang dimasukan ke Kartu Keluarga Sejahtra (KKS).

Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan menerapkan penyaluran Rasta ke non tunai yang akan berlangsung pada 1 Mei 2019. Saat ini Pemkab masih memantangkan penyaluran program Bantuan Pengan Non Tunai (BPNT) itu.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang Tati Sugihari mengatakan, uang didalam kartu tersebut tidak dapat diambil, hanya bisa dibelanjakan dengan beras dan telur di setiap e-warong.

“Mereka belanja diam Agen Bank yang disebut e-warong, karena transaksi menggunakan elektronik,” kata Tati usai rapat di Opproom Setda Pandeglang, Selasa (26/2/2019).

Dalam ekspos tadi, Tanti menyebutkan ada delapan pihak yang telah mengajukan menjadi calon suplayer. Meski Tati tak menyebutkan ke delapan pihak tersebut nantinya akan dibahas bersama Sekretaris Daerah (Sekda).

“Kita akan bawa ke forum rapat ke delapan suplayer yang dipimpin oleh Pak Sekda untuk dibahas. Dari delapan ini berapa yang akan menjadikan untuk suplayer untuk memasok beras dan telor ke seluruh lokasi di Pandeglang,” tandasnya.**Baca Juga: UM dan UAM di Lebak Diikuti 3.200 Siswa MI.

Tati menerangkan, e-warong yang bisa menjadi agen adalah agen yang sudah melamar ke Pemkab Pandeglang yang telah memenuhi syarat yang akan mendapatkan pasokan dari suplayer.(aep)