Kabar6-Sejumlah mahasiswa dari Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) UIN SMH Banten menggelar demonstrasi di depan kantor bupati Lebak, Jum’at (5/2/2021).
Pantauan Kabar6.com, aksi mahasiswa dilakukan bersamaan dengan sedang digelarnya Operasi Yustisi penegakan protokol kesehatan oleh Tim Satgas Covid-19.
Koordinator aksi Kholid Fauzi, mengatakan, Kumala memberikan catatan merah kepada Pemkab Lebak karena banyak persoalan yang belum mampu diselesaikan. Salah satunya menurut Fauzi terkait penanganan bencana.
“Pemkab Lebak ini seperti gagap begitu dalam menangani bencana. Misalnya hunian tetap (Huntap) yang dibutuhkan masyarakat sampai sekarang tidak ada,” ujar Fauzi.
Terkait pendidikan, Kumala menyoroti sekolah khusus (SKh) bagi penyandang disabilitas yang harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sementara kata Kumala, jumlah SKh di Lebak hanya 3 sekolah.
“Lalu soal kesehatan, pertanian, kemiskinan dan infrastruktur yang saat ini menurut kami pemkab masih lalai dengan dibuktikan masih banyak jalan rusak,” sebut Fauzi.
Persoalan lainnya yang juga mendapat sorotan Kumala adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kumala menyebut sejak tahun 2013 hingga 2019 temuan BPK yang belum dan atau sudah ditindaklanjuti namun tidak sesuai rekomendasi oleh Pemkab Lebak mencapai Rp6,2 miliar.
“Kami mendesak Pemkab Lebak untuk membebarkan data atas temuan BPK itu, karena tidak menutup kemungkinan temuan itu berpotensi merugikan keuangan negara. Hingga semester I tahun 2019 Pemkab Lebak belum menyelesaikan temuan BPK itu,” tutupnya.
**Baca juga: PKL di Jalan Sunan Kalijaga Rangkasbitung Ditertibkan
Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak Halson Nainggolan saat dihubungi wartawan, mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu.
“Nanti harus dicek dulu yang jelas per triwulan dilakukan penagihan atas penyelesaian tindak lanjut,” katanya.(Nda)
