Kabar6-PK,21 tahun, seorang wanita yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Corona melahirkan dan menjalani perawatan di RSU Tangsel. Sayangnya, bayi laki-laki yang baru saja dilahirkan perempuan itu meninggal dunia.

Ketika dikonfirmasi manajemen RSU Tangsel menolak memberikan penjelasan secara langsung. Kepala Bidang Pelayanan Medis RSU Tangsel, Enji Sepraliana meminta agar mengirimkan surat resmi wawancara untuk mendapatkan penjelasan itu. “Jadi harus bersurat dulu secara resmi untuk mendapat penjelasan,” ujarnya Senin (20/4/2020).

Meninggalnya bayi itu berdasarkan data Surat Keterangan Kematian (SKK) Nomor A.02.01/SKK RSU Tangsel/IV/2020 dijelaskan, bahwa bayi tersebut meninggal dengan keterangan “Lahir Mati” dan berstatus PDP Covid-19.

**Baca juga: PSBB Tangerang Raya, Gubernur Wahidin Pastikan KRL Tetap Beroperasi.

Jenazah bayi malang itu akhirnya dimakamkan di TPU Jombang, pada Minggu 19 April 2020 pagi. Proses pemakamannya disebutkan mengikuti protokol keselamatan Covid-19 lengkap pakai alat pelindung diri.

Berdasarkan data yang dihimpun tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Tangsel per Senin, 20 April 2020 pukul 15.00 jumlah warga PDP meninggal bertambah tiga jiwa dari sehari sebelumnya. Kini PDP meninggal totalnya 41 orang.(yud)

Kabar6-Gubernur Banten Wahidin Halim atau WH memastikan KRL tetap beroperasi selama penerapan pembatasan sosial berskala besar di Tangerang Raya. “KRL atau commuter line di stasiun Tangerang Raya tetap beroperasi, tetapi ada pembatasan jam operasional,” ujarnya saat melakukan peninjauan langsung beberapa titik check point di ruas jalan di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan serta beberapa stasiun KRL, Senin (20/04/2020).

Selain pembatasan jam operasional, kata Wahidin, dilakukan pembatasan jumlah penumpang, menerapkan protokol kesehatan yang ketat? petugas dengan ketat mengawasi pelaksanaan physical distancing seperti pengecekan suhu tubuh dan jaga jarak aman penumpang.

Peninjauan tersebut dalam rangka memantau serta memastikan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. “Jam 5 pagi tadi saya melakukan tinjauan ke Stasiun Kereta Api Serpong Tangerang Selatan serta melakukan check point dibeberapa ruas jalan di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan,”ujar Gubernur WH.

Gubernur WH ingin memastikan bahwa petugas di stasiun melakukan penjagaan ketat untuk penerapan social distancing sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

**Baca juga: Penindakan PSBB, Puluhan Pengendara di Serpong Diminta Putar Balik.

Diketahui bahwa sejak diberlakukannya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejumlah stasiun di Tangerang Raya melakukan pembatasan diantaranya keberangkatan.

Awalnya kereta dari Stasiun Tangerang sebelumnya pukul 04.30 WIB, berubah menjadi pukul 05.50 WIB. Sementara keberangkatan terakhir kereta dari Stasiun Tangerang yang sebelumnya pukul 22.15 WIB, kini menjadi pukul 17.49 WIB. (*/Oke)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19.

Bantuan yang disalurkan juga  mengalami perubahan, dari sebelumnya Rp per Kepala Keluar (KK) naik menjadi Rp 600 per-KK.

“Hari ini sudah mulai disalurkan. Secara bertahap sudah mulai disalurkan sebesar Rp 600 ribu per KK,” terang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, kepada Kabar6.com, Senin (20/5/2020).

Saat disinggung naiknya nominal bantuan kepada masyarakat tersebut, apakah nantonya tidak akan berpengaruh pada kuota jumlah penerimanya. Pihaknya mengatakan datanya masih terus bergerak. “Jadi masih sangat dinamis,” katanya.

Meski begitu, sambung Rina, saat ini Pemprov Banten telah berupaya untuk meringankan beban masyarakat melalui bantuan keuamgan dari sumber anggaran APBD Provinsi Banten kepada masyarakat yang terdampak covid-19 agar bisa dibantu.

Nilainyapun saat ini sedikit mengalami kenaikan, dan mudah-mudahan akan segera bisa disalurkan kepada para penerimanya secara keseluruhan dalam waktu dekat.

