Kabar6-Dengar aspirasi dari para pengusaha transporter, warga Pagedangan dan Legok, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono hadiri Dengar Aspirasi di Balai Warga Desa Malangnengah, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Selasa (15/1/2019).
“Saya hadir di acara ini agar dapat mendengarkan langsung aspirasi dari para pengusaha transporter dan warga Pagedangan dan Legok terkait lalu lintas truk yang menjadi pokok permasalahan,” kata Bambang Prihartono saat memberikan sambutan dihadapan ratusan peserta.
Dari dengar aspirasi ini nanti, kata Bambang, pihaknya dapat merumuskan solusi-solusi dari permasalahan transportasi yang sedang terjadi.
Gustami, perwakilan Desa Cirarab Legok menuturkan, Aliansi Pagedangan Legok meminta kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang.
Gustami juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Kapolsek Legok dan Camat Legok agar Jalan Raya Maloko dibuka kembali.
“Kami berharap agar Jalur Nengnong dan Cikoleang (Maloko Raya) dibuka kembali, agar truk kosong dan isi bisa melintas. Dan, Jalan Raya Legok yang mengalami banyak kerusakan dan lubang-lubang yang dalam dapat segera diperbaiki,” paparnya.
Gustami juga berharap agar BPTJ jangan sekedar mendengarkan dan mencatat saja, tetapi segera merealisasikannya.
Hendra dari PT LG mengungkapkan, pihaknya sebelumnya sudah melakukan duduk bersama dengan beberapa perusahan yang mengeluhkan parahnya kondisi dan kemacetan di Jalan Raya Legok.
Kata Hendra, peraturan bukannya semakin baik, tapi malah semakin buruk. Peraturan seharusnya untuk memperbaiki kondisi dan situasi di sini, bukan memperparahnya.
“Jalanan jadi macet, siang apalagi jauh bertambah parah. Sementara perusahaan harus terus melakukan delivery dengan tujuan luar wilayah Legok. Akibat parahnya kerusahan, alhasil delivery jadi terlambat sampai ke tujuan,” bebernya.
**Baca juga: Disdukcapil Tangsel Bantah Mesin Cetak KTP Rusak.
Abdul Salam dari Aliansi Pagedangan-Legok meminta agar pertemuan dengan masyarakat yang dilakukan saat ini jangan hanya menjadi seremoni belaka.
“Inti persoalan saat ini adalah peraturan pro kepada pengusaha dan tidak tidak pro kepada rakyat. Kami butuh solusi dan bukti bukan seremoni,” tuturnya. (jic)
