Kabar6-Anggaran untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak yang dialokasikan dari APBD 2020 sebesar Rp34 miliar atau naik sekitar Rp8 miliar dari APBD (Murni) 2019.
Namun, kenaikan anggaran bagi para wakil rakyat di tengah terjadinya defisit mendapat sorotan. Defisit APBD yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp150 miliar memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi kegiatan di hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
“DPRD yang seharusnya mampu merepresentsikan sebagai rakyat dengan naiknya anggaran itu justru mencerminkan tidak pro rakyat,” kata Ketua DPD Badak Banten Kabupaten Lebak, Eli Sahroni, Senin (25/11/2019).
Kenaikan alokasi anggaran tersebut kata Eli, diduga karena naiknya honor harian kunjungan kerja dari Rp915 ribu menjadi Rp1,5 juta.
“Angka yang sangat besar di saat anggota dewan yang terhormat seharusnya memikirkan peningkatan dan pemerataan pembangunan,” sebut Eli.
“Belum lagi ditambah biaya transportasi dan dana perumahan yang semuanya itu berasal dari rakyat,” tambahnya.
Seharusnya kata Eli, anggaran Rp8 miliar bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, kesehatan maupun sarana dan prasarana pendidikan yang jauh manfaatnya lebih langsung dirasakan masyarakat.
“Harus malu dong kepada rakyat, baru dua bulan dilantik sudah ngotot nambah penghasilan dari APBD,” tudingnya.
Meski sudah disahkan, namun Badak Banten berharap RAPBD Lebak 2020 dievaluasi gubernur Banten.**Baca juga: Disahkan, Berikut Alokasi APBD Lebak 2020.
“Memang sudah disahkan, tetapi ada kewenangan gubernur untuk mengevaluasi. Kami bersama masyarakat Lebak akan turun ke jalan jika itu tidak direvisi. Kami minta kenaikan alokasi anggaran itu dibatalkan,” tegas Eli.
Lebih lanjut pihaknya mengapresiasi sikap Fraksi Gerindra yang menolak adanya rencana pembelian mobil dinas bagi tiga wakil ketua DPRD Lebak.
“(Walk out) keputusan yang tepat sebagai sikap wakil rakyat yang pro terhadap rakyat,” tutup Eli.(Nda)
