Kabar Sumsel-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), melakukan monitoring dan supervisi pembentukan Pantarlih atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Rabu, (19/6/2024).

Anggota KPU Kabupaten PALI, Ipantri mengatakan pihaknya melakukan monitoring dan supervisi ke PPS dalam tahapan pendaftaran Pantarlih atau PPDP. Sebanyak 541 PPDP akan diterima dalam proses pencocokan dan penelitian pemilih.

“Kami hari ini monitoring dan supervisi di 5 Kecamatan. Dalam hasil monitoring dan supervisi ini di Lima Kecamatan, semuanya sudah terpenuhi untuk kebutuhan pendaftar PPDP,” ujar Ipantri saat dimintai keterangan usai monitoring dan supervisi di Desa Prabumenang, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten PALI.

**Baca Juga:Kesedihan Jemaah Haji Reguler 2024 di Mina: Sebuah Potret Ketidakadilan

Monitoring dan Supervisi juga lainnya dilakukan oleh Komisioner lainnya yakni di Kecamatan Penukal Dodi Saputra. Kecamatan Tanah Abang, Abdul Rahman.

Ia merinci kebutuhan PPDP di Kecamatan Penukal Utara berjumlah 64 orang PPDP. Sedangkan jumlah pendaftar mencapai 77 orang. Lalu, di Kecamatan Penukal kebutuhan berjumlah 82 orang PPDP. Sementara untuk pendaftar mencapai 96 orang.

Lanjutnya, di Kecamatan Talang Ubi kebutuhan berjumlah 288 orang PPDP. Sementara pendaftar berjumlah 284 orang. Tidak hanya itu saja, di Kecamatan Abab kebutuhan 74 orang. Untuk yang mendaftar sebanyak 128 orang.

Kemudian, Kecamatan Tanah Abang kebutuhan PPDP sebanyak 88 orang. Untuk yang mendaftar berjumlah 105 orang.

“Alhamdulillah antusias masyarakat untuk ikut serta sebagai penyelenggara tahapan Pilkada ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan semua tahapan ini berjalan dengan lancar,” katanya.

“Tentunya, kami juga mengingatkan kepada teman-teman PPK dan PPS agar lebih teliti dalam proses pembentukan PPDP ini. Terlebih tidak terlibat dalam Sipol (Sistem Informasi partai politik), dan mengutamakan dalam menggunakan teknologi dan informatika serta kepemilikan gawai yang kompatibel dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih,” tegasnya.

Sebelumnya, pengumuman pantarlih telah dimulai sejak 13 Juni hingga 17 Juni 2024. Kemudian, penerimaan pendaftaran mulai 13 Juni hingga 19 Juni 2024. Penelitian administrasi mulai 14 Juni hingga 20 Juni 2024.

Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi 21-23 Juni 2024. Sementara, 23 Juni penetapan nama hasil seleksi pantarlih atau PPDP. Sedangkan, 24 Juni pelantikan pantarlih atau PPDP.

“Masa kerja pantarlih ini terhitung sejak dilantik sampai 25 Juli 2024. Atau kurang lebih satu bulan,” katanya.

Ipantri mengajak seluruh masyarakat Kabupaten berjuluk Serepat Serasan ini untuk menyukseskan Pilkada PALI 2024 ini. Selain itu juga, ia mengajak masyarakat agar dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 mendatang di TPS masing-masing.

“Jangan lupa tanggal 27 November 2024 nanti kita datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih kita,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Maskapai Garuda Indonesia pada Selasa (18/6/2024) menerima rekognisi sebagai Perusahaan transportasi nasional yang mendapatkan peringkat tertinggi dalam daftar pemeringkatan Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2024.

Garuda menempati posisi ke-125 atas capaian pembukuan pendapatan usaha konsolidasi tahun fiskal 2023 yaitu sebesar US$2,94 miliar atau tumbuh 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Capaian menjadi pertama bagi Garuda Indonesia menyusul landasan kinerja yang semakin sehat pasca selesainya proses restrukturisasi pada akhir tahun 2022 lalu, di mana pada tahun 2023 lalu, Garuda juga berhasil memperoleh laba sebesar US$251 juta. **Baca Juga: Garuda Indonesia Group Angkut 73 Ribu Penumpang pada Puncak Long Weekend Libur Idul Adha

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan, pengakuan terhadap capaian kinerja perusahaan di sepanjang tahun 2023 tersebut, tentunya menjadi dorongan tersendiri bagi Perusahaan untuk terus menguatkan fundamen kinerja secara berkelanjutan guna memaksimalkan potensi pendapatan di tengah geliat industri penerbangan yang kini mulai kembali kompetitif.

