Kabar6-Setelah mendapat rekomendasi Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Kabupaten Tangerang, duet Maesyal Raayid-Intan Nurul Hikmah diprediksi akan banjir dukungan.

Dosen FISIP Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai pasangan ini akan didukung penuh oleh Parpol koalisi Indonesia Maju untuk Pilkada 2024 mendatang.

“Pertama, setengah tiket sudah terjawab. Itu bisa dikatakan ketika, Rudi Mahesyal dan Intan itu dapat rekom dari Gerindra. Tentunya, komunikasi politik yang dijalankan oleh Rudi Maesyal atau orang yang mendukung dia yaitu King Maker Kabupaten Tangerang, Zaki Iskandar akan berjalan mulus untuk membuat satu kutub politik di Kabupaten Tangerang, “kata Adib Miftahul Selasa (2/7/2024).

Baca Juga:Gerindra Tunjuk Maesyal Rasyid- Intan Nuruh Hikmah untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang 2024

Menurut Adib, Maesyal Rasyid atau pria yang biasa disapa akrab Rudi Maesyal ini memiliki efek ekor jas terhadap partai politik. Hal itu, bisa dilihat ketika dirinya mendapat rekom partai Gerindra, tentunya kedepan akan ada Parpol bermunculan untuk mendeklarasikan diri mendukung Maesyal Rasyid di Pilkada 2024 ini.

“Karena, sebelum membuat rekomendasi. Partai melihat soal popularitas, elektabilitas, dan kualitas seseorang. Tentu itu, ditopang melalui track record, kinerja Rudi Maesyal. Baik sebagai birokrat ataupun teknokrat,  Makanya, tinggal tunggu waktu saja untuk mendapatkan rekomendasi dari partai-partai lain untuk Rudi Maesyal, ” tandasnya.

Koalisi di Kabupaten Tangerang untuk mendukung pasangan Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah sudah terlihat, ketika Gerindra CS melakukan deklarasi pada Minggu (30/6) di Trambesi Hotel, BSD Serpong, Tangerang Selatan. Hal itu terlihat, ketika di sana terdapat beberapa petinggi partai yang hadir. Diantaranya, PKS, Nasdem, PKB, PPP, dan PSI. Sementara untuk Golkar di sana diwakili oleh Ahmed Zaki Iskandar.

“Kan hanya tersisa Demokrat dan PDIP. Jadi seperti itu kalau saya lihat. Kalaupun, nanti Golkar tidak memberikan rekom kepada Maesyal Raayid-Intan,  tentunya Golkar Kabupaten Tangerang akan terbelah, karena mantan Panglima Golkar Kabupaten Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar jelas mendukung Maesyal Rasyid,”tutup Adib.(red)

Kabar6-Kejagung masih mengusut kasus korupsi 109 ton emas yang melibatkan karyawan PT Antam dari  tahun 2010 sampai denban 2022.

“Senin 01 Juli 2024, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan penyitaan terhadap aset berupa emas batangan sebanyak 7.7 kg.

“Fine Gold yang merupakan milik 7 orang tesangka yang diduga hasil kejahatan serta nantinya akan digunakan untuk kepentingan pembuktian hasil kejahatan,”jelas Harli Siregar, Kapuspenkum Kejagung, Senin (1/7/2024)

**Baca Juga:Kejagung dan Dirjen Imigrasi Kerjasama Terkait Pertukaran Data Informasi

Harli menjelaskan, ada 6 tersangka yang menjabat sebagai manager unit bisnis pengelolaan dan pemurnian logam mulia PT Antam yang telah ditetapkan tersangka dalam perkara korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.

“Tersangka TK, HN, DM, AHA, MA, dan tersangka I sudah ditahan,” ujar Harli.

Diketahui kasus korupsi 109 emas ini dilakukan dengan meletakan merek palsu PT Antam pada emas produksi perusahaan swasta.Dalam periode 2010 sampai  2020 sudah  dicetak dengan berbagai ukuran dan diedarkan secara bersamaan dengan produk logam mulai produk PT Antam resmi.(Red)

Kabar6-Rumah kontrakan di RT 02 RW 08, Kelurahan Parung Serab, Ciledug, Kota Tangerang, belum sehari ditempati penyewa. Bangunan sepetak itu digerebek terdapat 72 kilogram narkoba jenis sabu.