“Sementara ini bertahap, untuk Tangerang Raya dulu. Terus berperoses,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengaku khawatir akan ada masyarakat lainnya yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemrov Banten karena nilai bantuan mengalami kenaikan dari sebelumnya direncanakan untuk diberikan kepada 670 ribu KK. Dimana, masing-masing KK akan mendapatkan Rp 500 ribu, kini naik menjadi Rp 600 ribu per-KK-nya.

**Baca juga: DPRD Banten Sebut Pendataan Bansos Terdampak Covid-19 Kacau.

Dirinya juga mempertanyakan dasar perhitungan dan pendataan sebelumnya, sehingga ditengah perjalanannya mengalami perubahan.

“Berarti gak jadi 670 ribu KK dong. Tampa perhitungan yang jelas. Kacau ya,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan melakukan penindakan pengendara roda dua di cek poin lRawa Buntu, Serpong pada hari ke 3 penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Tangsel.

Dalam pantauan dilokasi, terlihat para penumpang di cek KTP lalu jika tak satu KTP maka mereka diminta turun dan diseberangkan ke sisi jalan dengan tujuan si pengendara memutar balik dan menjemput si penumpang. “Ada lebih dari 50 penumpang diturunkan dan pengendaranya diminta putar balik,” ujar Kasat Lantas Polres Tangael, Ajun Komisaris Bayu Marfiando, Senin 20/4/2020.

Dia menegaskan, pengendara yang melanggar peraturan PSBB akan diberi teguran simpatik, dan blangko teguran itu pun tidak ada sanksi.

“Kalaupun tak lengkap hanya putar balik saja, kalau tak punya masker kami kasih masker, kalau duduknya belum rapi sesuai ketentuan kita atur lagi, kalau melebihi kapasitas kami suruh putar balik,” ujarnya.

Sementara itu, Perwira Pengendali Cek Poin Rawa Buntu, Iptu Suprayitno mengatakan, pengendara yang ditindak tadi lebih dari 50.

**Baca juga: Rapid Test Covid-19 Belum Sentuh Masyarakat Umum.

“Diberikan teguran suruh turun, yang tidak satu domisili suruh turun, lalu kita sebrangkan ke sisi jalan, agar pengendara memutar balik dan menjemput si penumpang,” terangnya.

Diharapkan dengan adanya penindakan ini, masyarakat lebih menaati aturan selama PSBB.(eka)

Kabar6-Tim dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP dan Dinas Perkim Kabupaten Lebak mendatangi lokasi pembangunan perumahan Ares Residence, di Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Senin (20/4/2020).

Mereka menindaklanjuti laporan warga Kampung Babakan Kalapa, Desa Aweh yang rumahnya terendam banjir pada Jum’at (17/4/2020) malam. Warga menuding, banjir disebabkan saluran air yang tertutup karena proses pembangunan perumahan tersebut.

“Kami melakukan verifikasi aduan banjir di Kampung Babakan Kalapa. Hasil verifikasi kami, dari kegiatan pembangunan perumahan ada saluran irigasi dari Cirende yang tersumbat karena aktivitas pengurukan,” kata Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lebak, Dasep Novian kepada wartawan.

Sebenarnya menurut Dasep, banjir yang merendam rumah warga sudah harus bisa diantisipasi oleh pengembang mengingat pembangunannya sudah dilengkapi dokumen lingkungan.

“Di sana sudah ada antisipasi kalau ada saluran air yang mengalir masuk ke daerah perumahan sudah diantisipasi dalam dokumen itu, sehingga seharusnya dampak bisa diantisipasi,”  jelas Dasep.

“Kami berikan sanksi administrasi berupa surat peringatan kepada pengembang. Betul (Mengabaikan dokumen lingkungan) karena di dokumen lingkungan itu sudah mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi. Nanti kita lihat di dokumen apakah dampak banjir ini sudah tercover, harusnya sih sudah,” terang dia.

**Baca juga: Mayat Tak Utuh Ditemukan Warga di Sungai Cimenekung Lebak.

Marketing Ares Residence R. Doni Sasmito, mengatakan, tim teknis berada di Jakarta.

“Kalau tadi berdasarkan komunikasi by phone akan segera dikerjakan, segera direspon. Kami diminta untuk membuatkan saluran air dari sebelah timur dialirkan masuk ke perumahan kami untuk dibuang ke Kali Cikatapis,” kata Doni.(Nda)

Kabar6-Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengklaim selama tiga hari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jumlah kasus virus corona atau Covid-19 di Kota Tangerang menurun.