“Selain upaya peningkatan pendapatan usaha yang terus dioptimalkan, tahun kinerja 2023 sendiri juga menjadi milestone Garuda Indonesia dalam mengimplementasikan berbagai aksi korporasi dan inisiatif berkelanjutan yang diharapkan dapat selaras dengan fokus Perusahaan untuk menjadi bisnis penerbangan yang adaptif dan profitable, di antaranya perluasan jaringan penerbangan langsung dari dan menuju berbagai destinasi internasional, pengoperasian perdana penerbangan komersial dengan energi terbarukan pertama di Indonesia hingga program kolaborasi Carbon Offsetting,” kata Irfan.

Fortune Southeast Asia 500 yang digelar oleh Fortune, perusahaan media multiplatform ternama asal Amerika Serikat ini, di mana untuk pertama kalinya Fortune menampilkan daftar 500 perusahaan terbaik se-Asia Tenggara yang pengukurannya dilihat berdasarkan pendapatan (konsolidasi) Perusahaan dari asal tujuh negara yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Kamboja dengan latar belakang industri yang beragam di antaranya industri perbankan, minyak dan gas, pertambangan, teknologi, ritel, hingga transportasi.

Adanya pemeringkatan berskala regional ini tentunya menjadi salah satu tolok ukur bagaimana tren atau tantangan dari ragam faktor eksternal yang dihadapi oleh para perusahaan setelah fase pandemi.

“Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri di tengah intensnya langkah perbaikan yang dilakukan oleh Perusahaan, capaian perbaikan tersebut turut diperhitungkan sebagai perusahaan-perusahaan terbaik di kawasan regional,” ungkap Irfan.

Selaras dengan performa kinerja Garuda Indonesia di tahun 2023 lalu, tahun ini sejumlah pengembangan turut ditingkatkan di antaranya rencana penambahan 8 (delapan) armada secara bertahap untuk mendukung percepatan penambahan frekuensi jumlah penerbangan dan perluasan jaringan penerbangan domestik maupun internasional, pengenalan layanan New Wireless Inflight Entertainment di dua armada narrow body (PK-GUD dan PK-GUE), dan layanan premium tambahan lainnya yang diharapkan akan menyempurnakan kelancaran dan kenyamanan perjalanan penerbangan para pengguna jasa bersama Garuda Indonesia.

“Kami berharap dengan serangkaian aksi korporasi ini, ke depannya performa kinerja Garuda Indonesia akan terus konsisten menunjukkan perbaikan signifikan dan mampu mencapai target keuntungan yang turut membawa kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia,” tutup Irfan.(red)

Kabar6-Selama ibadah haji 2024, banyak jemaah haji Indonesia menghadapi kesulitan besar terkait fasilitas tempat tidur di Mina.

Meskipun telah membayar biaya yang tinggi, kondisi di Mina sangat tidak memadai. Para jemaah haji reguler, yang telah membayar mahal untuk menunaikan rukun Islam kelima ini, justru mendapati diri mereka dalam situasi yang tidak layak dan memprihatinkan.

Overkapasitas Tenda dan Gangguan AC

Masalah utama yang mereka hadapi adalah overkapasitas tenda dan gangguan pada sistem pendingin udara. Banyak tenda di Zona 3 dan 4 di Mina Qadim, yang harus menampung sekitar 241.000 jemaah, tidak cukup untuk menampung semua jemaah sehingga mereka harus tidur di luar tenda. Selain itu, AC di beberapa tenda mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, membuat suhu di dalam tenda sangat panas dan tidak nyaman. Kondisi ini mencerminkan kurangnya tanggung jawab dari pihak penyelenggara, yaitu Kementerian Agama, yang seharusnya memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah.

**Baca Juga: Satu Jemaah Haji Kabupaten Lebak Meninggal, Sempat Drop saat Tiba di Jeddah

Kesulitan dan Kekecewaan

Para jemaah haji reguler merasa kecewa dan miris melihat kondisi ini. Mereka telah membayar biaya yang semakin mahal setiap tahunnya, namun fasilitas yang mereka dapatkan sangat jauh dari harapan. Kesulitan-kesulitan ini menambah beban fisik dan mental mereka selama menjalankan ibadah haji, yang seharusnya menjadi pengalaman spiritual yang nyaman dan khusyuk.

