oleh

LSM Desak KPK Periksa Gubernur Banten

Kabar6-Sejumlah penggiat antikorupsi dan tokoh masyarakat Banten, menyesalkan aksi suap terhadap anggota legislatif di daerah yang dipimpin Rano Karno.

 

Atas peristiwa memalukan itu, mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar segera memeriksa Gubernur Banten, Rano Karno.

 

Pasalnya, Bang Doel, sapaan akrab aktor film layar lebar diera 80-an ini, diduga kuat memiliki keterkaitan dengan aksi penyuapan para wakil rakyat di Tanah Jawara ini.

 

“KPK, harus periksa Rano Karno, karena dia diduga kuat terkait dengan aksi suap pembentukan Bank Banten,” ungkap Koordinator Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan Banten (GMP2B), Saepudin Juhri, kepada kabar6.com, Kamis (3/12/2015).

 

Menurutnya, Direktur PT Banten Global Development (BGD), Ricky Tampinongkol, tersangka penyuapan, tidak serta-merta melakukan perbuatan jahat itu, tanpa mendapatkan instruksi dari atasan, selaku pengambil kebijakan atas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

 

“Kami yakin, Bos BGD ini menyuap anggota dewan atas perintah dari atasannya,” tandasnya.

 

Dijelaskannya, pertanyaan mendasar terkait kasus ini, harus ditarik dari mana asal muasal sumber dana yang dijadikan alat untuk menyuap para legislator daerah tersebut.

 

“Uang belasan ribu dollar itu dari mana asalnya dan milik siapa. Sangat enggak logis, Bos BGD, mengeluarkan dana dari kantong pribadi untuk kepentingan negara atau daerah,” tegasnya.

 

Senada dikemukakan tokoh masyarakat Banten, Amran Arifin. Pihaknya mengaku prihatin kasus korupsi yang dilakukan para  penyelenggara Pemerintahan di Banten ini.

 

Betapa tidak, belum juga hilang dari ingatan warga Banten atas kasus korupsi yang menimpa mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, kini muncul lagi masalah baru.

 

“Rakyat Banten sangat terluka hatinya akan hal ini. Tata kelola Pemerintahan di Banten dari awal sampai sekarang terus bermasalah. Ada apa ini sebenarnya,” tutur mantan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang itu lagi.

 

Lebih lanjut Amran mengatakan, dirinya merasa heran dan bingung,  apakah aparatur daerah Banten belum siap mengelola Pemerintahan atau hilangnya budaya malu bagi aparatur.

 

Ini, sungguh tidak sesuai dengan motto Banten yang mengusung Iman dan Taqwa. Dan, masalah ini perlu menjadi kajian bersama. ** Baca juga: Suap Anggota Dewan, Direktur PT. BGD Dipecat

 

“Rano Karno, selaku kepala pemerintahan daerah harus mampu membaca tanda- tanda zaman sesuai karakter dan potensi daerah. Kita tidak mau disamakan dengan Pemda Sumatera Utara, dimana semua Gubernurnya kini duduk di kursi pesakitan. Kita berharap KPK tuntaskan kasus ini,” ujarnya.(fir/din)

Berita Terbaru