Kabar6-Dalam aula sederhana yang terletak di ujung sekolah, puluhan guru dan murid duduk berjejer rapi. Suasana tampak hening, tapi tangan mereka perlahan mengalun. Dengan bibir terbata, mereka seperti berusaha melafazkan sebuah kata. “Ba…” ucap salah satu murid, sambil mengangkat jari telunjuk.

Ternyata, telunjuk yang menjulang tinggi itu adalah bahasa isyarat huruf hijaiyah “ba” yang sedang dipelajari anak-anak tunarungu atau biasa disapa teman tuli di Sekolah Khusus YKDW 02, Tangerang, Banten pada pertengahan Juni 2024 lalu.

“Aku ingin bisa mengaji,” ujar Keysa dengan bahasa isyarat saat ditanya alasannya begitu semangat mengikuti pelajaran bahasa isyarat Qur’an. Ia adalah salah satu murid di sekolah tersebut.

**Baca Juga: Evaluasi Merdeka Belajar, Warisan Istimewa Pemerintahan Jokowi

Direktur Program Laznas PPPA Daarul Qur’an Zainal Umuri mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari program “Tuli Mengaji” yang sedang digaungkan lembaganya. Melalui program ini, Laznas PPPA Daarul Qur’an berupaya mencetak pengajar Al-Qur’an Isyarat dari teman dengar dan teman tuli.

“Kami juga melakukan pelatihan untuk para pengajar Al-Qur’an Isyarat, pembelajaran Al-Qur’an Isyarat bagi teman-teman tuli, dan pengadaan Al-Qur’an Isyarat. Program ini diharapkan mampu menyasar 17.000 penerima manfaat dalam kurun waktu dua tahun kedepan,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa(2/7/2024).

Kepala Sekolah Khusus YKDW 02 Tangerang Mulyati mengapresiasi program “Tuli Mengaji” yang digulirkan Laznas PPPA Daarul Qur’an. Ia sangat bersyukur institusinya menjadi salah satu tempat yang dipilih untuk melakukan pelatihan, pembelajaran serta pendistribusian Al-Qur’an Isyarat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Laznas PPPA Daarul Qur’an. Semoga program ini terus berjalan dengan baik agar para guru dan murid-murid tunarungu di sekolah kami bisa terampil membaca dan menghafal melalui Al-Qur’an Isyarat,” harapnya.(Red)

Kabar6-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, yang menyatakan bahwa koordinasi antar lembaga anti korupsi yakni KPK, Kejaksaan dan Kepolisian masih memiliki ego sektoral.

Ia menyampaikan jika KPK menangkap Jaksa, Kejaksaan Agung akan menutup pintu koordinasi dan supervisi.

Menanggapi pernyataan Alexander Marwarta, Kejagung merespon begini.

“Sebaiknya sebelum menyampaikan pernyataan, Wakil Ketua KPK terlebih dahulu melihat fakta di lapangan sehingga pernyataan yang diberikan akan lebih valid,”ujar Harli Siregar, Kapuspenkum Kejagung dalam keterangan resmi, Selasa (2/7/2024).

**Baca Juga: KPK Perkuat Penegakan Antikorupsi dalam PPDB

Menurutnya,selama ini hubungan Kejaksaan dengan KPK berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, apalagi kewenangan KPK justru lebih besar dari Kejaksaan sehingga tidak beralasan jika Kejaksaan menutup pintu koordinasi dan supervisi.

Ia menegaskan, Kejaksaan terus mendukung KPK dalam menjalankan tugas fungsinya dengan mensupport tenaga-tenaga Jaksa yang andal dan mumpuni untuk diperbantukan di KPK.

Menurut Harli, Kejaksaan selama ini sangat terbuka dan fasilitatif terhadap KPK dalam menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi khususnya di daerah-daerah.

