Kejagung Lanjutkan Roadshow di Lingkungan PT PLN Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Kabar6 – Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung melanjutkan roadhshow penerangan hukum bersama dengan PT PLN (Persero), kali ini adalah lokasi terakhir diselenggarakan di Aula PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat di Balikpapan pada Kamis, 24 Oktober 2024.

“Kegiatan roadshow penerangan hukum di PT PLN di ini mengangkat tema ”Strategi Pengamanan Barang dan Jasa Pengelolaan/Pemulihan Aset di Lingkungan BUMN”, yang bertujuan untuk meningkatan pemahaman dan awareness terhadap mitigasi risiko hukum seluruh Pejabat Pengambil Keputusan di lingkungan PT PLN,”jelas Harli Siregar Kapuspenkum Kejagung, Jumat (25/10/2024).

Pada roadshow kali ini, kata Harli menghadirkan 3 narasumber yakni dari Badan pemulihan Aset yaitu Joko Yuhono., S.H., M.H., Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Banten Dr. Asep Kurniawan Cakraputra, S.H. M.H. serta Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Dr. Ismaya Herawardhanie , S.H., M.H.

Kegiatan di Balikpapan ini merupakan bagian dari rangkaian acara yang dimulai dengan Kick Off pada 12 Agustus 2024 di Auditorium PLN Kantor Pusat, diikuti oleh penerangan hukum di Kota Manado pada 28 Agustus 2024, Kota Medan pada 26 September 2024, Kota Surabaya pada 10 Oktober 2024, dan Kota Jayapura pada 17 Oktober 2024, dan ditutup di Bumi Borneo, Balikpapan.

Inisiatif acara ini digagas oleh Serikat Pekerja PT PLN (Persero) sebagai mitra internal perusahaan. Mengingat peran Kejaksaan RI sebagai lembaga yang berwenang dalam mencegah ancaman dan gangguan serta mengawal proyek-proyek strategis pemerintah.

Kejagung berharap PLN diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan operasionalnya dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dalam praktiknya, penerapan GCG memerlukan dukungan dari berbagai instrumen yang melibatkan pihak terkait, termasuk Kejaksaan Republik Indonesia.

“Untuk mendukung transisi ini, PT PLN (Persero) memerlukan strategi pengadaan barang dan jasa yang efektif, terutama dalam konteks hukum yang mengatur aspek pengadaan dan distribusi energi. Proses transisi menuju energi hijau memerlukan penyesuaian dalam tata cara pengadaan yang ada,”tandas Harli.

Pengadaan barang dan jasa yang selama ini berfokus pada efisiensi biaya harus bertransformasi menjadi pengadaan yang mempertimbangkan dampak lingkungan. Penerangan hukum mengenai pengamanan barang dan jasa sangat penting untuk memberikan pemahaman bahwa ketentuan yang ada saat ini dapat diimplementasikan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk mempercepat transisi energi di PLN, terdapat beberapa inisiatif strategis terkait penggunaan aset yang belum optimal akibat berbagai kondisi, termasuk aset-aset yang terpengaruh oleh proses penegakan hukum. Aset-aset tersebut dapat dioperasikan kembali atau dimanfaatkan sebagai infrastruktur berbasis energi hijau. Namun, pemulihan aset tersebut terhambat oleh kurangnya pemahaman pegawai PLN tentang tata cara pemulihan aset nasional, sehingga peran Kejaksaan Agung RI sangat diperlukan. (Red)