Kabar6-Kepala Kantor Kementrian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kabupaten Tangerang, Himsar, menanggapi tudingan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Doli Siregar & Rekan, ihwal keterlibatan mafia tanah dalam proyek pembebasan lahan runway III Bandara Soekarno- Hatta (Soetta), Tangerang.
Dia, mengilutrasikan bahwa mafia tanah yang ditengarai memanfaatkan warga di dua desa, yakni desa Rawa Burung dan Rawa Rengas tersebut, tak ubahnya seperti orang buang angin.
“Mafia tanah itu ibarat kentut, hanya bisa dirasakan tapi enggak bisa dibuktikan,” ungkap Himsar, kepada Kabar6.com, Rabu (16/3/2017).
Yang jelas, kata Himsar, selaku tim pelaksana pembebasan lahan seluas 176 hektar untuk pembangunan landasan pacu bandara internasional ini, pihaknya telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan.
BPN bersama tim pelaksana lainnya, lanjut Himsar, sudah memverikasi dokumen dan melakukan pengukuran atas bidang tanah milik warga secara ketat.**Baca juga:Sengketa Lahan Runway, Komisi VI DPR Pertanyakan KJPP.
Setelah itu, data dan dokumen yang dimaksud, kemudian diserahkan ke KJPP untuk penetapan harga. **Baca juga:Pemkab Tangerang Janji Kawal Warga Terdampak Runway III.
“Kami sudah lakukan itu semua. Dokumenya kita serahkan ke KJPP, lalu untuk urusan pembayaran adalah kewenangan ke PT Angkasa Pura II,” katanya.**Baca juga:KJPP : Ada “Mafia Tanah” di Proyek Lahan Runway 3 Soetta.
Dikemukakan Himsar, dalam melaksanakan seluruh proses itu, tim pelaksana selalu diawasi oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Kejaksaan Tinggi Banten.**Baca juga:PT AP II Sebut Besar Harga Lahan Runway 3 Sesuai Penilaian KJPP.
“Pastinya, kami tidak akan pernah membayar kepada yang tidak berhak. Soalnya, kegiatan ini diawasi TP4D,” tegasnya.(Tim K6)
