Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) secara resmi mulai mengoperasikan gedung Mall Pelayanan Publik. Pelayanan terpadu satu pintu ini semakin memudahkan serta mendekatkan masyarakat yang ingin mengurus perizinan.
“Salah satu yang kita lakukan adalah reformasi birokrasi,” kata Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany di gedung yang terletak di Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kamis (15/4/2021).
Ia menerangkan, tentunya reformasi birokrasi kapabel yang dapat berdaya saing secara global. Kehadiran mall pelayanan publik dibangun untuk menjawab tuntutan masyarakat, khususnya dalam pelayanan perizinan satu pintu.
“Terdapat 16 instansi vertikal, BUMN 212 pelayanan yang akan dilayani Mall Pelayanan Publik,” terangnya.
Terpisah di lokasi yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangsel, Bambang Noertjahyo memaparkan, lantai 1 didominasi layanan pemerintah daerah setempat. Ada PTSP, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Di lantai dasar ini desain gedung sengaja dibuat untuk memanjakan warga pemohon dari kaum difabel. Disitu yang paling penting kita punya spot disabilitas. Bahwa masyarakat disabilitas masuk ke MPP akan seperti raja. Dia enggak boleh kemana-mana, tinggal duduk nanti petugas khusus kita yang akan melayani,” paparnya.
Bambang lanjutkan, di lantai 2 ada kepolisian resort, imigrasi, Badan Pertanahan Nasional, PLN, dan lain sebagainya. Pelayanan secara penuh akan dipusatkan di lantai 1 dan 2.
Lantai 3 ada layanan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri. Layanan yang ada di Pengadilan Agama dilengkapi fasilitas balai nikah. “Masyarakat bisa menggunakan fasilitas balai nikah ketika itu dengan persyaratan tertentu,” ujarnya.
Bagi warga yang menggunakan layanan balai nikah nantinya akan terintegrasi dengan dokumen pernikahan resmi yang diterbitkan oleh negara.
“Lantai 5 sampai 8 itu jadi kantor kita,” terang Bambang juga merangkap sebagai penjabat sekretaris daerah Kota Tangsel ini.
Pada acara peresmian gedung Mall Pelayanan Publik di Kota Tangsel ini turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahyo Kumolo, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy serta pejabat tinggi negara serta daerah setempat.(adv)