“Jika KPK menegarai ada pintu yang tertutup untuk koordinasi, sebaiknya diungkap dengan detil terkait peristiwa apa, di daerah mana, dan terkait persoalan apa supaya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,”ujar Harli

Kejaksaan sangat mendukung KPK yang menjalankan tugas-tugas di daerah dan selalu memberi support terbaik bagi KPK dalam menjalankan tugas fungsinya, apalagi ketika Para Jaksa di KPK menjalankan tugas2 persidangan. Support yang diberikan seperti penggunaan mobil tahanan, antar jemput tahanan KPK, pengamanan bagi tahanan dan Para Jaksa yang bersidang.

Harli berharap tanggapan resmi tidak menjadi polemik dan disalahartikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (Red)

Kabar6-Gubraaak. Suara keras motor terdengar membentur aspal Jalan Raden Fatah, Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pada Senin, 1 Juli 2024 kemarin sekitar pukul 18.30 WIB.

“Dikirain mah tabrakan, karena di sini sering. Gak taunya ada yang ditegrep,” kata Purwoko, salah satu warga penghuni kontrakan kepada kabar6.com di lokasi, Selasa (2/7/2024).

Leher pemotor dipiting. Sementara tubuhnya terbaring di aspal. Teriakan perintah agar tidak melawan menjadi perhatian pengendara yang melintas saat hari mulai beranjak malam. **Baca Juga: Rumah Kontrakan Gudang 72 Kilogram Sabu di Ciledug Baru Disewa Semalam

Pria pengendara motor yang baru keluar dari rumah kontrakan di RT 02 RW 08 tak berkutik. Ia disergap aparat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya lantaran hendak mengantar sabu ke pemesan.

Di depan mulut gang rumah kontrakan yang menjadi lokasi penyergapan, polisi geledah tas pria pemotor. Hasilnya ditemukan satu kantung plastik kemasan teh cina berisi sabu kurang lebih seberat 1 kilogram.

Lalu seorang polisi berlari menuju arah rumah kontrakan ukuran kisaran 2X4 meter per unit. Di gang itu berjejer bangunan hunian sewaan yang jumlahnya ada delapan pintu.

“Sempet salah dobrak. Pintu kontrakan yang paling ujung yang ditendang. Padahal mah itu udah ada yang nempatin dari tiga bulan lalu,” terang Purwoko.

Polisi lalu minta kepadanya untuk menyaksikan penggeledahan rumah kontrakan pintu ketujuh dari jalan raya. Di bagian kamar terdapat tumpukan empat kardus berukuran besar.

Purwoko tercengang. Ia kaget melihat saat dibongkar ternyata di bagian bawah tumpukan kardus berisi kantung tes cina. Total jumlah kemasan sabu sebanyak 72 kantung atau setara dengan kisaran seberat 72 kilogram.

“Jadi di bagian atasnya ditumpukin barang-barang kayak bantal. Nah di bawanya kantung plastik gituan,” ujarnya.

Ia pastikan pria asing penyewa rumah kontrakan yang dijadikan gudang sabu baru semalam datang. Menurut keterangan penghuni kontrakan sebelahnya pada Minggu, 29 Juni 2024 tengah malam datang satu unit minibus warna putih.

Purwoko cerita menirukan ucapan tetangganya, sejumlah pria datang sambil memasukan kardus-kardus ke dalam rumah kontrakan bernomor 2 tersebut. “Dikirain mah kardus barang biasa, pindahan,” ucapnya.

Di kawasan rumah petak kontrakan itu, lanjut Purwoko, setiap hari pukul 00.00 pintu gerbang dikunci. Anak kunci dipegang oleh masing-masing penghuni lama.

“Yang punya kontrakan itu masih encing saya. Ditelpon pas denger ada kejadian kayak gini dari Sukabumi langsung pulang,” tambahnya.(yud)

Kabar6- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten merilis jumlah penduduk di Provinsi Banten pada Maret 2024. Tercatat penduduk miskin sebanyak 79.161 jiwa atau 5,84 persen.

Menurut BPS angka tersebut menurut sebesar 0,33 persen poin pada Maret atau menurun 34,5 ribu orang pada Maret 2023. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 6,00 persen, turun menjadi 5,69 persen pada Maret 2024.