Ketua RT 02, Saiful Bahri mengatakan, berdasarkan keterangan pemilik kontrakan penyewa baru datang tengah malam kemarin. Ia kaget polisi menggerebek kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan sabu.

“Baru semalam baru. Setelah itu kejadian ini,” katanya kepada wartawan di sekitar tempat kejadian perkara, Senin (1/7/2024) malam.

Ia mendapatkan laporan ada dua orang yang sewa rumah kontrakan tersebut. Kedua penghuni yang ternyata kurir sabu itupun belum sempat melapor kepadanya. **Baca Juga: Rumah Kontrakan di Ciledug Jadi Gudang Simpan 72 Kilogram Sabu

Saiful pastikan kedua orang penyewa rumah kontrakan baru datang semalam. “(Penggerebekannya) jam 18.30 tadi,” terangnya.

Dipastikan rumah petak kontrakan itu hanya dijadikan tempat gudang penyimpanan sabu. Indikasinya terlihat dari modus yang terungkap.

“Tidak ada yang menyangka,” ucap Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Brigjen Hengki di lokasi.

Polisi menangkap dua orang berinisial R dan A yang berperan sebagai kurir. R diketahui merupakan residivis yang baru enam bulan lalu bebas dari penjara atas kasus peredaran narkoba.

Hengki bilang gudang penyimpanan sabu di rumah kontrakan ini terbongkar setelah polisi menggagalkan upaya penjualan sabu sebanyak 1 kilogram di Jakarta.

“Buktinya mereka mengambil barang bukti yang ada, diambil dulu dijual satu kilo setelah itu dia kunci. Kuncinya bawa lagi, bisa saja itu kurir dengan mengambil terus,” paparnya.(yud)

Kabar6-Polisi gerebek rumah kontrakan di kawasan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Bangunan rumah petakan itu menjadi lokasi gudang penyimpanan narkoba jenis sabu.

Puluhan kemasan teh cina warga hijau berisi sabu ditemukan. Polisi mengamankan dua orang pelaku berinisial R dan A yang terlibat dalam peredaran sabu.

“Kami berhasil amankan 72 kilogram sabu,” ungkap Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Brigjen Hengki di lokasi, Senin (1/7/2024).

**Baca Juga:Suami Bakar Istri di Cipondoh, Polisi: Luka 27 Persen

Menurutnya, terungkapnya gudang sabu di Parung Serab ini bermula dari penangkapan seorang pengedar sabu di Jakarta. Polisi menyita barang bukti seberat 1 kilogram.

Hengki bilang, hasil pengembangan kemudian mengarah ke Ciledug. Peranan R dan A ini adalah sebagai kurir sabu.

Ia memastikan bahwa satu orang yang diamankan merupakan residivis. “R ini baru keluar dari penjara pada Januari 2024 lalu,” sebut Hengki.

R pernah menjalani hukuman akibat terlibat kasus peredaran narkoba. Diresnarkoba Polda Metro Jaya hingga kini masih melakukan pengembangan kasus.(yud)

Polisi perlihatkan barbuk sabu dari rumah kontrakan di Ciledug.(yud)

Kabar6-Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung program Satu Data Indonesia. Dukungan tersebut diwujudkan dalam program pemadanan NIK sebagai NPWP.

NIK sebagai NPWP mulai digunakan sejak tanggal 14 Juli 2022 untuk orang pribadi penduduk sesuai dengan ketentuan PMK 112/PMK.03/2022 yang telah diubah dengan PMK 136 Tahun 2023. Selain itu, NPWP 16 digit juga mulai digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi nonpenduduk, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah.

Selain mengatur penggunaan NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 digit, Wajib Pajak juga diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU) sejak tanggal 14 Juli 2022.