Kurangnya Tanggung Jawab Pihak Penyelenggara dan Pengawas Haji

Tim Pengawas Haji DPR menemukan banyak jemaah yang tidur di luar tenda dan mendesak perbaikan segera. Namun mereka tidak bisa memberikan solusi yang efektif. karena tim pengawasn haji DPR tersebut dibiayai dari dana keuntungan BPKH dan memproleh banyak fasilitas dari Kementerian Agama, DPR harus memiliki dana mandiri dan melepas semua fasilitas haji dari penyelenggara Haji untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara independen dan lebih efektif.

Ketidakadilan dalam Penyelenggaraan Haji

Situasi ini sangat menyedihkan karena jemaah haji furoda, yang membayar biaya sangat tinggi, mendapatkan fasilitas super mewah dari pihak swasta. Sementara itu, jemaah haji reguler yang dilayani oleh pemerintah harus menghadapi kondisi yang sangat tidak memadai. Ketidakprofesionalan penyelenggaraan haji oleh pemerintah terhadap jemaah dari rakyatnya sendiri sangat menyedihkan dan tidak adil..

Perencanaan yang Tidak Matang

Seharusnya ada perencanaan yang lebih matang dari pihak penyelenggara haji. Gagalnya tim penyelenggara haji dalam mempersiapkan kenyamanan haji 2024 menunjukkan kurangnya perhatian dan perencanaan yang tepat. Pemerintah perlu belajar dari kegagalan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas bagi jemaah haji di masa mendatang.

Solusi ke Depan

Ke depan, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas terlantarnya jemaah haji di Mina. Petinggi Kementerian Agama urusan haji beserta jajarannya harus bertanggung jawab penuh. Selain itu, DPR harus memiliki kemampuan pengawasan yang independen untuk memastikan bahwa masalah serupa tidak terulang lagi. Dengan adanya tanggung jawab yang jelas dan pengawasan yang efektif, diharapkan kondisi jemaah haji di masa mendatang akan lebih baik dan sesuai dengan harapan mereka.

Kesulitan yang dihadapi jemaah haji reguler ini harus menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji, demi kenyamanan dan keamanan seluruh jemaah haji Indonesia. Dengan demikian, mereka yang telah membayar mahal untuk melaksanakan rukun Islam ini dapat melakukannya dengan lebih nyaman dan khusyuk, tanpa harus khawatir tentang fasilitas yang tidak memadai.

Melepas tanggung jawab ke Pemerintahan Saudi Arabia merupakan tindakan pengecut dari Kementerian Agama RI.
Banyak negara lain yang juga melakukan haji reguler mampu menyediakan layanan yang baik, tanpa mengalami overkapasitas atau gangguan pada sistem pendingin udara.
Kondisi ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan komitmen dari penyelenggara haji Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaahnya sendiri. Situasi yang menyedihkan ini harus segera diatasi dengan pengawasan dan manajemen yang lebih baik, serta tanggung jawab yang jelas dari pihak-pihak terkait.(Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta).

Kabar6-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang berkurban 5 ekor sapi pada momen Idul Adha 1445 H, Rabu, 19 Juni 2024.

Kepala Kejari Kabupaten Tangerang Riki Tommy Hasiholan, SH, MH membuka secara langsung acara pemotongan hewan kurban tersebut di area kantor Kejari Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.

Riki berharap, Idul Adha menjadi momentum meningkatkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial antara personel Kejari Kabupaten Tangerang dengan stakeholder serta masyarakat. **Baca Juga: Balai Media Center Tangerang Raya Salurkan Ratusan Kantung Daging

“Berkurban tidak hanya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan tetapi juga untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama umat manusia,” ungkap Tommy dalam keterangan tertulis Rabu (19/6/2024).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB itu pun berlangsung khidmat, tak lama berselang, masyarakat sekitar kantor Kejari Kabupaten Tangerang datang berbondong-bondong untuk menerima daging kurban.

“Kami mendistribusikan 500 kantong daging kurban, semoga menjadi keberkahan dan kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang menerima,” imbuhnya.

Tommy berpesan kepada jajaran untuk terus meningkatkan kepedulian kepada sesama dengan berbagai aksi sosial, sehingga sebagai aparat penegak hukum, para insan adiyaksa di lingkup Kejari Kabupaten Tangerang semakin dekat dengan masyarakat.