Sementara, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 6,79 persen di daerah yang dipimpin pejabat Gubernur Banten Al Muktabar itu turun menjadi 6,44 persen pada Maret 2024.

**Baca Juga: Masyarakat Bersyukur Pemkab Tangerang Bangun RSUD Tigaraksa

Jika dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan turun sebanyak 8,1 ribu orang (dari 623,19 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 615,07 ribu orang pada Maret 2024).

Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 26,4 ribu orang (dari 202,93 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 176,54 ribu orang pada Maret 2024).

Sedangkan, Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp654.213/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp474.039 (72,46 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp180.174 (27,54 persen).

Selanjutnya, pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banten memiliki 5,09 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp3.329.944/rumah tangga miskin/bulan.(Aep)

Kabar6-Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tigaraksa di Kabupaten Tangerang, Banten, mendapat sambutan hangat dari penduduk setempat.

Pembangunan RSUD Tigaraksa dianggap memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama warga Kelurahan Kadu Agung dan Kelurahan Tigaraksa serta Desa-Desa di seluruh Kecamatan Tigaraksa.

Asep Ahmad Hanafiah (27) dan Anggi Abdul Muhyi (29), keduanya dari Kelurahan Kadu Agung, memberikan apresiasi terhadap pembangunan RSUD Tigaraksa ini. **Baca Juga: Dishub Kabupaten Serang Pasang Ratusan Titik PJU Baru Tekan Kriminalitas dan Tingkatkan Keselamatan

“Buat saya pribadi, alhamdulillah sudah dibangun RSUD Tigaraksa,” katanya kepada wartawan, Selasa (2/7/2024).

Asep menegaskan bahwa pembangunan RSUD Tigaraksa sangat menguntungkan bagi masyarakat Kadu Agung secara khusus dan seluruh Kecamatan Tigaraksa secara umum.

“Ini merupakan pencapaian luar biasa yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, kata dia, akses pelayanan kesehatan memerlukan perjalanan jauh ke rumah sakit di Kota Tangerang.

“Sekarang, masyarakat tidak perlu lagi mengalami kendala tersebut, bahkan warga dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang lebih dekat di RSUD Tigaraksa,” jelasnya.

Sementara Plt Direktur RSUD Tigaraksa, dr M Faridzi Fikri,MKM mengutarakan sekarang pihaknya telah menyiapkam pelayanan sebagai rumah sakit rawat-inap dan RSUD Tigaraksa terus berbenah diri untuk memberi layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat melalui layanan rawat jalan dan menggelar kegiatan sosial kemanusiaan berupa donor darah.

“RSUD Tigaraksa pun mulai menyosialisasikan kepada masyarakat rencana akan disediakan pelayanan rawat-inap yang izinnya akan didapat dalam waktu dekat. Nantinya RSUD Tigaraksa dapat memberikan pelayanan kesehatan 24 jam “ katanya.

Dikatakan, para petugas RSUD tengah mempersiapkan diri bekerja sebagai pegawai RSUD secara baik, mengikuti pelatihan, serta melaksanakan kegiatan pelayanan di RSUD Tigaraksa yang telah dibuka.

Semisal pelayanan di Poli Umum, Poli Gigi, Poli Kebidanan dan Kandungan, Poli Penyakit Dalam, Poli Jiwa, Poli Bedah.

Mulai Juni 2024, RSUD Tigaraksa pun membuka beberapa pelayanan baru, yaitu Poli Urologi pada Selasa dan Kamis. Pelayanan Imunisasi Dasar dan Pelayanan KB pada hari selasa.

Dijelaskan, Faridzi alat kesehatan RSUD Tigaraksa sudah memenuhi standar alat kesehatan, sesuai peraturan menteri kesehatan baik segi kualitas maupun kuantitas.(red)

Kabar6- Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Serang terus berkomitmen meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan dengan memasang Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik rawan kriminalitas dan kecelakaan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dishub Kabupaten Serang, Benny Yuarsa, pada hari Selasa (2/7/2024).