**Baca Juga:Kejagung dan Dirjen Imigrasi Kerjasama Terkait Pertukaran Data Informasi

NITKU diberikan kepada Wajib Pajak pusat maupun cabang dan berfungsi sebagai identitas perpajakan yang melekat pada NPWP, yaitu sebagai penanda lokasi/tempat Wajib Pajak berada.

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 (enam belas) Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam Layanan Administrasi Perpajakan (PER-6), DJP meluncurkan layanan perpajakan yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU.

Untuk itu, terhitung sejak 1 Juli 2024 terdapat 7 (tujuh) layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU, yaitu:
a. pendaftaran Wajib Pajak (e-Registration);
b. akun profil Wajib Pajak pada DJP Online;
c. informasi konfirmasi status Wajib Pajak (info KSWP);
d. penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26);
e. penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (e-Bupot Unifikasi);
f. penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah
dan SPT Masa PPh Unifikasi instansi pemerintah (e-Bupot Instansi Pemerintah); dan
g. pengajuan keberatan (e-Objection).

Selain dapat diakses dengan ketiga jenis nomor identitas di atas, 7 layanan tersebut juga masih dapat diakses dengan NPWP 15 digit.

Jumlah layanan administrasi yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU akan terus mengalami penambahan.

“Secara bertahap, kami akan mengumumkan penambahan jenis layanan yang sudah mengakomodasi NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Senin (1/7/2024).

Dwi juga menyatakan bahwa berdasarkan peraturan Dirjen ini, apabila terdapat layanan tertentu selain 7 layanan di atas maupun layanan yang tidak masuk dalam daftar pengumuman yang akan dikeluarkan DJP, maka Wajib Pajak tetap dapat mengaksesnya dengan menggunakan NPWP 15 digit. Karena itu, Wajib Pajak tidak perlu khawatir karena seluruh layanan perpajakan tetap dapat dimanfaatkan Wajib Pajak.

Bagi pihak lain yang terdampak NIK sebagai NPWP maupun NPWP 16 digit, DJP memberikan waktu penyesuaian sistem sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Pihak lain yang dimaksud adalah badan atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan perpajakan yang mencantumkan NPWP dalam pemberian layanannya.

Sebagai informasi per tanggal 30 Juni 2024 pukul 09.00 WIB, sebagian besar NIK sudah dipadankan sebagai NPWP.

Dari total 74,68 juta Wajib Pajak orang pribadi penduduk, tersisa sebanyak 670 ribu atau 0,9 persen NIK-NPWP yang masih harus dipadankan. Artinya, 74 juta atau 99,1 persen Wajib Pajak orang pribadi penduduk telah melakukan pemadanan NIK- NPWP.

Dwi Astuti juga menyampaikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah mendukung program pemadanan NIK-NPWP dengan melakukan pemadanan mandiri. Dari keseluruhan data yang telah valid, terdapat 4,37 juta data yang dipadankan secara mandiri oleh Wajib Pajak, sisanya 69,6 juta NIK-NPWP yang dipadankan oleh sistem.

Lebih lanjut Dwi juga menyampaikan terkait henti layanan pada 29 Juni lalu, “Henti layanan pada waktu itu merupakan kegiatan rutin pemeliharaan sistem informasi yang dimiliki DJP dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat dan wajib pajak. Waktu henti layanan tersebut juga kami gunakan untuk instalasi aplikasi tambahan berbasis NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU,” ujar Dwi.

Sebagai penutup, Dwi Astuti menyatakan bahwa DJP juga membuka layanan bantuan penggunaan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU. “Kami silahkan Wajib Pajak menghubungi Kring Pajak 1500200, kantor unit vertikal terdekat, atau virtual help desk,” ujar Dwi.(red)

Kabar6-Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kita Tangerang Selatan, KH Muhammad Saidih menyampaikan tiga tips menjaga kemabruran ibadan haji. Di antara ciri kemabruran haji adalah setelah kembali ke tanah air harus senantiasa istiqomah melakukan beberapa hal.

Yaitu menebarkan salam, salat malam di saat manusia sedang tidur, dan menyambung silaturahmi.

