Kabar6-Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Lebak akan naik dari B menjadi ke type A.

Perubahan klasifikasi BPBD dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak bersama DPRD tengah membahas Raperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Salah satunya peningkatan klasifikasi BPBD.

“Perubahan klasifikasi BPBD merupakan mandatori pusat. Sesuai rekomendasi BNPB yang memang harus segera ditindaklanjuti,” kata Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Lebak, Iman Teguh Budiana kepada Kabar6.com, Jumat (14/6/2024).

**Baca Juga:Numpang KK dan SKTM Tak Berlaku Syarat PPDB 2024 di Banten, Begini Ketentuannya

Peningkatan klasifikasi menjadi tipe A akan diikuti dengan perubahan pimpinan di BPBD Lebak dari Eselon IIIa ke Eselon II.

“Tidak lagi ada kepala pelaksana, jadi langsung kepala badan seperti dinas lain. Penambahan jabatan struktural hanya di level Eselon III yang disesuaikan dengan pendidikan dan keahlian dengan mempertahakan konsep penyederhanaan birokrasi,” papar Iman.

Iman juga menjelaskan, peningkatan klasifikasi BPBD Lebak berdasarkan rekomendasi BNPB dikarenakan Lebak merupakan kabupaten dengan tingkat bencana alam yang tinggi.

“Lebak yang seperti menjadi etalase bencana tidak akan bisa jika hanya ditangani dengan BPBD klasifikasi B, maka diperlukan peningkatan,” terang Iman.

“Iya, secara otomatis ketika klasifikasi naik maka kebutuhannya akan menjadi lebih besar. Baik dari sisi SDM maupun financialnya, tetapi dikembalikan lagi kepada kemampuan daerah,” tambah dia.(Nda)

BPBD Kabupaten Lebak.(Kabar6/Nda)

Kabar6-Ruas tol Astra Infra maupun Trans Jawa diprediksi bakal padat selama libur Idul Adha 2024. Kepadatan diprediksi mulai terjadi hari ini, Jumat, 14 Juni hingga Sabtu, 15 Juni 2024.

Penambahan CCTV di sejumlah titik jalan tol yang terintegrasi dengan Korlantas Polri juga sudah dilakukan Astra Infra, demi kenyamanan pengendara.

“Astra Infra Toll Tangerang Merak diprediksi akan terjadi peningkatan volume lalu lintas pada 14 Juni 2024, dengan jumlah kendaraan diperkirakan mencapai sekitar 179 ribu kendaraan, atau naik sekitar 5,3 persen dari lalu lintas harian normal,” ujar Rinaldi, Ketua Gugus Tugas Lebaran Astra Infra Grup, dalam keterangan resminya, Jumat, (14/06/2024).

Pengendara yang melalui jalan tol milik Astra Grup dihimbau mengurangi kecepatan jika melihat pekerjaan, antara 60-80 km/jam nya. **Baca Juga: Perumdam TKR Matangkan Kerjasama dengan UI soal Beasiswa Karyawan

Jika cuaca sedang hujan, kecepatan yang baik untuk keselamatan bersama, berada di kisaran 70km/jam. Kemudian beristirahat jika merasa lelah atau mengantuk.

“Beristirahat jika lelah, mengantuk, atau telah berkendara selama 4 jam berturut-turut. Untuk mencegah antrean di gerbang tol, pemudik diimbau menyiapkan saldo e-toll yang mencukupi,” jelasnya.

Kemudian di ruas tol Cikopo Palimanan (Cipali), volume lalu lintas diprediksi akan mengalami peningkatan sekitar 23 persen dari kondisi normal. Peningkatan tertinggi diprediksi terjadi pada 15 Juni 2024 dengan jumlah sekitar 76 ribu kendaraan melintas.

Selanjutnya di ruas tol Jombang Mojokerto (Jomo), volume lalu lintas diprediksi akan meningkat sekitar 20,4 persen dari kondisi normal. Peningkatan tertinggi diprediksi terjadi pada Sabtu, 15 Juni 2024 dengan jumlah sekitar 46 ribu kendaraan.

“Astra Infra juga sudah meresmikan command center di KM 188 tol Cikopo-Palimanan, yang berfungsi sebagai pusat pemantauan yang menjadi dasar penentuan rekayasa lalu lintas di ruas tol Cipali,” terangnya.(Dhi)

Kabar6-Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (Perumdam TKR) Kabupaten Tangerang dan Universitas Indonesia (UI) Kembali mengadakan pertemuan lanjutan guna mematangkan program beasiswa S2 untuk Karyawan.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada Selasa, 4 Juni 2024 lalu.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Jajaran Direksi Perumdam TKR dan Jajaran Kepengurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia membahas beberapa agenda penting secara mendalam guna mematangkan program beasiswa Magister/Strata-2 (S2) untuk Karyawan Perumdam TKR yang akan dijalankan dalam waktu dekat.