“Pemasangan PJU ini kami prioritaskan pada lokasi-lokasi yang memang secara teknis membutuhkan lampu PJU,” jelas Benny.

**Baca Juga: Evaluasi Merdeka Belajar, Warisan Istimewa Pemerintahan Jokowi

Lebih lanjut, Benny menjelaskan bahwa tahun ini Dishub Kabupaten Serang telah memasang 248 titik PJU baru dari target 450 titik per tahun. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia.

“Karena memang tahun ini kita terbatas anggaran lebih sedikit dari tahun kemarin lokasi yang bisa kita pasang di 248 dari target yang seharusnya 450 per tahunnya jadi separuhnya,”ujarnya.

Beberapa lokasi yang menjadi fokus pemasangan PJU baru antara lain, Jalan-jalan yang sudah bagus dan mulus namun gelap pada malam hari, lalu pintu-pintu perlintasan kereta api
Pintu dan dikawasan Puspemkab Serang.

“Salah satu contohnya kita coba pasang di jalan-jalan yang memang sudah bagus sudah mulus tapi pada saat malam hari gelap sehingga tidak melihat ujung jalannya,”ungkapnya.

Benny menegaskan bahwa keselamatan merupakan faktor utama yang harus diutamakan dalam setiap aktivitas, terutama saat berkendara.

Oleh karena itu, Dishub Kabupaten Serang terus berupaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan dengan berbagai upaya, termasuk pemasangan PJU ini.

“Baik dari sisi keselamatan maupun untuk menekan angka kriminalitas,”pungkasnya. (Adv).

Kabar6-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya memperkuat penanaman dan penegakan nilai-nilai antikorupsi dalam semua lingkungan pendidikan, termasuk dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Deputi Bidang Pendidikan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyebutkan upaya itu dilakukan pihaknya berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan yang telah digelar dalam beberapa tahun terakhir.

“Setiap tahun sejak 2022, SPI Pendidikan ini dilakukan untuk memotret kondisi integritas lembaga pendidikan kita,” ujar Wawan dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk ‘Mewujudkan PPDB yang Objektif, Transparan dan Akuntabel’, di lansir Anatara dikutip Selasa (2/7/2024).

Baca Juga:7,7 Kg Emas Disita Kejagung Terkait Kasus Korupsi 109 Ton Emas

Wawan menegaskan upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi dan integritas di lingkungan sekolah merupakan hal penting dalam proses pendidikan sebagai langkah preventif mencegah korupsi sejak dini sehingga KPK terus berupaya menanamkan integritas secara formal melalui berbagai inisiatif dan survei.

“Secara kuantitas, tingkat partisipasi dan pemahaman antikorupsi terus bertambah setiap tahun,” imbuhnya.

SPI Pendidikan sendiri, lanjut dia, mencakup tiga aspek utama yang mencakup karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan tata kelola.

Ia menyebutkan, aspek karakter peserta didik menilai kematangan moral dan penanaman nilai-nilai antikorupsi, dan menemukan hasilnya masih parsial​​. Sementara itu, aspek ekosistem pendidikan menilai guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam menerima pendidikan nilai-nilai antikorupsi, yang hasilnya belum menyeluruh.

Adapun aspek tata kelola menilai pengelolaan anggaran, barang dan jasa, serta sistem pendidikan, di mana masih banyak terjadi tindak pidana korupsi dan penerimaan gratifikasi oleh guru​​.

Lebih lanjut, Wawan menerangkan pada 2023, SPI Pendidikan menghasilkan skor nasional sebesar 73,7. Angka tersebut tergolong rendah karena masih pada level dua dari lima level indikator yang telah ditentukan.

Selain itu, skor SPI nasional pada level dua itu artinya bahwa penegakan prinsip-prinsip antikorupsi masih banyak yang harus diperbaiki.