“Dengan membangun kedekatan dengan masyarakat, maka salah satu fungsi kita melakukan edukasi dan transformasi pengetahuan seputar hukum akan lebih mudah, akhirnya yang kita harapkan masyarakat kita semakin sadar dan taat hukum,” pungkasnya. (Red)

Kabar6-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menekankan pentingnya peran data statistik yang akurat dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Berkaitan dengan itu, ia meminta seluruh OPD untuk mempelajari dan berkontribusi secara aktif dalam optimasi data statistik di Kota Tangsel ini.

Hal ini disampaikan Benyamin dalam Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Tangerang Selatan di Pranaya Boutique Hotel, Lengkong Gudang, Serpong, pada Rabu (19/06/2024).

Benyamin memaparkan bahwa dalam setiap keputusan yang akan diambil mewakili Pemerintah Kota Tangerang Selatan, ia tidak pernah membuat keputusan yang abal-abal. Keputusannya pun selalu dipertimbangan dengan baik, apakah keputusan itu sudah tepat, akurat, bisa memecahkan masalah, dan tak kalah pentingnya juga harus bisa bermanfaat untuk masa depan.

**Baca Juga: Dukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pemkot Teken MoU dengan UNPRI

“Oleh karena itu, dalam keputusan itu saya memerlukan data-data informasi sebagai sumber awal pembuatan keputusan yang akurat. Saya minta kita semua serius menggeluti, mempelajari statistik sektoral Kota Tangerang Selatan ini,” ujar Benyamin.

Menurut Benyamin, data statistik merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan yang efektif. Tanpa data yang tepat, keputusan-keputusan mengenai alokasi anggaran misalnya untuk pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran, pemekaran wilayah dan program-program lainnya tidak akan optimal.

“Saya perlu data, bahkan dari dasarnya. Darimana datanya? Datanya yaitu dari data yang disebut dengan data statistik itu. Gak mungkin saya mengambil keputusan pemerintah tanpa data. Apapun kita harus berpegang pada data,” ucap dia.

Dengan optimasi data statistik, Benyamin berharap Tangsel dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan tepat sasaran, memastikan program dan anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ini pertaruhan buat kita. 20 tahun lagi, berapa jumlah penduduk Tangsel, berapa usia produktif, berapa lansia dan lain-lain. Semua itu butuh data untuk membuat keputusan yang tepat,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel Tb. Asep Nurdin juga menyoroti pentingnya data yang berkualitas dalam perencanaan dan penyusunan program di Tangsel, dengan Aplikasi Satu Data.

Dalam mewujudkan target tersebut, Diskominfo Tangsel secara rutin menyelenggarakan kegiatan workshop dan pelatihan Satu Data Indonesia untuk seluruh OPD yang ada di wilayah Tangerang Selatan ini.

Selain itu, Diskominfo juga berkolaborasi dengan beberapa pihak lainnya untuk meningkatkan kualitas integrasi data yang ada. Serta meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan bimbingan dan arahan agar setiap data yang terkumpul nantinya bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan daerah.

“Nah, berdasarkan data yang kami terima banyak sekali memang beberapa data yang sudah masuk ke kita, khususnya di Aplikasi Satu Data. Nah, hanya jadi persoalan bagi kita adalah, data-data yang saat ini masuk dalam aplikasi belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam rangka penyusunan penganggaran yang ada di Kota Tangerang Selatan,” jelasnya.

Meski masih ada tantangan dalam kompilasi data di kota Anggrek ini, tetapi Kota Tangerang Selatan telah diakui sebagai salah satu kota terbaik dalam implementasi IT pada instrumen Smart City.

“Kami punya keyakinan, kita data tersebut bermanfaat dan dapat digunakan, yang tentunya kita sedang bersama-sama menjadikan Kota Tangerang Selatan ini menjadi kota yang terbaik,” ucap dia.(Red)

Kabar6-Dua elemen mahasiswa di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) soroti kucuran dana maskot dan jingle Pilkada 2024 yang digarap KPU setempat. Lembaga penyelenggara pemilu ini sebutkan alokasi dana untuk peluncuran menghabiskan Rp 650 juta.

