oleh

Lawan Politik AMIN Paranoid Pengerahan PNS

Kabar6-Netralitas para aparatur negara di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sudah kadung merasa waspada sebelum perang dimulai.

 

Sikap ketakutan alias paranoid itu lantaran salah satu pasangan bakal calon yang maju dalam Pilkada serentak merupakan duet petahana.

 

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno, mengatakan pemerintah daerah harus bisa bertindak tegas bila menemukan adanya unsur keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pesta demokrasi.

 

Ini bertepatan dengan penyelenggaran Pilkada serentak yang digelar di sekitar 356 daerah di Indonesia.

 

“Harus dilakukan pemecatan kepada pihak bersangkutan,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini saat meninjau persiapan lokasi puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXII di Serpong, Selasa (28/9/2015).

 

Menurutnya, masalah ini secara jelas telah diatur dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Regulasi ini mempertegas larangan PNS masuk dalam kubangan politik.

 

Rano bilang, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada kemajuan signifikan PNS tak lagi terlibat pada ranah politik.

 

“Kami kira saat ini pegawai sudah mulai takut untuk terlibat dalam Pilkada. Mengapa karena mereka sudah memahami aturan bahwa PNS itu sebagai profesi maka harus profesional,” jelasnya.

 

Terpisah, Wakil DPRD Kota Tangsel, Saleh Asnawi, mengutarakan potensi keterlibatan PNS pada pilkada ini sangat besar. ** Baca juga: Elite Partai Golkar Dukung Arsid-Elvier

 

Dirinya sebagai dewan mengaku akan melakukan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu. Penting untuk melakukan supaya celah keterlibatan PNS minim.

 

“Kami melihat potensi keterlibatan sangat besar. Maka kami akan lakukan pengawasan dengan kordinasi dengan Panwas. Jangan sampai larangan PNS terlibat politik, diterjang mereka demi memenangkan salah satu tim,” pungkas politikus Partai Hanura ini.(yud)

Berita Terbaru