Direktur Utama Perumdam TKR, Sofyan Sapar, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program beasiswa ini.

**Baca Juga: Perbaikan Intake Pintu Air 10, Perumdam TKR Tetap Maksimalkan Layanan

“Kami percaya bahwa investasi dalam pendidikan karyawan untuk mencetak SDM unggul, akan membawa dampak positif yang besar bagi perusahaan. Dengan memiliki tenaga kerja yang lebih kompeten dan berkualitas tinggi, PERUMDAM TKR akan semakin siap menghadapi tantangan di masa depan,” ujar Sofyan dalam keterangan yang dikutip melalui laman perumdamtkr.com, Jum’at (14/6/2024).

Salah satu poin utama yang dibahas adalah skema beasiswa yang akan diberikan kepada karyawan. Tujuan dari skema ini adalah untuk memastikan bahwa karyawan yang terpilih dapat fokus penuh pada studinya tanpa terbebani oleh masalah finansial.

Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah skema jam pembelajaran, struktur kurikulum, beban dan masa studi.

Hal ini dibahas guna memberikan management waktu kepada karyawan mengingat pembagian waktu kerja dan waktu kuliah harus dilakukan secara tepat dan akurat agar tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Selain itu, proses seleksi penerima beasiswa juga menjadi topik penting dalam pertemuan ini.

Proses seleksi akan dilakukan secara transparan dan objektif untuk memastikan bahwa beasiswa diberikan kepada karyawan yang paling tepat dan berpotensi.

Dalam pertemuan ini juga membahas timeline pelaksanaan program beasiswa, mulai dari tahap sosialisasi kepada karyawan, proses seleksi, hingga pelaksanaan studi dan monitoring. Program studi yang dipilih akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik PERUMDAM TKR, sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi perusahaan dan karyawannya.

Program ini diharapkan dapat mencakup bidang-bidang strategis yang relevan dengan operasi dan pengembangan perusahaan, serta memperkuat kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan perusahaan melalui pendidikan lanjutan di tingkat pascasarjana.

Sementara itu, Dr. Fibria Indriwati, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, menyambut baik kerja sama ini.

“Kami bangga dapat bekerja sama dengan Perumdam TKR dalam program beasiswa ini. Kami yakin bahwa program ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul,” katanya.

Program Beasiswa S2 ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam upaya meningkatkan kompetensi karyawan Perumdam TKR, sekaligus memperkuat hubungan kerja sama antara PERUMDAM TKR dan Universitas Indonesia. (Oke)

Kabar6-Pengamat Kebijakan Publik Ahmad Sururi menyoroti 254 unit kendaraan dinas senilai Rp 1.236.532.700 milik Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov) menunggak pajak selama 2 tahun atau lebih.

Menurutnya, Pemprov Banten memberikan contoh buruk kepada masyarakat. Bahkan hal itu dapat menurunkan kepercayaan rakyat dalam membayar pajak.

“Betul, ini juga menjadi contoh buruk dan menurunkan kepercayaan publik dalam membayar pajak,” kata Ahmad kepada kabar6.com, Jumat (14/6/2024). **Baca Juga: Wanita Pemotor Gegar Otak Tabrak Pagar Ruko di BSD

Tata kelola aset Pemprov Banten yang dibeli dari pajak itu menunjukkan kepada publik sangat buruk. “Hal ini menunjukkan kepada publik tentang tata kelola aset kendaraan dinas yang buruk,”imbuhnya.

Ada dua faktor penyebab tata kelola aset kendaraan dinas sangat buruk, Ahmad mengatakan, pertama minimnya koordinasi dan komunikasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan kedua komitmen dan ketaatan pengguna/ASN kendaraan dinas tersebut

“Menjadi catatan penting bagi Pemprov Banten sehingga perlu ada identifikasi dan solusi terukur karena PKB merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Banten E.A Deni Hermawan mengatakan, Pj Gubernur Banten Al Muktabar sudah mengeluarkan surat edaran kepada masing-masing OPD untuk segera membayar pajak kendaraan tepat waktu.