“Skor 73,7 ini masih berada di level dua. Level 1 sangat rentan, level 2 korektif, level 3 adaptif, level 4 kuat, dan level 5 tangguh. Jadi pekerjaan rumah kita masih banyak untuk mencapai level tertinggi,” ujarnya.

Ia menambahkan, masih rendahnya skor SPI Pendidikan itu juga selaras dengan dalam temuan pihaknya di lapangan terhadap sistem PPDB. Sekitar 25 persen siswa diterima dengan syarat orang tua atau wali memberi imbalan, dan 43 persen guru merasa banyak siswa yang ‘terpaksa’ diterima meskipun tidak memenuhi syarat PPDB.

Karenanya, pihaknya menekankan pentingnya penanaman integritas di lingkungan sekolah, termasuk dalam proses PPDB. Pun demikian orang tua maupun wali siswa juga perlu memahami dan memiliki integritas.

“PPDB ini memiliki jalur prestasi, zonasi, afirmasi, dan mutasi. Yang tidak boleh adalah koneksi dan gratifikasi. KPK berupaya menjaga agar kedua hal ini tidak terjadi,” tegasnya.

Wawan juga menekankan pentingnya pengawasan dan sosialisasi sistem PPDB harus dilakukan jauh sebelum pelaksanaan, termasuk perubahan-perubahannya berdasarkan hasil evaluasi tahunan.

KPK sendiri berkomitmen untuk terus memonitor dan menegakkan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap aspek pendidikan, termasuk dalam proses PPDB. Dengan sinergi antara KPK, dinas pendidikan, sekolah, serta seluruh elemen masyarakat, diharapkan integritas dalam lingkungan pendidikan dapat terwujud dan korupsi dapat dicegah sejak dini.(red)

Kabar6-Tahun 2024 ini adalah akhir pemerintahan Jokowi termasuk di dalamnya para Menteri dalam Kabinetnya.

Setiap akhir pemerintahan, publik, terutama kalangan akademisi, akan memberi penilaian warisan apa dari pemerintah yang segera berakhir untuk pemerintahan selanjutnya. Demikian juga pemerintahan Jokowi yang akan berakhir sebentar lagi, beberapa bulan ke depan, sebelum akhir Oktober 2024.

Di bidang politik, pemerintahan Presiden Jokowi mewariskan wacana blusukan, kerja-kerja dan upaya sentralisasi kekuasaan. Upaya Penerapan UU Omnibus Law. Beberapa klaster UU dalam UU Cipta Kerja, seperti Minerba (Pasal 5 UU No.3/2020), Lingkungan Hidup (Pasal 63 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2)), Tata Ruang (Pasal 15, dan Pasal 34A) dan Ketenagakerjaan (Pasal 88) yang semula diberikan porsi kewenangan pemerintah daerah, ditarik kembali menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Warisan Jokowi yang juga fenomenal adalah proyek penggusuran Kota Proklamasi Kemerdekaan, Jakarta, yang sejak kemerdekaan ditetapkan para pendiri bangsa sebagai Ibu kota, dipindah ke Penajam Paser Utara, Kaltim, yang memiliki tanah bergambut.

**Baca Juga:DKBP3A Optimis Kabupaten Serang Raih Juara 1 Percepatan Penurunan Stunting 2023

Sementara itu, warisan yang paling istimewa dari Pemerintahan Jokowi ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) di bawah komando Nadiem Makarim. Karena di bidang pendidikan inilah mungkin satu-satunya yang berani tampil beda dengan branding kebijakan yang disebut “Merdeka Belajar”. Kebijakan ini banyak perbedaan dengan kebijakan pendidikan dibanding menteri sebelumnya dalam banyak aspek.

Kebijakan Merdeka Belajar era Kemendikbudristek Nadiem Makarim membawa arah baru “kemerdekaan” di dunia pendidikan.

