oleh

Mobil Dinas Diesel Setda Pandeglag Ada Belanja Busi dan Koil

Kabar6-Ketua PMII Pandeglang, Yandi Isnendi menilai WTP itu tak mulus karena masih terdapat temuan ketidakwajaran dalam menggunakan anggaran. Kajian PMII dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap LKPD Pandeglang Tahun 2019 adanya temuan yang diduga korupsi.

“Kami menduga adanya itikad mark up atau korupsi anggaran yang sudah dilakukan oleh oknum pegawai,” kata Yandi, Minggu (12/7/2020).

Dugaan penggelembungan anggaran yang dimaksud Yandi pada penggantian suku cadang atau perawatan tiga buah kendaraan dinas jenis Toyota Vellfire, Toyota Fortuner dan Toyota Innova pada bagian umum Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang sebesar Rp 143.420.000.

Secara rinci, lanjutnya, dalam dokumen itu BPK menilai belanja penggantian suku cadang Randis Toyota Vellfire, Toyota Fortuner dan Toyota Innova digunakan untuk penggantian suku cadang dengan jenis barang, harga dan jangka waktu yang tidak wajar senilai Rp95.420.000.

“Masa seperti Toyota Fortuner ada kwitansi pergantian busi, kabel busi dan koil?, kan itu Fortuner mesin diesel. Belum lagi pergantian suku cadang Vellfire, Innova dan Fortuner adanya harga barang tak wajar atau tak sesuai harga resmi dealer,” jelasnya.

Dari temuan BPK RI itulah tegasnya, telah membuktikan masih adanya perilaku korup di tubuh Pemda Pandeglang yang mesti ditindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Karena dinilainya, hal terkecil saja telah diakali untuk dikorupsi oleh oknum pegawai, apalagi hal terbesar.

**Baca juga: Mayat di Pantai Borokoy Pandeglang Ternyata Wisatawan Asal Klaten.

“Kalau tidak tertelisik oleh BPK RI, saya yakin kelebihan pembayaran Rp.143.420.000,- bakal masuk kantong pribadi para oknum. Maka dari itu walau sudah mengembalikan, saya minta APH Pandeglang tetap menindaklanjutinya karena saya menduga masih tersimpan skandal lainnya,” tegasnya.(aep)

Berita Terbaru