“Pak gubernur sudah mengeluarkan surat edaran kepada OPD untuk Randisnya membayar pajak tepat waktunya. Satu tahun itu kan perjalanan 12 bulan, kalau sudah kelewat tinggal bayar dendanya,” ujar Deni saat minta tanggapan apakah akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat karena ratusan kendaraan dinas menunggak pajak.

Diketahui, Sebanyak 254 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menunggak pajak. Dari ratusan kendaraan tersebut, sekretariat daerah (Setda) tercatat paling banyak menunggak pajak kendaraan.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten menyebut ratusan kendaraan itu menunggak pajak dua tahun atau lebih dengan totalnya tunggakan mencapai Rp1.236.532.700.

Hal itu berdasarkan penelusuran BPK terhadap data Samsat yang dikelola oleh Bapenda pada lima perangkat daerah yang menunggak pajak kendaraan, baik roda dan empat yang diperoleh dari tahun 2001 hingga 2019.

Adapun rincian kendaraan dinas menunggak pajak dari lima perangkat daerah tersebut diantaranya, Sekretariat Daerah (Setda) sebanyak 222 unit kendaraan dengan total tunggakan sebesar Rp 1.097.262.900.

Sebanyak 3 kendaraan sepeda motor di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Banten dengan total tunggakan sebesar Rp 1.522.000, kemudian 17 kendaraan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten dengan total tunggakan sebesar Rp 98.228.400.

Sebanyak 9 kendaraan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten dengan total tunggakan sebanyak Rp 20.155.400 dan terakhir di Dinas Perhubungan (Dishub) Banten sebanyak 3 unit kendaraan dengan total tunggakan Rp 19.364.000 (Aep)

Kabar6-Kecelakaan lalu lintas tunggal dialami seorang wanita berinisial FF, 27 tahun. Pengendara sepeda motor itu terkapar bersimbah darah di dekat BSD Plaza, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

“Menabrak pagar ruko,” ungkap Kasie Humas Polres Tangsel, Ajun Komisaris M Agil Sahril, Jum’at (14/6/2024).

Ia menerangkan, kecelakaan tunggal ini terjadi pukul 06.10 WIB tadi. Saksi mata melihat motor matik FF melaju dari arah Gading Serpong hendak menuju Teras Kota BSD.

**Baca Juga:Polsek Pondok Aren Buru Pemuda Mabuk Penganiaya Pacar

Agil bilang, setiba di Jalan Pahlawan Seribu tepatnya dekat Plaza BSD wanita pemotor itu diduga kehilangan konsentrasi.

“Sehingga menabrak pagar ruko dan mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal,” terangnya.

FF terkapar bersimbah darah dari bagian kepala. Ia tidak sadarkan diri. Wajahnya juga terluka.

Agil menyebutkan, wanita pemotor itu selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Motor bagian depan rusak.

“Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut masih dalam proses penyelidikan Unit Gakkum Laka Lantas Polres Tangerang Selatan,” sebutnya.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pendidikan (Dindik) meresmikan empat pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Negeri di Kota Tangerang. Peresmian dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin di TK Negeri Pembina Tangerang, Jalan Sutopo No 1, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Jumat (14/6/2024).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin mengungkapkan, peresmian TK Negeri berada di empat wilayah, yakni Kecamatan Tangerang, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karawaci, dan Kecamatan Periuk. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tingkat pertama negeri di Kota Tangerang.

**Baca Juga:Prestasi Membanggakan, Kota Tangerang Berhasil Kawinkan Gelar Juara Umum POPDA dan PORPROV

“Tentunya ini menambah hadirnya TK Negeri di Kota Tangerang yang sebelumnya hanya ada di TK Negeri Pembina Akhlakul Karimah Kecamatan Pinang. Pastinya ke depan di tahun 2025, TK Negeri akan hadir masing-masing satu di 13 kecamatan di Kota Tangerang,” ujar Jamaluddin.

Ia mengatakan untuk pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana di TK Negeri akan dilakukan revitalisasi dan menyediakan kursi, meja belajar untuk anak-anak. Sehingga pelaksanaan belajar mengajar di TK Negeri bisa nyaman dan menyenangkan.

“Selain itu, kami juga telah memiliki sekitar 100 tenaga pengajar yakni guru DBK (Diperbantukan) di sekolah swasta. Nantinya akan ditugaskan di TK Negeri Pembina yang ada di Kota Tangerang. Tak hanya itu, di setiap TK Negeri akan ada TPA (Tempat Penitipan Anak) untuk usia 0-3 tahun,” katanya.

Sementara itu, Dr. Nurdin berharap penambahan TK Negeri ini bisa mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan.

“Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam memberikan pendidikan yang semakin baik bagi masyarakat, khususnya sekolah negeri yang dikelola langsung oleh pemerintah,” ucap Dr. Nurdin. (Oke)

Kabar Sumsel-Sejumlah bakal calon yang bermunculan pada pilkada di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Nama-nama yang muncul sebagian besar adalah aktor lama di kancah politik lokal. Belum ada kebaruan visi yang dibawa membuat Mantan Ketua KPUD Muratara, Agus Maryanto, akhirnya angkat suara.

Mantan Ketua KPUD Muratara, Agus Maryanto mengomentari apa yang kebaruan visi dan program yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Bahkan petahana yang digadang-gadang maju lagi, juga tak terdengar tentang tawaran programnya di tengah-tengah masyarakat.

“Motivasi politik yang terlihat adalah soal suka dan tidak suka. Politik yang didasar pada syahwat amarah tidak akan menghasilkan pemimpin yang baik. Dan gerakan-gerakan yang dilakukan pasti akan banyak black campaign-nya,” ujar Agus dalam keterangan, Jum’at (14/6/2024).

**Baca Juga:Bawaslu-Kejari OKU Selatan Ingatkan ASN dan Kepala Desa Tidak Berpolitik Praktis

Ia mengatakan jika itu terjadi pada Pilkada di Muratara, berarti demokrasi mengalami kemunduran literasi dan visi mengokohkan pembangunan kabupaten.

Kendati disebut demokrasi mengalami kemunduran, Agus mengatakan partai politik yang bertanggungjawab. Lantaran dinilai gagal dalam melakukan rekrutmen kepemimpinan.

“Dalam hal ini, partai politiklah yang paling bertanggung jawab. Karena parpol dianggap gagal dalam melakukan rekruitmen kepemimpinan. Parpol tidak bisa menjadi penggerak politik yang visioner, demi kemajuan daerah,” tegasnya.

Ia menyampaikan dampak yang paling terasa dari model-model koalisi yang demikian adalah hilangnya kepentingan rakyat sebagai basis utama pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung.

“Sebab hal itu tenggelam oleh kepentingan elit. Hanya urusan otak-atik gathuk (mengikat), dalam mengusung pasangan calon,”tandasnya. (Oke)

Kabar6-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Andra Soni nampak menjadi magnet tersendiri saat bertemu dengan para petani di Kota Serang, Jumat (14/6/2024).

Kader Presiden terpilih Prabowo Subianto itu nampak disambut hangat oleh para petani. Ketua DPD Gerindra Banten itu bukan tanpa alasan bertemu dengan belasan ‘pahlawan pangan’ di kota Serang tersebut.

Kedatangan Andra untuk mendengarkan secara langsung aspirasi para petani di Kota Serang. Andra merasa bangga dengan para petani yang disambanginya itu. Pasalnya, semangat mereka dalam mencari nafkah sangat tak kenal lelah, padahal hanya menjadi petani penggarap.

**Baca Juga:Airin Rachmi Diany: Economic Spillover Dirasakan Banten dari IKN

Tak sedikit masukan masukan yang diterima Andra saat berkunjung Kampung Ambon, Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Ia juga menemukan sejumlah fakta-fakta kaitan yang perlu jadi atensi pemerintah.

Andra mengatakan, pemerintah perlu hadir di tengah-tengah petani yang membutuhkan jalan pintas atas persoalan yang dialaminya.

“Masalah yang dialami petani di antaranya , ketersediaan pupuk, air di sepanjang musim hingga irigasi,” kata Andra.

Di tempat yang sama Tokoh Masyarakat sekaligus petani di Kampung Ambon, Solihin mengucapkan terima kasih karena Andra telah datang ke kampungnya. Bahkan kata dia, datang langsung ke tengah sawah.

Solihin juga mengaku sudah mengenal sosok Andra Soni yang tengah diproyeksikan untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024 mendatang. Ia juga mengaku akan mendukung Andra untuk maju sebagai calon Gubernur Banten.

Jika menjadi Gubernur Banten kata dia, Andra diharapkan bisa mengurai masalah-masalah para petani di wilayahnya.

“Kalau petani ya mengharapkan bagaimana dengan keadaan pupuk agar sawah lancar. Petani kadang-kadang untuk ke sawah itu masalah pupuk kadang-kadang susah. Mudah-mudahan ke depannya biar cepat pupuk ke sawah itu biar lancar kita,” harapnya.