Merdeka Belajar menandai pergeseran paradigma tentang kurikulum yang sebelumnya bersifat official curriculum menjadi lebih terbuka untuk pengayaan materi pembelajaran dari sekolah dan guru masing-masing . Di level perguruan tinggi, mahasiswa memiliki kesempatan mengambil kegiatan pembelajaran di luar program studinya, bahkan di luar kampusnya jika di program studinya tidak menyediakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan menghasilkan kemampuan yang kompetitif, sesuai dengan tantangan dan kebutuhan dunia kerja.

Disediakan banyak ruang kurikulum adaptif yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan Merdeka Belajar sebagai haknya, disamping kurikulum dalam bentuk dokumen fixed bagi mahasiswa yang hanya membutuhkan perkuliahan di dalam program studinya.

Secara umum perbedaan dasar Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013, penerapan Kurikulum Merdeka ini bersifat opsional, sehingga setiap sekolah mempunyai pilihan untuk menerapkan kurikulum ini atau tidak.

Jika Kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan, sedangkan Kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan Profil Pelajar Pancasila.

Dalam hal jam pelajaran (JP) pada Kurikulum 2013 diatur per pekan, sedangkan Kurikulum Merdeka menerapkan JP per tahun. Kemudian alokasi waktu pembelajaran pada Kurikulum Merdeka lebih fleksibel daripada Kurikulum 2013 yang melakukan pembelajaran rutin per pekan, dengan mengutamakan kegiatan di kelas.

Dalam aspek penilaian, Kurikulum 2013 memiliki empat aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, aspek sikap, dan perilaku, sedangkan Kurikulum Merdeka lebih mengutamakan projek penguatan Profil Pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Adanya Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada program Merdeka Belajar diharapkan dapat mengarahkan seseorang pada kebaikan dan kesuksesan.

Membangun karakter sama pentingnya dengan menguasai keterampilan literasi dan berhitung. Memiliki akhlak yang baik, seperti empati, toleransi, kasih sayang, kedermawanan yang dipadukan dengan kemampuan akademik akan menciptakan pemimpin masa depan cakap dan mumpuni. Ketika siswa belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain, bagaimana menghormati perbedaan, bagaimana bersikap adil, bagaimana mengendalikan amarah mereka, mencegah perundungan.

Rangkaian metode baru itu lebih memungkinkan atmosfir sekolah/lembaga pendidikan menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi satu sama lain. Dalam sistem pendidikan Jepang, misalnya, salah satu tujuan pendidikan mereka adalah untuk mengajarkan budi pekerti, sebelum pengetahuan. Anak-anak akan fokus pada pengembangan tata krama, tidak akan ada ujian sampai kelas empat.

Barangkali itu bisa menjadi salah satu alasan mengapa orang Jepang membawa kemajuan bangsanya dengan tetap berpegang pada tradisi yang menjunjung fairness dan sportivitas.

Dihilangkannya Ujian Nasional (UN) membuat program Merdeka Belajar bisa menghapuskan “horor” yang menakutkan dari dunia pendidikan yang sebelumnya “meneror” mental anak didik dan wali murid menjelang kelulusan.

Merdeka Belajar sangat senafas dengan semangat reformasi demokrasi 1998 yang telah menghasilkan struktur yang demokratis di Indonesia. Sistem demokrasi pascareformasi 98 juga harus diikuti demokratisasi dalam pendidikan yang itu bisa didapatkan dalam Kurikulum Merdeka.

Karena itu, pendidikan perlu diarahkan ke penghargaan kebebasan siswa sebagai individu dengan kecenderungan alami mereka. Tentu saja kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam berinovasi proses belajar mengajar mendorong kreativitas positif, bukan anarki. Semua murid harus dipandang secara egaliter dalam hal perkembangan.

Pendekatan holistis dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang inklusif, dengan menekankan pada individu dalam mengambil tanggung jawab atas pengembangan diri mereka menjadi urgen.

Dengan Kurikulum Merdeka, para murid diharapkan mendapat pendidikan yang tidak lagi memproduksi murid yang hanya meniru apa yang dijelaskan guru, atau hanya menulis ulang dalam buku, tetapi juga dapat mengembangkan kreativitas mereka.

