Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) kembali memundurkan pelaksanaan proses lelang tender pengadaan barang dan jasa lewat sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Padahal ada ratusan paket pekerjaan yang akan di lelang. Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dedi Budiawan, mengatakan dari 500 paket pekerjaan baru ada 100 yang memenuhi persyaratan. Alhasil, sisanya belum memenuhi ketentuan sehingga pelaksanaan LPSE kembali mundur.
“Maksimal 30 Juni semua paket pekerjaan harus tayang dalam LPSE,” ungkapnya, Kamis (5/6/2014).
Menurut Dedi, belum dimulainya proses LPSE karena pengesahan APBD 2014 juga mengalami keterlambatan. Hal tersebut berimbas pula pada pelaksanaan lelang tender pengadaan barang dan jasa. Khususnya pada program fisik pembangunan infrastruktur.
Ia memprediksi jika pada akhir Juni semua dokumen sudah masuk ke sistem LPSE maka pada bulan Juli masuk kontrak. Di bulan berikutnya pelaksanaan hingga desember.
“Yang saya khawatirkan tidak maksimalnya mutu dan kualitas pengerjaan yang dilakukan pihak ketiga. Karena dikejar-kejar waktu,” katanya.
Kondisi tersebut tentunya membuat khawatir semua pihak. Semakin lambat lelang dilakukan, maka semakin singkat pula masa kerja pihak ketiga. Dampak paling terasa adalah sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) semakin membengkak.
“Kami sudah menyurati dan mengimbau agar secepatnya diserahkan berkasnya,” kilahnya. Dari 500 paket pekerjaan yang masuk dalam LPSE didominasi dua dinas yakni, Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. **Baca juga: Kontraktor Rehab Gedung DPRD Tangerang di Blacklist.
Meski demikian, untuk waktu pegerjaan yang membutuhkan waktu adalah pembangunan fisik berupa rehabilitasi total gedung kelurahan dan sekolah. **Baca juga: LPSE Molor, Ketua DPRD Tangsel Sebut Wajar.
“Memang paling banyak pada bidang teknis. Sisanya, SKPD lain, seperti pengadaan kendaraan operasional yang membutuhkan dana cukup besar,” ujarnya.(yud)
