Kabar6-Banyak catatan buruk yang terjadi selama proses tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bergulir di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Khususnya, soal maraknya praktek transaksional.
Penggiat muda dari Nadhalatul Ulama (NU) Kota Tangsel, Sonny Majid berpendapat, praktek kecurangan tersebut terjadi tanpa kawalan ketat. Dewan Pendidikan sebagai lembaga penyeimbang, bahkan tampak tidak berfungsi.
“Pihak panitia sekolah sudah berani secara terang-terangan. PPDB kemarin itu cukup memprihatinkan, ini ulah oknum. Tapi tuduhannya bisa merembet kemana-mana,” katanya lewat siaran pers yang diterima kabar6.com, Selasa (16/8/2016).
Menurut Sonny, terlebih fungsi pengawasan. Dari beberapa kali keluhan dan laporan yang muncul, justru Dewan Pendidikan Kota Tangsel tidak bersuara menyikapi maraknya dugaan pungutan liar PPDB.
Para komisionernya diam seribu bahasa, dan bahkan terkesan menutup mata. Praktek transaksional nyaris terjadi di semua sekolah negeri di Kota Tangsel.
“Ini gak pernah sedikitpun mempublikasi temuan-temuan lapangannya. Harusnya Dewan Pendidikan menjadi penyeimbang, namanya kan sudah jelas Dewan Pendidikan Kota,” sindir Sonny. **Baca juga: Mathodah Minta Wali Murid “Dipungli LKS” Lapor ke Dindik Tangsel.
Ia bilang, sampai sekarang juga belum ada rencana strategis Dewan Pendidikan yang dibeberkan kepada media. Minimal tentang pengembangan dunia pendidikan di Kota Tangsel. **Baca juga: Baru Umur 13 Tahun, Anak Kepala DKPP Tangsel “Lolos” Ujian Paket B.
Justru sebaliknya, kejadian dugaan pungli itu malah dipolitisir oleh sekelompok oknum untuk menjatuhkan Kepala Dinas Pendidikan Tangsel, Mathodah. Alasannya, karena dugaan pungli PPDB belum lama ini dilakukan secara masif. **Baca juga: Dewan Tangsel Sebut Pungutan PPDB Ilegal.
“Dalam sistem pemerintahan, tidak akan maksimal pengawasan dilakukan oleh satu institusi seperti Dinas Pendidikan saja. Maka dari itu ada tambahan instrumen institusi lain, ya seperti DPK ini untuk membantu mengawasi,” Sonny bilang. **Baca juga: Orangtua di Tangsel Sebut Ada Pungli di PPDB SMA Negeri.
Sayangnya, hingga berita ini disusun, belum didapat kornfirmasi dari pihak Dewan Pendidikan Kota Tangsel. Meski demikian, kabar6.com masih terus berupaya mendapatkan konfirmasi perihal penilaian kurang baik tersebut.(yud)