Komisariat Fakultas Teknik (Komfaktek) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat mempertanyakan apakah dana segitu dapat mendongkrak tingkat partisipasi pemilih. Sebab pemilih pemilih pemuda kalangan pelajar dan mahasiswa paling mendominasi.

“Nah, harusnya anggaran kurang-lebih setengah miliar itu di peruntukan untuk sosialisasi ke kampus-kampus ke sekolah-sekolah itu kan lebih pantas dilakukan,” kata Ketua Umum HMI Komfaktek Pamulang, Mubarok, Rabu (19/6/2024).

**Baca Juga: Dukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pemkot Teken MoU dengan UNPRI

Terpisah, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Nusantara Connection menyatakan juga telah mendatangi kantor KPU Tangsel. terkait permohonan data informasi penggunaan anggaran dana hibah. Dana sebesar Rp 47,2 miliar untuk Pilkada 2024 dianggap mereka harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Namun surat kami yang pertama tidak ditanggapi sampai sekarang, sehingga kami melakukan penyuratan kedua,” terang Ketua Nusantara Connection, Syahril.

Syahril bilang kelompok mahasiswa akan melakukan aksi demontrasi kepada KPU Kota Tangsel jika surat kedua yang dikirimnya tidak direspon.

“Kalau pun surat kedua kami ini tidak ditanggapi, maka kami dari Nusantara Connection siap mengkonsolidasikan lembaga-lembaga lain untuk melakukan aksi di KPU, meminta pertanggungjawaban ketua KPU terhadap penggunaan anggaran ini,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Kota Tangsel, Dinas Kurnia menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan jawaban lewat surat kepada kelompok mahasiswa tersebut. Sebagai lembaga publik pihaknya mempunyai tata cara dalam permintaan informasi yaitu melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

“Surat balasan kami adalah kepada Nusantara Conection untuk melengkapi berkas dan mengisi formulir sesuai PKPU untuk selanjutnya akan kami pelajari apakah dokumen yang diminta merupakan dokumen yang dapat kami berikan atau dokumen yang dikecualikan,” paparnya.

Dina pastikan bahwa anggaran peluncuran maskot dan jingle Pilkada 2024 di Kota Tangsel berbeda dengan proses tahapan sayembara. Total hadiah sayembara Rp 35 juta belum termasuk honor tiga orang dewan juri.

“Kegiatan peluncuran maskot dan jingle adalah agenda nasional yang dilaksanakan bukan hanya oleh KPU Tangsel tapi juga oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang melaksanakan pilkada,” kilahnya.(yud)

Kabar6-A (30), terduga pelaku sekaligus ayah yang tega membunuh putri kandungnya, NF (3), terancam kurungan penjara selama 15 tahun, ditambah denda Rp3 miliar hingga hukumannya ditambah sepertiga, karena korban merupakan anak kandungnya.

Pelaku dikenakan Pasal 76C junto Pasal 80 Ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia (RI) nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Dari hasil temuan di TKP, termasuk hasil penyidikkan, pelaku hanya membunuh anak korban, meskipun disebelahnya ada istri pelaku,” ujar Kapolresta Serkot, Kombes Pol Sofwan Hermanto, dikantornya, Rabu, 19 Juni 2024.

**Baca Juga: Ayah Bunuh Putrinya di Banten Sedang Jalani Pesugihan agar Cepat Kaya

Terduga pelaku A (30), menghabisi nyawa putrinya, pada Selasa dini hari, 18 Juni 2024, sekitar pukul 04.00 WIB. Dia menggorok leher anak kandungnya yang sedang terlelap tidur. Sedangkan disebelahnya, ada sang ibu.

Usai menggorok leher anaknya, sang ayah kabur dan berhasil ditangkap di kebun karet, Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten.

Lokasi penangkapan berjarak sekitar 12 kilometer dari tempat kejadian, di Barugbug, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten.

“Pelaku bersembunyi di kebon karet, Gunung Sari, berjarak sekitar 10 KM sampai 12 KM. Kemudian dilakukan pencarian senjata tajam yang digunakan untuk menggorok anak,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Setelah menjalin kerja sama dengan sejumlah Perguruan Tinggi se-Tangerang Raya dan juga Indonesia, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali berkolaborasi dalam rangka mewujudkan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), kali ini dengan Universitas Pramita Indonesia (UNPRI).

Perjanjian Kerja Sama ini ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemkot Tangerang dengan Unpri tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Tangerang oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, dengan Rektor UNPRI, Dr. Zalzulifa.