Demikian disampaikan Ketua Umum MUI Tangsel, KH Muhammad Saidih, saat memberi tausiyah dalam acara Doa Bersama jemaah haji Kloter 24 JKG di musholla hotel tempat jemaah haji menginap di Mekkah.

**Baca Juga:Mendarat di Bandara Soetta, Penumpang Kaget Uang Dollar dan Berlian Hilang

Acara tersebut dalam rangka persiapan kepulangan ke tanah air yang menurut jadwal akan tiba di tanah air pada hari Rabu, 3 Juli 2024 pukul 12.50 WIB.

“Ada yang kapok pergi haji?,” tanya KH. Saidih, yang dijawab, “Tidak,” oleh jemaah haji.

“Semoga kita semua diberi rezeki dan dipanggil lagi oleh Allah untuk kembali ke tanah suci, Aamiin,” ucap KH Saidih.

Disampaikannya, ciri haji mabrur adalah apakah ada perubahan baik pada diri seseorang.

“Yang tadinya pelit jadi dermawan, yang tadinya mudah marah jadi penyabar, yang tadinya malas ke masjid jadi rajin salat jamaah di masjid, dan lainnya. Tapi kalau tidak perubahan sama sekali, berarti hajinya tidak mabrur,” ujarnya.

Acara tersebut diisi dengan doa bersama dan pengarahan dari petugas kloter terkait hal-hal yang harus dilakukan sebelum kepulangan termasuk persiapan kesehatan.(yud)

Kabar6-Demokrat belum menentukan atau politik koalisi Pilgub Banten 2024. Mereka lebih memilih bersabar untuk memberikan dukungannya.

Dimana, ada dua kadernya yang telah melakukan sosialisasi akan maju sebagai Cagub Banten 2024, yakni Iti Octavia Jayabaya, Ketua Demokrat Banten dan mangan Bupati Lebak dua periode. Kemudian ada nama Arief R Wismansyah, mangan Walikota Tangerang dua periode.

“Ya kita kan semua masih cair, walaupun Andra-Dimyati sudah deklarasi gitu, kalau itu belum final kita masih bergerak segala macem lah,” ujar Eko Susilo, Sekretaris DPD Demokrat Banten, melalui selulernya, Senin, (01/07/2024).

**Baca Juga: Pj Wali Kota Nurdin Minta Perangkat Daerah Optimalkan Penyerapan Anggaran

Demokrat memilih tidak buru-buru dan melihat arah politik Pilgub Banten kedepan. Mereka ingin menentukan kebijakan politik yang sesuai dengan keinginan partai dan masyarakat.

Partai berlambang mercy itu akan mengikuti prosedur partai untuk menentukan calon kepala daerah dukungannya.

“Kita ada pleno di DPP, bulan-bulan ini lah. Kalau bicara saat ini, semua serba memungkinkan, ke Andra, ke Airin, semua masih memungkinkan, balum bisa bilang pasti kemana,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan Airin Rachmi Diany yang digadang-gadang sebagai Cagub Banten 2024 terkuat, kini diprediksi mendapat lawan kuat dari pasangan Andra Soni – Dimyati Natakusumah.

Sementara ini, sudah ada Gerindra, PKS dan Nasdem yang mendukung pasangan dengan slogan Banten Maju 2024 itu. Kemudian, komunikasi politik dengan PKB, PPP dan Demokrat masih terus dijalin untuk suksesi Pilgub Banten 2024.

Andra Soni saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Banten dan Ketua Gerindra Banten. Sedangkan Dimyati Natakusumah, mantan Bupati Pandeglang dua periode, sekaligus anggota DPR RI dari PKS.

Perlu diketahui bahwa, Andra Soni – Dimyati Natakusumah telah mendapatkan surat rekomendasi dari Gerindra untuk maju di Pilgub Banten 2024. Penyerahan surat itu dilakukan Minggu, 30 Juni 2024 dikawasan Tangerang Selatan.

Disisi lain terdapat nama Airin Rachmi Diany yang telah lama dijagokan Golkar sebagai Cagub Banten 2024. Bahkan dia menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Banten.

