oleh

Kemenkes Soroti Sanitasi Empat Kabupaten di Banten

Kabar6-Empat wilayah kabupaten di Provinsi Banten mendapat catatan khusus dari Kementerian Kesehatan RI. Hal itu berkaitan dengan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang dianggap belum memenuhi standar kesehatan.

Daerah tersebut berdasarkan data dari website stbm.kemenkes.go.id adalah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang.

Kepala Seksi Sanitasi Dasar Direktorat Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI Anita, Rentauli Gultom mengatakan, untuk wilayah-wilayah kabupaten lain di Banten, pihaknya sudah mencoba lakukan membantu memfasilitasi yang namanya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

“Dalam struktur Pamsimas kita siapkan pendamping-pendamping mulai dari provinsi sampai ke kabupaten. Nah lewat ini kita instruksinya sama bahwa yang namanya urusan sanitasi tetap harus berbasis masyarakat harus lintas OPD dan harus dilakukan bersama-bersama,” ujarnya saat di wawancara Kabar6.com di Puspiptek, Kota Tangerang Selatan, kemarin.

Anita menduga, masalah ini masih belum tersentuh di wilayah-wilayah kabupaten lain di Banten. Alasannya marena terlihat dari kecepatan pencapaian atau peningkatan akses sanitasinya masih agak lambat.

“Dan tidak hanya lewat Pamsimas, pelibatan sektor-sektor yang lain, kalau di kabupaten-kabupaten di Banten yang lain kecuali Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Itu banyak Mitra juga yang ikut terlibat,” tuturnya.

Anita menjelaskan, ada beberapa yang sudah menyampaikan dan merasakan sendiri ke Kemenkes.**Baca juga: Gebyar STBM, Kemenkes: Upaya Dinkes Tangsel Sudah Bagus.

“Ada yang menyampaikan, tolong bu di dampingi betul gimana Pokja (Kelompok Kerja) sanitasi di tingkat kabupaten, yaitu didalamnya ada OPD LHPU dan perkim pendidikan dll itu beneran mau terlibat, kalau gak, kalau Pokja nya gak aktif akan berat itu kabupaten atau kota,” jelasnya.

Anita berharap, untuk empat daerah yang disebutkan kepala daerah bisa terus membantu juga untuk memberikan contoh kerjasama.

“Jangan jauh ke kepala daerah, bahkan di level Bappedanya aja mereka sudah aktif. Itu sudah sangat beda gerakannya dan terasa sekali,” tutupnya.(eka)

Berita Terbaru