Dr. Nurdin mengatakan kolaborasi ini penting untuk mendukung implementasi program MBKM sebagai salah satu upaya untuk mencetak para lulusan terbaik untuk menyongsong generasi emas Indonesia 2045.

**Baca Juga: Puluhan Ribuan Siswa Daftar PPDB Jalur Zonasi di Banten

“Dengan kolaborasi antara kedua belah pihak ini, diharapkan implementasi Merdeka Belajar di Kampus Merdeka dapat berjalan dengan optimal. Di mana para mahasiswa nantinya dapat memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari di kampus dan Pemerintah Daerah juga dapat memperoleh masukan dari para mahasiswa dari Kampus Merdeka ini. Tentunya, kami mendukung penuh kolaborasi ini sebagai win-win solution untuk mencetak para lulusan terbaik yang kelak akan menjadi pemimpin bagi Indonesia di masa depan,” tutur Pj Wali Kota, usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung Ruang Rapat Wali Kota Tangerang, Rabu, (19/6/2024).

“Untuk itu, kami akan terus mendukung dan terbuka dengan kolaborasi serta masukan-masukan, terutama dari para civitas akademika dan juga para akademisi dari berbagai kampus dan perguruan tinggi dari manapun asalnya,” sambungnya.

Ia berharap dengan kesepakatan bersama tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut, dapat semakin memberikan pengembangan serta kemajuan bagi Kota Tangerang.

“Semoga implementasi MBKM yang dituangkan dalam tri darma perguruan tinggi tersebut dapat semakin memberikan manfaat dan maslahat bagi masyarakat luas khususnya di Kota Tangerang,” katanya.

Bak gayung bersambut, Rektor Unpri, Fr. Zalzulifa, turut mengapresiasi dan menyambut baik kolaborasinya dengan Pemkot Tangerang dan siap mendukung berbagai program dan kebijakan dari Pemkot.

“Kami mengapresiasi keterbukaan dari Pj Wali Kota dan juga Pemkot, sebagaimana kami juga akan terbuka dan selalu mendukung berbagai kebijakan dari Pemkot, terutama yang menyasar kepada pengembangan ilmu pengetahuan untuk pengembangan dan kemajuan masyarakat,” ujar Rektor Unpri.

Untuk diketahui, dalam upaya mendukung implementasi MBKM, Pemkot Tangerang telah menjalin kerja sama dengan sejumlah Kampus dan Perguruan Tinggi di antaranya dengan Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) serta dengan 8 (delapan) perguruan tinggi se-Tangerang Raya yakni Universitas Raharja, Universitas Islam Syekh Yusuf, Universitas Buddhi Dharma (UNIS), Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Bina Nusantara (Binus), Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Universitas Global Institute, dan Universitas Pradita. (Oke)

Kabar6-Suara tangis terdengar sendu dari pelataran depan area Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tangerang. Zuhesti Prihadini, 44 tahun, terharu dipeluk dua buah hatinya setelah terpisah selama enam bulan lantaran harus menjalani masa tahanan.

Suasana haru itu terjadi bertepatan dengan H-2 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Hesti mendekam di sel penjara atas kekeliruan yang sepenuhnya bukan kesalahannya menjadi ketua panitia Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tandingan.

“Pada saat 11 Oktober 2023 istri saya ditahan oleh kejaksaan negeri Tangerang saat saya lagi dinas ke luar negeri,” kata Putra, suami Zuhesti Prihadini kepada wartawan di Tangerang, Selasa (18/6/2024). **Baca Juga: Jaksa Bebaskan 11 Tersangka Kasus Pencurian, Penganiaya dan Penggelapan Lewat RJ

Sepulang tugas ia langsung membesuk Hesti ke Lapas Klas IIA Tangerang. Kondisi istrinya benar-benar memperihatinkan karena tidak ada yang mengurus. Bahkan sampai pakaian dalam pun sudah tiga hari tidak diganti.

Konflik kebatinan semakin mendera Putra saat ia tiba di rumah. Kedua anaknya sempat bertanya-tanya mengapa sang ibu bekerja tapi sudah hampir empat hari tak kembali.

Ia akhirnya bercerita jujur kepada dua anaknya, meskipun pahit. Sang ibu ditahan atas kesalahan yang murni bukan akibat dari hukuman perbuatan jahatnya.