“Kalau dilihat dari data memang ada penurunan kasus positif,” kata Arief kepada wartawan di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang Senin, (20/4/2020).

Arief tidak menjelaskan secara rinci atas penurunan kasus positif yang terjadi di Kota Tangerang tersebut. Namun pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu atas penurunan kasus tersebut. “Detailnya ada, tapi kita evaluasi dahulu, satu minggu ini baru keliatan berdasarkan pemeriksaan PCR,” katanya.

Karena, kata Arief, metode pemeriksaan paling akurat adalah pemeriksaan PCR, yakni pemeriksaan spesimen dari Swab tenggorokan dan mulut, untuk mengetahui DNA virus dalam tubuh.

**Baca juga: Fokus Covid 19, Mulai Hari Ini RSUD Kota Tangerang Tak Terima Pasien Umum.

Melansir situs https://maps.tangerangkota.go.id/corona/ update saat ini jumlah kasus Covid-19 itu berjumlah 108 kasus terkonfirmasi, 72 orang aktif, 17 orang meninggal, 19 orang sembuh, 540 orang PDP, 1.577 orang ODP dan 231 orang OTG. (Oke)

Kabar6- Memasuki hari ke-3 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar  melakukan pemantauan chek point di daerah perbatasan dan lokasi kecamatab.

Titik Chek Point yan ditanjau Bupati Tangerang yaitu  di jalur Malang Nengah perbatasan Kecamatan Legok Tangerang dengan Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, dilanjutkan meninjau Chek Point pertigaan LG Legok, Dan Chek point Citra Raya Cikupa.

Di sela-sela kunjungannya Zaki mengungkapkan bahwa di hari ketiga pelaksanaan PSB di Kabupaten Tangerang jumlah pelanggaran cenderung berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya masyarakat sudah lebih peduli untuk terutama menggunakan masker saat bepergian keluar rumah.

“Dihari ke 3 ini masih ada satu dua pelanggaran yang tidak memakai masker tetapi tidak begitu banyak,  90 persen lebih masyarakat yang keluar rumah sudah mulai peduli dengan menggunakan masker,” kata Zaki.

Dia menambahkan, ada beberapa pelanggaran seperti para pengguna roda empat yang masih belum mematuhi posisi tempat duduk sesuai yang tertera dalam aturan PSBB tapi secara keseluruhan kurang lebih 90 persen masyarakat telah disiplin.

“Apabila masyarakat terus konsisten dan disiplin dalam penerapan PSBB dan pola hidup bersih saya sangat yakin tingkat corona di Kabupaten Tangerang bisa menurun,” terangnya.

**Baca juga: Dukung PSBB, Forum RW 08 Adiyasa Perketat Penjagaan Warga Masuk Perumahan.

Bupati Tangerang berharap agar PSBB bisa meminimaliir angka pasien yang terpapar Covid -19 yang saat ini jumlahnya mengalami kenaikan, Pemkab Tangerang saat ini berupaya agar jumlah ODP, PDP dan terkonfirmasi positif tidak bertambah. Tentunya pembatasan sosial harus terus disosialisasikan kepada warga Kabupaten Tangerang, agar seluruhnya bisa membatasi semua urusan, baik bepergian urusan keluarga maupun urusan yang lainya.

“Kami sangat mengharapkan kedisiplinan dari masyarakat karena tanpa kedisiplinan dari masyarakat PSBB ini tidak ada gunanya,” harap Zaki. (Tim K6)

Kabar6-Ketua DPRD Banten, Andra Soni menilai proses pendataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masyarakat yang akan mendapatkan bantuan dampak wabah Corona kacau.

Menurutnya, hal itu terlihat dari perubahan alokasi bantuan yang diperuntukan kepada 670 ribu Kepala Keluarga (KK) se-Provinsi Banten. Dimana, masing-masing mendapatkan Rp 500 ribu. Kini, naik menjadi Rp 600 ribu untuk per KK-nya.

Atas kenaikan tersebut, pihaknya khawatir akan ada masyarakat lainnya tidak akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Banten, karena kuota menjadi berkurang, akibat bantuan yang disalurkan menjadi naik.

“Berarti penentuan 670 ribu kemarin tanpa dasar dong,” ujarnya kepada Kabar6.com, Senin (20/4/220).

Semestinya, kata Andra, Pemprov sudah siap dengan datanya karena informasi yang diterima DPRD pendataan sudah selesai sehingga muncul angka 670 ribu KK. “Bahwa kemudian sekarang terjadi perubahan besaran bantuan kami DPRd belum diberitahu,” kata Andra.