Belakangan, nama Airin disandingkan dengan Ade Sumardi, Ketua DPD PDI Perjuangan sekaligus mantan Wabup Lebak dua periode. (Dhi)

Kabar6-Memasuki triwulan ketiga atau semester ke dua tahun 2024, Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin meminta agar jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melakukan percepatan proses pembangunan yang telah dianggarkan.

Hal tersebut diungkapkan Pj Wali Kota saat memimpin apel pagi pegawai di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (1/7/2024).

“Percepatan pembangunan dalam hal ini bukan hanya dalam hal administrasi saja, namun menyasar pada berbagai aspek agar pembangunan yang telah direncanakan dapat rampung diakhir tahun 2024,” ujar Pj Wali Kota.

**Baca Juga: Kejagung dan Dirjen Imigrasi Kerjasama Terkait Pertukaran Data Informasi

Untuk itu, Nurdin berpesan agar pada kepala perangkat daerah untuk memerhatikan program dan rancangannya.

“Supaya semua perangkat daerah konsen pada penyerapan ini, apa yang menjadi target di tahun 2024 ini, mana yang belum selesai dan yang belum jalan segera diimplementasikan dan dimatangkan,” ucapnya.

“Awal saya masuk ke Pemkot Tangerang, target serapan anggaran kita implementasi kegiatan penyerapan anggaran di 97 persen, sehingga nanti diakhir tahun serapannya bisa kita laksanakan,” sambungnya.

Nurdin menambahkan, setiap perangkat daerah harus rutin melakukan monitoring terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan selesai dilakukan.

“Bagi yang belum mengimplementasikan programnya, agar memberikan perhatian serius bagi pelaksanaan program-program tersebut,” tambahnya.

Nurdin mengatakan, program-program hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang tentuya diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat. “Fokus dan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya agar hasil pembangunannya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Kejaksaan Agung, diwakili Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Prof. Dr. Reda Manthovani melaksanakan Penandatanganan Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi terkait pertukaran data dan/atau informasi serta koordinasi intelijen dalam rangka penegakan hukum.

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini merupakan sebuah langkah optimalisasi dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum serta sinergitas antara JAM INTEL dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, terdapat penyempurnaan tugas dan fungsi Intelijen Kejaksaan yang merupakan pelaksana tugas dan wewenang Kejaksaan di Bidang Intelijen,” imbuh Reda Manthovani dalam keterangan tertulis, Senin (1/7/2024).

**Baca Juga: HUT Bhayangkara ke 78, Polda Banten Dapat Hadiah Gedung Serbaguna Baru

Hal itu sebagaimana tertuang pada Pasal 30 B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menyatakan kewenangan Intelijen Kejaksaan untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.

Saat ini, fokus utama pool data Intelijen Kejaksaan yang diolah melalui Command Centre Kejaksaan telah berhasil melakukan penangkapan buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang sebanyak 76 buron per tahun 2024 ini. Berdasarkan hasil pelacakan, Tim telah menemukan posisi dan lokasi keberadaan para buronan yang saat ini masih dalam proses pengejaran.

“Optimalisasi pelacakan buronan dengan melibatkan teknologi informasi melalui Command Center terbukti telah berhasil meningkatkan success rate dari pencarian buronan yang masuk dalam daftar DPO. Oleh karena itu penggunaan sarana prasarana teknologi informasi serta kerja sama dengan lembaga negara menjadi sebuah kebutuhan utama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam mencari dan melacak pergerakan pelaku kejahatan,” ujar JAM-Intelijen.

JAM-Intelijen menuturkan bahwa informasi di bidang Imigrasi, khususnya data dan informasi terkait pelintasan orang pada tempat-tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan tambahan informasi yang sangat penting untuk digunakan sebagai bahan analisa Intelijen, untuk selanjutnya diolah dan dipergunakan guna kepentingan penegakan hukum.