Di atas kertas, tujuan pendidikan Kurikulum Merdeka cukup bagus, namun seperti banyak terjadi pada banyak penerapan bagus di perencanaan terdapat penyimpangan di lapangan.

Karena itu perlu dipantau terus-menerus agar Kurikulum Merdeka benar-benar berdampak positif di lapangan, di antaranya, persoalan ketimpangan guru-murid agar dapat mengikuti standar internasional, yaitu 20 murid per guru.

Kemudian, salah satu komponen utama Kurikulum Merdeka ialah kepemimpinan sekolah. Jika meninjau landasan akademik Kurikulum Merdeka, para arsiteknya meyakini bahwa kepemimpinan sekolah merupakan faktor terpenting dalam transformasi sekolah. Reformasi seleksi dan pelatihan calon kepala sekolah melalui program Guru Penggerak perlu terus ditinjau.

Sebelum kurikulum ini, kriteria utama menjadi kepala sekolah ialah senioritas. Usia, pengalaman, dan pangkat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon dan pengangkatan mereka sebagai kepala sekolah.

Dengan kebijakan Guru Penggerak, pemilihan calon kepala sekolah, terutama didasarkan pada minat guru terhadap pembelajaran siswa dan potensi mereka untuk menjadi agen perubahan. Kurikulum Guru Penggerak berfokus pada kepemimpinan instruksional.

Tujuannya menumbuhkan komitmen belajar siswa dan pola pikir yang memandang segala hambatan dalam peningkatan pembelajaran sebagai masalah yang harus dipecahkan. Kurikulum pelatihan juga berupaya mengembangkan kreativitas guru dalam memecahkan masalah pembelajaran.

Dalam hal ini, ada optimisme yang muncul dari Kurikulum Merdeka. Hal yang cukup membedakan juga dengan kurikulum sebelumnya, penerapan Kurikulum Merdeka dilakukan tidak terburu-buru, tetapi dengan tahapan yang agaknya terukur.

Di akhir pemerintah Jokowi, Merdeka Belajar perlu di evaluasi menyeluruh, salah satu cara praktis untuk melakukan evaluasi menggunakan pendekatan Kirkpatrick adalah mengukur perubahan setelah menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar dibanding kurikulum sebelumnya. Sebagai contoh, pada Kurikulum 2013, sebelum Kurikulum Merdeka Belajar, pelajar SMK program studi keahlian Teknik Komputer dan Informatika pada kelas XI semester 1, 2 sudah menguasai pelajaran Sistem Operasi Jaringan untuk paket keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.

Jika setelah diterapkan Kurikulum Merdeka Belajar kemampuan anak didik tidak berkurang keterampilan dan ilmu pengetahuannya justru meningkat, Program Merdeka Belajar harus terus dilanjutkan, walaupun berganti Presiden atau pemerintahan agar ada kesinambungan, tidak gampang bongkar pasang sistem pendidikan agar tidak terkesan lembaga pendidikan hanya menjadi ajang “kelinci percobaan”.

Hanya saja, tentu tetap perlu ada perbaikan untuk penyempurnaan, seperti bagaimana membuat standar nilai kualitas kelulusan yang sama.

Seperti dulu zaman Orba, nilai dan mata pelajaran ijazah lulusan sekolah, seperti Matematika atau Bahasa Inggris, memiliki kualitas grade yang relatif sama antara sekolah di Jawa dan luar Jawa, sehingga bisa dijadikan rujukan minimal kemampuan akademis dalam penerimaan di lembaga pendidikan yang lebih tinggi maupun rekrutmen dunia kerja dan mutasi lintas daerah antar sekolah atau perguruan tinggi. ( M. Aminudin adalah peneliti senior pada Institute for Strategic and Development Studies (ISDS), Staf Ahli Pusat Pengkajian MPR RI tahun 2005, Staf Ahli DPR RI 2008, dan Tim Ahli DPD RI 2013)

Artikel ini merupakan kerjasama diseminasi LKBN Antara dengan Kabar6.com

Kabar6-Polda Banten memusnahkan 75.279 botol minuman keras (miras) hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) jajaran Kepolisian Daerah setempat, mulai dari November 2023 hingga saat ini.

Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol. Didik Hariyanto, di Serang,  mengatakan, perkelahian pelajar dan gank motor berawal dari miras maka dari itu Kepolisian memiliki kegiatan rutin yang ditingkatkan.

“Dengan kegiatan KRYD ini, Polda Banten beserta jajaran memiliki kegiatan rutin dengan sasarannya adalah peredaran miras atau alkohol,” katanya dilansir Antara, Senin (1/7/2024).

**Baca Juga:7,7 Kg Emas Disita Kejagung Terkait Kasus Korupsi 109 Ton Emas

Sebanyak 75.279 botol miras berhasil dimusnahkan dengan rincian Polda Banten 60.975 botol, Polres Tangerang 2.412 botol, Polres Serang Kota 1.811 botol, Polres Cilegon 4.244 botol, Polres Lebak 1.800 botol, Polres Pandeglang 1.432 botol dan Polres Serang 2.605 botol miras.

“Seluruh jajaran Polres kita sama-sama melakukan pemusnahan miras secara daring oleh Kapolda. Semua isi botol miras dituangkan dan dibuang untuk dimusnahkan,” katanya.

Sementara ini yang diamankan tempat berjualan yang tidak ada izin, termasuk yang berjualannya telah diminta keterangan dan diproses hukum lebih lanjut.

Ia juga mengimbau dan meminta kepada masyarakat untuk ikut membantu dengan melaporkan ke pihak kepolisian jika melihat ada peredaran miras yang ada di sekitar lingkungan tinggal masyarakat agar bisa ditindaklanjuti.

“Untuk minuman keras yang disita tersebut berasal dari sejumlah warung, toko serta cafe yang tidak memiliki izin penjualan minuman keras,” katanya.(Red)

Kabar6-Presiden Joko Widodo meminta agar Kepolisian RI menjadi teladan dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat seiring dengan citra yang membaik pada Hari Bhayangkara ke-78.

Dalam sambutan pada Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024 di Kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Presiden Jokowi yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mengapresiasi Polri sebagai lembaga terbaik kedua dalam survei terbaru Litbang Kompas.

“Saya senang beberapa survei terbaru menunjukkan citra Polri yang semakin baik, bahkan menempati urutan tertinggi kedua. Ini patut kita syukuri serta harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan komunikasi publik yang baik, dengan jadi teladan, dengan membangun etika pelayanan yang berorientasi pada rakyat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan amanat upacara dilansir Antara, Senin (1/7/2024).

**Baca Juga:Hari ini Layanan Perpajakan Berbasis NIK sebagai NPWP 16 Digit Diterapkan

Menurut Presiden, Polri memiliki peran sentral di masyarakat dan selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kepala Negara menekankan bahwa Polri dekat dan berada di tengah masyarakat, sehingga segala gerak-gerik dan tindak-tanduk Polri sangat diamati.

“Polri tidak ada liburnya, Polri ada di mana-mana, tidak ada wilayah yang terlewatkan, tapi di sisi lain artinya rakyat juga melihat dari dekat seluruh gerak-gerik dan tindak tanduk Polri,” kata Presiden.

Presiden menambahkan bahwa tantangan yang dihadapi Polri tidak semakin mudah, baik dari sisi geopolitik, teknologi dan iklim.

“Semuanya semakin rumit dan penuh ketidakpastian,” tambah Presiden.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar Polri semakin lincah, adaptif dan memiliki cara pandang yang strategis.

Adapun TNI dan Polri menempati urutan teratas sebagai lembaga yang memiliki citra terbaik di masyarakat, berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh Litbang Kompas pada Juni 2024.

Hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2024 mencatatkan penilaian citra sejumlah lembaga negara, yakni peringkat pertama TNI dengan skor 89,8 persen, kemudian diikuti Polri dengan skor 73,1 persen.(red)