Anak sulungnya A, 10 tahun, pun jatuh sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Dokter yang merawat menyatakan hasil diagnosa medis tidak ada tanda atau gejala penyakit.

“Tapi mental anak saya terpukul atas penahanan ibunya dan harus mendapatkan penanganan psikolog anak,” terang Putra.

Proses sidang di Pengadilan Negeri Tangerang pun bergulir. Majelis hakim mencecar terdakwa I berinisial Philipp Kersting, 43 tahun, warga negara asing asal Jerman.

Philipp yang bertindak sebagai bos Hesti di kantor firma hukum asing Luther kepada majelis hakim mengakui bahwa semua ide gelar RUPSLB tandingan murni perintah darinya. Hesti selaku terdakwa II hanya pelaksana yang tidak memberikan ide dan saran serta bersikap sangat pasif.

“Di situ terbukti dalam persidangan peran Hesti, dia hanya menjalankan perintah, bukan inisiator, bukan juga sebagai aktor utama,” terangnya.

Salinan surat putusan PN Tangerang Nomor: 1643/Pid.B/2023/PN Tng terungkap, Philpp perintahkan Hesti lewat pesan WhatsApp untuk menjadi ketua RUPSLB tandingan di Serang. Surat kuasa pun dikirim lewat layanan jasa aplikasi GoSend.

Bahwa terdakwa II menerangkan ide membuat rapat dari terdakwa I karena itu merupakan tindakan sebagai kuasa dari pemegang saham, dan kedua terdakwa sudah melihat bahwa pemegang saham PT Asaba Utama Corporatama sudah memiliki keberatan terhadap agenda yang diajukan oleh Staedtler Noris.

Putra menyesalkan selama istrinya mendekam di Lapas Klas IIA Tangerang tidak ada perhatian dari kantor istrinya, Luther. Hesti justru kena pemutusan hubungan kerja sepihak atas sangkaan kasus hukumnya sudah inkrah.

Ia bahkan pernah menanyakan langsung kepada Philipp yang saat itu sedang mendekam di Lapas Klas I Tangerang atas tidak adanya perhatian terhadap istrinya baik selama kasus ini bergulir, maupun setelahnya.

Komunikasi Putra dengan bule Jerman lewat aplikasi WhatsApp dan surat elektronik (email) itu cukup intens dan dilakukan saat PK masih berada di dalam penjara. Terdapat indikasi kuat bahwa PK memegang alat komunikasi selama di dalam penjara.

Bahkan ia sampai mengajak putri bungsunya ke kantor Luther Law Firm di Singapura untuk bertemu atasan dari PK. Jawaban bos kantor tersebut kurang memuaskan dan terlihat mereka tidak punya itikad yang baik.

Putra pastikan, saat istrinya disuruh jadi pimpinan RUPSLB tandingan tidak ada sepeser pun uang honor yang diterima Hesti. “Jangan sampai ada Hesti Hesti lain yang menjadi korban,” tegas Putra.(yud)

Kabar6-Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Banten menyita pabrik besi dan baja milik PT SMS Steel di kawasan Industri Benua Permai Lestari, di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Dalam keterangan tertulis Kanwil DJP Banten, Rabu (19/6/2024), penyitaan ini merujuk Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Selain itu DJP juga menyita rumah hunian di Komplek Cendana Golf, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

**Baca Juga: Dorong Usaha Teman Disabilitas, Kanwil Pajak Banten Gelar BDS

Kegiatan penyitaan pada bulan Juni 2024 ini, melibatkan Tim Penyidik Pegawai Negeri SIpil (PPNS) Kanwil DJP Banten dengan bantuan pendampingan dari Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Ditjen Pajak dan Tim dari Biro Korwas PPNS Bareskrim Mabes Polri, dilakukan dalam rangka penyidikan tindak pidana dii bidang perpajakan.

PT SMS Steel diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Tangerang pada tahun pajak 2016 yang dilakukan oleh Tersangka LKP dan WLS yang merupakan pemilik serta pengendali perusahaan.

Tersangka LKP dan WLS dimintakan pertanggungjawaban pidana karena memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang dilakukan melalui PT SMS Steel untuk kepentingan pribadi.

Atas perbuatan tersangka LKP dan WLS pada tahun pajak 2016, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 68.295.350.705.

Kegiatan penyitaan ini menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan di wilayah Provinsi Banten yang akan memberikan peringatan serta memberikan efek jera bagi para pelaku lainnya dan juga untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN.(red)