Mereka juga berharap agar pemerintah daerah segera membangun irigasi di wilayah tersebut. Usai menerima masukan-masukan itu, Andra yang dulunya juga merupakan anak seorang petani langsung diajak makan bareng di tengah-tengah sawah.(Aep)

Kabar6-Imam Supandi, pemuda di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) lagi diburu polisi. Ia dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap Ade Marwah Aulia, 22 tahun.

Pelapor mengalami luka di sejumlah tubuhnya akibat dipukuli oleh Supandi. Kasus penganiayaan itu terjadi pada Jum’at, 7 Juni 2024 lalu di kawasan Pondok Kacang Timur.

“Awalnya dia ngajak jalan terus ketemu temennya jadi nongkrong bareng,” terang Ade, Jum’at (14/6/6/2024).

**Baca Juga:Polres Tangsel Tetapkan Pemilik Tempat Hiburan Malam Terlapor Persetubuhan Anak di Bawah Umur Jadi Tersangka

Supandi, menurutnya, saat itu ikut pesta minuman keras. Terlapor menitipkan ponsel miliknya kepada Ade. Pelapor lupa ponsel diletakan bangku.

Teman terlapor yang sudah mabok lantas mulai mengganggu Ade. Bukan membela tapi justru Supandi marah dan memukuli korban.

“Saya udah nangis-nangis tapi malah terus dipukulin,” ujar Ade. Melihat perilaku kasar Supandi warga yang melintas coba melerai.

Pelaku semakin marah dan mengancam orang-orangnya yang coba melerai. Ade berusaha kabur naik sepeda motor pengendara yang melintas.

Supandi semakin marah dan menarik Ade hingga terjatuh. Kening, pipi, kepala, tangan hingga dada korban terluka. “Saya udah laporan ke polsek. Pelaku belum ditangkap,” ujar Ade.

Terpisah, Kapolsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar Sodiq membenarkan adanya kejadian ini. Bambang mengaku masih memburu pelaku.

“Iya sudah buat laporan dan sudah ada visum et repertum nya. Nanti saya update ke penyidik yang tangani. Kabur kemana aja kita akan kejar, Senin kemarin sudah saya tanda tangani sprin kap dan sprin bawa tersangka ini,” tegasnya.(yud)

Kabar6-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten mengumpulkan jadwal penerimaan peserta didik baru (PPDB) PPDB SMA/SMK/SKh negeri tahun ajaran 2024/2025.

Dindikbud membuka 4 pada PPDB tahun 2024 akan dilaksanakan dengan 4 jalur, yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua serta prestasi akademik dan non akademik.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Tabrani menyampaikan pada PPDB tahun 2024 untuk SMA akan dilaksanakan dengan 4 jalur, yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua serta prestasi akademik dan non akademik.

**Baca Juga:Aplikasi Si Duli Demi Membasmi Pungli

“Untuk jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua dilaksanakan pada 19 s.d 23 Juni 2024. Pendaftaran dilakukan secara online dan bila orang tua atau calon siswa mengalami kendala teknis, maka sekolah menyediakan help desk,” ujarnya Jumat (14/6/2024).

“Selanjutnya untuk jalur prestasi akademik dilaksanakan 1 sampai dengan 5 Juli 2024 dan non akademik 30 Juni s.d 2 Juli 2024,” sambungnya.

Sedangkan untuk PPDB 2024 untuk SMK, kata Tabrani, akan dilaksana pada 19 s.d 29 Juli 2024. Selanjutnya juga akan dilaksanakan tes minat dan bakat calon siswa.

PPDB tahun ada perbedaan dari tahun sebelumnya, ia mengatakan, tahun ini bagi jalur afirmasi tidak bisa lagi menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Bahan Tabrani memastikan tidak ada celah bagi peserta numpang kartu keluarga (KK)

“Untuk PPDB 2024 ini ada perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tidak boleh ada nitip KK. Selanjutnya jalur afirmasi tidak boleh menggunakan SKTM, tetapi menggunakan PIP, KIP dan PKH yang terdaftar dalam DTKS,” katanya.

Selanjutnya, Tabrani mengungkapkan kuota PPDB tahun 2024 untuk tingkat SMA yaitu jalur zonasi 50 persen, afirmasi 15 persen, prestasi 30 persen dan 5 persen untuk jalur perpindahan orang tua.

“Agar tidak ada penumpukan pendaftaran, ada zonasi per Kabupaten/Kota hingga Kecamatan. Akan tetapi untuk sekolah yang beririsan atau diperbatasan hal itu telah diatur pada jalur zonasi, jadi mereka bisa mendaftar,” pungkasnya.(Aep)