Sebelumnya, Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,22 triliun yang rencananya akan dialokasikan untuk bantuan kepada 670 ribu KK yang terdampak covid-19. Dimana, masing-masing akan mendapatkan Rp 500 ribu per-KK-nya, dan saat ini naik menjadi Rp 600 ribu per KK.

Atas kondisi tersebut, sambung Andra, pihaknya mempertanyakan dasar perhitungan sebelumnya, yang kemudian saat ini justeru mengalami perubahan.

“Yang patut kita tanyakan adalah penentuan 670 ribu kk dalam penggangaran sebelumnya dasarnya darimana?.Apakah dari perhitungan atau dari asumsi ?.Jangan sampai Tangerang Raya Rp 600 ribu, sementara wilayah lain Rp 500 ribu,” katanya.

Dirinya juga mengaku, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan  pemberitahuan, terlebih didilibatkan dalam penetuan angka serta jumlah bantuan, khususnya mengenai perubahan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 di Provinsi Banten dari Pemprov.

**Baca juga: Honor dan Konsumsi Cegah Covid-19, BPBD Banten Rogoh Rp1 Miliar.

Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti  mengatakan dengan berubahnya angka nominal yang diberikan kepada masyarakat, nantinya akan diikuti dengan regulasi selanjutnya.

“Ya regulasi pasti mengikuti setiap perubahan. Nanti pak Gubernur yang akan menyampaikannya langsung,” katanya.

Menurut Rina, kuota penerima masyarakat yang mendapatkan bantuam dari Pemprov Banten yang sebelumnya telah disediakan tersebut sebelumnya telah tersimpan di Kas Daerah (Kasda) untuk selanjutnya disalurkan kepada penerimanya. (Den)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hari ini melakukan periksa cepat atau rapid test pendeteksian corona virus disiase 2019 (Covid-19). Namun dari kuota 350 orang target rapid test belum diperuntukan bagi masyarakat umum.

Pelaksanaan rapid test dilaksanakan di Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong, Pondok Aren dan Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat. Target rapid test untuk pegawai kelurahan, pengurus RT/RW dan kader posyandu.

“Tanyanya ke puskesmas, jangan ke kita,” kata Lurah Pondok Aren, Romi Amirudin di kantornya, Senin (20/4/2020).

Ia mengaku sebenarnya menginginkan masyarakat umum sekitar juga mengikuti rapid test. Tetapi pegawai pemerintahan, pengurus RT/RW dan posyandu yang kini lebih didahulukan.

**Baca juga: PSBB Covid-19, Pemkot Tangsel Berdalih Mustahil Setop KRL.

“Sebetulnya kita juga inginnya begitu, kenapa diberikan orang kelurahan, RT/RW, dan kader posyandu, karena mereka yang berhubungan dengan masyarakat bersosialisasi dan informasi. Jadi mereka dulu,” jelas Romi.

Sementara itu di lokasi yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel Apendi mengatakan, bahwa kegiatan rapid test ini juga untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.(yud)

Kabar6-Warga Kampung Keboncau, Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak digegerkan dengan penemuan mayat di Sungai Cimenekung tepatnya di leuwi Kareo, Senin (20/4/2020).

“Ditemukan oleh warga yang mau mencari ikan sekitar pukul 10.00 WIB,” kata Camat Cileles, Ahyani, saat dihubungi.

Identitas mayat belum diketahui. Pasalnya, saat ditemukan kondisi mayat sudah dalam keadaan rusak. Di beberapa bagian tubuh bahkan hanya tinggal tulang.

“Sudah dievakuasi dan dibawa oleh Tim Inafis Polres Lebak ke RSUD dr. Adjidarmo Rangkasbitung,” ujarnya.

Ahyani mengimbau, masyarakat tidak membuat kesimpulan awal bahwa mayat tersebut merupakan korban pembunuhan.

**Baca juga: Batalyon Mandala Yudha Bagikan Paket Sembako dan Masker.

“Saya harap masyarakat tidak berspekulasi dulu ke arah sana. Karena, sejauh ini belum ada laporan dari warga Cileles dan sekitarnya kalau ada warga yang kehilangan anggota keluarganya,” harap Ahyani.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lebak Iptu David Adhi Kusuma, menuturkan, polisi masih menunggu hasil autopsi.

“Masih kami dalami, saat ini kami menunggu hasil autopsi,” katanya.(Nda)