Kabar6-Anggaran untuk program pelatihan kerja yang dialokasikan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lebak tahun 2019 sampai 2022 menyita perhatian Komisi III DPRD.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Lebak Acep Dimyati menyebut, Disnaker sudah menghamburkan anggaran yang jumlahnya ratusan juta rupiah.
“Anggaran untuk pelatihan kerja dari tahun 2019 sampai 2022 itu dasar penganggarannya adalah MoU yang sudah dibangun antara Disnaker dengan PT PWI (Parkland World Indonesia),” kata Acep dalam keterangan yang diterima Kabar6.cpom, Sabtu (26/3/2022).
Dalam salah satu poin di perjanjian tersebut, PWI membutuhkan sebanyak 600 tenaga kerja. Kata Acep, kebutuhan 600 tenaga kerja tersebut akan disiapkan oleh Disnaker.
“Maka dianggarkan pada tahun 2019 untuk pelatihan. Tetapi dari sekitar 204 peserta pelatihan, hanya 70 orang yang tersalurkan artinya menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut,” ujar Acep.
Lalu pada tahun 2020, Disnaker Lebak menganggarkan sekitar Rp150 juta untuk pengadaan alat-alat pelatihan kerja berupa mesin jahit dan lain sebagainya. Namun karena pandemi, pelatihan tidak bisa dilakukan.
**Baca Juga: Apdesi Lebak Bawa Ribuan Massa ke Silatnas Bersama Jokowi, Berharap Pemerintah Revisi Perpres
“Nah 2021 kembali dianggarkan oleh Disnaker (Untuk pelatihan) dengan jumlah 120 peserta pelatihan yang akan disalurkan ke PT PWI sesuai dengan MoU, tetapi pada kenyataannya hanya 1 orang yang tersalurkan dari anggaran Rp400 juta,” ungkap politisi PKB ini.
Kemudian sambung Acep, Komisi III juga mempertanyakan anggaran yang dialokasikan untuk program yang sama di tahun ini.
“Katanya buat pelatihan komputer, tapi pelatihan ini dasarnya apa kami juga belum tahu. Yang MoU aja dengan PWI belum tersalurkan, sekarang mau ngadain pelatihan komputer. Makanya saya bilang tadi, Disnaker sudah menghamburkan anggaran,” sebut dia.
Memang kata Acep, MoU antara Disnaker dengan PT PWI tidak terbatas waktunya. Akan tetapi jika melihat kegiatan yang sudah dilakukan sejak 2019 sampai 2022, menurut Acep, pelatihan yang dilakukan hanya sia-sia.
“Karena bagaimana mungkin hanya dengan pelatihan 3 hari, lalu kemudian kita anggarkan yang tidak sedikit tapi outputnya enggak jelas. Banyak calon tenaga kerja yang dilatih tapi cuma dapat sertfikat aja, dan yang jelas saya lihat sudah terjadi penghamburan APBD,” katanya.(Nda)