“Melalui penandatanganan Adendum Perjanjian Kerja Sama ini, diharapkan sinergitas antara JAM INTEL dengan Direktorat Jenderal Imigrasi akan semakin baik, khususnya agar implementasi di lapangan kedua lembaga dapat melakukan koordinasi yang erat dan saling memberikan dukungan untuk keberhasilan kinerja,” tutur JAM-Intelijen.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyambut baik pelaksanaan Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga, khususnya dalam menjalankan fungsi Intelijen.

“Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus mendukung kerja-kerja Intelijen yang dilaksanakan oleh Kejaksaan khususnya JAM INTEL Kejaksaan Agung, terkait data dan/atau informasi Tersangka/Terpidana yang telah dinyatakan buron atau DPO,” pungkas Direktur Jenderal Imigrasi.

Acara ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Para Direktur, Kepala Pusat Penerangan Hukum dan Para Koordinator pada JAM INTEL. Sementara itu, jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dihadiri oleh Direktur Kerja sama Keimigrasian dan Direktur Intelijen Keimigrasian. (Red)

Kabar6-Jalan bakal calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany di Pilgub Banten dinilai tak mudah. Hal itu usai pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah mendeklarasikan diri berduet di Pilgub Banten.

Duet Andra Soni – Dimyati yang diedors langsung oleh artis tanah air Raffi Ahmad itu disebut-sebut sudah diusung 7 partai politik (Parpol).

Ke-7 partai tersebut yakni, Gerindra, PKS, NasDem, PSI, PAN, PKB dan PPP. Selain Golkar partainya Airin Rachmi Diany, ada PDIP dan Demokrat yang belum menyatakan sikap. **Baca Juga: Kata Pengamat, Lawan Kuat Airin di Pilgub Banten 2024 Datang dari Andra Soni-Dimyati Natakusumah

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Aditya Pradana mengatakan, jalan Airin Rachmi Diany yang merupakan mantan Walikota Tangerang Selatan dua periode itu tak mudah di Pilgub Banten.

“Saya bilang (Airin) tidak mudah. Cuman prosesnya masih berjalan,”kata Aditya saat dihubungi wartawan, Senin (1/7/2024).

Sebab menurut Aditya, Gerindra di Banten cukup kuat dan solid untuk mendorong kadernya di Andra Soni untuk menghantarkan ketua DPRD Banten menjadi orang nomor satu di tanah jawara.

“Dikombinasikan dengan Dimyati yang merupakan PKS. Itu juga menurut saya menarik, sisi lain Dimyati kan representasi masyarakat Banten Selatan,”jelasnya.

Yang lebih menarik lagi dari sosok Dimyati kata Aditya, representasi politiknya tidak hanya di PKS, tetapi anak-anak ada di PKB dan Demokrat.

“Jadi (Dimyati) itu pilihan yang masuk akal. Airin punya kompetitor yang kuat juga,”imbuhnya.

Oleh karena itu ia meyakini, Golkar dan PDIP akan bergabung di Pilkada Banten. Hanya saja masalahnya kandidat dari PDIP yaitu, Ketua PDIP Banten Ade Sumardi, tetapi tidak sekuat Rano Karno.

“Secara minimal (Golkar dan PDIP) bisa mencalonkan, Ade Sumardi representasi Banten Selatan, masalahnya itu tidak sekuat Rano Karno. Kecuali Airin sama Rano Karno bersedia diduetkan,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris DPD Demokrat Banten, Eko Susilo memastikan bahwa partai berlogo mercy tersebut masih terbuka untuk berkoalisi dengan siapapun.

Meski diakui Eko, di Demokrat ada putranya Dimyati, yaitu, Rizki Natakusumah. Selain itu hubungan Demokrat dengan Airin dan Andra masih cair.

Namun Eko memastikan, Demokrat akan mengumumkan koalisi setelah menggelar rapat Plano pada Juli 2024.

“Kalau bicara saat ini, semua serba memungkinkan, ke Andra, ke Airin, semua masih memungkinkan. Jadi belum bisa bilang pasti kemana belum bisa. Karena semua partai punya kebijakan masing-masing,”pungkasnya.(Aep)