oleh

Kurdi Matin: Pembangunan Banten Terganjal Dana

Kabar6-Ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan dana dianggap sebagai persoalan mendasar yang menjadi pengganjal pembangunan di Provinsi Banten.

 

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Kurdi Matin, saat menggelar Rapat Koordinasi Sinergitas Perencanaan Daerah dan Nasional pada 2016, di Jatiuwung, Kota Tangerang, Rabu (6/5/2015).

 

Dijelaskannya, ketersediaan dana yang terbatas bukan hanya pada tataran nasional tetapi juga daerah.

 

Artinya, ketimpangan ini menyentuh mulai dari APBN, APBD provinsi, hingga APBD kabupaten/kota. ** Baca juga: Buruh KSPSI Tangerang Juga Gelar Aksi Sweeping

 

“Ada korslet antara kebutuhan pembangunan dengan pembiayaan, baik APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota. Kita harus punya rencana back up,” ujar Kurdi.

 

Menurutnya, dalam menjalankan berbagai program pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seharusnya memiliki skala prioritas.

 

Dan, sejumlah pihak tidak melulu memposisikan dirinya sebagai  yang paling penting dan harus mendapatkan data terbanyak.

 

Diketahui, sedikitnya ada sepuluh isu yang menjadi tantangan Provinsi Banten pada 2016 mendatang.

 

Di antaranya, pengangguran dan daya saing tenaga kerja, kemiskinan, produktivitas dan distribusi pangan, pemasaran investasi, konektivitas dan pengembangan kawasan, pendidikan orientasi pasar kerja, pelayanan kesehatan, tata ruang wilayah, reformasi birokrasi, serta menyangkut pilkada.

 

“Banten lokusnya ada di kabupaten dan kota. Membangun provinsi adalah membangun kabupaten dan kota,” imbuhnya.

 

Pemprov Banten sendiri, membagi tiga wilayah kerja pembangunan (WKP). WKP I, terdiri dari Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

 

WKP II, berisi Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Selanjutnya, wilayah yang berada di  WKP III, yakni Kabupaten Pandeglang dan Lebak.(tmn/din)

Berita Terbaru