Kabar6-Miris, ditengah Kota Tangerang Selatan yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp4 Triliun, sepasang suami istri (pasutri) Ujang Pendi dan Tini Lilis warga RT 011 RW 03, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan menjalani hidup sengsara.
Pasutri dan kelima anaknya kini tinggal di sebuah rumah gubuk kecil berukuran 4×4 meter persegi dengan lantai yang masih berlapis tanah merah, dan gubuk itu berdiri diatas lahan tanah milik Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong.
Di masa pandemi Corona Virus Disease 2019, pasutri yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) malah tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Sang istri, Tini, adalah salah seorang warga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang merupakan salah satu program andalan Presiden Jokowi.
Namun, sejak 2018 dirinya tidak pernah mendapatkan lagi bantuan program tersebut.
“Saya sudah dua tahun gak dapat lagi bantuan, biasanya dapat perbulannya,
dapat sembako, duit juga dapat Rp300 ribu tapi dipotong 50 ribu dan harus ngasih. Sekarang enggak dapat lagi, bantuan dampak covid juga enggak dapat,” keluhnya lirih, Minggu (7/6/2020).
Tini menjelaskan, keluarganya tidak mendapat lagi bansos program Keluarga Sejaterah itu semenjak kartu Keluarga Sejaterah miliknya dan beberapa warga sekitar dihilangkan oleh salah seorang petugas pelaksana program tersebut.
“Jadi kemarin kartu saya dan beberapa warga disini dihilangkan sama petugas yang mengurus pembagian bansos. Pak Efan namanya, kata dia hilang, terus saya dan beberapa warga disini dibuatkan lagi kartu yang baru, warga lainnya pada dapat bantuan, tapi kami enggak dapat lagi bantuan baik uang maupun sembako, saya cek di ATM gak ada uang yang masuk. Ketika saya tanya, kapan kami dapat bantuan, sekalian sembakonya, kata pak Efannya belum turun dari sananya. Sudah dua tahun ngga pernah dapat lagi,” jelasnya saat diminta keterangan.
Sang suami, Ujang Pendi mengatakan selama tidak mendapat bantuan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka bertani dilahan tanah milik Puspiptek disekitar gubuknya dan bercocok tanam seperti singkong, pisang dan merawat kambing titipan orang.
“Kita makan seadanya, hasil dari bertani, singkong, pisang, kadang ada aja warga ngasih buat beli beras,” ujar Ujang.
Diketahui, hingga kini anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) berupa Bantuan Sosial (Bansos) pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, untuk masyarakat terdampak kebijakan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) belum juga dipergunakan.
**Baca juga: Soal TPA Cipeucang, Airin : Masih Pembahasan.
Kepala Dinsos Tangsel, Wahyunoto Lukman, menerangkan sebab belum digunakannya anggaran tersebut. Bahkan hingga 14 hari kedepan dalam masa PSBB tahap tiga, dirinya masih belum tahu akan direalisasikan pada siapa Bansos tersebut.
“Belum diserap. Semua keluarga rentan yang perlu diberi Bansos atas usulan Rt/Rw, Lurah, Camat sudah tercover oleh Bansos presiden melalui Kementerian Sosial (Kemensos), dan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Banten, tidak boleh duplikasi atau diintervensi lagi dengan Bansos dari APBD Tangsel. Untuk Bansos dari APBD, direalisasikan kepada siapa?, semua sudah tercover,” ujarnya, melalui pesan WhatsApp, Kamis (4/6/2020).(Eka)
